Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Alih fungsi tanah pertanian menjadi tanah non pertanian di Indonesia merupakan masalah yang cukup banyak dibicarakan, baik di kalangan peneliti, ilmuwan, pejabat, maupun di dalam berbagai media cetak, khususnya mengenai alih fungsi tanah pertanian di daerah Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor merupakan salah satu daerah yang termasuk dalam Kawasan Bopunjur (Bogor-Puncak-Cianjur), yang penataan ruangnya di atur secara khusus oleh Pemerintah Pusat, karena fungsinya sebagai daerah koservasi tanah dan air. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptis analitis, dengan pendekatan yuridis normatif dari hasil penelitian penulis ternyata banyak permasalahan yang menyebabkan terjaidnya alih fungsi tanah terebut. Walaupun berbagai peraturan perundang-undangan telah dibuat untuk mengendalikan alih fungsi tanah tersebut dan berbagai upaya telah dilakukan untuk melakukan penertiban pemanfaatan tanah (ruang) yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, termasuk melakukan pembongkaran terhadap bangunan/villa yang tidak memiliki IMB, namun kenyataannya peraturan yang ada maupun upaya penertiban yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bogor ternyata belum cukup memadai untuk melakukan penegakkan alih fungsi tanah pertanian. Terdapat berbagai hambatan untuk melakukan penegakkan tersebut antara lain, banyaknya bangunan tanpa IMB, termasuk bangunan Villa para konglomerat atau mantan pejabat militer dan dikalahkannya Bupati Kabupaten Bogor oleh Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap tuntutan pemilik villa yang hendak ditertibkan (dibongkar).

Abstrak :
Penelitian ini mencoba untuk mencermati gejala terjadinya kesenjangan dalam penguasaan tanah pertanian di Indonesia yang merupakan salah satu masalah pertanahan yang cukup kompleks. Hal ini dilatarbelakangi oleh keadaan dimana terdapat sebagian besar tanah pertanian dipunyai oleh beberapa orang saja sementara itu dilain pihak adanya baglan-bagian tanah yang sangat kecil yang dipunyai oleh sebagian besar rakyat. Kebijakan Redistribusi tanah (landreform) yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk mengantisipasi atau mengurangi kesenjangan penguasaan tanah tersebut, dalam pelaksanaannya tidak sedikit mengalami hambatan. Lebih lanjut, seringkali dalam pembicaraan mengenai kesenjangan dalam penguasaan tanah di Indonesia mengacu pada persoalan pembagian tanah, padahal kesenjangan Itu sendiri mungkin merupakan akumulasi dari beberapa persoalan pertanahan yang cukup kompleks. Oleh karena Itu pada kesempatan ini dilakukan evaluasi terhadap Kebijakan Pemerintah dibidang Pertanahan khususnya Redistribusi tanah (landreform) selama periode tahun 1961 sampai dengan tahun 2000, dengan menggunakan data Sensus Pertanian tahun 1983 dan tahun 1993 yang dikeluarkan oleh BPS serta data dari BPN. Dengan menggunakan alat analisis deskriftif, yang menganalisa secara sistematis, faktua! dan akurat mengenai Iakta-fakta yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah dibidang pertanahan khususnya redistribusi tanah (landreform), adapun pendekatan terhadap masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan evaluasi dan eksplorasi dari kebijakan pertanahan yang telah dilaksanakan secara operatif, dan metode analisis SWOT, dapat ditemukan beberapa hal antara lain : pertama, bahwa sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah tentang Redistribusi tanah tahun 1961 hingga saat ini masih terjadi kesenjangan dalam penguasaan tanah di Indonesia, bahkan menurut senses pertanian yang dikeluarkan oleh BPS tahun 1993 kesenjangan tersebut semakin lebar. Kedua, ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan redistribusi tanah tersebut, antara lain faktor hukum, politik, ekonomi dan sosial budaya. Ketiga, perlu dilakukan strategi atau inovasi baru dalam pelaksanaan redistribusi tanah di Indonesia yang disesuikan kondisi saat ini dan masa yang akan datang. Adapun beberapa saran atau rekomendasi yang lebih bersifat pertimbangan antara lain : perlu segera untuk merevisi peraturan pemerintah dibidang redistribusi tanah (landreform) yang disesuaikan dengan kondisi saat ini yang disertai dengan penegakan hukum (Law Enforcement). Tanah-tanah yang menjadi obyek landreform jumlahnya semakin sedikit, untuk itu diusulkan redistribusi tanah dengan paradigma baru. Organisasi politik hendaknya tidak menyalahgunakan kebijakan ini untuk mencapai tujuannya seperti pada masa lalu. Keberhasilan kegiatan redistribusi tanah ini juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi yang menyangkut ganti rugi. Keadaan sosial budaya yang menyangkut partisipasi seluruh masyarakat, LSM, kalangan Akademisi serta media massa.

Abstrak :
Pembangunan kota yang semakin intensif membuat kota semakin panas. Hal ini dapat diidentifikasi dari pola spasial suhu permukaan daratan (SPD), yang merupakan salah satu indikator terjadinya pemanasan global. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan SPD beserta pengaruh antara tutupan lahan, kerapatan bangunan, kerapatan vegetasi terhadap suhu permukaannya. Variabel yang digunakan didapat dari hasil pengolahan citra Landsat 7 (tahun 1999), Landsat 5 (tahun 2006) dan Landsat 8 (tahun 2014). Hasil analisa menunjukkan bahwa distribusi suhu permukaan daratan mengikuti pola tutupan lahan, kerapatan bangunan dan kerapatan vegetasi di Kota Bekasi. Perkembangan kota dapat terlihat dari perubahan dominasi tutupan lahan dari vegetasi di tahun 1999 berubah menjadi lahan terbangun tahun 2006-2014. Kecamatan yang telah mengalami perkembangan pesat berada di Kecamatan Jatiasih. Lahan terbangun memiliki pengaruh yang paling kuat terhadap peningkatan suhu permukaan daratan, yang kemudian diikuti oleh lahan terbuka, badan air dan vegetasi. Dari tahun 1999-2014, variasi suhu permukaan daratan semakin bertambah karena semakin menurunnya kerapatan vegetasi akibat kerapatan bangunan yang semakin meningkat. Wilayah dominasi SPD tinggi mengalami pergeseran dari bagian utara ke tengah kota pada periode 1999-2006 dan terus menuju bagian selatan pada periode 2006-2014, dengan pola SPD tinggi berada di sepanjang jalan arteri.

---

Intensified urban development makes cities hotter. It can be identified from the spatial patterns of land surface temperature (LST), which is one indicator of global warming. This study aims to determine the development of the LST and the influence between land cover, building density, vegetation density on the surface temperature. Variables used obtained from image processing Landsat 7 (1999), Landsat 5 (2006) and Landsat 8 (2014). The analysis shows that the distribution of land surface temperature follows the pattern of land cover, vegetation density and building density in Bekasi City. Development of the city can be reflected from the dominance of land cover change of vegetation in 1999 turned into land up in 2006-2014. Rapidly growing district is Jatiasih District. Land up having the strongest influence on the increase in land surface temperature, which is then followed by open land, water area and vegetation. From 1999 to 2014, the land surface temperature variation is increasing due to the decline in the density of vegetation as a result of the ever increasing building density. Region of high land surface temperature dominance shifted from the north to the center of the city in the period 1999-2006 and continue towards the south in the period 2006-2014, with a high temperature pattern is along the arterial roads.

Abstrak :
Summary: Natural resources and social conditions of provinces in Indonesia.