Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dalam dunia ekonomi digital, saat ini transaksi fintech berkembang sangat pesat. Salah satunya adalah security crowdfunding. Security crowdfunding adalah penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi. Produk yang dikeluarkan salah satunya adalah produk syariah berupa saham syariah dan sukuk namun, dalam POJK tentang security crowdfunding masih bersifat umum (konvensional), sehingga perlu peninjauan berupa aturan terkait mekanisme transaksi security crowdfunding dalam hukum Islam dan menggali hukum Islam dengan metode ijtihad yang sesuai. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana mekanisme transaksi security crowdfunding dalam hukum Islam dan bagaimana tinjauan maslahah mursalah terhadap transaksi security crowdfunding. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah: pertama, mekanisme transaksi security crowdfunding yang sudah diatur POJK No.57 Tahun 2020 sudah sesuai dengan hukum Islam karena memenuhi dua unsur yaitu: terhindar dari MAGHRIB (maysir, gharar, riba), kemudian akad dan produk yang digunakan dalam transaksi memenuhi syarat dan rukun dalam fiqih muamalah. Kedua, transaksi security crowdfunding adalah salah satu transaksi yang dapat diterima dalam penggalian hukum Islam menggunakan metode maslahah mursalah karena sudah terpenuhi tiga syarat menggunakan maslahah mursalah sebagai metode ijtihad. ......In the world of the digital economy, fintech transactions are currently growing very rapidly. One of them is security crowdfunding. Security crowdfunding is securities offering through information technology-based crowdfunding services. One of the products issued is sharia products in the form of sharia shares and sukuk. However, the POJK regarding security crowdfunding is still general (conventional), so it is necessary to review the rules related to the mechanism of security crowdfunding transactions in Islamic law and explore Islamic law with the appropriate ijtihad method. The problems discussed are how the mechanism of security crowdfunding transactions in Islamic law and how the maslahah mursalah review of security crowdfunding transactions. The research method used is a qualitative research type, with a normative juridical approach. The results of this study are: first, the security crowdfunding transaction mechanism that has been regulated by POJK No. 57 of 2020 is in accordance with Islamic law because it fulfills two elements, namely: avoiding MAGHRIB (maysir, gharar, and usury), and contracts and products used. in transactions meet the requirements and pillars in muamalah fiqh. Second, the security crowdfunding transaction is one of the acceptable transactions in extracting Islamic law using the maslahah mursalah method because three conditions have been met using maslahah mursalah as the ijtihad method.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai skema equity crowdfunding dapat menjadi alternatif pembiayaan UMKM yang telah dilegalkan oleh OJK sejak tahun 2018. Perkembangan equity crowdfunding sangat signifikan pada tahun 2020 hingga 2021, dengan persentase peningkatan investor sebesar 319,56%. Dengan adanya trust issue, penelitian ini bertujuan untuk menentukan determinan atau faktor yang menentukan minat investasi pada platform equity crowdfunding di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode SEM-PLS menggunakan SmartPLS. Secara keseluruhan, variabel network externalities, perceived informativeness, perceived accreditation, structural assurance, third-party seal, dan social interactian ties mempengaruhi willingness to invest pada equity crowdfunding. Dengan dimediasi oleh platform trust, variabel network externalities, perceived informativeness, perceived accreditation, structural assurance, third-party seal, dan social interaction ties mempengaruhi minat investasi pada platform equity crowdfunding. Dengan dimediasi oleh fundraiser trust, variabel perceived informativeness, third-party seal, dan social interactian ties mempengaruhi minat investasi pada platform equity crowdfunding.  ......This thesis discusses the scheme regarding equity crowdfunding which can be an alternative for MSME financing which has been legalized by the OJK since 2018. The development of equity crowdfunding is very significant from 2020 to 2021, with an increase in the proportion of investors of 319.56%. Given the existence of a trust issue, this study aims to determine the determinants or factors that determine interest in investing in equity crowdfunding platforms in Indonesia. This research was conducted using the SEM-PLS method using SmartPLS. Overall, variable network externalities, perceived informativeness, perceived accreditation, structural guarantees, third-party seals, and bonds of social interaction influence willingness to invest in equity crowdfunding. By being mediated by platform trust, variable network externalities, perceived informativeness, perceived accreditation, structural assurance, third-party seals, and social interaction ties influence investment interest in equity crowdfunding platforms. Mediated by fundraiser trusts, perceived informativeness, third-party seal, and social interaction ties variables influence investment interest in equity crowdfunding platforms.

Abstrak :
Dalam perkembangan ekonomi di dunia, teknologi finansial menjadi salah satu bagian yang mengalami kemajuan pesat. Equity crowdfunding sendiri merupakan salah satu bagian teknologi finansial dengan metode pengumpuan dana untuk mengembangkan usaha dengan reward berupa saham bagi para peserta yang ikut menghimpun dana. Indonesia dan Australia adalah negara yang telah menerapkan aturan mengenai equity crowdfunding. Di Indonesia di atur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37 tahun 2018 dan di Australia di atur oleh Corporate Amendment (Crowd-Sourced Funding) Act 2017 dan Corporate Amendment (Crowd-Sourced Funding for propritary company) Act 2018. Dalam pengaturannya terdapat perbedaan dan persamaan dari equity crowdfunding di Indonesia dan Australia. Skripsi ini pun di tulis untuk menjawab dua pertanyaan.  Yang pertama yaitu apa saja regulasi dan syarat dari equity crowdfunding di Indonesia dan Australia dan yang kedua yaitu apa saja persamaan dan perbedaan dari regulasi dan syarat serta cara kerja dari equity crowdfunding di Indonesia dan Australia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, skripsi ini menunjukan aturan dan syarat equity crowdfunding di Indonesia dan Australia serta perbedaan dan peramaan dari aturan dan syarat serta cara kerja equity crowdfunding di Indonesia dan Australia. Dari penelitian ini ditemukan bahwa terdapat persamaan dalam cara kerja equity crowdfunding di Indonesia dan Australia dan perbedaan terletak pada syarat untuk menjadi investor, operator, penerbit saham. Australia mempunyai peraturan yang lebih terbuka terhadap investor sehingga membuat angka pertumbuhan equity crowdfunding cukup tinggi. Saran diberikan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk membuat peraturan yang lebih terbuka terhadap investor untuk meningkatkan angka pertumbuhan equity crowdfunding di Indonesa.
In the world economic development, financial technology is one part that is experiencing rapid progress. Equity crowdfunding itself is one of financial technology with methods of raising funds to develop businesses with rewards in the form of shares for participants who participate in raising funds. Indonesia and Australia are among the countries that have implemented rules regarding equity crowdfunding. In Indonesia it is regulated by Financial Services Authority Regulation Number 37 of 2018 and in Australia it is regulated by the Corporate Amendment (Crowd-Sourced Funding) Act 2017 and the Corporate Amendment (Crowd-Sourced Funding for proprietary company) Act 2018. In its regulation there are differences and similarities from equity crowdfunding in Indonesia and Australia. This thesis was written to answer two questions. The first question is what are the regulations and requirements of equity crowdfunding in Indonesia and Australia and the second  one is what are the similarities and differences of the regulations and terms and ways of working for equity crowdfunding in Indonesia and Australia. Using normative legal research methods, this thesis shows the equity crowdfunding rules and conditions in Indonesia and Australia as well as the differences and similarities of the rules and conditions and the workings of equity crowdfunding in Indonesia and Australia. From this study it was found that there are similarities in business operation of equity crowdfunding in Indonesia and Australia and the differences lies in the requirements to become an investor, intermediaries, and issuer. Australia has more open regulations on investors, so the equity crowdfunding growth rate is quite high. Suggestions are given to the Financial Services Authority to make regulations more open to investors to increase equity crowdfunding growth rates in Indonesia.

Abstrak :
Layanan Urun Dana telah menjadi sektor yang berkembang pesat dalam industri keuangan di Indonesia. Layanan Urun Dana merupakan model bisnis yang berbasis teknologi informasi yang memungkinkan individu atau perusahaan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dengan cara menawarkan Efek kepada investor melalui platform online. Perkembangan Layanan Urun Dana di Indonesia diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan tujuan untuk melindungi pemodal, memastikan transparansi, dan mendorong pertumbuhan sektor ini. Namun, seiring dengan pertumbuhan Layanan Urun Dana, muncul pula potensi terjadinya sengketa antara para pihak yang terlibat. Sengketa dalam industri Layanan Urun Dana dapat melibatkan pemodal, Penyelenggara Layanan Urun Dana, atau pihak-pihak terkait lainnya. Untuk menyelesaikan sengketa ini, OJK telah menetapkan mekanisme penyelesaian sengketa yang berlaku dalam industri Layanan Urun Dana. Penyelesaian sengketa dalam industri Layanan Urun Dana di Indonesia dapat dilakukan melalui beberapa cara. Penyelesaian sengketa dalam industri Layanan Urun Dana di Indonesia merupakan aspek penting untuk memastikan keberlangsungan dan kepercayaan dalam sektor ini. Dalam menghadapi sengketa, kerjasama antara pemodal, Penyelenggara Layanan Urun Dana, dan OJK dalam mencari solusi yang adil dan menghormati hak-hak semua pihak sangat diperlukan. Dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, industri Layanan Urun Dana di Indonesia dapat terus berkembang secara berkelanjutan. ......The Urun Dana service has become a rapidly growing sector in the financial industry in Indonesia. The Urun Dana service is a technology-based business model that enables individuals or companies to collect funds from the public by offering securities to investors through an online platform. The development of the Urun Dana service in Indonesia is regulated by the Financial Services Authority (OJK) with the aim of protecting investors, ensuring transparency, and promoting the growth of this sector. However, along with the growth of the Urun Dana service, there is also the potential for disputes between the parties involved. Disputes in the Urun Dana service industry can involve investors, Urun Dana service providers, or other relevant parties. To resolve these disputes, the OJK has established dispute resolution mechanisms that apply to the Urun Dana service industry. Dispute resolution in the Urun Dana service industry in Indonesia can be done through several methods. Resolving disputes in the Urun Dana service industry in Indonesia is an important aspect to ensure the sustainability and trust in this sector. In facing disputes, cooperation between investors, Urun Dana service providers, and the OJK in seeking fair solutions that respect the rights of all parties is essential. With effective dispute resolution mechanisms, the Urun Dana service industry in Indonesia can continue to develop sustainably.