Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Program pencegahan dan pengendalian infeksi merupakan upaya paling efektif untuk mencegah terjadinya HAIs” (Healthcare-Associated Infections), yaitu infeksi akibat pelayanan kesehatan, yang dapat menjadi ancaman masuknya penularan wabah ke komunitas. Implementasi dan pelaporan program PPI cukup beragam. Ketiadaan pelaporan dan data implementasi PPI di Fasilitas Palayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) pada Daerah Terpencil Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) dapat menempatkan posisi layanan priemr dalam kondisi tidak siap dalam menghadapi ancaman wabah dan menambah kesenjangan. Tujuan penelitian untuk melihat gambaran implementasi PPI dan kesesuaian implementasi PPI di FKTP DTPK Kabupaten Kubu Raya. Penelitian ini menggunakan mix methode dengan desain sequential explanatory. Pada tahap pertama dilakukan pengisian kuesioner baku menggunakan kuesioner  baku IPCAF- minimum requirement assesment for primary care oleh seluruh tim PPI dilanjutkan dengan wawancara mendalam kepada 11 informan dan dilakukan observasi dokumen. Hasil didapatkan  23,8% Puskesmas di level Kabupaten belum memenuhi kesesuaian standar minimum program PPI, akan tetapi pada Puskesmas DTPK 36,4% Puskesmas sudah memenuhi kesesuaian standar minimum program PPI.  Dari 8 komponen inti PPI, pada level Kabupaten nilai tertinggi didapat komponen monitoring dan umpan balik, sedangkan pada Puskesmas DTPK nilai tertinggi didapat pada komponen surveilans HAIs. Sementara pada level Kabupaten maupun Puskesmas DTPK, nilai terendah didapatkan pada komponen pendidikan pelatihan dan beban kerja kepegawaian dan ketersediaan tempat tidur. Perencanaan dan pembiayaan pendidikan pelatihan serta pemanfaatan pelatihan daring dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan nilai komponen pendidikan pelatihan.

---

Infection prevention and control programs are the most effective way to prevent "Healthcare-Associated Infections" (HAIs), which are healthcare-associated infections that can threaten the entry of outbreaks into the community. Implementation and reporting of the IPC program is quite various. The absence of reporting and data on the implementation of IPCs in Primary Care Facilities (FKTP) in rural/remote area (DTPK) can place the position of primary care facilities in an unprepared condition in facing the threat of an outbreak and increase inequality. The purpose of the study was to look at the description of IPC implementation and the suitability of IPC implementation in DTPK FKTP Kubu Raya Regency. This study used a mix method with a sequential explanatory design. In the first stage, a standard questionnaire was filled in using the IPCAF- minimum requirement assessment for primary care by the entire IPC team, followed by in-depth interviews with 11 informants and document observation.

The results showed that 23.8% of FKTP at the district level had not yet compliance with the minimum standards of the IPC program, but at FKTP DTPK 36.4% of FKTP have met the minimum standards of the IPC program.  Of the 8 core components of PPI, at the district level the highest value is obtained for the monitoring and feedback component,. while at the FKTP DTPK the highest value is obtained in the HAIs surveillance component. While at both the district and DTPK health center levels, the lowest scores were obtained in the components of training education and staffing workload and bed availability."

"Pemenuhan kebutuhan layanan kesehatan di masyarakat dilakukan terintegrasi melalui Puskesmas sebagai penanggungjawab sistem pelayanan kesehatan di tingkat kecamatan dan Posyandu Prima di tingkat desa/kelurahan. Posyandu Prima adalah Posyandu yang berasal dari Posyandu sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar terpadu berdasarkan kebutuhan di desa atau kelurahan. Provinsi DKI Jakarta memiliki kekhususan sebagai ibukota negara, mempunyai sumber daya yang cukup untuk melayani kesehatan masyarakatnya hingga tingkat kelurahan melalui keberadaan Puskesmas dan tingkat rukun warga melalui layanan Posyandu Prima/Pustu. Tujuan penelitian untuk menganalisis kesiapan dalam pengembangan layanan Posyandu Prima tingkat Rukun Warga di provinsi DKI Jakarta. Penelitian kualitatif dengan desain penelitian eksploratif research dilakukan pada bulan April hingga Mei 2023 di Provinsi DKI Jakarta. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan kesiapan pengembangan layanan Posyandu Prima/Pustu tingkat Rukun Warga belum optimal digambarkan dari 6 persyaratan Posyandu Prima/Pustu, hanya persyaratan sumber daya manusia dan mekanisme hubungan kerja dengan pemangku kepentingan yang siap, sedangkan peryaratan lokasi, anggaran, standar pelayanan, standar operasional prosedur memiliki kekurangan yang harus dipenuhi oleh Pemerintah. Diperlukan komitmen yang kuat dari Pemerintah dan stakeholder terkait untuk merealisasikan peningkatan akses layanan kesehatan melalui pengembangan layanan Posyandu Prima/Pustu tingkat Rukun Warga di Provinsi DKI Jakarta.

---

Meeting the needs of health services in the community is carried out in an integrated manner through the Puskesmas as the person in charge of the health service system at the sub-district level and Posyandu Prima at the village/kelurahan level. Posyandu Prima is a Posyandu that originates from Posyandu as a forum for community empowerment and provides integrated basic health services based on needs in the village or sub-district. DKI Jakarta Province has the specialty of being the nation's capital, having sufficient resources to serve the health of its people down to the sub-district level through the existence of a Community Health Center (Puskesmas) and the neighborhood level through the services of Posyandu Prima/Pustu. The aim of the study was to analyze readiness in the development of Posyandu Prima services at the Rukun Warga level in the province of DKI Jakarta. Qualitative research with an exploratory research design was conducted from April to May 2023 in DKI Jakarta Province. Data collection was carried out through in-depth interviews, observation and document review. The results showed that the readiness to develop Posyandu Prima/Pustu services at the Rukun Warga level was not optimal as described from the 6 requirements of Posyandu Prima/Pustu, only the human resource requirements and working relationship mechanisms with stakeholders were ready, while the location requirements, budget, service standards, operational standards procedures have deficiencies that must be met by the Government. A strong commitment from the Government and related stakeholders is needed to realize increased access to health services through the development of services at the Posyandu Prima/Pustu at the Rukun Warga level in DKI Jakarta Province."