Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pengukuran kinerja koperasi saat ini hanyalah diukur berdasarkan aspek keuangan saja. Penilaian kinerja secara formal dilakukan oleh akuntan publik umum atau akuntan yang bergabung dalam Koperasi Jasa Audit Nasional (K3AN). Dalam upaya memperkenalkan dan memberikan dasar pengukuran kinerja yang memadai, penulis menggunakan pendekatan Balanced Scorecard untuk mengukur kinerja Koperasi Pegawai Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah (KPDKP) pendekatan ini mengukur koperasi tidak hanya dari aspek keuangan saja, melainkan dari aspek non keuangan. Aspek non keuangan ini terdiri dari 3 (tiga) aspek yakni : aspek pertumbuhan dan pembelajaran, aspek proses bisnis internal dan aspek pelanggan. Penelitian mengenai pengukuran kinerja KPDKP dilakukan secara diskriptif analistis untuk mendiskripsikan bagaimana mengukur kinerja perusahaan dengan menggunakan pendekatan Balanced Scorecard serta menganalisis faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan KPDKP untuk memperbaiki kinerjanya dimasa yang akan datang. Dari hasil penelitian diketahui bahwa tingkat kesehatan KPDKP berada dalam kondisi hampir baik dengan total skor 67, dengan perincian : kinerja pertumbuhan dan pembelajaran KPDKP saat ini dalam kondisi hampir baik dengan total 35, kinerja proses bisnis internal dalam kondisi hampir baik dengan total skor 10, kinerja pelanggan juga berada dalam kondisi hampir baik dengan total skor 10, sedangkan kinerja keuangan KPDKP berada dalam kondisi baik dengan total skor 12. Agar KPDKP mampu meningkatkan kinerjanya, dimasa yang akan datang harus bekerja keras khususnya aspek tingkat kepuasan pegawai, peningkatan sistem informasi KPDKP pembelajaran dalam KPDKP, pelayanan purna jual, dan kualitas layanan KPDKP khususnya waktu proses pengerjaan order dan secara rutin melakukan evaluasi untuk mengukur kinerjanya pada setiap aspek.

Abstrak :
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai mutu produk, layanan purna jual, keputusan pembelian konsumen motor bebek Honda Revo, serta Pengaruh Mutu Produk, dan layanan purna jual secara parsial maupun secara simultan terhadap Proses Keputusan Pembelian konsumen Motor Honda Revo.

Abstrak :
Pandemi COVID-19 berdampak pada penjualan kendaraan otomotif. Banyak perusahaan otomotif yang mengalihkan fokus dari penjualan ke layanan purna jual, dan tren layanan purna jual mulai pulih dan memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan. Seiring dengan pertumbuhan teknologi digital dan e-commerce, perusahaan otomotif harus beradaptasi dan mengembangkan strategi baru untuk bersaing dengan pesaing mereka dan memaksimalkan potensi mereka dalam layanan purna jual. Penelitian ini bertujuan untuk merancang perbaikan proses bisnis dengan menggunakan Business Process Reengineering (BPR) untuk meningkatkan efisiensi waktu perjalanan layanan purna jual di salah satu perusahaan otomotif di Indonesia. Metode tersebut digunakan untuk merancang perbaikan perjalanan layanan menggunakan perangkat lunak iGrafx. Penyempurnaan dilakukan pada seluruh perjalanan layanan mobil, mulai dari penerimaan pelanggan hingga pengiriman layanan dan pembayaran. Pengumpulan data mengenai proses service mobil dilakukan di salah satu perusahaan otomotif di Indonesia. Metode tersebut terdiri dari tiga langkah yaitu mapping as-is process, analisis as-is process, dan modeling to-be process. Hasil dari penelitian ini didapatkan skenario solusi proses to-be dengan pengurangan waktu paling tinggi. ......The COVID-19 pandemic has harmed automotive vehicle sales. A lot of automotive companies have shifted their focus from sales to after-sales service, and the trend in after- sales service is starting to recover and has a big contribution to the revenue. Along with the growth of digital technology and e-commerce, automotive companies must adapt and develop new strategies to compete with their competitors and maximize their potential in after-sales service. This study aims to design business process improvements by using Business Process Reengineering (BPR) to increase the time efficiency of the after-sales service journey in one of the automotive companies in Indonesia. The method is used to design improvements to the service journey using the iGrafx software. Improvements are carried out on the whole journey of car service, starting from customer reception until service delivery and payment. Data collection regarding the car service process was collected in one of the automotive companies in Indonesia. The method consists of three steps namely mapping as-is process, analyzing as-is process, and modelling to-be process. The results of this study obtained an improvement scenario of a to-be process with the highest reduction in time.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai pelindungan konsumen terhadap layanan purna jual dan garansi produk elektronika dan telematika, dengan studi kasus Putusan BPSK Nomor 009/A/BPSK-DKI/XII/2020. Dalam melindungi hak-hak konsumen pengguna produk elektronika dan telematika, penting bagi konsumen untuk mendapatkan pelindungan terhadap layanan purna jual dan garansi yang diberikan oleh pelaku usaha. Dalam hal ini, hukum pelindungan konsumen hadir untuk memberikan pelindungan hukum guna menjaga kepentingan konsumen, khususnya dalam konteks ini, para konsumen pengguna produk elektronika dan telematika. Namun, masih ada permasalahan terkait upaya perlindungan bagi konsumen pengguna produk tersebut, seperti kurangnya pengetahuan dan kesadaran konsumen akan hak-hak yang sebenarnya dimilikinya. Oleh karena itu, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran konsumen tentang hak-hak yang mereka miliki menjadi hal yang sangat penting. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dalam menganalisis data yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen masih memiliki pengetahuan yang terbatas dan kurang sadar akan hak-hak yang sebenarnya dimilikinya. Hal ini dapat dilihat dari salah satu contoh kasus dalam Putusan BPSK Nomor 009/A/BPSK-DKI/XII/2020. Meskipun pelaku usaha telah memenuhi kewajibannya dengan baik, konsumen tetap merasa tidak puas dan mengharapkan lebih banyak. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan konsumen tentang jangka waktu layanan purna jual yang diberikan oleh pelaku usaha. Padahal, jangka waktu layanan purna jual telah diatur secara spesifik dalam kartu jaminan dan Permendag 26/2021. Oleh karena itu, konsumen perlu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait hak-hak mereka sebagai konsumen terhadap layanan purna jual dan garansi produk elektronika dan telematika. Hal ini dapat dilakukan dengan memperhatikan aspek layanan purna jual dan garansi yang diberikan oleh pelaku usaha sebelum melakukan pembelian produk. Selain itu, konsumen juga perlu membaca dengan seksama petunjuk penggunaan dan kartu jaminan purna jual yang diberikan oleh pelaku usaha. Dengan demikian, diharapkan kepada konsumen dapat lebih memahami dan meningkatkan kesadaran akan hak-hak yang dimilikinya yang telah dilindungi oleh peraturan perundang-undangan mengenai layanan purna jual dan garansi produk elektronika dan telematika. ......This study aims to examine the juridical review of consumer protection of after-sales service and warranty of electronics and telematics products, with a case study of BPSK Decision Number 009/A/BPSK-DKI/XII/2020. In protecting the rights of consumers who use electronics and telematics products, it is important for consumers to get protection against after-sales and warranty services provided by business actors. In this case, consumer protection law provides legal protection to safeguard the interests of consumers, especially in the context of consumers who use electronics and telematics products. However, there are still problems related to protection efforts for consumers who use these products, such as the lack of knowledge and awareness of consumers of the rights they actually have, and this emphasizes the importance of increasing consumer’s knowledge regarding their rights. This research uses the juridical-normative method in analyzing relevant data with results showing that consumers still have limited knowledge and are less aware of the rights they actually have reflected in BPSK Decision Number 009/A/BPSK-DKI/XII/2020. Although business actors have fulfilled their obligations properly, consumers still feel dissatisfied and expect more. This is due to consumers' lack of knowledge about the after-sales service period provided by business actors. In fact, the after-sales service period has been specifically regulated in the warranty card and Minister of Trade Regulation Number 26/2021. Therefore, consumers need to increase their knowledge and understanding of their rights as consumers regarding after-sales service and warranty of electronics and telematics products. This can be done by paying attention to the after-sales service and warranty aspects provided by businesses before purchasing products. In addition, consumers also need to read carefully the instructions for use and the after-sales guarantee card provided by the business. Thus, it is hoped that consumers can better understand and increase awareness of their rights which have been protected by laws and regulations regarding after-sales service and warranty of electronics and telematics products.