Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengadilan Negeri Banyuwangi. Putusan No. 99/Pdt.G/2014/PN.Bwi , Pengadilan Tinggi Surabaya. Putusan No. 230/PDT/2015/PT.SBY, Mahkamah Agung. Putusan No.952/K/Pdt/2016 adalah perkara antara pembeli dengan pembeli dimana para pihak sama-sama mengaku sebagai pembeli beritikad baik. Yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pertimbangan hakim dalam menilai kriteria pembeli beritikad baik yang melakukan jual beli tanah dengan akta dibawah tangan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 952 K/Pdt/2016? dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam menilai keabsahan jual beli tanah yang dilakukan dengan akta dibawah tangan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 952 K/Pdt/2016?Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan sahnya jual beli tanah ditentukan dari ada atau tidaknya itikad baik dari para pihak, itikad baik tersebut harus harus dinilai berdasarkan prinsip duty of care. Prinsip duty of caremewajibkan pembeli untuk meneliti tanah yang akan dibelinya, sedangkan penjual wajib untuk menerangkan keadaan tanah yang sebenar-benarnya kepada pembeli. Dalam kasus ini Mahakamah Agung keliru menerapkan prinsip duty of care dalam menilai itikad baik dalam jual beli tanah. Mahkamah Agung seharusnya mempertimbangkan fakta hukum bahwa Pemohon Kasasi telah bertindak dengan jujur serta telah menguasai tanah sengketa dengan itikad baik. Mahkamah Agung juga keliru membatalkan jual beli dibawahtangan antara Pemohon Kasasi dengan Suyarno Widodo dikrenakan jual beli tersebut tidak dilakukan dihadapan perangkat desa. Walaupun jual beli tanah tidak dilakukan dihadapan perangkat desa, jual beli tersebut tetap sah selama syarat meteriilnya telah terpenuhi.

---

Banyuwangi District Court Judgement No. 99 / Pdt.G / 2014 / PN.Bwi, High Court of Surabaya. Jurisprudence No. 230 / PDT / 2015 / PT.SBY, Supreme Court Jurisprudence No.952 / K / Pdt / 2016 a case between buyer against buyer where both parties claim to be a good faith buyer. In consideration of the Supreme Court declaring the validity of the sale and purchase of land determined by the presence or absence of good faith from the parties, good faith should be assessed based on the principle of duty of care. The principle of duty of care requires the buyer to examine the land to be bought, while the seller is obliged to explain the true state of the land to the buyer. In this case the Supreme Court has mistakenly canceled the sale and purchase of land made by the buyer because the sale was not done before the village apparatus. The Supreme Court has also mistakenly used the principle of duty of care in the sale and purchase of land, thus mistakenly assigning the buyer a good-faith buyer in the case. This study was conducted with the aim of providing knowledge about the size of buyers with good intentions in the sale and purchase of land based on the analysis of court decisions associated with the opinions of experts and jurisprudence in Indonesia, so that no mistakes or mistakes of judges in determining the buyer's good faith in buying and selling land."

"Tanah merupakan aset yang penting bagi Masyarakat di Indonesia. Dalam pengalihan Tanah, akta autentik yang dibuat oleh seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) diperlukan sebagai dasar untuk pendaftaran tanah tersebut ke kantor pertanahan. Selain PPAT, Notaris juga berperan penting dalam pembuatan akta. Dalam tesis ini akan dilakukan penelitian dari peralihan tanah dan bangunan berstatus sebagai jaminan yang dilakukan bukan oleh pemilik yang dilakukan melalui Berita Acara Kesepakatan Pembayaran Hutang dalam Putusan Nomor 15 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021. Metode penelitian dalam penelitian adalah metode penelitian doktrinal. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana pengalihan aset berstatus jaminan hutang yang dilakukan bukan oleh Pemilik aset melalui berita acara kesepakatan berdasarkan Putusan No. 15 PK/Pdt.Sus- Pailit/2021, dan bagaimana peran dan tanggung jawab PPAT dan Notaris dalam peralihan hak dengan Berita Acara Kesepakatan Pembayaran Hutang dalam putusan No. 15 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021. Beberapa alternatif yang dapat digunakan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut agar proses peralihan tanah dapat berjalan dengan baik sehingga tidak terjadi seperti pada kasus putusan tersebut, yaitu dengan menggunakan Akta Jual Beli (AJB), Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), Cessie, atau menggunakan Hak Tanggungan yang dapat dilakukan dengan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) dan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT). Pengalihan tanah dalam kasus ini yang dilakukan hanya menggunakan Berita Acara Kesepakatan Pembayaran Hutang seharusnya tidak dapat dilakukan, karena dalam proses pengalihan tanah dapat dilakukan dengan format akta dari seorang PPAT atau Notaris. Peran penting dari PPAT dan Notaris yaitu memberi penyuluhan hukum untuk menghindari masalah dalam pengalihan tanah. PPAT dapat berperan dalam pembuatan akta pengalihan tanahnya seperti akta AJB atau akta APHT maupun SKMHT serta berperan dalam pendaftaran tanah ke kantor pertanahan untuk memperoleh Sertipikat, dengan mendaftarkan akta yang dibuat oleh PPAT ke kantor Pertanahan. Bagi Notaris, ia dapat berperan dalam pembuatan akta cessie, akta PPJB, SKMHT notariil, dan pembuatan berita acara yang dibuat dalam bentuk notariil.

---

Land becomes an important asset for the people in Indonesia. In transferring the rights of land in Indonesia, an authentic deed created by a PPAT (Land Deed Official) is required as the basis for registering the land with the National Land Agency (BPN). Besides PPAT, Notary also play a crucial role in the making of deeds. This thesis will conduct research on the transfer of land and buildings used as collateral, not performed by the owner, but carried out through a Debt Payment Agreement in Verdict Number 15 PK/Pdt.Sus- Pailit/2021. The research method used in this study is a doctrinal research method. The formulation of the problem raised is how the transfer of assets with debt collateral status is carried out not by the asset owner through the minutes of agreement based on Decision No. 15 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021, and what are the roles and responsibilities of the PPAT and Notary in the transfer of rights with the Minutes of Debt Payment Agreement in decision no. 15 PK/Pdt.Sus-Bankruptcy/2021. Several alternatives that can be used to resolve this problem to ensure that land transfer can proceed better so that it does not happen as in the case of the decision, namely by using a Deed of Sale and Purchase (AJB), a Sale and Purchase Agreement (PPJB), Cessie, or using Mortgage Rights, which can be done with a Deed of Encumbrance of Mortgage Rights (APHT) and a Power of Attorney to Encumber Mortgage Rights (SKMHT). The transfer of land in this case which was carried out only using the Minutes of Debt Payment Agreement should not have been carried out, because the land transfer process can be carried out using a deed format from a PPAT or Notary. The important role of PPAT and Notary is to provide legal education to avoid problems in land transfer. PPAT can play a role in making land transfer deeds such as AJB deeds or APHT or SKMHT deeds and also play a role in registering land at the land office to obtain a certificate, by registering the deed made by PPAT at the Land Office. For a Notary, he can play a role in making cessie deeds, PPJB deeds, notarial SKMHT, and making minutes in notarial form."

"Proyek pembangunan sektor swasta awalnya hanya berpusat di Jakarta Raya, namun pembangunan skala besar mulai bergerak menuju lokasi pinggiran kota. Arus kapitalisme mampu mengubah lanskap wilayah Jabodetabek dari dominasi lahan perkampungan menjadi wilayah yang melayani real estate skala besar untuk kelas menengah ke atas. Kemunculan perumahan komersial menjadi tanda dari fase post-suburban yang mencapai Kecamatan Tapos. Walaupun terdapat beberapa jenis perumahan komersial yang tumbuh di Kecamatan Tapos, tetapi berdasarkan konteks lokalnya terdapat dinamika proses pengalihan hak atas tanahnya yang beragam di setiap tempat baik dari sekedar jual beli, tawaran tukar menukar, hingga adanya pemindahan terhadap warga ketika proses pembangunan perumahan. Faktor pendorong berupa pertumbuhan penduduk, harga tanah, dan jaringan jalan digunakan untuk membantu menjelaskan pengaruhnya terhadap persebaran dari jenis perumahan komersial yang tumbuh. Dengan menggunakan metode kualitatif, hasil yang didapatkan adalah dalam 3 periode yang berbeda, perumahan komersial dengan ukuran besar lebih cenderung dibangun pada sebelum tahun 2000 dan awal periode 2000-2010 sedangkan hingga tahun 2022 perumahan kecil semakin menjamur. Namun, pertumbuhan perumahan menengah dah besar melibatkan proses akumulasi terkontestasi melalui pemindahan yang lebih kental dan mendalam dibandingkan perumahan kecil.

---

Private sector development projects were initially only centered in Greater Jakarta, but large-scale development is starting to move towards suburban locations. The flow of capitalism can change the landscape of the Jabodetabek area from being dominated by village land to an area that serves large-scale real estate for the upper middle class. The emergence of commercial housing is a sign of the post-suburban phase that has reached Tapos District. Even though there are several types of commercial housing growing in Tapos District, based on the local context, there are dynamics in the process of transferring land rights ownership that vary in each place, from just buying and selling agreement, exchange offering, to the displacement of residents during the housing development process. Driving factors in the form of population growth, land prices, and road networks are used to help explain their influence on the distribution of growing types of commercial housing. Using qualitative methods, the results obtained are that in 3 different periods, large commercial housing tends to be built before 2000 and the beginning of the 2000–2010 period, while until 2022 small housing is increasingly mushrooming. However, the growth of medium and large housing involves a deeper process of contested accumulation through displacement than small housing."