Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai hukum pengangkatan anak di Indonesia, termasuk pengertian mengenai pengangkatan anak, sejarah pengangkatan anak, bentuk pengangkatan anak, para pihak dalam pengangkatan anak, syarat-syarat dan tata cara pengangkatan anak, dan pengawasannya yang kemudian dibandingkan dengan hukum pengangkatan anak yang berlaku di Perancis. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dalam hukum pengangkatan anak antara Indonesia dengan hukum pengangkatan anak di Perancis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah perbandingan yang menghasilkan bentuk penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa Indonesia perlu membentuk undang-undang khusus mengenai pengangkatan anak atau adopsi yang lebih komprehensif dan efektif untuk melindungi sekaligus mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak.

---

This thesis focuses on the child adoption law in Indonesia, including the understanding of child adoption, history of adoption, types of adoption, parties in the adoption, and procedure and requirements of adoption. It is then compared with the child adoption law in France. This study shows that there are similarities and differences between Indonesian child adoption law and France child adoption law. The method of this study is comparison which resulting into a normative juridical research. The result of this study suggests that Indonesia should form a new comprehensive and effective legislation concerning child adoption in order to protect and embody the best interest of the child.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai pengaturan smart contract menurut hukum Indonesia, termasuk mengenai konsep umum hukum perikatan, perjanjian, kontrak elektronik, smart contract dan agen elektronik, yang kemudian akan dibandingkan dengan pengaturan smart contract yang diterapkan di Nevada. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode perbandingan hukum yang menghasilkan bentuk penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa persamaan maupun perbedaan terkait pengaturan smart contract di antara kedua negara tersebut. Sehingga, diperoleh saran bahwa Indonesia perlu merevisi atau menambahkan ketentuan smart contract secara tersendiri dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik agar menciptakan kepastian hukum bagi para pelaku kegiatan ekonomi yang menggunakan perjanjian dalam bentuk smart contract ketika bertansaksi secara elektronik. ......This paper dicusses about the regulations of smart contract according to Indonesian law, including the general concepts of the law of obligations, agreements, electronic contracts, smart contract and electronic agents, which will be compared with the regulations of smart contract that applied in Nevada. The methoed used in this research is a comparative law that produces a form of juridical-normative research. The results of these thesis/essay shows/indicate that there were several similarities and differencesregarding the regulations of smart contract between the two countries. Therefore, the suggestion that the author give is Indonesia needs to revise or add the provisions of smart contract agreement individually in the Electronic Information and Transaction Act and the Government Regulation on the Implementation of Electronic Systems and Transactions in order to create legal certainty for the subjects of economic activities that use the agreement in the form of smart contract when they made a transactions electronically.

Abstrak :
Pada Oktober 2022 lalu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi diundangkan. Indonesia akhirnya memiliki pengaturan pelindungan data pribadi komprehensif. Salah satu ketentuan yang termuat dalam undang-undang ini adalah pengecualian terhadap kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara. Namun, pengaturan pengecualian dalam ketentuan tersebut tidak spesifik batasannya. Adanya ketentuan pengecualian tersebut dan kegiatan pemrosesan data yang dilakukan oleh sektor publik yang berkaitan dengan ketentuan pengecualian tersebut menimbulkan kebutuhan untuk meneliti pengaturan tersebut dan membandingkannya dengan negara yang memiliki pengaturan pelindungan data pribadi komprehensif, dalam hal ini Inggris. Skripsi ini mencoba untuk menjawab dua pokok permasalahan. Pertama, bagaimana perbandingan pengaturan pengecualian pemrosesan data pribadi untuk kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara di Indonesia dan Inggris? Kedua, bagaimana pengaturan pelindungan data pribadi Indonesia dan Inggris menyeimbangkan kepentingan individu dan kepentingan pemrosesan untuk kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara yang mendapatkan pengecualian? Untuk menjawab pokok permasalahan tersebut, penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum melalui bahan-bahan hukum yang didapatkan melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pada kedua rezim pengaturan dalam mengatur pengecualian untuk kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara terhadap pengertian kepentingan umum itu sendiri dan terhadap batasan dan kriteria yang perlu dipenuhi untuk dikecualikan dari ketentuan pelindungan data pribadi. Selain itu, perbedaan pengaturan tersebut menunjukkan adanya perbedaan pendekatan dalam menyeimbangkan kepentingan individu dan kepentingan pemrosesan sebagaimana rezim pengaturan Inggris mengedepankan pemenuhan prinsip keperluan dan keseimbangan sebagai prinsip yang harus dipenuhi dalam membatasi hak individu atas privasi dan pelindungan data pribadi. Pengaturan Indonesia perlu memiliki sarana pelindungan (safeguard) serupa pada ketentuan pengecualian supaya dapat tetap melindungi hak individu, sementara memungkinkan pemrosesan tetap dilakukan dan dikecualikan dengan batasannya melalui peraturan pemerintah pelaksana atau peraturan dan pedoman lembaga penyelenggara pelindungan data pribadi. Penelitian lebih lanjut diperlukan mengingat keterbatasan sumber terkait pembahasan rancangan undang-undang dan adanya upaya pemerintah untuk menetapkan peraturan pemerintah pelaksana Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. ......In October 2022, Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection was enacted. Indonesia thus finally has a comprehensive personal data protection law. One of the provisions in this law is the exemption in the public interest of administration of the state. However, the exemption rule in the provision is not clearly defined. The existence of the exemption provision and the data processing activities carried out by the public sector associated with the exemption raises the need to analyze the provision and compare it with other legal regime that has a comprehensive personal data protection law, in this case the UK. This bachelor’s thesis attempts to answer two main questions. Firstly, how exemption rules for the public interest of administration of the state in Indonesia compare with the UK? Secondly, how do the Indonesian and UK personal data protection laws balance individual interest and public interest? To answer these questions, the study uses normative legal research method with comparative legal approach using legal research materials acquired through literature review. The study finds that there are differences between the two legal regimes in setting out exemption in the public interest of administration of the state regarding the definition of the public interest itself and to the limitations and criteria that need to be met in order to be exempted from personal data protection provisions. Furthermore, the differences also show a different approach in balancing individual interests and processing interests as the UK legal regime maintains compliance with necessity and proportionality principles in limiting individual rights to privacy and personal data protection. The Indonesian data protection regime needs to have similar safeguards in its exemption provisions to ensure the highest protection of individual rights while still allowing processing to be carried out and exempted with certain limitations either through the implementing government regulation or through sets of regulations and guidelines issued by the data protection authority. Further research is needed considering the limited sources related to the discussion of the bill in parliament and the government’s upcoming implementing government regulation of the Personal Data Protection Law.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai hukum perjanjian jual beli di Indonesia, termasuk pengertian mengenai perjanjian, asas hukum perjanjian, syarat sah perjanjian, akibat hukum perjanjian, berakhirnya perjanjian, defini dan terjadinya jual beli, kewajiban penjual dan pembeli, hak-hak penjual, risko, serta penjualan barang orang orang lain yang kemudian dibandingkan dengan hukum perjanjian jual beli yang berlaku di Singapura. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dalam hukum perjanjian jual beli antara Indonesia dengan hukum perjanjian jual beli di Singapura. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode perbandingan hukum yang menghasilkan bentuk penelitian yuridis- normatif. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa Indonesia perlu merevisi ketentuan perjanjian jual beli dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perjanjian jual beli yang lebih komprehensif untuk menciptakan kepastian hukum bagi para pelaku kegiatan ekonomi khusunya jual beli. ......This thesis discuss the law and regulation of sell and purchase agreement in Indonesia, including the understanding of the agreement, the legal terms of the agreement, the conseqences of agreement, the termination of the agreement, the definition of sell and purchase, the seller's and buyer's account, the right of the seller, the risks and sal of other goods which are compared with the applicable law of the sale and purchase agreement in Indonesia and Singapore. The research method is used in this thesis is a legal comparative study that resulting a juridical normative form of research. The result of this research is to suggest that Indonesia needs to revise the terms of the sale and purchase agreement that is stipulated in the Indonesian Civil Code, the law should be comprehensive to create a legal certainty for the person who conduct an economy activity, especially sell and purchase.

Abstrak :
Pelaksanaan program sertifikat tanah berbasis elektronik merupakan salah satu upaya dalam mengikuti perkembangan digitalisasi yang masif pada masa sekarang demi tercapainya pelayanan pertanahan yang efektif dan efisien. Pelaksanaan program sertifikat tanah berbasis elektronik telah dilakukan oleh beberapa negara, salah satunya adalah Malaysia. Penelitian akan meneliti lebih lanjut mengenai perbandingan mengenai pendaftaran tanah secara elektronik di Indonesia dan Malaysia serta pelaksanaan program sertifikat tanah berbasis elektronik yang berjalan berdasarkan sistem pendaftaran tanah di Indonesia dan Malaysia. Dalam penelitian ini, pengumpulan data melalui studi pustaka serta akan menggunakan metode deskriptif evaluatif dan pendekatan dengan cara perbandingan hukum. Dengan demikian, akan dilihat bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah dan sertifikat elektronik dengan konvensional adalah sama, namun menerapkan sistem dan dokumen elektronik. Lalu, dapat dilihat mengenai adanya beberapa perbedaan pada pelaksanaan pendaftaran tanah secara elektronik dengan pendaftaran tanah yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah beserta peraturan pelaksanaanya di Indonesia. Dapat dilihat juga persamaan dan perbedaan pelaksanaan pendaftaran tanah dan sertifikat tanah elektronik antara Indonesia dengan Malaysia dari sisi sistem, pelaksanaan, serta penerapan program digitalisasi pendaftaran tanah. ...... The implementation of the electronic-based land certificate program is one of the efforts to keep up with the current massive digitalization development in order to achieve effective and efficient land services. Several countries have implemented electronic-based land certificate programs, one of which is Malaysia. The research will further examine the comparison of electronic land registration in Indonesia and Malaysia as well as the implementation of an electronic-based land certificate program that runs based on the land registration system in Indonesia and Malaysia. In this research, the author collected data through literature studies and used descriptive evaluative methods as well as approaches by way of comparison law. Thus, it will be seen that the implementation of land registration and electronic certificates is the same as conventional, but applies electronic systems and documents. Then, it can be seen that there are several differences in the implementation of electronic land registration with land registration which is regulated in Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration and its implementing regulations in Indonesia. It can also be seen the similarities and differences in the implementation of land registration and electronic land certificates between Indonesia and Malaysia in terms of the system, implementation, and application of the land registration digitization program.