Hasil Pencarian

Ditemukan 11 dokumen yang sesuai dengan query

A. Patra M. Zen

Membangun koalisi yang otoritatif dalam menilai proses pembentukan perundang-undangan partisipatif

Jakarta: Sekretariat Nasional Koalisi Kebijakan Partisipati, 2005

340 PAT m

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Boyle, Alan

The international law-making process

" Summary: Presents a study of the principal negotiating processes and law-making tools by which international law is developed. This book looks at the UN, other international organisations, diplomatic conferences, codification bodies, NGOs, and courts in identifying the processes, participants and instruments employed in the making of international la ... "

Oxford : Oxford University Press, 2007

341 BOY m

Buku Teks Universitas Indonesia Library

R.M. A.B Kusuma

Sengketa antar lembaga negara

" According to jimly asshidiqie, chef justice of constitutional court, 2003 - 2008, there are no provision in the 1945 constitution of Republic Indonesia how to settle dispute over the power of state institutions whose authorities are mandated by 1945 constitution of Republic Indonesia ... "

Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2011

342 JK 2:1 (2011)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Aspremont, Jean d`

Epistemic forces in international law : foundational doctrines and techniques of international legal argumentation

Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 2015

341 ASP e

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Legalism : property and ownership

" n this fourth volume of the Legalism series, ownership is defined as the simple fact of being able to describe something as 'mine' or 'yours', and property is distinguished as the discursive field which allows the articulation of attendant rights, relationships, and obligations. Property is often articulated through legalism as a way of thinking that appeals to rules and to generalizing concepts as a way of understanding, responding to, and managing the world around one. ... "

Oxford: Oxford University Press, 2017

346.04 LEG

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Zaini Rahman

Partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-Undang di DPR RI pasca amandemen UUD 1945 = Public participation in the law makmg process in the House representative post-1945 constitutional amendments

Depok: Universitas Indonesia, 2012

T31538

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

A. Patra M. Zen

Refleksi dan penyusunan strategi mewujudkan partisipasi masyarakat dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (dilengkapi dengan UU No.10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Jakarta: Sekretariat Nasional Koalisi Kebijakan Partisipatif, 2005

340 PAT r

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Farida Azzahra

Rekonstruksi Kewenangan Presiden dalam Pembentukan Undang-Undang Sebagai Upaya Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia = Rekonstruksi Kewenangan Presiden dalam Pembentukan Undang-Undang Sebagai Upaya Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia

" Kewenangan Presiden dalam pembentukan undang-undang di Indonesia utamanya dalam proses pembahasan dan pemberian persetujuan terhadap pembahasan RUU bahwasanya telah menyimpangi sistem presidensial dan dapat menjadi problematika. Tesis ini hendak menjawab permasalahan yaitu mengenai kewenangan Presiden dalam pembentukan undang-undang serta konsep rekonstruksi yang ideal terhadap kewenangan Presiden dalam pembentukan undang-undang di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang dilengkapi dengan perbandingan 20 negara. Hasil penelitian menunjukan bahwa Presiden di Indonesia memiliki kewenangan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Erni Husniyati

Partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan = Public participation in law making process of law of the republic of indonesia number 17 of 2013 on community organization

" Esensi Demokrasi adalah kebebasan berbicara dan partisipasi masyarakat dalam setiap kebijakan publik. Aspirasi masyarakat sebagai figur sentral demokrasi harus diserap oleh Negara dalam proses pembentukan undang-undang. Karakter responsif pada proses pembentukan undang-undang belum dapat diwujudkan di Indonesia karena partisipasi masyarakat belum dapat dilaksanakan secara maksimal dan lebih dari itu kompromi-kompromi politik masih ada. Lebih dari pada itu, karakter responsif pada proses pembentukan undang-undang tidak hanya bergantung pada konfigurasi politik yang demokratis namun membutuhkan partisipasi masyarakat ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42374

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Aang Sirojul Munir

Menggagas Referendum Sebagai Bentuk Persetujuan Rakyat dalam Pembentukan Undang-Undang = Initiating a Referendum as a Form of People's Approval in the Law-Making Process

" Rakyat sering kali tidak diuntungkan karena pembentukan suatu undang-undang. Beberapa peristiwa seperti keributan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, pelemahan KPK melalui pengubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, sampai pada pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara menjadi kabar buruk yang tidak dikehendaki oleh rakyat. Semua itu tercipta karena rakyat tidak memiliki sarana atau porsi lebih dalam pembentukan suatu undang-undang. Menanggulangi hal tersebut sistem referendum dapat menjadi salah satu opsi solusi. Referendum yang dimaksud adalah pemberian persetujuan oleh rakyat terhadap ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian