Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Peralihan hak atas tanah seperti jual beli tanah harus didaftarkan dan yang wajib mendaftarkannya adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), namun kenyataannya dalam kasus yang peneliti bahas, transaksi jual beli yang dilakukan oleh para pihak hanya menggunakan kuitansi sebagai bukti pembayaran. Masalah pada riset ini adalah belum diketahui secara pasti kekuatan bukti kuitansi dalam transaksi jual beli tanah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, cara untuk meningkatkan kekuatan pembuktian kuitansi, khususnya terkait penerapan dan pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1376 K/Pdt/ 2019. Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif. Berdasarkan hasil riset diketahui bahwa kekuatan bukti kuitansi transaksi jual beli tanah merupakan alat bukti surat akta bawah tangan, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian bebas yaitu penilaian kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada Hakim. Kekuatan pembuktian kuitansi dapat ditingkatkan dengan mengacu pada Pasal 1881 dan 1883 KUHPerdata dalam pembuatannya. Penerapan dan pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1376 K/Pdt/ 2019 sudah tepat, antara lain adalah Penggugat membeli objek sengketa dengan harga yang wajar dan sudah memenuhi sebagian kewajibannya yang dibuktikan dengan bukti pendukung berupa kuitansi-kuitansi pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Jual Beli tanah tersebut. ......Transfers of land rights such as buying and selling of land must be registered and the one who is obliged to register it is the Official for Making Land Deeds (PPAT), but in reality in the case that the researcher discussed, the sale and purchase transactions carried out by the parties only used receipts as proof of payment. The problem with this research is that it is not yet known with certainty the strength of receipt evidence in land sale and purchase transactions according to the prevailing laws and regulations, ways to increase the power of proof of receipts, especially regarding the application and consideration of judges in the Supreme Court decision Number 1376 K/Pdt/2019. The analytical method used is qualitative. Based on the results of the research, it is known that the strength of the receipt which is the evidence of an underhand deed in a land sale and purchase transaction according to the prevailing laws and regulations has the power of free evidence, namely that the assessment of the power of proof is submitted to the Judge. The power of proof of receipts can be increased by referring to Articles 1881 and 1883 of the Civil Code in the making. The application and consideration of the judge in the decision of the Supreme Court Number 1376 K/Pdt/2019 were correct, among others, the Plaintiff purchased the object of the dispute at a reasonable price and had fulfilled part of its obligations as evidenced by supporting evidence in the form of payment receipts made by the Plaintiff in accordance with the terms agreed in the land sale and purchase agreement

Abstrak :
Fokus dari penelitian untuk tesis ini adalah tentang jual beli hak atas tanah yang dilakukan secara lisan. Dalam kenyataannya jual beli lisan masih sering ditemukan di masyarakat, seperti kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 836/Pdt.G/2020/PN.Sby. Sengketa dalam Putusan a quo dipicu oleh tidak adanya itikad baik dari pembeli yang mengakibatkan kerugian bagi penjual. Untuk itu, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang keabsahan jual beli hak atas tanah yang dilakukan secara lisan dan perlindungan hukum kepada penjual apabila ternyata pembeli tidak memiliki itikad baik. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan studi dokumen (kepustakaan). Data sekunder yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis, dapat dinyatakan bahwa jual beli hak atas tanah yang dilakukan secara lisan dapat dibatalkan kesepakatannya oleh hakim apabila salah satu pihak wanprestasi (dalam hal ini adalah pembeli) karena jual beli lisan itu sendiri dianggap sah berdasarkan sifat jual beli hak atas tanah menurut hukum adat yaitu terang, tunai dan riil, serta didasari oleh beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung yang memutuskan keabsahan jual beli hak atas tanah yang dilakukan secara lisan. Adapun perlindungan hukum yang diberikan kepada penjual yang sertipikat tanahnya dibawa oleh pembeli yang tidak memiliki itikad baik adalah dengan mengajukan permohonan penerbitan sertipikat pengganti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 138 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. ......The focus of this thesis research discuss about lang purchase agreement which done by verbally. In reality, oral purchasing is still often found in public, such as the case on the Surabaya District Court Decision Number 836/Pdt.G/2020/PN.Sby. The dispute in the a aquo decision triggered by the absence of good faith from the buyer which impact an losses for the seller. For this reason, the problems raised in this study are about the validityof lang purchase agreement which are carried out orally and legal protection to the seller if it turns out that the buyer does not have good faith. This normative legal research uses studies document (library research). The secondary data obtained were then analyzed qualitatively. From the results of the analysis, it can be stated that the sale and purchase of land rights carried out verbally can be canceled by the judge if one of the parties defaults (in this case the buyer) because the oral sale is considered valid based on the nature of the sale of land according to customary law, namely clear, cash. and real, and is based on several Jurisprudence of the Indonesia Supreme Court which decides the validity of the sale and purchase of land rights by oral. The legal protection given to sellers whose land certificates are taken away by buyers who do not have good faith is to apply for the issuance of replacement certificates based on Article 58 of The Republic Indonesia Government Regulation Number 24 of 1997 about Land Registration and Article 138 of the Ministry of Agrarian/Head of the National Land Agency Regulation Number 3 of 1997 about Implementing Provisions of Government Regulation Number 24 of 1997 about Land Registration.

Abstrak :
ABSTRAK
Penggunaan gambar penetapan lokasi dalam transaksi jual beli tanah di Kota Batam adalah salah satu fenomena yang terjadi di masyarakat Kota Batam. Gambar Penetapan Lokasi merupakan dokumen tanah yang diterbitkan oleh Otorita Batam selaku pemegang hak pengelolaan setelah pemohon lahan melunasi Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) untuk jangka waktu tertentu. Tesis ini membahas tentang Gambar Penetapan Lokasi merupakan salah satu syarat kepemilikan tanah di Kota Batam, kekuatan hukum gambar penetapan lokasi (PL) yang diterbitkan dalam menjamin kepemilikan atas tanah di Kota Batam dan penggunaan gambar penetapan lokasi (PL) ditinjau dengan peraturan peralihan hak atas tanah di Kota Batam. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sistem penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis Normatif dengan tipologi eksplanatoris dan evaluatif

---

Abstract
The usage of Location Mapping Image for Land purchase transaction has been prevalent among Batam community. Location Mapping Image is a document published by Otorita Batam as the holder of Managing right after the applicant settled the UWTO Land taxes for the specified period of time. This thesis covers about the Mapping Image as one of the requirements to obtain the land, about the kekuatan hukum of location mapping published by local government in securing the land ownership in Batam, and about the usage of Location Mapping Image in the perspective of the regulation of land ownership transfer in Batam. This research uses Normative Juridical as its research methodology system with Explanatory and Evaluative typolo