Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
[ABSTRAK
Pelaksanaan Eksekusi Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) No. 125K/TUN/2004 tertanggal 20 Pebruari 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap,tidak berjalan dengan semestinya. Putusan yang terkait dengan sengketa tanah terletak di Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta - yang sejak tahun 2000 dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Surakarta (Pemerintah Kota Solo) secara yuridis dan fisik -dimenangkan oleh ahli waris almarhum Raden Mas Tumenggung (RMT) Wirdjodiningrat,sampai dengan April 2010 belum juga dapat dilaksanakan. Keputusan MA-RI tahun 2006 tersebut membatalkan eksistensi dari Sertipikat No.11 dan 15/Kelurahan Sriwedari yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia pada tahun 2000.Oleh karena putusan MA-RI sudah berkekuatan hukum tetap, seharusnya secara administratifBadan Pertanahan Nasional (BPN) tinggal melaksanakan pembatalan kedua sertipikat tersebut agar dapat memberikan kepastian hukum bagi pemegang haknya. Upaya hukum yang bisa dilakukan oleh para ahliwaris alm. RMT Wirdjodiningrat saat ini adalah dengan melaksanakan ketentuan pasal 55 ayat 2, pasal 57 Perka No. 3 Tahun 2011. Bila dalam waktu 2 bulan sejak permohonan diajukan oleh para ahliwaris tidak dilaksanakan dengan sukarela oleh BPN, maka upaya hukum yang disarankan untuk ditempuh adalah: (1) meminta Gubernur/Menteri Dalam Negeri/Presiden Republik Indonesia untuk mengosongkan tanah sengketa menggunakan ketentuan pasal 4 UU No.51 PRP Tahun 1960; (2) melaporkan PemKot Solo (Pemerintah Daerah Kodya Surakarta) kepada Komisi Ombudsman berdasarkan UU No.37 Tahun 2008; (3) Melaporkan kepada Komnas HAM sesuai UU No. 26 Tahun 2000 karena hak asasinya atas tanah miliknya dilanggar oleh PemKot Solo. ABSTRACT
The enforcement of Supreme Court?s Decision number 125k/TUN/2004 dated February 20, 2006, which is legal and binding, did not well executed as planned. The decision in regard to land dispute situated in Sriwedari Village, Laweyan Subdistrict, Surakarta ? which since year 2000 has been under the possession of Surakarta Regional Government (Solo Local Government) physically and juristically ? that was secured in favor of the heir of Raden Mas Tumenggung (RMT) Wirjodiningrat, up until now was still not being carried out. The Supreme Court?s Decision of year 2006 nullified the prevailing Certificate number 11 and number 15 of Sriwedari Village issued by the Republic of Indonesia National Land Agency on the year 2000. Based on the fact that the Supreme Court?s Decision is final and binding, the National Land Agency of Republik of Indonesia is administratively obliged to execute the annulment of the two certificates in order to provide legal certainty to the heir of RMT Wirjodiningrat as the title right bearer. Remedy the heirs of RMT Wirjodiningrat can seek is to achieve Article 55 Paragraph 2, Article 57 Head of National Land Agency Regulation Number 3 Year 2011. Provided that within 2 (two) months period since the appeal is filed by the heirs, and the National Land Agency still dismisses such appeal, the remedies advisable to pursue are: (1) to request the Governor/Minister of Domestic Affairs/President of the Republic of Indonesia to evacuate land in dispute exercising the provision of Article 4 Law Number 51 Substitute for Government Regulation Law Year 1960; (2) to report Solo Local Government (Surakarta Regional Government) to the Ombudsman Commission in accordance to Law Number 37 Year 2008; (3) to report to the National Commission of Human Rights in accordance to Law Number 26 Year 2000 based on the fact that a human right on a land was violated by the Solo Local Government., The enforcement of Supreme Court’s Decision number 125k/TUN/2004 dated February 20, 2006, which is legal and binding, did not well executed as planned. The decision in regard to land dispute situated in Sriwedari Village, Laweyan Subdistrict, Surakarta – which since year 2000 has been under the possession of Surakarta Regional Government (Solo Local Government) physically and juristically – that was secured in favor of the heir of Raden Mas Tumenggung (RMT) Wirjodiningrat, up until now was still not being carried out. The Supreme Court’s Decision of year 2006 nullified the prevailing Certificate number 11 and number 15 of Sriwedari Village issued by the Republic of Indonesia National Land Agency on the year 2000. Based on the fact that the Supreme Court’s Decision is final and binding, the National Land Agency of Republik of Indonesia is administratively obliged to execute the annulment of the two certificates in order to provide legal certainty to the heir of RMT Wirjodiningrat as the title right bearer. Remedy the heirs of RMT Wirjodiningrat can seek is to achieve Article 55 Paragraph 2, Article 57 Head of National Land Agency Regulation Number 3 Year 2011. Provided that within 2 (two) months period since the appeal is filed by the heirs, and the National Land Agency still dismisses such appeal, the remedies advisable to pursue are: (1) to request the Governor/Minister of Domestic Affairs/President of the Republic of Indonesia to evacuate land in dispute exercising the provision of Article 4 Law Number 51 Substitute for Government Regulation Law Year 1960; (2) to report Solo Local Government (Surakarta Regional Government) to the Ombudsman Commission in accordance to Law Number 37 Year 2008; (3) to report to the National Commission of Human Rights in accordance to Law Number 26 Year 2000 based on the fact that a human right on a land was violated by the Solo Local Government.]

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan berdasarkan keadaan dunia pertambangan secara umum mengalami berbagai hambatan salah satunya sengketa pertambangan yang diakibatkan oleh masalah pertanahan. Hambatan penyelesaian sengketa tanah juga dialami oleh PT Kaltim Prima Coal merupakan salah satu produsen batubara di Indonesia. PT Kaltim Prima Coal melakukan kegiatan operasi pertambangan batubara berdasarkan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Nomor J2/Ji.Dn/16/82 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia dan PT Kaltim Prima Coal pada tanggal 8 April 1982 ldquo;PKP2B rdquo; . PT Kaltim Prima Coal dalam melakukan kegiatan operasional pertambangan di wilayah PKP2B seringkali terhambat akibat adanya warga yang menyatakan memiliki tanah perwatasan di dalam wilayah PKP2B PT Kaltim Prima Coal. Namun kenyaataan dasar hukum memiliki hak atas tanah perwatasan di dalam wilayah PKP2B PT Kaltim Prima Coal tidak sesuai dengan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

---

ABSTRACT
This research is based on general mining practice facing many obstacles one of the major problem is land dispute. The land dispute issue is also being faced by PT Kaltim Prima Coal, one of the largest coal producers in Indonesia. PT Kaltim Prima Coal conducts its mining activity based on Coal Contract of Work Number J2 Ji.Dn 16 82 made between the Government of Republic Indonesia and PT Kaltim Prima Coal dated April 8, 1982 ldquo CCoW rdquo . PT Kaltim Prima Coal in conducting mining activity in the CCoW area is mostly disturb by residents that claims the tanah perwatasan ownership inside the CCoW area. This issue is against Law Number 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining and Law No. 5 of 1960 on Agrarian Law.

Abstrak :
Tesis ini membahas setoran pajak dalam pembuatan akta otentik. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 158/Pid.Sus/2019, TL divonis bersalah karena terbukti melakukan tindak pidana perpajakan berupa pemalsuan surat setoran PPh dan BPHTB. Tindak pidana tersebut dapat dilakukan dikarenakan ia mengetahui bahwa PPAT yang mempekerjakan dirinya yakni PPAT MS lalai mengecek surat setoran PPh dan BPHTB yang diserahkan olehnya. Terkhusus untuk PPh, PPAT MS juga lalai mengecek surat setoran PPh yang ia terima telah dilakukan penelitian terhadapnya atau belum. Untuk itu, dalam tesis ini akan dibahas mengenai tanggung jawab PPAT terhadap setoran pajak dalam pembuatan akta otentik dan juga tanggung jawabnya dalam hal tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 158/Pid.Sus/2019. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan studi dokumen melalui penelusuran literatur atas data sekunder. Metode pendekatan analisis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa tanggung jawab PPAT terhadap setoran pajak dalam pembuatan akta otentik adalah dalam hal BPHTB PPAT wajib menerima surat setoran pajak sebelum membuatkan akta otentik. Sedangkan untuk PPh, PPAT juga wajib memastikan bahwasanya telah dilakukan penelitian terlebih dahulu terhadap surat setoran PPh yang diserahkan kepadanya. Apabila seorang PPAT mengabaikannya, maka ia dapat dikenakan sanksi administratif dan dimungkinkan juga untuk dituntut kerugian atas kelalaiannya. Atas kelalaian PPAT MS tidak mengecek apakah surat setoran PPh yang diterima olehnya telah diteliti terlebih dahulu atau belum, maka PPAT MS dapat dimintai pertanggungjawaban secara administratif dan perdata. Pertanggungjawaban secara administratif adalah dengan dikenakan sanksi administratif. Sedangkan pertanggungjawaban secara perdata dalam hal ini dituntut ganti kerugian melalui gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini kemudian memberikan saran agar PPAT senantiasa menjalankan ketentuan yang mengikat dirinya dalam hal menerima surat setoran PPh dan BPHTB dan mengecek surat setoran PPh sudah dilakukan penelitian atau belum. Pengecekan tersebut harus dilakukan karena merupakan tanggung jawabnya dan apabila diabaikan maka ia dapat dikenakan sanks ......This thesis discusses tax payments in making authentic deeds. Based on the Decision of the Cibinong District Court Number 158 / Pid.Sus / 2019, TL was convicted of being convicted of a tax crime in the form of forgery of income tax and BPHTB deposits. The criminal act could be committed because he knew that the PPAT who employed him, namely PPAT MS, failed to check the PPh and BPHTB deposit letters that were submitted by him. Particularly for PPh, PPAT MS also neglected to check the income tax deposit that he received had researched on it or not. For this reason, this thesis will discuss the PPAT's responsibility for tax payments in making authentic deeds and also its responsibilities in this regard based on the Cibinong District Court Decision Number 158 / Pid.Sus / 2019.. The research method used in this research is normative juridical, with study through literature for searching secondary data. The analytical approach method that used in this research is qualitative approach. From the research conducted, it is known that the PPAT responsibility for tax payments in making authentic deeds is in the case that BPHTB PPAT is obliged to receive a tax payment letter before making an authentic deed. As for PPh, PPAT is also obliged to ensure that an examination has been made of the PPh deposit letter submitted to him. If a PPAT ignores it, then he can be subject to administrative sanctions and it is also possible to sue for losses for his negligence. For the negligence of PPAT MS not to check whether the PPh deposit letter received by him has been examined or not, then PPAT MS can be held accountable administratively and civil. Administrative responsibility is subject to administrative sanctions. Meanwhile, civil liability, in this case, requires compensation through a claim for default and actions against the law. This research then provides suggestions for PPAT to always carry out the provisions that bind itself in terms of receiving PPh and BPHTB deposit letters and checking the PPh deposit documents whether research has been carried out or not. This check must be carried out because it is his responsibility and if it is ignored, he will be subject to sanctions

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif, dan bersifat deskriptif, evaluatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang akan digunakan dalam menganalisis suatu hak atas tanah yang berasal dari Hak Guna Bangunan kemudian telah habis masa berlakunya dan beralih menjadi tanah Negara. Dalam kondisi hak atas tanah seperti ini, bangunan atau rumah tinggal tetap dikuasai oleh bekas pemilik hak atas tanah karena di Indonesia dikenal asas pemisahan horizontal. Dengan demikian untuk melakukan peralihan terhadap bekas tanah hak guna bangunan dan rumah tinggal yang ada diatasnya diperlukan akta Notaris, bukan akta PPAT, mengingat kewenangan PPAT terbatas dalam hal pembuatan akta tanah.

---

ABSTRACT
This research is a type of juridical normative, and descriptive evaluative. The type of the data used are secondary data which is useful to analyze an expired land Title, such as Hak Guna Bangunan, and then by default turned into State Land. In this kind of land Title condition, premises remain occupied by the former owners of the land Title; in Indonesia known as horizontal separation principle. Therefore, Notary deed is required to perform the transfer of formerly HGB land and premises above the for- mentioned land, given that the Land Deed Officer’s authority is limited.

Abstrak :
Tesis ini membahas peran hak properti dalam kepemilikan sertifikat tanah terhadap akses pinjaman rumah tangga. Studi ini dilakukan secara kuantitatif dengan desain cross-sectional. Hasil studi menyarankan bahwa implementasi percepatan sertifikasi tanah perlu memperhatikan faktor sosial ekonomi rumah tangga. Dalam konteks meningkatkan inklusi keuangan, sertifikasi tanah lebih efektif dilakukan pada wilayah perkotaan dan rumah tangga miskin. Tidak teratasinya masalah pinjaman bank dengan sertifikasi tanah bagi rumah tangga dengan status ekonomi miskin di perdesaan mendasari munculnya rekomendasi bagi pemerintah untuk mengurangi risiko sektor primer yang mendominasi ekonomi di perdesaan dan perlunya membangun faktor institusi terkait sertifikasi tanah di perdesaan. ......This thesis discusses the role of property rights in land ownership on household credit access. This study was conducted quantitatively with a cross-sectional design. The results of the study suggest that accelerating the acceleration program of land certification needs to pay attention to household socio-economic factors. In the context of increasing financial inclusion, land titling is more carried out in urban areas and poor households. Not solving the problem of bank credit with land certification for households with poor economic status in rural areas underlies findings for the government to reduce the risk of the primary sector that dominates economic certification in rural areas and the need to build related institutional factors.

Abstrak :
Kebijakan Sertipikasi Lahan secara masif dilakukan pemerintah sejak tahun 2017 hingga saat ini, kebijakan Sertipikasi lahan selain untuk memberikan kepastian hukum diharapkan mampu dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai salah satu akses modal terutama sektor pertanian. Penelitian ini membahas pengaruh Sertipikasi Lahan terhadap produksi padi wilayah Indonesia. Riset ini menerapkan analisis regresi data panel yang menganalisis Kebijakan Sertipikasi lahan pada satuan tingkat Kabupaten/Kota dengan periode tahun 2017 hingga tahun 2020. Temuan riset membuktikan jika tidak ditemukan pengaruh yang signifikan oleh Sertipikasi Lahan, Curah Hujan, maupun Angkatan Kerja sektor pertanian. Variabel yang memiliki dampak signifikan terhadap produksi padi adalah luas lahan pertanian. Dengan demikian, riset ini sejalan dengan riset terdahulu dengan pembuktian apabila tidak ada perbedaan signifikan pada produktivitas usaha tanipadi akibat adanya perubahan status kepemilikan tanah pada rumah tangga usaha tani padi di Indonesia. Namun pemerintah perlu menaruh perhatian berlebih pada kebijakan yang dapat meningkatkan luas lahan pertanian, karena secara empiris dan signifikan dapat meningkatkan produksi sektor pertanian di Indonesia. ......The Land Titling policy has been massively carried out by the government since 2017 until now, the land Sertipication policy in addition to providing legal certainty is expected to be utilized by the community as one of the access to capital, especially the agricultural sector. This research discusses the effect of land certification on rice production in Indonesia. This research applies panel data regression analysis that analyzes the Land Sertipication Policy at the Regency / City level unit with the period 2017 to 2020. The research findings prove that there is no significant influence by land certification, rainfall, or labor force in the agricultural sector. The variable that has a significant impact on rice production is the size of agricultural land. Thus, this research is in line with previous research by proving that there is no significant difference in the productivity of rice farming due to changes in land ownership status of rice farming households in Indonesia. However, the government needs to pay more attention to policies that can increase the size of agricultural land, because empirically and significantly it can increase the production of the agricultural sector in Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 71/PDT/G/2007 juncto No. 418/PDT/2007/PT.DKI tentang sengketa tanah antara PT. Roda Kencana Mendiri melawan Perusahaan Umum Pelabuhan II Tanjung Priok (sekarang PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Tanjung Priok) dan PT. Maju Terus Jaya yang bermula dari permintaan Perum Pelabuhan Indonesia II Tanjung Priok kepada PT. Roda Kencana Mandiri untuk melakukan pembayaran kembali atau pembayaran ulang atas tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.105/Kalibaru yang dikuasainya dengan alasan tanah tersebut merupakan tanah Hak Guna Bangunan (HGB) diatas tanah Hak Pengelolaan (HPL) dimana pihak Perum Pelabuhan Indonesia II Tanjung Priok sebagai Pemegang HPL atas tanah objek sengketa tersebut. Penulisan tesis ini dengan metode penelitian yuridis normatif untuk mengetahui dan menganalisis norma-norma/asas-asas hukum dalam Putusan Pengadilan dan bahan hukum pustaka atau data sekunder (berupa peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan, khususnya mengenai pemberian Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan). Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 71/Pdt/G/2007 jo. No. 418/PDT/2007/PT.DKI. menyatakan bahwa Akta Jual Beli No. 454/Cilincing/1998 adalah sah dan berharga dan PT. Roda Kencana Mandiri dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 105/Kalibaru tersebut. Pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 71/Pdt/G/2007 jo. No. 418/PDT/2007/PT.DKI. tidak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku mengenai pemberian HGB di atas tanah HPL

---

ABSTRACT
This thesis is to analyze the Verdict of North Jakarta District Court Number 71/PDT/G/2007 jo. Number 418/PDT/2007/PT.DKI concerning land dispute between PT. Roda Kencana Mandiri versus Perusahaan Umum Pelabuhan II Tanjung Priok (now PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Tanjung Priok) and PT. Maju Terus Jaya which was caused by the petition of Pelabuhan Indonesia II Tanjung Priok towards PT. Roda Kencana Mandiri to perform re-payment or recompense onto land under Building Utilization Title Number 105/Kalibaru occupied by PT. Roda Kencana Mandiri by reason that the land under the Certificate of Right of Building (HGB) located within the area of Right of Management (HPL) whereas Pelabuhan Indonesia II Tanjung Priok as the holder of the Certificate of HPL to such disputed land. This thesis writ with normative juridical research method to study and analyze the norms / principles of law on the Verdict and legal material libraries or secondary data (in form of legislations on the land sector, particularly regarding the provision of Right of Building upon Land under Right of Management). The Verdict of North Jakarta District Court Number 71/PDT/G/2007 jo. Number 418/PDT/2007/PT.DKI stated that the Sales and Purchase Deed Number 454/Cilincing/1998 is lawfully valid and recognized hence PT. Roda Kencana Mandiri declared as a rightful owner upon disputed land under the Certificate of Right of Building Number 105/Kalibaru. Juristical judgment provided by the Panel of Judges in the Verdict of North Jakarta District Court Number 71/PDT/G/2007 jo. Number 418/PDT/2007/PT.DKI is not in according with the prevailing laws and regulations regarding the issuance of HGB upon the HPL.

Abstrak :
Perbuatan hukum dengan tujuan peralihan hak atas tanah salah satunya dapat dilakukan melalui jual beli yang kemudian dibuatkan akta autentik oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang untuk dilakukan peralihan kepada pemegang hak baru sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Namun dalam kenyataannya, terdapat Akta Jual Beli (AJB) dengan tujuan peralihan hak atas tanah yang dibuat oleh pihak yang tidak berwenang sebagaimana ditemukan dalam kasus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1869K/PDT/2022. Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dalam proses pembuatan AJB dengan tujuan peralihan hak atas tanah yang kemudian dilakukan peralihan kepada pemegang hak baru. Untuk dapat memberikan penjelasan ekstensif terkait permasalahan utama tersebut maka dilakukan analisis tentang akibat hukum terhadap AJB peralihan hak atas tanah yang dibuat secara melawan hukum. Selain itu juga mengenai tanggung jawab PPAT yang melakukan pelanggaran terhadap prosedur dalam pembuatan AJB peralihan hak atas tanah. Data sekunder yang didapatkan melalui studi dokumen pada penelitian doktrinal ini adalah berupa bahan-bahan hukum yang diperkuat dengan wawancara kepada narasumber dan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa meskipun terdapat perbedaan akibat hukum dari AJB yang diteliti seharusnya kedua AJB tersebut tidak dapat dilakukan peralihan kepada pemegang hak baru karena tidak memenuhi persyaratan formil pembuatan AJB yakni dilakukan di hadapan PPAT yang berwenang dan PPAT yang melakukan pelanggaran terhadap prosedur pembuatan AJB hak atas tanah diberikan sanksi baik secara administratif dengan pemberhentian secara tidak hormat, perdata dengan gugatan ganti rugi dan bahkan berpotensi diberikan sanksi pidana apabila memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 264 dan 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. ......One of the legal actions to transfer land rights can be carried out through sale and purchase, which is then made an authentic deed by a Land Deed Official (PPAT) authorized to transfer to the new right holder by the Government Regulation Number 24 of 1997 regarding Land Registration. However, in reality, there are Land Title Deeds made by unauthorized parties as found in the case of Supreme Court Decision Number 1869K/PDT/2022. The main problem discussed in this thesis is related to the tort of law in the process of making AJB in order to transfer land rights to new rights holders. To be able to provide an extensive explanation related to the main problem, an analysis is carried out on the legal consequencesof the Land Title Deed for the transfer of land rights made against the law In addition, it is also about the responsibility of the PPAT who violates the procedure in making AJB for the transfer of land rights. Secondary data obtained through document studies in this doctrinal research is in the form of legal materials reinforced by interviews with sources and then analyzed qualitatively. From the results of the research, it can be explained that although there are differences in the legal consequences of the AJBs studied, the two AJBs should not be transferred to the new right holder because they do not fulfill the formal requirements for making AJBs, which are carried out in the presence of an authorized PPAT and PPATs who violate the procedures for making AJBs of land rights are given sanctions both administratively with dishonorable dismissal, civil with compensation claims and even potentially criminal sanctions if they meet the elements in Articles 264 and 266 of the Criminal Code.

 

Abstrak :
Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara PPATS adalah pejabat pemerintah yang diangkat di daerah yang belum cukup jumlah PPAT nya, untuk melakukan tugas pokok membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu seperti jual beli, tukar menukar, hibah dan lain-lain, terhadap hak atas tanah.Pembuatan Akta Jual Beli hak atas tanah di desa penelitian dilakukan tidak di hadapan PPATS, namun di hadapan Kepala Desa. Akta yang dibuat tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku baik mengenai bentuk, isi maupun syarat-syaratnya.Pembuatan akta yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan membuat akta tersebut menjadi akta di bawah tangan dan bisa menimbulkan potensi konflik serta berakibat pada pemecatan terhadap jabatan sebagai PPATS. PPATS bertanggung jawab baik secara pidana maupun perdata apabila merugikan orang lain dalam pembuatan akta. Negara memberikan jaminan perlindungan hukum kepada pemilik hak atas tanah yang sebenarnya, baik terhadap tanah yang belum bersertipikat maupun yang sudah bersertipikat kecuali pemilik dianggap telah melepaskan haknya oleh putusan Pengadilan. Jaminan kepastian hukum para pihak dalam rangka pendaftaran tanah belum cukup terwujud dengan baik karena: 1. belum tersedianya perangkat hukum tertulis yang lengkap dan jelas serta dilaksanakan secara konsisten, baik oleh masyarakat, PPATS dan Kantor Pertanahan serta organisasi PPAT IPPAT; 2. penyelenggaraan pendaftaran tanah yang belum efektif.Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agraria seharusnya berkoordinasi dan bekerja sama untuk memberikan pendidikan dan pelatihan mengenai hukum pertanahan dan pembuatan akta kepada PPATS.Pemerintah seharusnya melakukan pendaftaran tanah dengan baik di seluruh wilayah Indonesia terutama di daerah penelitian. ......A Temporary Land Titles Registrar PPATS is a selected government officer to perform a deed of land's title issuer when in the region of the presence of Land Titles Registrars PPAT is inadequate. PPATS has a main task making an authentice of deed for the certain law transactions like Selling and purchase of land's title, exchange of land's title , giving land's title for other, etc.Making a Deed of Selling and Purchase of Land's title in this research area is done without authority of PPATS as a Government officials for it but with the authority of the Head Of Village. The deed are made not accordance wih the regulations either the forms, contains or the requirements about it. This research uses a normative yuridical method and the type of research is explanatory research. The method to analyze data is qualitative and the procedure to get data collectioan are interview with the informen and resources person. Making a deed of land's title which it is not accordance with the law can make the authentice's deed degrades to privately made deed private deed and can cause a potential conflict as well as the fired as the PPATS. PPATS responsible either in criminal law or in private law when cause loss to client. The State gives a law protection to the rightful land owner either the land has not been certified or not except the land owner considered had already discharge his right by court decision. Guarantee of legal certainty of the parties in order to land registration has not yet been materialized in a good condition, because 1. the written law has not yet been available completely and clearly and also held consistently by society, PPATS, Land Officer and PPAT's organization 2. the enforcement of the land registration's law has not yet been effective.Minister of Home Affairs and Minister of Agrarian should coordinate and work together to provide education and training about Land Law and making a deed of land to PPATS.The Government should do land registration in Indonesia well, especially in this reasearh area.