Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Nomor: 11/G/2018/PTUN/PDG mengenai keabsahan penerbitan suatu Sertipikat hak milik atas tanah berupa tanah fasilitas umum yang dimana sejak tahun 1953 tanah tersebut telah diserahkan guna kepentingan pembangunan Kabupaten Pasaman Barat. Permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana keabsahan dari penerbitan Sertipikat tanah yang objeknya berupa tanah fasilitas umum serta bagaimana keabsahan dari penerbitan Sertipikat hak milik atas tanah berupa tanah fasum dengan Nomor 9409/Nagari Lingkuang Aua. Untuk menjawab pemasalahan tersebut digunakan metode yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Adapun analisa data dilakukan dengan pendekatan undang-undang (statute apprach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian ini adalah tidak sahnya suatu sertipikat yang dikeluarkan oleh BPN terhadap tanah Fasilitas Umum terutama tanah Fasilitas Umum yang berada di suatu perumahan karena bertentangan dengan Undang-Undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dan juga perihal tidak sahnya suatu Sertipikat tanah yang digunakan sebagai Fasilitas Umum, sebagaimana dengan putusan Hakim dalam kasus ini adalah tidak sah, sehingga dibatalkanya Sertipikat hak milik dengan nomor: 9409/Nagari Lingkuang Aua, dalam hal ini pegawai BPN wajib melaksanakan tugasnya sesuai peraturan yang ada dan juga sebaiknya suatu tanah Fasilitas Umum dilakukan pencatatan dalam buku tanah, dilindungi baik secara fisik dengan dibangun fasilitas umum, dipagar, ataupun diberi tanda dan juga dilindungi secara hukum dengan mensertifikatkan tanah Fasilitas Umum tersebut.

---

This thesis discusses the Decision of the State Administrative Court Number: 11 / G / 2018 / PTUN / PDG regarding the validity of the issuance of a certificate of ownership rights over land in the form of public facilities, which since 1953 the land has been handed over for the benefit of the development of Pasaman Barat Regency. The problem of this research is how is the validity of the issuance of land certificate whose object is in the form of public facilities and how is the validity of the issuance of certificate of ownership rights to land in the form of public land with Number 9409 / Nagari Lingkuang Aua. To answer these problems, a normative juridical method with a descriptive analytical research typology was used. The data analysis was carried out using a statute apprach and a case approach. The result of this research is that a certificate issued by BPN is invalid on Public Facility land, especially Public Facility land located in a residential area because it is against Law No.1 of 2011 concerning Housing and Settlement Areas. And also regarding the illegality of a land certificate used as a public facility, as the judge's decision in this case is invalid, so the certificate of ownership rights is canceled with number: 9409 / Nagari Lingkuang Aua, in this case BPN employees are obliged to carry out their duties according to the regulations There is and it is better if a public facility is recorded in the land book, protected either physically by building public facilities, fenced in, or marked and also legally protected by certifying the land of the Public Facility."

"Lelang wajib didahului dengan pengumuman lelang yang dilakukan oleh penjual agar diketahui oleh masyarakat sehingga terpenuhinya asas keterbukaan/transparency. Namun, walaupun lelang telah dilaksanakan sesuai ketentuan dalam peraturan, ternyata masih terdapat permasalahan di mana Penjual memasukan kesalahan informasi foto objek ke dalam baliho sebagai tambahan pengumuman lelang yang baru diketahui oleh Pembeli setelah lelang dilaksanakan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang keabsahan proses pelaksanaan lelang eksekusi dengan ketidaksesuaian informasi objek dalam baliho sebagai tambahan pengumuman lelang ditinjau dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 Tahun 2016 dan tanggung jawab Pejabat Lelang serta Penjual atas lelang tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris. Hasil analisis adalah pengumuman dalam baliho tidak mempengaruhi keabsahan proses pelaksanaan lelang eksekusi. Karena, baliho hanya merupakan tambahan pengumuman lelang bukan pengumuman lelang wajib sebagaimana dalam selebaran dan surat kabar harian. Proses lelang telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Namun, terdapat perbuatan melawan hukum yaitu ketidaksesuaian informasi objek dalam baliho atas kesalahan Penjual yang menyebabkan kerugian sehingga diajukan gugatan oleh Pembeli. Selanjutnya, Pejabat Lelang bertanggung jawab sebatas dalam jalannya pelaksanaan lelang yang dipimpinnya dan legalitas formal subjek dan objek lelang. Penjual telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memasukkan kesalahan informasi dalam pengumuman tambahan sehingga bertanggung jawab atas gugatan perdata oleh Pembeli.

---

Auction must be preceded by auction advertisement conducted by the Seller to fulfill the transparency principle. Despite the auction has been conducted in accordance with the provisions in auction regulations, it turns out that there are still problems because the Seller attach misinformation of photo objects into the billboard in addition to the mandatory auction advertisement. This problem is known by the Buyer after the auction is held. The problems raised in this study are how the validity of auction process with incompatibility of object information in billboard as additional auction advertisement is in consideration of provisions of the Minister of Finance Regulation Number 27 of 2016 and how the responsibility of the auctioneer and the seller is. To answer the problem, the writer used normative juridical research method with explanatory research type. The result of the analysis is announcements in billboards do not affect the validity of the auction process because these advertisements are only additional to the mandatory auction advertisements in leaflets and daily newspapers. Besides, the auction process has been carried out legally in accordance with the provisions of the Regulation of the Minister of Finance Number 27 of 2016 concerning Guidelines on Auction Implementation. However, there is incompatibility of object information in the billboard because of the Seller’s fault that causes losses so that the Buyer filed a lawsuit. In relation to this problem, the research found that the auctioneer is responsible only for the conduct of the auction led by him and for the formal legality of subject and object of the auction. Hereinafter, The Seller, who has committed an act against the law (tort) by including misinformation in additional auction advertisements, has to be responsible for civil lawsuits by the Buyer."