Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 12 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Nasir Tajul Aripin
Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Penggunaan Produk Layanan Digital Bank Syariah di DKI Jakarta = Factors Influencing the Use of Islamic Bank Digital Service Products in Jakarta
Abstrak :
Tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah yang masih rendah mengharuskan Bank Syariah menerbitkan produk dan layanan yang berbasis digital sebagai langkah adaptif terhadap transformasi teknologi. Kemunculan bank digital telah memperkuat pentingnya menyediakan layanan perbankan digital yang lebih mudah, lebih efisien dan lebih nyaman. Penelitian dilakukan untuk menganalisa pengaruh intensi nasabah dalam penerimaan dan penggunaan layanan digital Bank Syariah yang ada di wilayah DKI Jakarta dengan menggunakan model teori UTAUT 2. Pemilihan wilayah DKI Jakarta dinilai penting karena memiliki tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah yang paling tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Metodologi penelitian yang digunakan penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan teknik Partial Least Square - Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa social influence, facilitating conditions, habit, dan hedonic motivation memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap behavioral intention layanan digital Bank Syariah, sedangkan effort expectancy tidak berpengaruh signifikan. Performance expectancy dan price value tidak berpengaruh terhadap behavioral intention, sementara behavioral intention memiliki pengaruh secara langsung terhadap use behavior. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur akademik dan masukan bagi Bank Syariah untuk meningkatkan kualitas layanan dan menjaga loyalitas nasabah. ......The weak level of Islamic financial literacy and inclusion requires Islamic banks to issue digital-based products and services as an adaptive step towards technological transformation. The emergence of digital banks has reinforced the importance of providing digital banking services that are easier, more efficient, and more convenient. The study was conducted to analys the effect of customer intentions in accepting and using Islamic Bank digital services in Jakarta using the UTAUT 2 theory model. The selection of the Jakarta area is considered important because it has the highest level of Islamic financial literacy and inclusion compared to other regions. The research methodology used in this study was quantitative descriptive with Partial Least Square - Structural Equation Modeling (PLS-SEM) techniques. Based on the results of this study, it was found that social influence, facilitating conditions, habit, and hedonic motivation have a positive and significant influence on behavioral intention of Islamic Bank digital services, while effort expectancy has no significant effect. Performance expectancy and price value have no effect on behavioral intention, while behavioral intention has a direct influence on user behavior. The results of this study are expected to be additional academic literature and input for Islamic banks to improve service quality and maintain customer loyalty.
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Pengaruh teknologi informasi terhadap kualitas layanan pemustaka pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara
Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk: (l) menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi inforrnasi yang terdiri dari autornasi perpustakaan dan layanan digital terhadap kualitas pelayanan pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. (2) mengetahui variabel yang paling dominan dan signifikan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan menggunakan metode wawancara, observasi, kuisoner dan telaah dokumen yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data Hasil Penelitian menunjukkan terdapat pengaruh positifyang signifikan antara variabel otomasi perpustakaan dan layanan digital dengan variabel kualitas pelayanan pemustaka. Diperoleh nilai korelasi 0,605 berarti tingkat korelasi otomasi perpustakaan dengan kualitas pelayanan pemustaka pada taraf kuat, sementara korelasi antara layanan digital dengan kualitas pelayanan pemustaka 0,461 berarti tingkat korelasi layanan digital dengan kualitas pelayanan pemustaka pada tarafyang sedang. Koefisien Determinasi adalah 0,633. artinya 63,30% variasi dari kualitas pelayanan pemustaka dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel bebas, yaitu otomasi perpustakaan dan layanan digital. Sedangkan sisanya 36,70% dijelaskan oleh sebab-sebab lain.
020 JUPITER 13:2 (2014)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Siagian, Liberty Binsar
Model integrasi layanan digital dan analisis model bisnis penyelenggaraan layanan smart vending machine pada pt. xyz = Digital services integration model and business model analysis of smart vending machine services at pt xyz / Liberty Binsar Siagian
Abstrak :
ABSTRAK
Keban yakan operator selular saat ini dihadapkan pada tantangan dimana pertumbuhan pelanggan sudah mengalami saturasi dan terjadi penurunan pertumbuhan pendapatan karena layanan legacy cenderung mengalami penurunan karena mendapat ancaman dari layanan over-the-top (OTT). Strategi pengembangan bisnis layanan digital pun dilakukan untuk dapat meningkatkan pendapatan perusahaan melalui penyelenggaraan layanan digi tal payment & mobile e-money, digital advertising dan bisrus machine-to-machine (M2M) mengingat potensi dan dukungan dari ekosistem digital yang cukup menjanjikan. Namun dalam ken yataannya, penyelenggaraan layanan di gital tersebut belum dapat memberikan dampak yang signifikan bagi pertumbuhan pendapatan perusahaan sehingga diperlukan strategi baru dengan suatu i novasi layanan. Penel itian ini bertujuan untuk memodelkan integrasi tiga layanan digital yaitu mobile e-money, digital advertising dan M2M ke daJam layanan Smart Vending Machine (SVM), serta menganalisis model bisnis penyelenggaraan layanan pada studi kasus PT. XYZ sehingga diharapkan dapat menjadi suatu sumber pendapatan baru bagi operator seJular PT. XY Z. Berdasarkan hasil pemodelan sistem dan analisis model bisnis rudapatkan bahwa pen yelenggaraan l ayanan SVM mengikuti pola model bisnis platfonn bersisi banya k, yang mempertemukan dua kelompok pelanggan yang berbeda yaitu pelanggan e-money dan pelanggan korporasi. Empat model bisnis juga dianalisis dimana la yanan SVM laya k untuk diimpl ementasikan dan diharapkan dapat memberikan tambahan pendapatan bagi operator selular PT. XYZ
ABSTRACT
Most of Cellular Operators are currently facing challenges in which subscriber growth is saturated and revenue growth is declined because legacy services are tend to decreased due to threat from over-the-top (OTT) services. Strategy to offer digital services is developed in order to increase operators' revenue through offering of services such as digital payment & mobile e-money, digital advertising and machine-to-machine (M2M) business, where potential and digital ecosystem support of those services is very promising. In reality, the implementation of those digital services is not yielding significant effect on operators' revenue growth, thus they need new strategy with a new service innovation. This research aims to modeling an integration of three digital services which are mobile e-money, digital advertising and M2M , into a Smart Vending Machine (SVM ) service. Furthermore, this research also analyzes business model implementation of this service as a study case at PT.XYZ, where this service is expected to become a new revenue source. From system modeling result and business model analysis, it is revealed that implementation of SVM services practices multi-sided platform business model pattern that brings together two different groups of customers which are e-money users and corporate customers. Moreover, this research analyses four business models approach to find appropriate implementation models of SVM services and additional revenue opportunities for PT.XYZ.
2016
T46255
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Novia Dwi Maharani Pelawi
Alternatif Kebijakan Digital Service Tax dalam Rangka Pengenaan Pajak atas Transaksi Layanan Digital = Digital Service Tax Policy Alternative in the context of Tax Imposition on Digital Service Transactions
Abstrak :
Perkembangan digital dirasakan juga pada transaksi perdagangan yang telah beralih dari konvensional menjadi layanan digital namun perkembangan teknologi dan informasi yang tidak secepat perkembangan regulasi membuat transaksi layanan digital yang berasal dari luar tidak dapat dikenakan pajak karena tidak adanya Bentuk Usaha Tetap. Hal ini membuat negara-negara mengambil upaya unilateral dalam mengenakan pajak atas layanan digital seperti negara Eropa yaitu negara Perancis. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pengenaan dan menganalisis faktor atas layanan digital di negara Perancis serta menganalisis faktor pendukung serta penghambat untuk menerapkan pajak atas layanan digital di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif serta teknik analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil studi kepustakaan dan wawancara mendalam ditunjukkan pengenaan pajak atas layanan digital di negera Perancis. Faktor yang mempengaruhi negara Peancis menerapkan pajak atas layanan digital karena adanya potensi pajak yang tergerus serta adanya faktor politik sedangkan faktor yang mendukung dan menghambat Indonesia dalam menerapkan pajak atas layanan digital dilihat dari prinsip keadilan pemungutan pajak, teknologi, dan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu diperlukan persiapan dalam penyusunan kebijakan terkait layanan digital sehingga pada saat kebijakan dari OECD sudah dikelurkan dapat disesuaikan dan diterapkan dengan baik di Indonesia. ......Digital developments are also felt in trade transactions that have gone from conventional to digital services but the development of technology and information that is not as fast as the development of regulations makes transactions of digital services from outside countries, not taxable due to the absence of a Permanent Establishment. This makes countries take unilateral efforts to impose taxes on digital services such as European countries namely France. This thesis aims to describe the imposition and analysis of factors on digital services in the country of France and analyze the supporting and inhibiting factors to apply taxes on these digital services in Indonesia. This research uses a qualitative approach and qualitative data analysis techniques. Based on the results of literature studies and in-depth interviews, there is a tax on digital services in the French countryside. Factors affecting French countries apply taxes on digital services due to the eroded tax potential and political factors while factors that support and hinder Indonesia in applying taxes on digital services are seen from the principle of fairness of tax collection, technology, and government policies. Therefore preparations are needed in the formulation of policies related to digital services so that when the policies of the OECD are issued it can be adjusted and implemented properly in Indonesia.

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mutiara Elisabet
Pengaturan Pajak Transaksi Elektronik dan Prinsip Nondiskriminasi dalam Perjanjian Perdagangan Internasional: Suatu Kajian Perbandingan antara Indonesia dan Uni Eropa = Digital Services Tax Regulation and The Principle of Non-discrimination in International Trade Agreement: A Comparative Study between Indonesia and the European Union
Abstrak :
Indonesia dan Uni Eropa telah mengambil langkah unilateral untuk menerapkan pajak layanan digital. Skripsi ini mengkaji (i) pengaturan pajak layanan digital di Indonesia dan Uni Eropa serta (ii) apakah pengaturan pajak layanan digital tersebut melanggar kewajiban nondiskriminasi negara anggota WTO dalam GATS. Melalui penelitian hukum yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan, komparatif, dan kasus, dapat disimpulkan bahwa pertama, pajak layanan digital dikenal di Indonesia sebagai pajak transaksi elektronik dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menerapkan kriteria kehadiran ekonomi signifikan. Di Uni Eropa, pajak layanan digital diatur melalui Council Directives, di mana pengaturan pengenaan pajak tersebut menggunakan metode ring-fencing dan kriteria significant economic presence. Kedua, kewajiban nondiskriminasi dalam GATS terdapat dalam Pasal II tentang Most-Favoured Nation dan Pasal XVII tentang National Treatment serta yurisprudensi yang relevan dari putusan WTO. Pengaturan pajak layanan digital Indonesia dan Uni Eropa tidak bersifat diskriminatif, sebab berdasarkan indikator-indikator yang ada, tidak terbukti adanya diskriminasi de jure maupun de facto. Saran berdasarkan kesimpulan tersebut yaitu bagi Indonesia dan Uni Eropa untuk mempersiapkan bukti yang menunjukkan tidak adanya perlakuan kurang menguntungkan terhadap negara anggota WTO tertentu dalam praktik pengenaan pajak layanan digital oleh Indonesia dan Uni Eropa apabila terdapat negara anggota yang mengajukan gugatan diskriminasi ke WTO. Selanjutnya, apabila terdapat negara anggota yang mengambil tindakan retaliasi, Indonesia dan Uni Eropa disarankan untuk mengajukan gugatan diskriminasi ke WTO atas tindakan retaliasi tersebut. ......Indonesia and the European Union (EU) have taken unilateral actions to implement digital services tax. This thesis examines (ii) digital services tax regulation in Indonesia and the EU and (ii) whether the digital services tax regulation violates the non-discrimination obligation of WTO members according to the GATS. Through conducting a judicial normative legal research whilst applying a statutory, comparative and case-study approach, it can be concluded that firstly, digital services tax in Indonesia is known as an electronic transaction tax and is regulated by law, which implements significant economic presence criteria. In the European Union, digital services tax is regulated through the Council Directives, in which the regulation implements ring-fencing method as well as significant economic presence criteria. Secondly, the non-discrimination obligations in GATS are promulgated in Article II concerning Most-Favored Nation Treatment and Article XVII concerning National Treatment as well as relevant jurisprudence of WTO case laws. Indonesia and the EU's digital services tax regulation are not discriminatory, because based on existing indicators, the existence of both de jure and de facto discrimination is not proven. The suggestion would be for Indonesia and the EU to provide evidence that shows the absence of unfavorable treatment of certain WTO member states in digital services tax practices by Indonesia and the EU, in the event that there are member states who decides to challenge the measures to the WTO. Subsequently, in the event that certain member states decide to take retaliation measures, it is suggested that Indonesia and the EU challenge said measure to the WTO.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mutiara Elisabet
Pengaturan Pajak Transaksi Elektronik dan Prinsip Nondiskriminasi dalam Perjanjian Perdagangan Internasional: Suatu Kajian Perbandingan antara Indonesia dan Uni Eropa = Digital Services Tax Regulation and The Principle of Non-discrimination in International Trade Agreement: A Comparative Study between Indonesia and The European Union
Abstrak :
Indonesia dan Uni Eropa telah mengambil langkah unilateral untuk menerapkan pajak layanan digital. Skripsi ini mengkaji (i) pengaturan pajak layanan digital di Indonesia dan Uni Eropa serta (ii) apakah pengaturan pajak layanan digital tersebut melanggar kewajiban nondiskriminasi negara anggota WTO dalam GATS. Melalui penelitian hukum yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan, komparatif, dan kasus, dapat disimpulkan bahwa pertama, pajak layanan digital dikenal di Indonesia sebagai pajak transaksi elektronik dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menerapkan kriteria kehadiran ekonomi signifikan. Di Uni Eropa, pajak layanan digital diatur melalui Council Directives, di mana pengaturan pengenaan pajak tersebut menggunakan metode ring-fencing dan kriteria significant economic presence. Kedua, kewajiban nondiskriminasi dalam GATS terdapat dalam Pasal II tentang Most-Favoured Nation dan Pasal XVII tentang National Treatment serta yurisprudensi yang relevan dari putusan WTO. Pengaturan pajak layanan digital Indonesia dan Uni Eropa tidak bersifat diskriminatif, sebab berdasarkan indikator-indikator yang ada, tidak terbukti adanya diskriminasi de jure maupun de facto. Saran berdasarkan kesimpulan tersebut yaitu bagi Indonesia dan Uni Eropa untuk mempersiapkan bukti yang menunjukkan tidak adanya perlakuan kurang menguntungkan terhadap negara anggota WTO tertentu dalam praktik pengenaan pajak layanan digital oleh Indonesia dan Uni Eropa apabila terdapat negara anggota yang mengajukan gugatan diskriminasi ke WTO. Selanjutnya, apabila terdapat negara anggota yang mengambil tindakan retaliasi, Indonesia dan Uni Eropa disarankan untuk mengajukan gugatan diskriminasi ke WTO atas tindakan retaliasi tersebut. ......Indonesia and the European Union (EU) have taken unilateral actions to implement digital services tax. This thesis examines (ii) digital services tax regulation in Indonesia and the EU and (ii) whether the digital services tax regulation violates the non-discrimination obligation of WTO members according to the GATS. Through conducting a judicial normative legal research whilst applying a statutory, comparative and case-study approach, it can be concluded that firstly, digital services tax in Indonesia is known as an electronic transaction tax and is regulated by law, which implements significant economic presence criteria. In the European Union, digital services tax is regulated through the Council Directives, in which the regulation implements ring-fencing method as well as significant economic presence criteria. Secondly, the non-discrimination obligations in GATS are promulgated in Article II concerning Most-Favored Nation Treatment and Article XVII concerning National Treatment as well as relevant jurisprudence of WTO case laws. Indonesia and the EU's digital services tax regulation are not discriminatory, because based on existing indicators, the existence of both de jure and de facto discrimination is not proven. The suggestion would be for Indonesia and the EU to provide evidence that shows the absence of unfavorable treatment of certain WTO member states in digital services tax practices by Indonesia and the EU, in the event that there are member states who decides to challenge the measures to the WTO. Subsequently, in the event that certain member states decide to take retaliation measures, it is suggested that Indonesia and the EU challenge said measure to the WTO.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Libraria: jurnal ilmu perpustakaan dan informasi
Salatiga: FPPTI Jawa Tengah, 2011
LIBRARI 4:1 (2015)
Majalah, Jurnal, Buletin  Universitas Indonesia Library
cover
Indah Purwani
Transisi Sosok Pustakawan Menuju Orientasi Layanan Digital Native
Abstrak :
ABSTRAK
Selama ini image pustakawan kita adalah seseorang yang berkutat di antara koleksi perpustakaan yang menumpuk di atas meja untuk diolah ataupun koleksi yang siap untuk dishelving sebelum dilayankan kembali kepada pemustaka. Dunia perpustakaan semakin berkembang dan teknologi Informasi zaman sekarang adalah era informasi di mana era terevolusinya segala hal, termasuk di dalamnya akan membawa perubahan pada stereotip jati diri sosok pustakawan, tidak lagi hanya berkutat dengan buku-buku berdebu dan berada di antara rak shelving untuk mengambil dan menyusun kembali koleksi yang telah dibaca oleh pemustaka, atau hanya sibuk dengan kegiatan rutin mengolah bahan perpustakaan. Pustakawan harus berani ber-evolusi, tidak bisa hanya bersifat pasif tetapi harus mengarah pada tindakan yang lebih progresif dan aktif guna mengapresiasi keinginan masyarakat atau pemustaka. Generasi Digital Native telah lahir dan mereka menuntut informasi yang dibutuhkan sesuai dengan karakter dan kehidupan mereka yang serba digital. Berangkat dari beragam masyarakat sebagai pemustaka potensial, pustakawan harus mulai mengubah stereotip yang selama ini menempel pada sosok Pustakawan untuk beradaptasi dengan fenomena yang terjadi pada saat ini dan mengubah diri menjadi sosok yang mampu melakukan penyesuaian terhadap layanan digital native.
Jakarta: Pusat Pengembangan Pustakawan Perpustakaan Nasional RI, 2018
MPMKAP 25:1 (2018)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Johanes Setiyabudi
Analisis strategi penetrasi layanan kendaraan terhubung internet (CCS) oleh operator seluler melalui pemilihan perangkat keras pendukung (enabler)nya = Analysis of cellular operator connected car services (CCS) penetration strategy through the selection of its (enabler) hardware
Abstrak :
[ABSTRAK
Layanan Kendaraan Terhubung Internet (LKTI) yang sudah di kembangkan oleh operator seluler di Indonesia sebagai bagian dari layanan digital nya. Dalam konteks LKTI, layanan yang diberikan masih terbatas pada layanan telematik dengan menggunakan perangkat On Board Diagnostic (OBD) II dengan metoda konektivitas ter-integrasi. Harga perolehan perangkat yang relatif lebih mahal dibanding layanan sejenis yang bebas biaya berlangganan, membuat penetrasi pasar LKTI telematik Operator Indonesia tidak berkembang. Dibutuhkan strategi penetrasi pasar baru untuk dapat mencapai adaptasi masal dengan mempertimbangkan perluasan layanan kearah infotainment, pemilihan perangkat pemicu layanan yang komprehensif, mekanisme pemisahan pembebanan biaya layanan, serta pola kerjasama hilir baru antara operator ? diler ? dan sistem integrator. Pemodelan Kano digunakan untuk mengidentifikasi fitur-fitur yang diinginkan pelanggan terhadap solusi perangkat keras pemicu layanan serta pengembangan tipe aplikasi LKTI agar dapat mendukung diversifikasi layanan eksisting operator. Model bisnis baru dari LKTI operator dikembangkan dengan pemodelan bisnis Canvas dengan ?Pemberdayaan diversifikasi LKTI untuk mobil non-premium? sebagai proposisi nilai yang ditawarkan. Sehingga penetrasi pasar secara masal akan dapat dicapai dengan strategi pemanfaatan dealer sebagai jalur distribusi dengan mekanisme bundling perangkat pemicu layanan sebagai bagian dari kendaraan yang dijual oleh diler serta pembebasan biaya bulanan terhadap layanan LKTI telematik dasar. Pengembangan aplikasi LKTI mandiri dan bersifat lokal oleh operator yang bekerjasama dengan sistem integrator merupakan kunci dari kesinambungan dan perkembangan layanan LKTI di Indonesia di masa yang akan datang dalam penggunaan aplikasi nilai tambah (layanan nilai tambah telematik dan infotainment) yang bermuara pada peningkatan trafik data operator yang didukung oleh mekanisme pemisahan pembebanan biaya layanan.
ABSTRACT Connected Car Services (CCS) have been developed by Indonesian Cellular operators as part of their Digital Services product. In the CCS context, current service provided by Indonesian operator is still limited to vehicle telemetry with On Board Diagnostic (OBD)-II device as a service enabler by using integrated connectivity scheme. High acquiring enabler-hardware cost compare to their competitors which are free of charge, made operator market penetration on this service is low. A new market penetration strategy is required to gain mass-market adoption considering service broadening to infotainment, comprehensive enabler hardware selection, split billing mechanism, and a new partnership scheme between operator ? dealership ? and System Integrator. Kano modelling is used to identify Connected Car Services Enabler Hardware features and type of applications development required by customer to support operator existing services diversification. A new business is developed to support this new diversification services by using Canvas Model with ?Enablement VAST Connected Car Services for non-Premium Car? as the value proposition offered. Hence, mass adoption market penetration could be achieved by bundling CCS enabler hardware as a part of the vehicle offered to the customer by dealer and giving free of CCS basic telematics monthly service cost strategy. Meanwhile, self development of CCS applications with local taste, by cooperation between operator and system integrator, will be the key of sustainability and application enhancement of CCS Services in Indonesia to excite customer accessing CCS enhance applications (Telematic VAS and Infotainment) which will increase operator data traffic through split billing mechanism., Connected Car Services (CCS) have been developed by Indonesian Cellular operators as part of their Digital Services product. In the CCS context, current service provided by Indonesian operator is still limited to vehicle telemetry with On Board Diagnostic (OBD)-II device as a service enabler by using integrated connectivity scheme. High acquiring enabler-hardware cost compare to their competitors which are free of charge, made operator market penetration on this service is low. A new market penetration strategy is required to gain mass-market adoption considering service broadening to infotainment, comprehensive enabler hardware selection, split billing mechanism, and a new partnership scheme between operator – dealership – and System Integrator. Kano modelling is used to identify Connected Car Services Enabler Hardware features and type of applications development required by customer to support operator existing services diversification. A new business is developed to support this new diversification services by using Canvas Model with “Enablement VAST Connected Car Services for non-Premium Car” as the value proposition offered. Hence, mass adoption market penetration could be achieved by bundling CCS enabler hardware as a part of the vehicle offered to the customer by dealer and giving free of CCS basic telematics monthly service cost strategy. Meanwhile, self development of CCS applications with local taste, by cooperation between operator and system integrator, will be the key of sustainability and application enhancement of CCS Services in Indonesia to excite customer accessing CCS enhance applications (Telematic VAS and Infotainment) which will increase operator data traffic through split billing mechanism.]
2015
T45269
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sitorus, Hany Ayunda Mernisi
Perlindungan Hukum atas Fraud Transaksi Bank Digital (Ditinjau Dari Pengawasan dan Pengaturan Kepatuhan Pada Transaksi Bank Digital) = Legal Protection of Digital Bank Transactions Fraud (In View from Monitoring and Compliance Arrangements on Digital Bank Transactions)
Abstrak :
Perkembangan teknologi pada Era digitalisasi saat ini mendorong dunia sektor jasa keuangan untuk turut mendigitalisasi sistem perbankan konvensionalnya menjadi digital, dimana lahirnya berbagai Bank Digital yang bergantung kepada teknologi informasi pula yang menjadi sebab banyaknya fraud yang terjadi dan menyebabkan timbulnya kasus kerugian yang dialami oleh nasabah sehingga perlu diatur regulasi tentang perlindungan hukum terhadap nasabah atas fraud tersebut dan bentuk pengawasan pada tingkat kelayakan dan keamanan produk dan/atau layanan pada aktivitas transaksi Bank Digital serta bentuk Kepatuhan yang wajib ditaati oleh Bank Digital sebagai penyelenggara. Penelitian ini dilakukan berdasarkan 3 (tiga) Permasalahan hukum antara lain Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah atas Fraud pada Transaksi Bank Digital?, Bagaimana bentuk pengawasan terhadap Kelayakan produk elektronik pada Transaksi Bank Digital?, Bagaimana bentuk Kepatuhan (Compliance) yang diatur dan dirumuskan dalam Sistem Pengawasan terhadap aktivitas Transaksi Bank Digital?. Penelitian ini berbentuk Penelitian Doktrinal dengan menggunakan metode deskriptif-analitis terhadap fenomena dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan melakukan wawancara langsung terhadap Informan. Dimana sistem perlindungan hukum yang diatur oleh otoritas yang berwenang adalah dengan memperhatikan aspek risiko elektronik dan penerapan pengelolaan yang meliputi tahapan Pencegahan, Deteksi dan Penanganan, serta Pemantauan. Pemantauan dengan berpedoman pada bentuk pengawasan terhadap kelayakan produk dan/atau Layanan aktivitas transaski Bank Digital yang dilakukan oleh Otoritas yang berwenang pada Sektor Jasa Keuangan dimana efektivitas perlindungan dan pengawasan dapat berlaku dengan adanya kepatuhan (Compliance) oleh Bank Digital terhadap berbagai ketentuan yang diberlakukan pada penyelenggaraan Bank Digital. ......Technological developments in the current era of digitalization have encouraged the world of the financial services sector to participate in digitizing its conventional banking system to digital, where the birth of various Digital Banks that depend on information technology has also been the cause of the large number of frauds that have occurred and led to cases of losses experienced by customers so that it is necessary regulated regulations regarding legal protection for customers against such fraud and forms of supervision at the level of eligibility and security of products and/or services in Digital Bank transaction activities as well as forms of Compliance that must be obeyed by Digital Banks as organizers. This research was conducted based on 3 (three) legal issues, including what is the legal protection for customers for fraud in digital bank transactions? Supervision of Digital Bank Transaction activities?. This research is in the form of Doctrinal Research using descriptive-analytical methods of phenomena and applicable laws and regulations as well as by conducting direct interviews with informants. Where the system of legal protection regulated by the competent authorities is by taking into account aspects of electronic risk and implementation of management which includes the stages of Prevention, Detection and Handling, and Monitoring. Monitoring guided by the form of supervision on the feasibility of products and/or services for Digital Bank transaction activities carried out by the competent Authority in the Financial Services Sector where the effectiveness of protection and supervision can apply with compliance (Compliance) by Digital Banks with various provisions that apply to the implementation Digital Banks.

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>