Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Arah kebijakan negara, baik menurut Pasal 33 ayat (33) UUD 1945 maupun Pasal 2 ayat (1) UUPA 1960 adalah memberikan hak penguasaan kepada negara atas seluruh sumber daya alam Indonesia dan memberikan kewajiban kepada negara untuk menggunakannya bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketentuan-ketentuan dasar tersebut di atas dijabarkan MPR RI dalam TAP MPR Nomor IVIMPRI1999 Tentang Garis-Garis Besar Haitian Negara Tahun 1999-2004 pada Bab III Visi dan Misi butir (B-9), Bab IV Arah Kebijakan Ekonomi butir (B-6) dan Bab IV Arah Kebijakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup butir (H-1). Salah satu hal panting yang diamanatkan oleh GBHN Bab IV Arah Kebijakan Ekonomi butir (B-6) secara ringkas adalah mengelola kebijakan makro dan mikro ekonomi secara terkoordinasi dan sinergis dalam menyediakan kebutuhan pokok terutama perumahan dan pangan rakyat.Salah satu upaya untuk mengantisipasi dan menangani masalah sulitnya pengadaan tanah untuk pembangunan perkotaan adalah melalui konsolidasi tanah seperti telah ditempuh oleh negara-negara lain; suatu metoda pembangunan areal perkotaan di daerah pinggiran kota (urban fringe) untuk mengantisipasi perluasan pembangunan kota yang dikenal dengan Konsolidasi Tanah Perkotaan sebagai suatu bentuk kegiatan penataan kembali tanah di wilayah perkotaan (urban) atau di pinggiran kota (urban fringe) dengan mengandalkan partisipasi masyarakat melalui sumbangan tanah (contribution/land contribution/sharing) yang diberikan peserta KTP. Pendekatan bottom up ini kemudian diwujudkan dalam program Pembangunan Perumahan Bertumpu Pada Kelompok.Terdapat 2 (dua) kegiatan yang dilakukan secara simultan dalam suatu kegiatan KTP yaitu Pertama: Penataan pertanahan yang meliputi penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah; dan Kedua: Pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan di lokasi pelaksanaan KTP. Mengingat KTP merupakan model pembangunan partisipatif yang menurut ide dasarnya, pembiayaan KTP diperoleh dari STUP yang diserahkan oleh peserta KTP. Secara asumtif, hukum dapat dijadikan sebagai salah satu sarana untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam KTP. Pemikiran aliran hukum sosiologis (sociological jurisprudence) menyatakan bahwa hukum dapat mempengaruhi masyarakat serta hukum dapat sebagai sarana rekayasa social (law as a tool of social engineering). Ketentuan tersebut mengandung 2 (dua) implikasi yuridis yaitu Pertama : Ketentuan itu merupakan pedoman untuk menentukan `kelayakan hukum' suatu lokasi yang direncanakan; dan Kedua : Persetujuan para pemilik tanah itu sekaligus merupakan dasar hukum materil (substantive law) bahwa pelaksanaan KTP secara hukum materil (substantive law) tunduk pada hukum perdata yaitu hukum perikatan yang berasal dari perjanjian. Norma hukum yang mengikat para peserta KTP adalah persetujuan yang ditandatanganinya yang menyatakan kesediaannya sebagai peserta KTP sebagaimana tertera pada Pasal 1338 ayat (1), (20 dan (3) KUH Perdata."

"Pengembangan perkotaan merupakan proses yang muncul akibat kuatnya arus urbanisasi ke kota besar, seperti yang terjadi di Jakarta. Hal ini berdampak terhadap kemampuan kota yang terbatas dalam mengantisipasi pembangunan yang semakin pesat. Pendekatan awal yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melakukan kajian tentang konsep peremajaan kota (urban renewal) sebagai salah satu aplikasi dari strategi pengembangan kota, yang juga merupakan salah satu strategi dalam pengembangan dan penataan perumahan di kawasan perkotaan. Penelitian ini akan mencoba mengkaji tentang strategi pola konsolidasi lahan bagi penataan perumahan dan permukiman di kawasan perkotaan sebagai salah satu solusi alternatif permasalahan penyediaan perumahan dari proses pengembangan kota melalui model intensifikasi lahan (pemanfaatan lahan secara efisien).Metode yang diambil adalah melalui pendekatan metode kualitatif. Penelitian ini akan menganalisis strategi yang ada tentang pola konsolidasi lahan, yang kemudian dalam penelitian ini dicoba digali aspek-aspek strategis dan poin-poin strategi implementasi pola konsolidasi lahan bagi penataan perumahan dan permukiman di kawasan perkotaan. Peneliti akan menelusuri strategi tentang pola konsolidasi lahan melalui metode depth-interview kepada narasumber key informan dan narasumber-narasumber lain (purposive samping) yang terkait dengan penerapan strategi ini, penelaahan referensi studi kasus terhadap penerapan konsep konsolidasi lahan yang pernah dilakukan, serta perspektif dari para pakar perkotaan.Penelitian ini menghasilkan poin-poin dari tiap-tiap aspek strategis yaitu : aspek fisik (karakteristik dan tipologi kawasan, perencanaan fisik bangunan dan penyediaan prasarana, sarana, utilitas, perencanaan guna lahan dan lingkungan berkelanjutan) dan aspek non-fisik (status hukum atau legalitas kepemilikan lahan dan payung hukum pelaksanaan program, pelembagaan dan peran serta masyarakat, pola pembiayaan dan kemitraan). Dari penelaahan aspek-aspek strategis tersebut dihasilkan juga beberapa pendekatan strategi dari pola konsolidasi lahan yang dapat diterapkan bagi penataan perumahan dan permukiman di kawasan perkotaan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan pelaku kepentingan. Beberapa pendekatan strategi tersebut antara lain : Konsolidasi lahan berbasis swadaya atau partisipasi masyarakat, Konsolidasi lahan berbasis kawasan pada konteks perkotaan, Konsolidasi lahan berbasis multi- use, Konsolidasi lahan berorientasi pembangunan vertikal, dan Konsolidasi lahan berkesinambungan dan berwawasan lingkungan (sustainable development).

---

Jakarta as a developing city in Indonesia has a crucial problems in order to improve quaiity of life the citizens. Urbanization which is one of the most influence factor that bring impact of another city problems in Jakarta has a serious implication in the need for living space, shelters, and other urban Services, Limitation of land area in the city has been encountered another problems of the citizens to living in the city, and land value always shows mounting graph in ititier city, especially in Jakarta. Urban housing, as a primary needs of human being to live in the city is the main issue of this paper, this paper discuss about the strategy to improve and provide housing in DKI Jakarta through slum upgrading program. One of the tools of this strategy is through land consolidation concept.

This research used qualitative method to elaborate data and Information from informan (experts) and stakeholders through in-depth interview. Urban renewal known as one of the housing strategy to develop and improve the quality of living. The Slum Clearance and Urban Renewal program was expanded to include assistance to help prevent the spread of slums and urban blight “through the rehabilitation and conservation of blighted and deteriorating area,” as well as slum clearance and renewal. The study of land consolidation strategic aspects need to be concerned.

These strategic aspects will be the point to be considered for all the stakehoider in charge in urban development, especially in housing development. These are the strategic aspects that resuitant from this study, namely : physical aspect and non- physical aspect. The Physical aspect consist of typology and area characteristic, physical form of building and availability of infrastructure, and land use planning through environment sustainability development. And the non-physical aspect consist of legal aspect and land ownership, community based development, and finance and partnership scheme. This thesis explain all these strategic aspects and State some strategic approach such as land consolidation based on participatory, based on regionally plannitig, based on raulty-useud planning, vertical housing oriented, and land consolidation based on environmetal sustainability development. Those strategic approach could be implemented in land consolidation program as a strategy of urban renewal concept."