Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
Hesa Harmonique Mustam
"Dahulu pengangkatan anak dilakukan oleh pasangan suami-istri yang tidak memiliki keturunan, namun seiring perkembangan jaman mengangkat anak juga dilakukan oleh seseorang yang belum menikah. Berbagai alasan yang melatarbelakangi pengangkatan anak, baik karena ingin mendapatkan anak maupun niat menolong anak terlantar. Apapun yang menjadi alasan pengangkatan anak semua dilakukan demi kepentingan kesejahteraan anak, akan tetapi peraturan yang secara khusus mengatur pengangkatan anak belum ada, sehingga mengakibatkan penyimpangan dalam banyak hal, perbedaan agama maupun prosedur legalitasnya. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis merumuskan pokok permasalahan mengenai, bagaimana pengaturan hukum mengenai pengangkatan anak khususnya yang dilakukan oleh orang tua tunggal, serta bagaimana pula tinjauan Hukum Islam dan Perundangan Indonesia terhadap pengangkatan anak tersebut. Dalam menjawab pokok permasalahan, penulis menggunakan metode penelitian, yang terdiri dari bentuk penelitian deskriptif analitis, jenis penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara, bahan hukum data primer dan data sekunder, serta teknik analisis data deskriptif kualitatif. Melalui metode penelitian tersebut, maka penulis menyimpulkan, bahwa berdasarkan perundangan Indonesia mengenai pengangkatan anak, di Indonesia diperbolehkan mengangkat anak oleh orang tua tunggal yang telah memenuhi persyaratan, sedangkan menurut Hukum Islam pengangkatan anak hanya diperbolehkan dalam arti memelihara atau mengasuh anak.
In the past adoptions done by married couples who had no heirs. As development of time the adoption is also done by someone who is unmarried. Various reasons underlying the adoption, either because they want to get the child or the intention of helping the neglected child. Whatever the reasons for adoption is all done in the interests of the child, but the regulation that specifically regulates adoption have not been there, resulting in deviations in many ways, religious difference and the legality procedures of the adoption. Based on the above explanation, the author formulates the subject matter of, how about the legal arrangement regarding child adoption, especially by single parent, as well as how about the review of Islamic Law and Indonesia Legislation against the child adoption. In answer to the subject matter, the author uses the method of research, which consists of a descriptive analytical form research, kind of normative legal research, data collection technique to the study of literature and interview, legal materials on primary and secondary data, also descriptive qualitative data analysis technique. Through these research methods, the author concludes, that based on Indonesia legislation regarding adoption, in Indonesia allowed to adopt child by single parent who have met the requirements, while according to Islamic law allowed adoption only in the sense of maintaining or caring for child."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S43309
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Salsabila Lou-de Edwina
"Transparansi dalam Pemilik Manfaat sedang marak - maraknya ditekankan oleh Pemerintah dalam pemberantasan dan pencegahan pencucian uang dan pendanaan terrorisme di Indonesia. Penggalakan tersebut dilakukan, dengan cara membuat pengaturan yang mewajibkan adanya transparansi atas identitas dari Pemilik Manfaat. Sesuai dengan rekomendasi dari FATF, diantaranya transparansi Beneficial Ownership hadir dalam pengaturan Legal Arrangement. Terdapat banyak bentuk dari Legal Arrangement, salah satunya adalah dalam bentuk Trust. Ditambah, posisi Indonesia yang sedang ingin bergabung dalam organisasi internasional, FATF, mewajibkan Indonesia untuk mengadopsi rekomendasi - rekomendasi yang disediakan oleh FATF dalam sistem hukum nasional Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk praktik dari Trust di Indonesia, berbeda dengan praktik Trust di antara negara - negara common law. Meskipun berbeda, penerapan dan kewajiban tentang Pemilik Manfaat tetap diwajibkan di dalamnya. Namun, alangkah lebih baiknya apabila penggunaan diksi Trust yang bisa beroperasi di Indonesia sebagai jasa, menggunakan diksi lain selain Trust yang telah dikenal sebagai Trust sebagaimana di negara - negara common law. Perumusan masalah dalam skripsi ini adalah, bagaimana pengaturan dan penerapan tentang pemilik manfaat dalam Trust di Indonesia dan bagaimana rekomendasi dari FATF untuk mendukung rezim transparansi dalam Trust di Indonesi, serta skripsi ini dibuat dengan metodologi normatif yuridis.
Transparency of the Beneficial Ownership (Beneficiaries) are increasingly being emphasized by the government to eradicate and prevent the action of money laundering and terrorism funding in Indonesia. The promotion is carried out, by making arrangements that require transparency of the identity of the Beneficiaries. In accordance with FATF recommendations, including transparency of beneficial ownership is present in the Legal Arrangement. There are many forms of Legal Arrangement, one of which is in the form of Trust. The position of Indonesia, which is seeking to join an international organization, FATF, requires Indonesia to adopt the recommendations provided by FATF in the Indonesian national legal system. The results of this study indicate that the form of practice of Trust in Indonesia is different from the practice of Trust among common law countries. Even though it is different, the application and obligations regarding Beneficiary are still required therein. However, it would be better if the use of Trust diction which can operate in Indonesia as a service, uses other diction other than Trust which has been known as Trust as in common law countries. The formulation of the problem in this undergraduate thesis are, how is the laws and regulations and the implementation of Beneficial Ownership under the issue of Legal Arrangement (Trust) in Indonesia and how is the recommendation by the Financial Action Task Force (FATF) to enforce and support the regime of transparency of Legal Arrangement (Trust) in Indonesia. As for this undergraduate thesis is using the juridical normative approach. "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library