Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengadaan Tanah adalah Setiap Kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah. Penulisan tesis ini membahas mengenai pelaksanaan pengadaan tanah oleh pemerintah daerah dan upaya panitia pengadaan tanah dalam mengatasi masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan stadion olah raga. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang berkaitan dengan materi pengadaan tanah yaitu dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan, dokumen hukum dan buku-buku yang berhubungan dengan materi pengadaan tanah, data yang dihimpun adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, untuk mendukung penelitian kepustakaan dilakukan tehnik pengumpulan data melalui penelitian lapangan dalam bentuk observasi dan wawancara kepada Kantor Pertanahan kota Palembang, analisis data menggunakan metode kualitatif dan hasil penelitian dituangkan bersifat evaluatif analitis. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk pembangunan stadion olah raga telah berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Bahwa upaya panitia pengadaan tanah dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan stadion olah raga antara lain mengenai besamya dan bentuk ganti rugi yakni dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan keinginannya mengenai bentuk dan besamya ganti rugi agar didapat hasil yang disepakati oleh kedua belah pihak sehingga ditemukan jalan terbaik dalam penyelesaiannya dan mengenai adanya selisih luas untuk bidang tanah tertentu yakni Panitia Pengadaan Tanah melakukan musyawarah lebih lanjut sehingga diperoleh kesepakatan luas tanah yang digunakan.

---

Land Acquisition is any activities to acquire land by means of providing compensation to the person who divests or transfers lands, buildings, plants and other objects relating to the land. This thesis writing is dealing with the implementation of land acquisition by regional government and efforts by the land acquisition committee to overcome the problems occurring in the implementation of land acquisition for sport stadium development. Research method applied in this thesis writing is a bibliographical method to obtain secondary data relating to materials of land acquisition, namely by means of analyzing statory regulations, legal documents and books in connection with land acquisition materials. Data collected is secondary consisting of primary legal materials and secondary legal materials. To support a bibliographical research in the form of observations and interviews to Land Affairs Office of Palembang City. Data analysis applies a qualitative method and the results of research will be embodied in an evaluative analysis. The results of research reveal that the implementation of land acquisition carried out by the regional government for sport stadium development has been guided by the Presidential Decree Number 55/1993 regarding land acquisition for the implementation of development for public interest. That the efforts of land acquisition committee in overcoming the problems taking place within the framework of land acquisition for sport stadium development among others are concerning the amount and kind of compensation namely, by giving opportunity to the society to express their wishes on kind and the amount of compensation in order to achieve the result agreed by both parties and that it is found the best way in the settlement. And concerning any difference of area size for certain land parcel, then land acquisition committee will hold a deliberation so that it will be obtained the land areas to be utilized."

"Pembangunan Bandar Udara baru di Kabupaten Kulon Progo untuk mengatasi kejenuhan yang terjadi di Bandar udara Adisutjipto menarik banyak perhatian karena lokasi yang ditentukan kemudian ditolak oleh warga dan tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah nasional dan provinsi sehingga diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dan Mahkamah Agung. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan analisis kualitatif dan bersifat eksplanatoris. Berdasarkan hasil penelitian ini terdapat tindakan PT. Angkasa Pura dan Pemerintah Daerah Provinsi Yogyakarta yang tidak sesuai prosedur pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum karena dalam dokumen perencanaan pengadaan tanah tidak dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditentukan.

---

The construction of new airport in Kulon Progo Regency overcome to the saturation that occurred at Adisutjipto Airport attracted a lot of attention because the location determined then rejected by the citizens and not in accordance with the spatial plan of national and provincial area so that submitted to the Yogyakarta State Administrative Court and Supreme Court . This research is a juridical-normative research with qualitative and explanatory analysis. Based on the result of this research, there is action of PT. Angkasa Pura and Local Government of Yogyakarta Province which is not in accordance with the procedure of land procurement for development for public interest because in land acquisition planning document is not equipped with Environmental Impact Analysis (AMDAL) and not in accordance with Spatial Plan which has been specified."