Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian bertujuan untuk menganalisis kualitas pengungkapan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual. Sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 70 LKPD Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah pada tahun 2015 dan tahun 2016. Penilaian dilakukan menggunakan instrumen yang berisi indikator pengungkapan pada akun-akun yang terpengaruh oleh penerapan akuntansi basis akrual. Rata-rata tingkat pengungkapan akun yang berbasis akrual dalam LKPD Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah pada tahun 2015 adalah 90 % dan tahun 2016 adalah 93%. Pengungkapan yang mendapatkan hasil penilaian maksimal baik di tahun 2015 maupun tahun 2016 adalah indikator mengenai penjelasan akun Investasi Jangka Panjang. Sedang berdasarkan hasil penilaian, terdapat beberapa indikator yang tingkat pengungkapannya masih rendah, yaitu indikator mengenai pengungkapan kebijakan akuntansi terkait akun Beban Dibayar Dimuka, Pendapatan Diterima Dimuka, dan Kewajiban Yang Masih Harus Dibayar

---

The objective of the study was to analyze the quality of disclosure in the District Government and District Government Financial Statements in Central Java according to the Accrual Government Accounting Standards. The sample in this research is 70 LKPD Kabupaten and Kota in Central Java in 2015 and 2016. The assessment is performed using a list of disclosure indicators specifically designed to pay attention to account disclosures that are affected by the accrual basis accounting implementation. The average disclosure rate of accrual basis accounts in LKPD Kabupaten and Kota in Central Java in 2015 is 90% and in 2016 is 93%. The best-performing disclosure in 2015 or 2016 is an explanatory indicator of a Long Term Investment account. Based on the results of the assessment there are some indicators with low level of disclosure, ie on accounting policies related to Prepaid Expenses, Unearned Revenue, and Accrued Liability."

"[ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai optimalisasi penyelenggaraan telaah atas LKPD padaInspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian ini adalah penelitiankualitatif dengan pendekatan Soft System Methodology. Permasalahan yang dihadapiInspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyelenggarakan telaah LKPDadalah kompetensi aparat pengawasan terbatas, program diklat berkelanjutan belumdikelola dengan memadai, tidak adanya Standard Operational Procedure (SOP), danwaktu pelaksanaan telaah terbatas. Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan telaah atasLKPD, Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus menggunakan SOPtelaah atas laporan keuangan yang saling terintegrasi dari tahap perencanaan,pelaksanaan dan pelaporan yang teruji dan terukur agar tercapainya keterpaduan danefektif dalam peningkatan kualitas hasil telaah.

---

ABSTRACTThis research discusses the optimization of review on LKPD at Inspectorate ofKepulauan Bangka Belitung Province. This study is a qualitative research of SoftSystems Methodology approach. The problem faced by Inspectorate of KepulauanBangka Belitung Province in organizing review on LKPD is limited competence, ongoing training program has not been managed adequately, the absence of StandardOperational Procedure (SOP), and a limited implementation of review. Inspectorate ofKepulauan Bangka Belitung Province should use the SOP for the review of financialreports of an integrated planning, execution and reporting are tested and measured inorder to achieve cohesion and effective in improving the quality reviewed, This research discusses the optimization of review on LKPD at Inspectorate ofKepulauan Bangka Belitung Province. This study is a qualitative research of SoftSystems Methodology approach. The problem faced by Inspectorate of KepulauanBangka Belitung Province in organizing review on LKPD is limited competence, ongoing training program has not been managed adequately, the absence of StandardOperational Procedure (SOP), and a limited implementation of review. Inspectorate ofKepulauan Bangka Belitung Province should use the SOP for the review of financialreports of an integrated planning, execution and reporting are tested and measured inorder to achieve cohesion and effective in improving the quality reviewed]"

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis faktor- faktor yang berpengaruh terhadap opini Badan Pemeriksa Keuangan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD . Faktor- faktor tersebut terdiri dari keterlambatan belanja barang/jasa, keterlambatan belanja modal, persentase tindak lanjut rekomendasi BPK, kualitas sumber daya manusia dan penerapan sistem e-procurement. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan sampel pemerintah daerah di Indonesia tahun 2011-2013 yang terdiri dari 399 kabupaten dan 92 kota. Metode penelitian yang dipakai adalah ordered logit. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa keterlambatan belanja barang/jasa dan keterlambatan belanja modal memiliki pengaruh negatif terhadap kemungkinan tingginya tingkat opini BPK atas LKPD. Sementara persentase tindak lanjut rekomendasi BPK, kualitas sumber daya manusia dan penerapan sistem e-procuremet mempunyai pengaruh positif terhadap kemungkinan tingginya tingkat opini BPK atas LKPD.

---

ABSTRACTThis study analyses the determinants of BPK rsquo s opinion to local government financial statements LKPD . These determinants consist of delays in goods and services spending, delays in capital spending, the percentage of follow up on BPK rsquo s recommendations, the quality of human resources and the implementation of e procurement system. Data used is secondary from 491 Indonesian local governments consists of 399 districts and 92 cities for the period of 2011 2013. The research method used is ordered logit models. The results revealed that delays in goods and services spending also delays in capital spending had a negative effect on the possibility of high level of BPK rsquo s opinion to LKPD. In addition the percentage of follow up on BPK rsquo s recommendation, the quality of human resources and the implementation of e procurement system positively influence the possibility of high level of BPK rsquo s opinion to LKPD."

"Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menjadi media penting untuk mengkomunikasikan kinerja pemerintah daerah selama periode tertentu. Kepala daerah yang sedang menjabat sering menggunakan informasi yang terkandung dalam LKPD untuk memberikan citra positif terhadap keberhasilannya dalam mengelola keuangan daerah kepada masyarakat. Tindakan ini terutama dilakukan oleh Kepala Daerah yang ingin mencalonkan kembali pada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) selanjutnya. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah kualitas dari LKPD berpengaruh terhadap terpilihnya kembali Kepala Daerah yang telah menjabat (petahana). Penelitian ini juga menguji peran variable keahlian keuangan sebagai moderasi yang dapat memperkuat hubunngan kualitas LKPD terhadap terpilihnya kembali petahana. Penelitian ini menggunakan data hasil pemilihan dari 224 kabupaten dan 37 kota pada periode 2020. Variabel kualitas LKPD merupakan indeks kualitas hasil dari transformasi data menggunakan teknik Principal Component Analysis (PCA). Indikator yang digunakan untuk membentuk indeks kualitas LKPD adalah opini audit, waktu penyajian, dan pengungkapan akrual. Penelitiani ini menggunakan regresi Ordinary Least Square (OLS) untuk mengestimasi efek pengaruh antar variabel. Akhirnya pada penelitian ini menemukan, pertama kualitas LKPD tidak memiliki hubungan terhadap terpilihnya kembali petahana. Kedua, variabel keahlian keuangan memiliki hubungan terhadap terpilihnya kembali petahana. Ketiga, variabel keahlian keuangan tidak terbukti memperkuat hubungan kualitas keuangan LKPD terhadap terpilihnya kembali petahana. Temuan ini memiliki implikasi praktis, dimana masyarakat perlu lebih cermat untuk menilai keberhasilan petahana. Masyarakat perlu menambahkan indikator lain selain kualitas LKPD untuk memutuskan akan memilih petahana atau pesaingnya dalam PILKADA, seperti melihat kinerja pemerintah daerah bersifat non keuangan yang dilihat dari peningkatan indeks pembangunan manusia serta penurunan tingkat kemiskinan.

---

Regional Government Financial Reports (LKPD) are an important medium for communicating regional government performance during a certain period. Incumbent regional heads often use the information contained in the LKPD to provide a positive image of their success in managing regional finances for the community. This action is mainly carried out by Regional Heads who wish to nominate again in the next Regional Head Election (PILKADA). This research aims to prove whether the quality of the LKPD influences the re-election of incumbent Regional Heads (incumbents). This research also tests the role of the financial expertise variable as a moderator that can strengthen the relationship between the quality of the LKPD and the re-election of the incumbent. This research uses election results data from 224 districts and 37 cities in the 2020 period. The LKPD quality variable is a quality index resulting from data transformation using the Principal Component Analysis (PCA) technique. The indicators used to form the LKPD quality index are audit opinion, presentation time, and accrual disclosure. This research uses Ordinary Least Square (OLS) regression to estimate the effect of influence between variables. Finally, this research found that, firstly, the quality of the LKPD has no relationship to the re-election of the incumbent. Second, the financial expertise variable has a relationship with the re-election of the incumbent. Third, the financial expertise variable is not proven to strengthen the relationship between the financial quality of the LKPD and the re-election of the incumbent. This finding has practical implications, where society needs to be more careful in assessing the success of incumbents. The public needs to add other indicators besides the quality of the LKPD to decide whether to vote for the incumbent or his competitor in the Pilkada, such as looking at the non-financial performance of the local government as seen from an increase in the human development index and a reduction in poverty levels."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan dan dampak kualitas pelaporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), khususnya pengaruh temuan audit dan tindak lanjut rekomendasi audit terhadap kualitas LKPD serta pengaruh kualitas LKPD terhadap kualitas pelayanan publik dan keputusan pemangku kepentingan baik dalam berinvestasi, membayar pajak daerah maupun memilih kembali petahana. Penelitian ini dilakukan pada pemerintah Kabupaten/kota di seluruh Indonesia, dengan menggunakan data tahun 2016 untuk pengujian utama dan data tahun 2014-2016 untuk pengujian sensitivitas. Terkait dengan determinan kualitas LKPD, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa temuan audit berpengaruh negatif terhadap kualitas LKPD, sedangkan tindak lanjut rekomendasi audit berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD. Sementara itu, terkait dengan dampak kualitas LKPD, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selain berpengaruh positif terhadap kualitas pelayanan publik, kualitas LKPD juga ditemukan berpengaruh positif terhadap keputusan pemangku kepentingan, terutama dalam berinvestasi dan membayar pajak daerah. Tidak ditemukan adanya pengaruh yang signifikan kualitas LKPD terhadap keputusan masyarakat daerah dalam memilih kembali petahana. Hasil penelitian ini berimplikasi pada pentingnya upaya peningkatan kualitas LKPD bagi Pemerintah Daerah, yang mana tidak hanya diharapkan dapat mewujudkan akuntabilitas semata, namun juga sekaligus dapat meningkatkan kebermanfaatan pelaporan keuangan bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengambilan keputusan para pemangku kepentingan Pemerintah Daerah.

---

This study aims to analyze the determinants and impacts of the quality of local government financial reporting (LKPD), in particular, the effect of audit findings and follow-up audit recommendations on the quality of LKPD and the influence of the quality of LKPD on the quality of public services and stakeholder decisions both in investing, paying local taxes and re-electing incumbents. This research was conducted at district/municipal governments throughout Indonesia, using 2016 data for the main test and 2014-2016 data for sensitivity testing.

Related to the determinants of the quality of the LKPD, the results of this study indicate that the audit findings have a negative effect on the quality of the LKPD, while the follow-up to the audit recommendations has a positive effect on the quality of the LKPD. Meanwhile, related to the impact on the quality of LKPD, the results of this study indicate that in addition to having a positive effect on the quality of public services, the quality of LKPD is also found to have a positive effect on stakeholder decisions, especially in investing and paying local taxes. There was no significant effect on the quality of the LKPD on the decision of the local community to re-elect the incumbent.

The results of this study have implications for the importance to improve the quality of LKPD for local governments, which are not only expected to achieve accountability, but also to increase the usefulness of financial reporting for improving the quality of public services and decision making for local government stakeholders."

"Penyusunan Laporan Keuangan oleh Pemerintah Daerah (LKPD) bertujuan untuk memberikan informasi yang berguna. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris peran BPK dan DPRD dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan mengusulkan pengukuran secara langsung terhadap kualitas laporan keuangan berdasarkan karakteristik kualitatif. Penelitian ini menggunakan sampel LKPD pada periode 2016-2017 yang telah memenuhi kriteria, dengan total akhir observasi 984 LKPD. Kualitas laporan keuangan diukur dengan menggunakan konten analisis berdasarkan karakteristik kualitatif dan pemberian skor untuk setiap item. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa BPK berperan dalam membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui pemberian rekomendasi yang tepat dan dapat ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah. Untuk kompetisi politik, penelitian ini tidak menemukan hasil yang signifikan. Namun, pengujian tambahan menunjukkan bahwa kompetisi politik pada pemerintah daerah yang menyelenggarakan pilkada berhubungan positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

---

This study aims to empirically examine the role of BPK and DPRD in improving the quality of financial reports by proposing direct measurements quality of financial reports based on the qualitative characteristics. This study used LKPD as a samples in 2016-2017 that met the criteria, with a total observation of 984 LKPD. Quality of local government financial reports measure with content analysis based on the qualitative characteristics and each item will be given score. The results of this study also indicate that the BPK has a role in assisting local governments to improve the quality of their financial reports through the appropriate recommendations and can be followed up by local governments. For political competition, this study did not find significant results. However, additional testing shows that political competition in local governments that organize election (pilkada) is significantly positive related to the quality of financial."

"Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan merupakan impian seluruh institusi baik pusat maupun daerah, sebab dengan opini tersebut institusi yang bersangkutan dapat mengeskpresikan akuntabilitasnya sebagai entitas kepada para stakeholdernya (publik/masyarakat). Dengan memperoleh opini WTP tersebut, tingkat kepercayaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) akan semakin meningkat dan bermanfaat untuk membuat keputusan.Untuk memperoleh Opini WTP, LKPD harus disusun dengan memenuhi kriteria yaitu sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan efektifitas Sistem Pengendalian Intern (SPI). Strategi yang diterapkan untuk mempertahankan opini WTP adalah memenuhi keempat kriteria tersebut dan harus didukung oleh komitmen dari Kepala Daerah untuk melakukan transparansi dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Komitmen harus konsisten dijalankan serta didukung oleh seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah. Untuk mendukung komitmen tersebut diperlukan kebijakan publik untuk perubahan baik internal dan eksternal.

---

Unqualified Opinion given by The Audit Board of The Republic of Indonesia to the Financial Statements are the dream of all institutions, both central and local, because with that opinion, the institution concerned could express its entity accountability to its stakeholders (public/community). By obtaining the unqualified opinion, the reliability of The Local Government Finance Report would be increased and it would be useful for decision making.To obtain unqualified opinion, The Local Government Finance Report should be prepared to meet the criteria that is in accordance with accounting standards of government, the adequacy of disclosure, compliance with applicable legislation and the effectiveness of internal control systems. The strategy to maintain unqualified opinion is to meet the four criteria and should be supported with the commitment of the Head of Local Government for transparency in financial management. Commitment must be consistently carried and supported by the entire staff of the Local Government. To support this commitment, public policy would be required for changes in both internal and external."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis temuan yang menjadi penyebab turunnya opini audit serta menguji karakteristik pemerintah daerah yang berhubungan dengan naiknya opini audit. Analisis terkait dengan temuan audit dilakukan dengan metode kualitatif dan pengujian terkait hubungan karakteristik pemerintah daerah dilakukan dengan metode kuantitatif dengan uji korelasi dan uji beda rata-rata. Hasil analisis kualitatif menunjukkan bahwa temuan yang menjadi penyebab turunnya opini audit adalah akun kas, piutang PBB P-2, persediaan, aset tetap, dana BOS, belanja dan pengecualian lainnya. Dari hasil analisis akun yang menjadi pengecualian paling banyak adalah terkait dengan aset tetap. Hasil analisis kuantitatif menunjukkan bahwa pemerintah daerah dengan tingkat ketergantungan yang lebih rendah, umur administrasi yang lebih lama, penduduk yang lebih banyak dan pemerintah berbentuk kota memperoleh opini audit yang lebih baik WTP. Sedangkan latar belakang pimpinan daerah mempunyai hubungan negatif signifikan dengan opini audit. Selain itu berdasarkan hasil uji beda rata-rata, pemerintah daerah dengan aset yang lebih besar rata-rata memperoleh opini audit WTP. Implikasi dari penelitian ini adalah pemerintah daerah dapat meningkatkan pengawasan dan pengendalian terkait dengan pengelolaan aset tetapnya dan juga memaksimalkan sumber daya seperti aset dan juga pendapatan daerah yang dimiliki untuk mendukung kegiatan-kegiatan terkait peningkatan opini LKPD.

---

ABSTRACTThe purpose of this study is to analyze the finding that causing the decrease of audit opinion and to examine characteristics of local government that have a relationship with the increase of audit opinion. The analysis related to the finding is done qualitatively and the examination related to characteristic of local government is done quantitatively by using correlation test and mean difference test. The result of qualitative analysis shows that the most findings is related to cash, PBB P2 receivable, inventory, fixed asset, BOS fund, cost dan other exception. From the analysis, it is found that the most findings is related to fixed asset. Based on the quantitative analysis, it is found that local government with less dependent, longer age, higher population and cities type have obtain better audit opinion. While the background of local government leaders have negative relationship with audit opinion. Analysis with mean difference test shows that local government with bigger asset have obtain better audit opinion. The implication of this study is the government can improve their supervision and control on the fixed asset management and also maximizing the sources such as asset and revenue to support activities related to the improvement of audit opinion."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan, pengungkapan dan topik-topik pengungkapan atas akun piutang pada pemerintah daerah di Indonesia setelah penetapan basis akrual penuh pada tahun 2015. Penelitian ini menggunakan 113 laporan keuangan pemerintah daerah di Pulau Jawa tahun 2016 yang sudah diaudit oleh BPK. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa aturan terkait pengungkapan piutang, menganalisis topik-topik pengungkapan piutang, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan terkait pengungkapan piutang. Hasil penelitian menunjukan peraturan pengungkapan pemerintah daerah berbasis di PP 71 tahun 2010, Permendagri 64 Tahun 2013 dan Buletin Teknis no. 16, sementara pemerintah daerah di Pulau Jawa telah mengungkapkan dengan cukup baik, walaupun dalam topik penyisihan piutang masih memerlukan perbaikan, pengetahuan antar pemerintah daerah di Pulau Jawa tentang pengungkapan piutang relatif sama.

---

This research aims to analyse the disclosure rule and regulation as well as topics on disclosure of Indonesian Municipal Government accounts recievable after the Full Accrual rule of 2015. Using 113 municipal government audited annual report obtained from BPK, this reaserch aims to analyse the regulations regarding the disclosure of recievables, analyse topics on recievable disclosure and provide recommendation for the improvement of the disclosure regarding recievables. This reaserch found that the disclosure regarding recievables is centered around PP 71 2010, Permendagri 64 2013 and Buletin Teknis 16. The municipal government in the Java Island has demonstrated adequate knowledge about the disclosure on recievables, despite having difficulties on the allowance for doubtfull accounts. The shared knowledge among the municipal government is relatively similar. "

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 620 LKPD Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2008-2009 dengan rata-rata tingkat pengungkapan LKPD sebesar 52,09%.Hasil penelitian ini menemukan bahwa umur administratif pemerintah daerah, kekayaan pemerintah daerah, dan ukuran legislatif memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD, sedangkan intergovernmental revenue memiliki pengaruh negatif. Ukuran pemerintah daerah, diferensiasi fungsional, spesialisasi pekerjaan, rasio kemandirian keuangan daerah dan pembiayaan utang terbukti tidak mempunyai pengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

---

This research aims to analyze the effect of Local Government characteristic on financial statement disclosure. A total of 620 financial statement of Local Governments District/City for 2008-2009 were selected to be sample with average of Local Government financial statement disclosure level is 52,09%.

This result of this study shows that administrative age, wealth of the local government, legislature size, have positive effect on the local government financial statement disclosure, while intergovernmental revenue have negative effect. The size of the local government, functional differentiation, occupational specialization, financial self-sufficiency ratio and debt financing are proved to have no effect on the local government financial statement disclosure."