Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mencoba untuk mencermati gejala terjadinya kesenjangan dalam penguasaan tanah pertanian di Indonesia yang merupakan salah satu masalah pertanahan yang cukup kompleks. Hal ini dilatarbelakangi oleh keadaan dimana terdapat sebagian besar tanah pertanian dipunyai oleh beberapa orang saja sementara itu dilain pihak adanya baglan-bagian tanah yang sangat kecil yang dipunyai oleh sebagian besar rakyat.Kebijakan Redistribusi tanah (landreform) yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk mengantisipasi atau mengurangi kesenjangan penguasaan tanah tersebut, dalam pelaksanaannya tidak sedikit mengalami hambatan.Lebih lanjut, seringkali dalam pembicaraan mengenai kesenjangan dalam penguasaan tanah di Indonesia mengacu pada persoalan pembagian tanah, padahal kesenjangan Itu sendiri mungkin merupakan akumulasi dari beberapa persoalan pertanahan yang cukup kompleks. Oleh karena Itu pada kesempatan ini dilakukan evaluasi terhadap Kebijakan Pemerintah dibidang Pertanahan khususnya Redistribusi tanah (landreform) selama periode tahun 1961 sampai dengan tahun 2000, dengan menggunakan data Sensus Pertanian tahun 1983 dan tahun 1993 yang dikeluarkan oleh BPS serta data dari BPN.Dengan menggunakan alat analisis deskriftif, yang menganalisa secara sistematis, faktua! dan akurat mengenai Iakta-fakta yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah dibidang pertanahan khususnya redistribusi tanah (landreform), adapun pendekatan terhadap masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan evaluasi dan eksplorasi dari kebijakan pertanahan yang telah dilaksanakan secara operatif, dan metode analisis SWOT, dapat ditemukan beberapa hal antara lain : pertama, bahwa sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah tentang Redistribusi tanah tahun 1961 hingga saat ini masih terjadi kesenjangan dalam penguasaan tanah di Indonesia, bahkan menurut senses pertanian yang dikeluarkan oleh BPS tahun 1993 kesenjangan tersebut semakin lebar. Kedua, ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan redistribusi tanah tersebut, antara lain faktor hukum, politik, ekonomi dan sosial budaya. Ketiga, perlu dilakukan strategi atau inovasi baru dalam pelaksanaan redistribusi tanah di Indonesia yang disesuikan kondisi saat ini dan masa yang akan datang.Adapun beberapa saran atau rekomendasi yang lebih bersifat pertimbangan antara lain : perlu segera untuk merevisi peraturan pemerintah dibidang redistribusi tanah (landreform) yang disesuaikan dengan kondisi saat ini yang disertai dengan penegakan hukum (Law Enforcement). Tanah-tanah yang menjadi obyek landreform jumlahnya semakin sedikit, untuk itu diusulkan redistribusi tanah dengan paradigma baru. Organisasi politik hendaknya tidak menyalahgunakan kebijakan ini untuk mencapai tujuannya seperti pada masa lalu. Keberhasilan kegiatan redistribusi tanah ini juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi yang menyangkut ganti rugi. Keadaan sosial budaya yang menyangkut partisipasi seluruh masyarakat, LSM, kalangan Akademisi serta media massa."

"Cina, dengan kebudayaan yang sangat tua, jumlah penduduk terbanyak dan luas wilayah nomer tiga di dunia adalah sebuah negara yang menarik perhatian dunia dan menjadi semakin lebih menarik lagi dengan politik isolasinya. Selama berabad-abad, dunia mengetahui pasang surut pergantian dinasti yang diikuti dengan peperangan, kekacauan dan kelaparan lewat berbagai versi dan analisa. Tidak kurang pula berbagai macam tulisan yang mengupas tentang perubahan sosial, politik dan ekonomi di dalam masyarakat Cina yang terjadi sebagai akibat pergantian dinasti tersebut. Politik isolasi yang dijalankan di Cina menimbulkan berbagai analisa dari orang luar tentang apa yang terjadi di Cina. Berbagai perubahan dan penafsiran atas perubahan tersebut sesungguhnya tidak dapat meninggalkan sebuah kenyataan, bahwa penduduk Cina pada dasarnya adalah petani."

"Tanah memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-hari maka terkait pelaksanaanya perlu untuk memerhatikan Hak-Hak dan serta perlindungan terhadapnya. Undang-Undang Pokok Agraria sendiri memiliki turunan salah satunya membahas terkait Redistribusi Tanah yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan Namun setelah disahkannya Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, maka atas Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 dan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria dicabut dan digantikan dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Dalam pengertianya Redistribusi tanah adalah untuk mengatasi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah bagi petani yang mengantungkan hidupnya di lahan pertanian. Pelaksanaan Landreform dapat menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa yang mayoritas hidup dari usaha pertanian. Landreform dapat berarti juga perombakan struktur pertanahan yang didalamnya termasuk perombakan terhadap hubungan manusia dengan tanah, hubungan manusia dengan manusia berkaitan dengan tanah dalam rangka meningkatkan pendapatan petani. Hal ini dapat terwujud dalam program redistribusi tanah objek Landreform. Penelitian ini menggunakan Pendekatan penelitian perundang-undangan dan pendekatan konseptual, Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah Hasil penelitian ini mengungkapkan (a) Redistribusi sebagai perolehan Hak atas Tanah (b) Tanggungjawab dalam Penerapatan Redistribusi (c) Perlindungan hukum bagi Pemegang Hak atas Redistribusi (d) Ganti kerugian (e) Perwujudan keadilan Redistribusi tanah Objek Landreform.

---

As land plays an important role in everyday life, it is necessary to pay attention to rights and protection regarding its implementation. The Basic Agrarian Law itself has derivatives, one of which discusses Land Redistribution as regulated in Presidential Regulation Number 88 of 2017 concerning Settlement of Land Tenure in Forest Areas. However, after the ratification of Presidential Regulation Number 62 of 2023 concerning the Acceleration of Implementation of Agrarian Reform, Presidential Regulation Number 88 of 2017 and Presidential Regulation Number 86 of 2018 concerning Agrarian Reform are revoked and replaced with Presidential Regulation Number 62 of 2023 concerning Accelerating the Implementation of Agrarian Reform. In its understanding, land redistribution is to overcome inequality in control and ownership of land for farmers who depend on agricultural land for their livelihood. Implementing Landreform can be a means of realizing the welfare of rural communities, the majority of whom live from agricultural businesses. Land reform can also mean an overhaul of the land structure which includes an overhaul of human relationships with land, human relationships with humans related to land in order to increase farmers' income. This can be realized in the land redistribution program for Landreform objects. This research uses a statutory research approach and a conceptual approach. This research uses secondary data in the form of primary legal materials, namely statutory regulations and secondary legal materials in the form of books and scientific journals. The results of this research reveal (a) Redistribution as the acquisition of Land Rights (b ) Responsibilities in Implementing Redistribution (c) Legal protection for Rights Holders of Redistribution (d) Compensation for losses (e) Realization of justice for Redistribution of Land Objects of Landreform."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas persoalan disekitar pelaksanaan landreform pada masa Demokrasi Terpimpin sejak dicanangkannya kebijakan tersebut pada tahun 1960 sampai dengan runtuhnya pemerintahan Orde Lama. Serangkaian pertentangan yang muncul di antara kekuatan-kekuatan politik di sekitar struktur kekuasaan pemerintahan Demokrasi Terpimpin, pada akhirnya justru menjadi kekuatan yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan landreform. Dalam skripsi ini, diuraikan bagaimana penyusunan kebijakan. pelaksanaan landreform, pelaksanaannya dan konflik-konflik yang timbul di sekitar kebijakan tersebut. Kemudian diuraikan pula bagaimana kemacetan pelaksanaan program landreform ketika dijalankan organisasi pelaksana landreform yang dibentuk oleh pemerintah. Lemahnya kekuasaan negara pada saat itu menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi kegagalan pelaksanaan landreform di Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin. Landreform pada akhirnya menjadi satu isu politik yang melibatkan peranan organisasi-organisasi massa yang radikal dalam menghadapi struktur sosial di pedesaan. Namun, tingkat radikalisasi massa yang tidak terkendali pada akhirnya justru menjadi bumerang yang menghancurkan kekuatan organisasi massa tersebut.

---

"

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai tulisan-tulisan dari warga yang mengulas isu landreformdalam wadah kolom Asmu Menjawab, yang terdapat di dalam Harian Rakjat yang merupakankoran milik PKI ini dengan rentang waktu pada tahun 1961 sampai tahun 1965. Mengapalandreform menjadi isu penting yang diberitakan media cetak saat itu salah satunya HarianRakjat? Bagaimana peranan rubrik Asmu Menjawab dalam menggambarkan kasus-kasuslandreform? Apa dampak yang muncul dari kritik dan berita warga yang dikirim ke kolomAsmu Menjawab ? Penelitian ini bertujuan menjelaskan upaya PKI dalam memperolehpendukung dengan memanfaatkan Harian Rakajat. Dalam perjalanan kebijakan pengaturankepemilikan tanah atau landreform yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria atauUUPA banyak menuai pro kontra di kalangan masyarakat. Metode yang digunakan untukmemahami peristiwa ini,selain menggunakan metode sejarah, penulis juga menggunakan teorianalisis wacana untuk memahami tulisan-tulisan warga yang dikirim ke kolom Asmu Menjawab.Melalui penelitian ini dapat terlihat bagaimana perkembangan landreform dan Undang-UndangBagi Hasil yang dimuat di rubrik Asmu Menjawab. Bagaimana warga melapor mengenaipermasalahan yang ada di sekitar mereka. Serta dampak apa yang terjadi dari tulisan-tulisanorang-orang yang memiliki latar belakang beragam ini.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the writings of citizens reviewing the issue of landreform in thecolumn of Asmu Answering, which is contained in Harian Rakjat which is the PKI 39 snewspaper with the time span from 1961 to 1965. Why landreform is an important issue inprint media then one of them is Harian Rakjat How does the role of the Asmu rubric answerin describing landreform cases What impacts arise from criticism and news of citizens sentto the Responding Asmu column This study aims to explain the PKI 39 s efforts in obtainingsupport by utilizing Harian Rakajat. In the course of regulation policy of land ownership orlandreform which regulated in Basic Agrarian Law many reap pros cons in society. Themethod used to understand this event, in addition to using historical method and the authoralso uses the theory of other sciences to assist authors in reviewing this research such asdiscourse analysis to understand the writings of citizens sent to the column Asmu Answering.In addition other methods used are client patrons. This method explains the relationship oflandlords and farmers in dispute in the case of landreform. Through this research can be seenhow the development of landreform and the Law of Revenue published in the rubric AsmuAnswering. How citizens report on the issues around them. As well as the impact of whathappens from the writings of people who have this diverse background."

"Penelitian ini bertujuan membahaas kebijakan pertanahan tahun 1966-1998 dan implikasi yang muncul akibat orientasi pembangunan ekonomi yang berfokus pada pencapaian pertumbuhan yang tinggi. Mas Orde Baru (1966-1998) disebut sebagai masa penyimpanan pelaksanaan UUPA. Masa tersebut menghasilkan lebih banyak kebijakan mengenai hak atas tanah dan pendaftaran tanah dibandingkan kebijakan mengenai penguasaan pemilikan tanah (andreform) dan tata guna tanah. Kebijakan pertanahan selama tahun 1955-1998 telah merubah peranan dan fungsi tanah menurut UUPA yaitu dari tanah sebagai aset untuk mencapai kemakmuran rakyat menjadi tanah hanya sebagai faktor produksi (barang ekonomi) belaka. Peranan negara dalam bidang pertanahan pada masa itu justru dijadikan alat untuk mendukung berjalannya sistem pemerintahan orde baru. rekomendasi kebijakan pertanahan di masa mendatang diarahkan untuk merevis UUPA dan peraturan perundang-undangan turunannya antara lain dengan memberikan akses yang sama bagi setiap warga negara terhadap tanah yang juga merupakan hak dasar manusia, memberikan informasi yang luas tentang pertanahan karena sifatnya sebagai barang ekonomi yang spesifik (khas), antisipasi terhadap kecendrungan perubahan struktur perekonomian ke arah sektro sekunder dan tersier, memberikan arah yang tegas terhadap kebijakan ranah pedesaan (pertanian) dan kebijakan tanah perkotaan (non pertanian) dan internalisasi semangat otonomi daerah di dalam kebijakan pertanahan."

"Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya bermatapencaharian sebagai petani. Pulau Jawa adalah wilayah Indonesia yang sebagian besar penduduknya bermatapencaharian sebagai petani. Permasalahan utama petani di Indonesia adalah mengenai kepemilikan tanah. Satu hal yang menjadi permasalahan umum yakni polarisasi komposisi penggunaan tanah serta hak-hak yang berbeda sesuai ketentuan yang ada antara tuan tanah dengan buruh tani maupun antara kaum kolonial dengan masyarakat tani. Masalah pertanahan dan petani inilah kemudian diangkat oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai isu yang penting dan dijadikan sebagai strategi perjuangannya untuk mencapai revolusi social berdasarkan ajaran marxisme. PKI mengikutsertakan masyarakat pedesaan terutama petani sebagai penyokong gerakan politik yang dilakukannya. Maklumat tanggal 3 November 1945 menyatakan bahwa pemerintah memberikan izin berdirinya partai-partai politik. Setelah dikeluarkannya maklumat tersebut, partai-partai berusaha menjadikan pedesaan sebagai basis. Menjelang Pemilu, arahan isu yang berkembang, khususnya di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur berkisar pada pemisahan tradisional masyarakat antara golongan priyayi, santri, dan abangan. Usaha yang dilakukan PKI dalam memenangkan pemilu adalah melakukan konsolidasi PKI terhadap golongan abangan. Langkah yang dilakukan PKI dalam mencari dukungan massa adalah dengan mengenali berbagai aspek kehidupan petani dalam hubungannya dengan masalah agraria. Untuk tujuan itu, PKI membentuk organisasi onderbouw seperti Barisan Tani Indonesia (BTI), Serikat Tani Indonesia (SAKTI), dan sebagainya. Pada Pemilu DPR 1955, PKI menjadi tiga besar di bawah NU dan PNI. Kemenangan itu memberikan gambaran bahwa daerah pedesaan Jawa Timur merupakan salah satu basis PKI terkuat dan potensial. Ketidakstabilan kabinet dalam kerangka demokrasi parlementer pada masa itu membantu PKI dalam menanjak ke puncak kekuasaan. Berkat kemenangan dalam Pemilu 1955 dan 1957, PKI menjadi salah satu kekuatan sosial politik terbesar. Kemenangan PKI tersebut menjadikan perjuangan dalam mewujudkan revolusi sosial yang direalisasikan dalam revolusi agraria ke dalam garis kebijakan landreform. PKI mengajukan _Program Tuntutan_ atau yang juga sering disebut sebagai "Tuntutan Minimum" atau program tuntutan yang dianggap paling mendesak untuk segera dilakukan. Dalam kenyataannya, pelaksanaan landreform yang diinginkan PKI tidak dapat berjalan dengan baik sehingga PKI menjalankan aksi sepihak sebagai bukti kekecewaannya."

"Landreform pada tahun 1960-1965 merupakan salah satu agenda revolusi Indonesia selama pemerintahan Soekarno. Landreform hadir sebagai kebijakan reforma agraria yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 mengintensifkan penggunaan lahan melalui pendistribusian lahan kepada petani penggarap dengan membatasi kepemilikan tanah individu. Dalam penerapannya, Landreform memunculkan konflik nasional dan lokal di tengah Pembebasan Irian Barat dan Konfrontasi Malaysia. Partai politik saat itu, PKI, PNI, dan NU menjadi aktor dibalik manipulasi, terlibat aksi sepihak, dan alasan terhambatnya penelesaian Landreform. Ketika kemudian terjadi Gerakan 30 September 1965, pelaksanaan Landreform mecapai kebuntuan. Banyak kemudian penelitian mengangkat aksi sepihak sebagai bagian tidak terlepaskan selama pelaksanaan Landreform. Aksi sepihak menguat pada tahun 1964 menampakan konflik horizontal di pedesaan Jawa, terutama Jawa Timur yang memiliki pedesaan luas dengan mayoritas kepemilikan lahan individu, tanah wakaf, dan pesantren. Dari banyak penelitian mengenai aksi sepihak dan Landreform di Jawa Timur, ditemukan lebih menekankan PKI dan PNI sebagai lakon utama, menyisihkan NU. Padahal NU menjadi partai paling kuat secara politik pada Pemilu 1955, serta memiliki jaringan pesantren yang membentuk kultur Islam Tradisional di Jawa Timur. Untuk itu penelitian ini bertujuan memberikan perspektif lain mengenai konflik yang terjadi selama pelaksanaan Landreform di Jawa Timur yang menempatkan NU dan PKI sebagai lakon yang memiliki benturan kepentingan, serta pihak yang berperan dalam kekerasan yang terjadi selama aksi sepihak di Jawa Timur.

---

Land reform in 1960-1965 was one of the agendas of the Indonesian revolution during the Soekarno's Era. Land reform comes as an agrarian reform policy stipulated under the Basic Agrarian Law of 1960 intensifying land use through the distribution of land to sharecroppers by restricting individual land ownership. In its application, land reforms gave rise to national and local conflicts in the midst of the West Irian Confrontation and the Malaysian Confrontation. Political parties at that time, the PKI, PNI, and NU were the actors behind the manipulation, aksi sepihak, and the reasons for hampering the completion of the land reform. When the 30 September 1965 Movement then took place, the implementation of the land reform reached a deadlock. Much later research raised aksi sepihak as an inseparable part during the implementation of land reform. The Aksi Sepihak strengthened in 1964, revealing horizontal conflicts in rural Java, especially East Java, which has large villages with the majority of ownership of individual land, waqf land, and pesantren. From many studies on aksi sepihak and land reforms in East Java, it was found to emphasize the PKI and PNI as the main actors, setting aside NU. Though NU became the most politically powerful party in the 1955 Election and had a network of pesantren that formed the traditional Islamic culture in East Java. For this reason, this research aims to provide another perspective on the conflicts that occurred during the implementation of land reforms in East Java, which placed NU and PKI as actors with conflicts of interest, as well as those who played a role in the violence that occurred during aksi sepihak in East Java."