Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Produk-produk yang beredar di masyarakat belum tentu berkualitas baik dan aman bagi kesehatan. Pada satu sisi masyarakat diuntungkan dengan banyaknya pilihan yang tersedia untuk memenuhi berbagai kebutuhan namun di sisi lain kemampuan masyarakat masih belum memadai untuk memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar dan aman. Keadaan itu terus min dan berbagai pertanyaan, keluhan atau pun pengaduan masyarakat yang disampaikan ke Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen. Dalam tahun 2001 tercatat sejumlah 1152 pertanyaan/keluhan telah disampaikan ke Badan POM dalam berbagai aspek. Tidak semua pertanyaan yang masuk tersebut dapat dijawab, tercatat sejumlah 192 (16,67%) yang tidak terjawub. Dari studi di ULPK diketahui bahwa tidak terjawabnya pertanyaan konsumen disebabkan belum tersedianya basis data produk. Solusi yang ditawarkan adalah pengembangan sistem ULPK berupa penyusunan basis data dan peran t hmak program aplikasinya. Hasil yang diperoleh adalah pengembangan basis data pada masing-masing unit teknis yang dapat diakses langsung oleh ULPK melalui jaringan komputer sederhana (peer to peer LAN), Untuk mengambil data tersebut di ULPK dirancang form pengaduan konsumen dengan fasilitas searching, sementara outputnya adalah form informasi produk yang bersifat on screen, tidak dapat diedit oleh ULPK dan hanya digunakan untuk menjawab pengaduan konsumen secara langsung. Dapat disimpulkan disini bahwa. dean upaya pengorganisasian basis data di berbagai unit teknis, ULPK dapat meningkatkan outputnya berapa informasi langsung kepada konsurnen sehingga tugas dan fungsinya sebagai pemberi layanan informasi kepada massyarakat dapat ditingkatkan. Agar sistem ULPK yang telah dikembangkan ini dapat berjalan dengan baik; diperlukan dukungan manajemen berupa Keputusan atau Ketetapan Sekretaris Utama Badan POM yang mewajibkan unit teknis untuk berbagi data/informasi kepada UI.PK. Untuk pengembangan sistem ini di masa mendatang dapat ditingkatkan ke arah aplikasi web yang dapat diakses langsung oleh masyarakat konsumen.

---

The technology advancement enable industries increase their productivity, but in fact there is no guarantee all product is save to be consumed, On site, people can find and choose their need in the market with various chosen but in the other side the people knowledge still poor to select the save and good product for their health. According to ULPK annual report 2001, then: are 1152 questions addressed to ULPK but unfortunately 192 (16,67%) are not responded. The study in ULPK showed that the lack of product information is the failure resources. The solution proposed is product database model development in each technical unit that can be accessed by ULPK computer. ULPK can access that data by customer service form completed with data searching facility. Output of this process is product information form on ULPIC computer screen. The on screen product information form can not be edited by ULPK, this limitation is designed to have data security for each technical unit. The input and output form designed to make the report task is easier for ULPK operator. It is conclude that by developing database in each unit, the ULPK output could be increased. The management support is needed to enable the system run properly such as Sestama decree in other W guaranty the unit share the data with ULPK. In the future, this system could be develop by enabling consumer access the product information by web site,

Abstrak :
Layanan pengaduan bagi konsumen pada platform e-commerce menyediakan solusi untuk kerugian konsumen atas barang yang dibelinya melalui platform tersebut sehingga tentu diperlukan mekanisme yang jelas serta efektif untuk melindungi konsumen dan memastikan penyelesaian yang adil. Layanan pengaduan bagi konsumen ini sangat berpengaruh terhadap kepercayaan dan loyalitas konsumen dalam menggunakan platform e-commerce tersebut sehingga dapat memastikan keberlanjutan maupun peningkatan bisnis platform e-commerce dalam jangka panjang. Merujuk pada Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan pengaduan bagi konsumen, yang mana paling sedikit mencakup alamat dan nomor kontak pengaduan, prosedur pengaduan konsumen, mekanisme tindak lanjut pengaduan, petugas yang kompeten dalam memproses layanan pengaduan, dan jangka waktu penyelesaian pengaduan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab platform e-commerce terhadap kerugian konsumen yang timbul akibat penyelesaian sengketa pada layanan pengaduan di platform e-commerce. Penelitian ini berbentuk yuridis normatif, secara umum bersandar pada data sekunder seperti bahan hukum primer, namun juga tetap menggunakan data primer berupa wawancara. Hasil analisis menunjukkan bahwa platform e-commerce memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan pengaduan yang efektif untuk melindungi konsumen dalam menyelesaikan sengketa transaksi online. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa kendala dalam implementasi mekanisme penyelesaian sengketa tersebut sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi yang lebih tegas serta kontrol pemerintah terhadap praktik bisnis platform e-commerce guna melindungi kepentingan konsumen secara maksimal. ......Complaint services for consumers on e-commerce platforms provide solutions for consumer losses on goods purchased through these platforms, so a clear and effective mechanism is needed to protect consumers and ensure a fair settlement. This complaint service for consumers greatly influences consumer trust and loyalty in using the e-commerce platform so that it can ensure the sustainability and increase of the e-commerce platform business in the long term. Referring to Article 27 of Government Regulation Number 80 of 2019 concerning Trading Through Electronic Systems, business actors have an obligation to provide complaint services for consumers, which at least include complaints address and contact number, consumer complaint procedures, complaint follow-up mechanisms, competent officers in processing complaints services, and the period of complaint resolution. This study aims to analyze the responsibility of e-commerce platforms for consumer losses arising from dispute resolution on complaint services on e-commerce platforms. The form of this research is normative juridical, generally relying on secondary data such as primary legal materials, but also still using primary data in the form of interviews. The analysis shows that e-commerce platforms have a responsibility to provide effective complaint services to protect consumers in resolving online transaction disputes. Even so, there are still some obstacles in the implementation of the dispute resolution mechanism that can cause harm to consumers. Therefore, there is a need for stricter regulations and government control over e-commerce platform business practices in order to protect consumer interests to the fullest.