Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Akta autentik biasanya berisi suatu perjanjian dengan akibat hukum yang disepakati oleh para pihak. Yang berwenang untuk membuat akta autentik adalah Notaris. Dalam Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor 1/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XI/2017, Notaris sedang dalam keadaan tidak berwenang untuk menjalankan jabatannya dan juga salah melakukan penerapan hukum sehingga akta yang dibuatnya tidak sesuai dengan kehendak salah satu pihak dalam akta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi hukum atas ketidakwenangan yang dilakukan oleh Notaris serta bentuk tanggung jawabnya terhadap akta yang dibuatnya berdasarkan Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor 1/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XI/2017 dengan menggunakan metode penelitian berbentuk Yuridis-Normatif menggunakan data sekunder untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut mengenai objek penelitian. Implikasi hukum yang terjadi adalah tidak terlindunginya hak para pihak dan dirugikan secara finansial, akta yang mengandung unsur ketidakwenangan  dapat dibatalkan serta menjadi berkekuatan seperti akta di bawah tangan dan untuk itu Notaris selain bertanggung jawab secara administrasi sesuai dengan Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor 1/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XI/2017 dapat juga dikenakan sanksi perdata, pidana dan kode etik Notaris.

---

A legal document commonly contains an agreement with legal effects that are agreed by the parties involved. The one with authority to make a legal document is Notary. In the Notarial Inspectorate Regional of Province DKI Jakarta Verdict Number 1/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XI/2017, the Notary who at the time had no authority to serve her duty misapplied legal effect causing the drafted document be unsuitable to one of the parties need. This research aims to know the legal implications of the unauthorization and the responsibilities entitled by the notary towards those documents according to the Notarial Inspectorate Regional of Province DKI Jakarta Verdict Number 1/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XI/2017 by using the Judicial-Normative research method using secondary data to further explore and examine the object of the research. The legal implications towards the involved parties are their rights are unprotected and may suffer financial loss, the legal documents may be voided and degraded into ordinary documents and for those implications the Notary has to take responsibilities in the form of administrative sanction according to the Notarial Inspectorate Regional of Province DKI Jakarta Verdict Number 1/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XI/2017 as well as civil, criminal and Notary code of ethics sanctions.

Abstrak :
Dokumen legal Indonesia memiliki karakteristik yang membedakannya dengan dokumen umum. Karakteristik tersebut ada yang kasat mata seperti struktur penulisan dan ada pula yang tidak kasat mata seperti frekuensi kata dan sebaran kata dalam dokumen. Adanya karakteristik tersebut membuat perolehan informasi pada dokumen legal berbeda dengan dokumen teks biasa, misalnya isu pemanfaatan struktur dokumen legal sebagai unit perolehan informasi dan penggunaan stopwords khusus dokumen legal. Dalam penelitian tugas akhir ini, dikembangkan sistem perolehan informasi untuk dokumen legal Indonesia. Sistem yang dikembangkan mencakup tiga komponen utama dalam perolehan informasi, yakni pengindeksan, pencarian, dan pemeringkatan hasil. Pengindeksan dilakukan dengan menggunakan dua buah pendekatan: pengindeksan elemen terbesar dan pengindeksan elemen yang dianggap berharga sebagai unit perolehan informasi, yaitu elemen bab dan elemen pasal. Pendekatan ini diambil dengan tujuan memanfaatkan struktur penulisan pada dokumen legal. Untuk itu, dalam penelitian ini digunakan koleksi dokumen legal yang sudah ditandai dengan tag XML. Isu penggunaan stopwords khusus dokumen legal tidak ditangani dalam penelitian ini, mengingat kata-kata yang umum muncul dalam dokumen legal direpresentasikan dengan tag-tag XML. Sejumlah ujicoba dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana kinerja setiap jenis pendekatan. Data yang digunakan sebagai ujicoba adalah undang-undang Republik Indonesia yang diundangkan mulai tahun 1983 hingga 2009. Hasil ujicoba menunjukkan bahwa elemen terbesar, yakni elemen undang-undang merupakan unit perolehan informasi terbaik dibanding elemen bab dan elemen pasal. Sementara itu, elemen pasal merupakan elemen yang memiliki dokumen relevan terbanyak dalam hasil pencarian.

---

Indonesian legal documents have some characteristics that differs it from general documents. The characteristics can be classified into two types: characteristic that can be seen clearly and characteristic that can be detected only by using statistical linguistic methods. The structural writing of legal document is a subset of the first type characteristic while words frequency and words distribution among collection can be included into the second type. Existence of those characteristics made information retrieval in legal document has differences compare to retrieval in general text collection, such as using document structure as a retrieval unit and using special stopwords for legal document. In this undergraduate thesis, we developed information retrieval system for Indonesian legal document. The system employed three information retrieval main components: indexing, searching, and ranking. We used two approaches in indexing step: made biggest element and valuable element (chapter and article) as an indexing unit. The approaches taken have a purpose to exploit the structural writing of legal document. We used legal document which has been tagged with XML syntax to make it easier to afford the purpose. The issue of using special stopwords for document legal were omitted in this research because it has been replaced by XML syntax. Finally, we conducted some experiments to evaluate performance of each indexing types. We used Indonesian law documents which released from 1983 until 2009 as experiments data. We conclude that the biggest element is the best indexing unit among others. Beside that, we found that article element is the most frequent element which occur in search result lists.

Abstrak :
Sebagai penganut Teori Fiksi Hukum, pemerintah Indonesia memiliki konsekuensi untuk memastikan dokumen peraturan perundang-undangan mudah diakses publik. Salah satu cara yang ditempuh adalah menyediakan akses dokumen peraturan perundang-undangan secara gratis melalui situs online. Namun, sistem pencarian yang dimiliki oleh situs tersebut, tidak memberikan hasil yang relevan untuk pencarian dokumen yang berelasi dengan dokumen lain seperti peraturan amandemen. Hal ini disebabkan oleh sistem pencarian yang hanya berbasis teks dan tidak dapat menangkap relasi yang ada baik di dalam dokumen maupun relasi yang dimilikinya ke dokumen lain. Penelitian ini mengusulkan konstruksi sebuah knowledge graph (KG), yang dinamai LexID, yang merepresentasikan peraturan perundang-undangan Indonesia yang dapat digunakan untuk meningkatkan sistem pencarian hukum yang telah dimiliki. Penelitian ini juga memperkenalkan LexID-S, sebuah ontologi hukum yang berperan sebagai skema LexiD KG tersebut dan mencakup representasi metadata dan struktur dokumen peraturan, serta representasi semantik klausa hukum. Konstruksi KG yang dilakukan dalam penelitian menggunakan metode rule-based. Kemampuan KG hasil konstruksi untuk menjawab kebutuhan informasi pengguna dievaluasi melalui ketepatan jawaban dari kueri SPARQL yang merepresentasikan kebutuhan informasi kepada semua informasi yang telah diekspresikan dalam ontologi LexID-S dan KG LexID. Dari hasil uji diperoleh bahwa KG LexID berhasil menjawab kebutuhan informasi dengan nilai rerata makro F1 adalah 0.91. ......The Indonesian government needs to ensure the accessibility of its legal documents. Because of that, the government provides free access to legal documents through an online site. Unfortunately, there is a challenge while looking for a legal document that relates to another. The site does not give the relevant results because its text-based search system can not capture the relationship within or between the legal documents. In this research, we propose the construction of a knowledge graph (KG), named LexID, to represent the Indonesian legal documents which aim to be used to improve the existing legal search system. We construct the KG using the rule-based method. In this research, we also introduce the legal ontology we use, named LexID-S, as the basis of the construction. The ontology includes a legal document's metadata and structure representation and the semantic representation of legal clauses. In addition, we give some examples to show how to retrieve the information of our KG using SPARQL. We evaluate the ability of our KG to answer the user's information needs using SPARQL and get the macro average of F1 of our KG is about 0.91.