Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, yang selanjutnya disebut pajak. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan, sedangkan hak atas tanah adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Untuk membuktikan adanya perbuatan hukum peralihan hak atas tanah kecuali pemindahan hak melalui lelang, sebagaimana dikehendaki dalam Undang-Undang Pokok Agraria harus dibuktikan dengan akta otentik yang dibuat oleh PPAT. Sebagai salah satu pejabat yang berwenang untuk membuat akta perolehan hak atas tanah dan bangunan, PPAT tunduk pada ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Namun, dalam praktik masih ditemukan adanya penyimpangan terhadap ketentuan tersebut, dimana akta pemindahan hak atas tanah dan bangunan ditandatangani mendahului kewajiban pembayaran BPHTB. Salah satu contohnya adalah Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT X di Kabupaten Bogor, nomor 1029/2006, tanggal 22 Desember 2006, sedangkan BPHTB dibayarkan pada tanggal 26 Desember 2006. Atas dasar hal tersebut, dipandang perlu melakukan penelitian berkenaan dengan implementasinya dalam praktik terutama terkait dengan akibat hukum terhadap PPAT yang bersangkutan, dan bagaimana keabsahan terhadap akta tersebut.Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif, pengumpulan data menggunakan data sekunder yang dirangkaikan dengan hasil wawancara dengan informan yang terkait, sehingga diperoleh pembahasan yang sistematis. Hasil penelitian bersifat evaluatif analisis.Hasil penelitian mengungkapkan, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, PPAT dikenakan sanksi administrasi dan Benda dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Bogor. Akta tersebut tetap bisa dipakai sebagai dasar peralihan hak di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, dan akta tersebut tetap absah. Pemenuhan BPHTB dapat dilaksanakan apabila PPAT milaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dengan tegas. Disamping itu adanya bentuk peraturan yang lengkap dan jelas sehingga mudah dimengerti dan dilaksanakan baik oleh masyarakat maupun aparatur perpajakan serta PPAT.

---

BPHTB is the obtainable tax that is connected with land building rights, which further more called tax. The obtainable of the land and building rights is the law action that's caused the obtainable of land and building rights privately or institutionally. Meanwhile, the land rights that's stated on the legislation no.5, 1960 about the basic agrarian affair regulation. In order to prove that there is a law action on the transferring of the right for land use except the auction transferring of land right. Considering the agrarian affair regulation it must be proved by the authentic deeds which are made by PPAT (The Official Authorized to Make Land Deed).

PPAT as one of the official that has an authority to make the obtainable deed of land and building right. Its surrender to the obtainable of land and building tax 24:1 No.20, 2000. Hence, practically we still found the deviation of regulation. It happened when the transferring of the right for land and building has been signed before the advance payment of BPHTB. As we can see in the example here that the trade (buy and sell deed) made by the PPAT X in Bogor District No.1029/2006 December 26th, 2006. Other wise BPHTB was paid in December 2'1 2006. Based on the fact above, the research need to be done on dealing with practical implementation, especially related to the law effect toward it (PPAT) and the legality of its deed.

The research methodology use the juridical normative, data collection for collecting the data the systematical study has been used where the secondary data was connected to the data result of interviewers.

The result of the study is the evaluative analysis. It showed that the there is the infraction rule. PPAT will be taken administrative measures against PPPBB (The Land and Building Tax Service Office of Bogor). The deed can still be used as the basic transferring of the land right in Bogor Agrarian Office and it still legalized. The fulfillment of BPHTB can be applied when PPAT do the rule that has been legalized. On the other hand for the understanding, the complete and brief regulation must be stated and it can be done by the citizen and also by the official authorized tax (PPAT)."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji unintended consequences kebijakan pembebasan Pajak Bumi Bangunan (PBB) untuk Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dibawah Rp. 1 miliar terhadap nilai properti dibawah Rp. 1 miliar. Dengan menggunakan Ordinary Least Square (OLS), penelitian ini menganalisis data PBB dan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk jenis transaksi hak baru (sertifikasi) dan transaksi jual beli (transaksi properti) selama periode 2012 s.d 2019 di 267 kelurahan di DKI Jakarta. Penelitian ini menemukan bahwa setelah diberlakukannya kebijakan pembebasan PBB untuk NJOP dibawah Rp. 1 miliar pada tahun 2016, semakin besar jumlah objek pajak yang mendapatkan pembebasan PBB dalam satu kelurahan secara signifikan berkorelasi positif dengan semakin besar jumlah objek pajak yang melakukan transaksi sertifikasi dan jual beli properti dibawah Rp. 1 miliar. Hal ini ditemukan konsisten pada kelurahan-kelurahan yang masuk dalam kategori tidak rawan banjir, namun pada kelurahan yang rawan banjir korelasi tersebut hanya signifikan untuk transaksi sertifikasi. Temuan ini mendukung dugaan adanya unintended consequences kebijakan pembebasan PBB terhadap sertifikasi dan transaksi properti bernilai dibawah Rp. 1 miliar di DKI Jakarta.

---

This study aims to examine the unintended consequences of the Land and Building Tax (PBB) exemption policy for the Tax Object Selling Value (NJOP) below Rp. 1 billion against the property value below Rp. 1 billion. By using Ordinary Least Square (OLS), this study analyzes PBB data and Land and Building Rights Acquisition Fee (BPHTB) for types of new rights transactions (certification) and sale and purchase transactions (property transactions) during the period 2012 to 2019 in 267 villages in DKI Jakarta. This research found that after the implementation of PBB exemption policy for NJOP under Rp. 1 billion in 2016, the greater the number of tax objects that receive PBB exemption in one kelurahan, which is significantly positively correlated with the greater the number of tax objects conducting certification transactions and buying and selling property under Rp. 1 billion. This was found to be consistent in sub-districts that were not prone to flooding, but in sub-districts that were prone to flooding, the correlation was only significant for certification transactions. This finding supports the alleged unintended consequences of the PBB exemption policy on property certificates and transactions worth less than Rp. 1 billion in DKI Jakarta"

"Kebijakan pembebasan BPHTB merupakan kebijakan insentif pajak dengan tujuan untuk memberikan kemudahan ataupun keringanan kepada masyarakat dalam rangka melakukan pembayaran pajak serta sebagai bentuk dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap kebijakan Badan Pertahanan Nasional dalam rangka percepatan sertifikasi hak atas tanah dan/atau bangunan. Namun, disisi lain karena adanya kebijakan ini, pendapatan Pemerintah Daerah selalu mengalami potential loss dan menyebabkan tidak tercapainya target realisasi penerimaan daerah. Hal ini juga disebabkan oleh beberapa hal seperti ketidakpatuhan Wajib Pajak dan pengawasan otoritas pajak yang kurang optimal. Penelitian ini dimaksudkan untuk meninjau kebijakan tersebut dari asas certainty, revenue productivity dan aspek kepatuhan serta pengawasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif paradigma post-positivist dengan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data. Dari penelitian ini, hasil yang didapatkan dari tinjauan asas certainty telah terpenuhi, namun permasalahan yang masih kerap terjadi adalah karena perbedaan penafsiran pada tiap kantor UPPPD terkait implementasinya mengenai objek pajak yang diperbolehkan serta penggunaan dasar pengenaan pajak mengenai penggunaan NJOP dibandingkan NPOP. Dari asas revenue productivity, kebijakan pembebasan BPHTB ini belum terpenuhi baik berdasarkan the principle of adequacy dan the principle of adaptability. Tidak terpenuhinya asas revenue productivity karena adanya threshold yang cukup besar dimana menyebabkan potensi penerimaan yang hilang bernilai sangat besar setiap tahunnya. Kemudian, berdasarkan aspek kepatuhan masih belum terpenuhi karena masih banyak perilaku Wajib Pajak yang tidak patuh secara materil, namun patuh secara formal. Ketidakpatuhan materil ini disebabkan karena lazimnya penggunaan NJOP dibandingkan nilai transaksi sebenarnya yang menyebabkan nilai transaksi yang digunakan di bawah threshold yang telah ditetapkan. Sementara itu, berdasarkan aspek pengawasan otoritas pajak masih belum cukup terpenuhi karena belum optimal dilakukan secara merata di UPPPD di DKI Jakarta serta masih banyaknya perilaku tax avoidance yang dilakukan oleh Wajib Pajak DKI Jakarta.

---

The BPHTB exemption policy is a tax incentive policy with the aim of providing convenience or relief to the community in order to make tax payments and as a form of support for the DKI Jakarta Provincial Government to the National Land Agency's policy in the context of accelerating land and/or building rights certification Meanwhile, due to this policy, local government revenues always experience a potential loss and cause the regional revenue realization target not to be achieved. This is also caused by several things, such as non-compliance by taxpayers and less than optimal of tax control. The purpose of this research is to observe the policy from the principle of certainty, revenue productivity and the aspect of tax compliance and also the aspect of tax control. This research used post-positivist quantitative approach with in-depth interview as data collection technique. From this research, the result from the Principle of Certainty is the tax regulation dimension has fulfilled yet, but the problem that still often occurs is due to differences in interpretation in each UPPPD office regarding its implementation regarding permitted tax objects and the use of tax bases regarding the use of NJOP compared to NPOP. From the Revenue Productivity principle, the BPHTB exemption policy has not been fulfilled, both based on the principle of adequacy and the principle of adaptability. The non-fulfillment of the revenue productivity principle is due to a fairly large threshold which causes the potential for lost revenue to be of enormous value every year. Afterwards, based on the material compliance aspect has not been fulfilled yet because there are still many taxpayers' behavior that is materially disobedient, but formally complied. This material non-compliance is due to the common use of NJOP compared to the actual transaction value, which causes the transaction value used to be below the predetermined threshold. Meanwhile, based on the aspect of tax control has not been fulfilled, because it has not been optimally carried out evenly in UPPPD in DKI Jakarta and there are still many tax avoidance behaviors carried out by DKI Jakarta Taxpayers."