Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Seiring dengan berjalannya waktu, keberadaan kerjasama multilateral semakin tergantikan oleh kerjasama melalui forum regional dan kerjasama bilateral, tingkat ketidakpercayaan yang semakin meningkat terhadap forum kerjasama multilateral seperti World Trade Organization (WTO) dan Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) karena dinilai tidak efektif dalam peningkatan isu liberalisasi perdagangan global. Indonesia telah menunjukkan sikap positif terhadap pengaturan perdagangan multilateral yang dibuktikan dengan keanggotaan Indonesia dalam GATT sejak tanggal 24 Februari 1950 dan kemudian diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.Larangan ekspor mineral mentah berlaku terhadap penjualan bijih ke luar negeri tanpa proses pengolahan dan/atau pemurnian di dalam negeri, maka dari itu setiap bijih harus melalui pemurnian dan pengolahan sampai batasan tertentu yang diatur dalam Undang-Undang barulah dapat di ekspor. Penerapan kebijakan tersebut menimbulkan kecaman oleh Uni Eropa yang menilai kebijakan Indonesia melanggar sejumlah ketentuan dalam The General Agreement of Tariffs and Trade. Putusam Panel WTO terhadap sengketa nomor DS592 tersebut menyatakan Indonesia bersalah melanggar ketentuan dalam GATT. Ketentuan Pasal XI ayat 2 huruf a GATT 1994 tidak relevan lagi diterapkan dalam peradaban masyarakat internasional, mengingat ketika bijih nikel diproduksi maka cadangan nikel akan semakin berkurang.

---

Over time, the existence of multilateral cooperation is increasingly replaced by cooperation through regional forums and bilateral cooperation, the level of distrust is increasing towards multilateral cooperation forums such as the World Trade Organization and Asia Pacific Economic Cooperation because they are considered ineffective in increasing the issue of global trade liberalization. Indonesia has shown a positive attitude towards multilateral trade arrangements as evidenced by Indonesia's membership in GATT since February 24, 1950 and then ratified through Law Number 7 of 1994.The prohibition on the export of raw minerals applies to the sale of ore abroad without processing and/or refining in the country, therefore each ore must go through refining and processing to certain limits regulated in the law before it can be exported. The implementation of this policy has led to criticism by the European Union which views Indonesia's policy as violating a number of provisions in The General Agreement on Tariffs and Trade. The WTO Panel's decision on the dispute over the number DS592 stated that Indonesia was guilty of violating the provisions of the GATT. The provisions of Article XI paragraph 2 letter a GATT 1994 are no longer relevant to be applied in the civilization of the international community, bearing in mind that when nickel ore is produced, nickel reserves will decrease."

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak dari krisis global dan bagaimana respon firm level terhadap kebijakan pemerintah mengenai larangan ekspor bahan mentah hasil tambang. Analisis menggunakan metode kuantitatif deskriptif terhadap data panel firm level. Hasil penelitian menunjukkan bahwa krisis ekonomi berdampak pada penurunan produktivitas perusahaan sebesar 0,69 kali dari produktivitas rata-rata tahunan tanpa terjadinya krisis. Dan produktivitas perusahaan industri pengolahan hasil tambang dalam negeri meningkat sebesar 1,79 kali ketika kebijakan larangan ekspor bahan mentah hasil tambang diberlakukan dibanding produktivitas sebelumnya ketika kebijakan tersebut belum diberlakukan.

---

ABSTRACT

---

This thesis aims to analyze the impact of global crisis and how firm level response to the Indonesian government policy concerning export ban of mining`s raw material. The analysis uses descriptive quantitative methods against the panel data of firm level. The results showed that the economic crisis had an impact that resulted to the decreasing of company productivity by 0.69 times the average annual productivity without the occurrence of crisis. And the productivity of the domestic milling industry increased by 1.79 times when the export miner`s export ban policy was enacted compared to previous productivity when the policy had not been enacted."

"Nikel merupakan salah satu sumber daya mineral yang melimpah serta menjadi komoditas ekspor unggulan yang dimiliki oleh Indonesia. Namun, sayangnya kebanyakan nikel yang diekspor ini masih berupa barang mentah atau lebih dikenal sebagai bijih nikel. Maka dari itu, Pemerintah Indonesia kemudian menetapkan kebijakan untuk melarang ekspor bijih nikel. Kebijakan larangan ekspor yang mulai diberlakukan sejak awal tahun 2020, telah menimbulkan gelombang pro dan kontra dari berbagai pihak. Salah satu pihak yang kontra akan kebijakan ini adalah Uni Eropa. Uni Eropa menyebut bahwa kebijakan ini telah melanggar prinsip-prinsip Organisasi Perdagangan Dunia. Namun, Pemerintah Indonesia melalui Presiden Joko Widodo tetap tegas dengan kebijakan ini serta tidak gentar menghadapi penolakan oleh Uni Eropa. Ketegasan Pemerintah Indonesia ini kemudian didukung oleh kelompok pengusaha nikel di dalam negeri, yang bergabung dalam APNI. Namun pada awalnya, kelompok pengusaha nikel di dalam negeri ini menolak kebijakan ini di tahun 2019, hingga pada akhirnya mendukung di tahun 2021. Penelitian ini kemudian akan menjelaskan tindakan yang dilakukan APNI saat memprotes kebijakan ini hingga proses politik yang terjadi hingga pada APNI mendukung kebijakan larangan ekspor. Dalam melakukan penelitian, peneliti akan menggunakan metodologi penelitian secara kualitatif, dengan menggunakan data primer maupun sekunder.

---

Nickel is one of the abundant mineral resources and is Indonesia's leading export commodity. However, unfortunately most of the nickel exported is still in the form of raw materials or better known as nickel ore. Therefore, the Indonesian government then established a policy to prohibit the export of nickel ore. The export ban policy, which came into effect at the beginning of 2020, has given rise to waves of pros and cons from various parties. One of the parties opposing this policy is the European Union. The European Union said that this policy violated the principles of the World Trade Organization. However, the Indonesian government, through President Joko Widodo, remains firm with this policy and is not afraid to face rejection by the European Union. The Indonesian Government's assertiveness was then supported by a group of domestic nickel entrepreneurs, who joined APNI. However, initially, this group of domestic nickel entrepreneurs rejected this policy in 2019, until finally supporting it in 2021. This research will then explain the actions taken by APNI when protesting this policy and the political process that occurred until APNI supported the prohibition policy. export. In conducting research, researchers will use qualitative research methodology, using primary and secondary data."

"Indonesia masuk ke dalam jajaran 10 besar negara di dunia yang memiliki produksi nikel terbesar dan memiliki kemampuan untuk menghasilkan produksi nikel sebesar 800.000 MT. Pada tahun 2019, pemerintah Indonesia menerbitkan aturan yang melarang ekspor bijih nikel yang mulai berlaku pada bulan Januari 2020 di dalam Permen ESDM 11/2019. Kebijakan ini menjadi dasar digugatnya Indonesia oleh negara-negara Uni Eropa ke Dispute Settlement Body WTO dan diklaim bahwa kebijakan tersebut tidak sesuai (inkonsisten) dengan Article XI:1 dan Article X:1 GATT 1994. Pada tanggal 30 November 2022, Panel DSB WTO telah mensirkulasikan laporan atau putusan dari sengketa DS592, yang memposisikan Indonesia sebagai pihak yang kalah. Di dalam putusannya, Panel DSB WTO menyatakan bahwa kebijakan pembatasan ekspor dan kewajiban pengolahan domestik (domestic processing requirement) telah inkonsisten terhadap Pasal XI:1 GATT 1994 karena kebijakan pembatasan ekspor merupakan bentuk pelarangan ekspor dan persyaratan pengolahan dalam negeri merupakan pembatasan yang juga berdampak membatasi ekspor. Melalui artikel ini, penulis ingin mengkaji putusan DSB WTO tersebut apakah sudah sesuai dengan tujuan perdagangan internasional, yang bertujuan untuk memberikan manfaat dan keuntungan bagi seluruh pihak, termasuk Indonesia, dan apa yang menjadi kepentingan nasional Indonesia dan juga negara-negara Uni Eropa tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu menggunakan bahan-bahan kepustakaan dan pertimbangan-pertimbangan majelis DSB pada putusan-putusan lain dengan perkara yang serupa.

---

Indonesia is included in the top 10 countries in the world that have the largest nickel production and can produce nickel production of 800,000 MT. In 2019, the Indonesian government issued a regulation banning the export of nickel ore which took effect in January 2020 under ESDM Ministry Regulation No. 11/2019. This policy became the basis for European Union countries to file their claims to the WTO Dispute Settlement Body, under which they claimed that the policy was inconsistent with Article XI:1 and Article X:1 GATT 1994. On 30 November 2022, the WTO DSB Panel has circulated the report or decision of the DS592 dispute, which positioned Indonesia as the losing party. In its decision, the WTO DSB Panel stated that the export restriction policy and domestic processing requirements (domestic processing requirements) were inconsistent with Article XI:1 GATT 1994 because the export restriction policy was a form of export ban and domestic processing requirements were restrictions which also had the effect of limiting exports. Through this article, the author wants to examine whether the WTO DSB decision is in accordance with the objectives of international trade, which aims to provide benefits for all parties, including Indonesia, and what is in the national interests of Indonesia and also the European Union countries. The research method used in this article uses a normative juridical approach, namely using library materials and the DSB council's considerations in other decisions with similar cases."

"Studi ini bertujuan untuk menemukan bukti empirik kebijakan larangan ekspor bijih nikel pada tahun 2014 – 2016 dan pembangunan smelter tahun 2009 – 2021 terhadap PDRB per kapita dan konsumsi rumah tangga per kapita. Meski kajian atas dampak hilirisasi terhadap perekonomian telah banyak dilakukan. Namun metode yang digunakan belum bersifat inferensi kausal dan belum pada cakupan kabupaten/kota. Menggunakan metode analisis Difference-in-Difference (DiD) dan spasial durbin model (SDM) spasial regresi. Hasil estimasi terhadap kebijakan larangan ekspor menunjukkan tidak ada dampak pada kedua variabel dependen. Larangan ekspor membuat smelter yang beroperasi, tidak mampu menyerap seluruh produksi bijih. Menyebabkan pembangunan smelter menghasilkan dampak negatif terhadap PDRB per kapita. Hasil spasial regresi, menunjukkan pembangunan smelter memberikan efek limpahan positif terhadap PDRB per kapita dan efek limpahan negatif pada konsumsi rumah tangga per kapita pada daerah non-smelter.

---

This study aims to find empirical evidence of the nickel ore export ban policy in 2014 - 2016 and smelter construction in 2009 - 2021 on GRDP per capita and household consumption per capita. Although there have been many studies on the impact of downstreaming on the economy. However, the methods used have not been inferential and have not been at district/city coverage. Using Difference-in-Difference (DiD) analysis method and spatial durbin model (SDM) spatial regression. The estimation results of the export ban policy show no impact on the two dependent variables. The export ban makes existing smelters unable to absorb all ore production. Causing smelter development to produce a negative impact on GRDP per capita. The spatial regression results show that smelter development has a positive spillover effect on GRDP per capita and a negative spillover effect on household consumption per capita in non-smelter areas."

"Tesis ini menganalisis dampak 'Kebijakan Larangan Ekspor Kayu Bulat' dan faktor-faktor lain terhadap bertambahnya deforestasi (pengurangan tutupan hutan) di Indonesia. Permasalahan selama diberlakukannya 'Kebijakan Larangan Ekspor Kayu Bulat' diduga telah terjadi kehancuran sumber daya hutan Indonesia, karena kebijakan tersebut mempraktekkan intervensi harga pasar kayu bulat guna menjamin pemenuhan kebutuhan bahan baku industri yang dinilai tidak bekerja secara efektif. Adanya jaminan pasokan dan harga kayu bulat yang murah memang membuat industri tumbuh pesat, akan tetapi pertumbuhan ini tidak sesuai harapan karena pembangunan kapasitas industri perkayuan tersebut berlebihan, sehingga kecepatan pemanenan bahan baku kayu meningkat tajam. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dikaitkan dengan faktor penawaran yang mendorong adanya pemanenan sumberdaya hutan, maka penyebab deforestasi diantaranya dipengaruhi oleh: 'Kebijakan Larangan Ekspor Kayu Bulat', harga penawaran kayu bulat, jumlah HTI, jumlah panjang jalan, jumlah PSDH & DR, UU Otonomi Daerah, dan rasio perbandingan harga kayu bulat dunia & harga kayu bulat domestik. Oleh karena itu, diharapkan pilihan kebijakan sub sektor kehutanan yang tepat apakah tetap melarang ataukah membuka kembali ekspor kayu bulat agar terjadi penyesuaian harga kayu demi menggairahkan kembali pasar kayu bulat demi kontribusinya terhadap Pendapatan Domestik Bruto dan menjalankan kebijakan eksploitasi hutan secara lestari.

---

This thesis analyses the impact of log export ban policy and other factors for the increasing deforestation (forest cover reduction) in Indonesia. During the implementation this policy, the destruction of Indonesia's forest resources is occurred because the intervention of roundwood market price in order to fulfil the needs of industrial raw materials are assessed not work effectively. The guarantee of supply and low price of logs is making the industry grow rapidly, but this growth was not as expected because of the excessive industry capacity so that the speed of harvesting raw materials rose sharply. Therefore, the results of this study were associated with the supply factors that encourage harvesting of forest resources. Eventally, the drivers of deforestation are triggered by : " Policy of log export ban ", the bid price of logs, timber number, the number of road length, number PSDH & DR, Local Government Law, and the ratio of log price comparison world and domestic log price. Therefore, the expected option forestry sub-sector policies that prohibit or whether it remains appropriate to reopen the log export price adjustments to occur in order to revitalize wood roundwood market for its contribution to the Gross Domestic Product and a policy of sustainable forest exploitation"

"Indonesia berada di segitiga terumbu karang dengan populasi terbesar di dunia. Indonesia memiliki hamparan ekosistem terumbu karang seluas 2,5 juta hektar yang di dalamnya terdapat 362 spesies hard coral dengan 66 spesies di antaranya merupakan jenis ekonomi penting. Kurun 2012-2016 Indonesia berkontribusi rata-rata sebesar 5,58 % sebagai eksportir karang hias terbesar kedua dunia setelah Jepang. Pemanfaatan karang untuk perdagangan turut memicu isu kerusakan habitat, perdagangan ilegal, serta gangguan kesehatan karang sehingga mendorong pemerintah untuk merumuskan regulasi pemanfaatan terumbu karang untuk perdagangan melalui kebijakan kuota pengambilan karang dari alam dan larangan ekspor karang hias dengan tujuan dapat memperbaiki kondisi terumbu karang di Indonesia. Studi ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris apakah kebijakan tersebut di atas dapat mempengaruhi kondisi terumbu karang di Indonesia. Penulis menggunakan Fixed-Effect Model pada persamaan regresi Difference in Difference menunjukkan hasil bahwa tidak terdapat perbedaan nyata kondisi terumbu karang di Indonesia selama penerapan kebijakan kuota pengambilan karang dari alam serta antara sebelum dan setelah adanya kebijakan larangan ekspor karang hias. Hal ini menunjukkan bahwa larangan ekspor karang hias tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap kondisi terumbu karang di Indonesia.

---

Indonesia is in the coral triangle with the largest coral population in the world. Indonesia has a coral reefs covering an area of 2,5 million hectares in which there are 362 species of hard coral with 66 species being economically important species. In the period between 2012-2016, Indonesia contributed an average of 5,58 % as the world’s second largest ornamental corals exporter after Japan. The utilization of coral for trade also sparked the issues of habitat destruction, illegal trade, and coral health problems has prompted the government to formulate regulations on the utilization of coral reefs for trade through a quota policy for taking coral from nature and the export banning of ornamental coral with the aim of improving the condition of coral reefs in Indonesia. This study aims to find an empirical evidence does the policies mentioned above affect the condition of coral reefs in Indonesia. The author uses the Fixed-Effect Model on the Difference in Difference regression equation whose result show that there were no real differences in the condition of coral reefs in Indonesia during the implementation of the quota policy for taking coral from nature and between before and after the export banning of ornamental coral. This shows that export banning of ornamental corals does not significantly affect the condition of coral reefs in Indonesia."