Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anak angkatnya. Menurut Hukum Islam, anak angkat tidak dapat menerima warisan karena kewarisan Islam baru dapat timbul dengan adanya hubungan darah dan hubungan semenda. Sehingga apabila orang tua ingin memberikan sesuatu kepada anak angkatnya sewaktu hidup pemberian tersebut dinamakan hibah dan pemberian ketika orang tua angkatnya telah meninggal dinamakan wasiat. Menurut para Fuqaha, hibah dibatasi 1/3 dari harta si pemberi hibah berdasarkan analogi ketentuan dalam wasiat. Akan tetapi dalam kasus yang penulis temukan, orang tua memberikan seluruh harta kepada anak angkatnya. Permasalahan yang timbul dalam kasus ini adalah bagaimanakah ketentuan pemberian hibah dalam hukum Islam serta analisis Putusan Mahkamah Syar?iyah Banda Aceh Nomor 117/Pdt.G/2011/MS-Bna dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 244 K/AG/2012. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, ditemukan bahwa dalam syari?at Islam tidak mengatur mengenai hibah. Akan tetapi, menurut para Fuqaha dan Pasal 210 ayat (2) KHI, pemberian hibah tersebut dibatasi 1/3 dari harta si pemberi hibah. Maka 2/3 dari hibah tersebut harus dikembalikan kepada ahli waris yang berhak mendapatkannya demi melindungi kepentingan ahli waris si pemberi hibah tersebut. Putusan Mahkamah Syar?iyah Banda Aceh Nomor 117/Pdt.G/2011/Ms-Bna telah tepat. Akan tetapi, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 244 K/AG/2012 kurang tepat karena tidak sesuai dengan ketentuan dari para Fuqaha dan KHI.

---

This thesis discusses the grants given by the adoptive parents to children. According to Islamic law, an adopted child can?t inherit the new Islamic inheritance arises because the presence of blood relations and relations by marriage. So if parents want to give something to adopted child during the administration of life and the provision is called grant and when the adoptive parents have died is called probate. According to the Fuqaha, grant limited third of the estate of the grantor on the analogy of the provisions in the will. However, in the case that the writer found, the parents give the entire property to their adopted child. The problems that arise in this case is how the terms of the grants in Islamic law as well as the analysis of The Decision Banda Aceh Shariah Court Number 117/Pdt.G/2011/MS-Bna and The Decision of Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 244 K/AG/2012. This study uses a normative analytical descriptive. From the research that author did, it was found that in Islamic law doesn?t regulate the grant. However, according to the Fuqaha and Article 210 paragraph (2) KHI, the grant of the restricted third of the estate of the grantor. Then two thirds of the grant must be returned to the heirs who deserve it in order to protect the interests of the heirs of the grantor. The Decision of Banda Aceh Shariah Number 117/Pdt.G/2011/MS-Bna was right. However, The Decision of Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 244 K/AG/2012 less accurate because it doesn?t suitable with Fuqaha?s rule and KHI."

"Perbuatan zina dilarang dalam Islam akan tetapi di Indonesia perbuatan tersebut angkanya terus meningkat, bahkan 40% total kejadian hamil diluar nikah di Indonesia terjadi pada tahun 2015 sampai 2019. Dampak dari perbuatan zina tidak hanya sebatas agama, tetapi luas mulai dari dosa yang digandakan, kekal dalam keadaan zina, hingga dampaknya atas anak yang lahir dari perbuatan tersebut, bahkan perbuatan zina juga berdampak pada pembagian waris. Penelitian ini menganalisa dapak anak hasil zina dalam pembagian waris dengan cara Islam dalam kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor 3931/Pdt.G/2021/PA.JS. Dalam putusan tersebut Penggugat selaku kakak pria menggugat adiknya atas harta warisan orang tuanya yang kemudian disebutkan oleh Tergugat bahwa Penggugat tidak memiliki hak karena merupakan seorang anak hasil zina yang dibantah Penggugat menggunakan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian doctrinal yakni menganalisa data sekunder dengan pendekatan kualitatif, pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah Penggugat menurut hukum Islam adalah anak hasil zina, tetapi ditemukan bahwa Pasal 99 KHI terkait anak hasil zina bertentangan dengan KHI dan hukum Islam, dalam pembagian waris hakim mengesampingkan bagian-bagian dan prosedur yang ditentukan dalam hukum Islam maka proses tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam.

---

This research analyzes how Islamic law as contained within the Islamic Law Compilations regarding nasab between a father and an illegitimate child impacts the status of the child as heir to the father’s inheritance in the case of the Religious Court Decision Number 3931/Pdt.G/2021/PA.JS. This research used doctrinal method by collecting and analyzing secondary data using qualitative approach, the collection of data implements document studies and interviews. The Islamic Law Compilation, regarded as peak fiqh knowledge in Indonesia is a guideline for muslims in living their lives by implementing the Islamic teachings in all aspects, including inheritance. In the Religious Court Decision Number 3931/Pdt.G/2021/PA.JS, a dispute arises regarding the legitimacy of a child. Illegitimate children do not have a right to be the heir to their father. The claim of the plaintiff being an illegitimate child comes is due to the fact the parents’ wedding to the birth was only 7 months in between, which arouses the suspicion of adultery. This research analyzes the Islamic law regulations of illegitimate child and their rights to inherit and the distribution of inheritance itself. As result, this research found that although the judge correctly determined the defendant was an illegitimate child, but the case highlights imperfections of Islamic Law Compilation, specifically Article 99 that opposes syariah laws. The distribution process of the inheritance by the judge was also flawed because it ignores the syariah Law, therefor the distribution is not in accordance to the Islamic law."