Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tugas akhir ini membahas penerapan pedoman pemerintah mengenai penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah atau LAKIP di BDSP Kementerian Luar Negeri. LAKIP ini merupakan hasil akhir dari SAKIP sebagai bentuk pertanggungjawaban sebuah instansi pemerintah atas penggunaan keuangan negara dan perwujudan good governance. LAKIP menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Sebagai instansi pemerintah, BDSP harus melaporkan LAKIP sesuai dengan pedoman yang ada agar tetap sesuai dengan fungsinya sebagai bentuk pertanggungjawaban. Analisis dari penelitian ini meliputi identifikasi kesesuaian penerapan pedoman penyusunan LAKIP di Biro Dukungan Strategis Pimpinan dengan pedoman pemerintah yang ada. Tugas akhirs ini juga menganalisis kendala yang muncul saat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada periode 2018. ......This final project discusses the application of government guidelines regarding the preparation of Performance acountability report or LAKIP in the leadership strategic support bureau ministry of foreign affairs. This LAKIP is the end result of SAKIP as a form of accountability of a government agency for the use of state finance and the realization of good governance. LAKIP describes the performance achieved by an agency for the implementation of programs and activities financed by the APBN/APBD. As a government agency, BDSP must report LAKIP in accordance with existing guidelines in order to remain in accordance with its function as a form of accountability. The analysis of this study includes the identification of the suitability of the implementation of the LAKIP preparation guidelines in the Leadership Strategic Support Bureau with existing government guidelines. This study also analyzes the obstacles that arise when compiling Government Agency Performance Reports in the 2018 period.

Abstrak :
Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan Ombudsman dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja di Ombudsman Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa akuntabilitas kinerja di Ombudsman masih memiliki kekurangan-kekurangan, sehingga diperlukan upaya-upaya yang dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja Ombudsman. ...... The goal from this research is to explain the efforts which Ombudsman Republic of Indonesia do for improve their performance accountability. This Research by using qualitative approach with the method was using the literature research and field research. The result of the research showed that Performance Accountability in Ombudsman Republic Indonesia still have many lack, so they needs improve their performance accountability.

Abstrak :
The purpose of this study was to examine the association between technical, organizational, individual characteristics of local government officials factors and the implementation of performance measurement systems (PMS) in local government. The study was conducted in territory of local government of Yogyakarta Special Region (DIY). The samples are local government officials in Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) who are directly involved in the implementation of the Performance Accountability System for Government Entity (SAKIP) and reporting Performance Accountability Reports for Government Entity (LAKIP). The results found the factors that positively and significantly associated with implementation of a PMS were organizational factors, namely: training and organization?s response are open to change, and the individual characteristics factors, namely: high self-efficacy and conscientiousness trait.

Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah menguji hubungan antara faktor teknis, organisasional, karakteristik individu pegawai pemda dan implementasi sistem pengukuran kinerja di tingkat pemerintah daerah. Penelitian dilakukan di lingkup pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sampel penelitian adalah pegawai pemerintah daerah di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang secara langsung terlibat dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pelaporan Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Hasil penelitian menemukan bahwa faktor?faktor yang berhubungan secara positif dan signifikan terhadap implementasi sistem pengukuran kinerja adalah faktor organisasional, yakni: pelatihan dan respon organisasi yang terbuka terhadap perubahan, dan faktor karakteristik individu, yakni: self efficacy yang tinggi dan sifat conscientiousness.

Abstrak :
Tesis ini meneliti efektivitas penerapan Sistcm Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) dengan dikeluarkannya Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) pada tahun 2003. Tujuan pertama tesis ini adalah meneliti pengaruh penerapan SAKIP - sebagai alat rnanajemen stratcgis dan laporan akuntabilitas - terhadap kinelja pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang diwakili oich Dinas-dinas Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, dan Pekerjaan Umum. Pengaruh penerapan SAKIP sesudah diterapkannya Pedoman LAKTP diuji menggunakan data time series dengan metode uji beda berpasangan terhadap efektivitas kinerja pencapaian sasaran Renstra yang dilaporkan dalam LAKIP tahun 2003, 2004, 2005, dan 2006. Hasilnya, SAKIP secara signifikan berpengaruh terhadap peningkatan efektivitas kinerja pencapaian sasaran secara keseluruhan. SAKIP berpengaruh berbeda tcrhadap peningkatan kinerja bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, dan pekemjaan umum. SAKIP secara signifikan meningkatkan kinerja bidang pendidikan dalam periode 2003-2006 pada taraf signifikansi >=90%. SAKIP juga secara signifikan meingkatkan kinexja bidang-bidang Iainnya tetapi pada tingkat signiiikansi yang lebih rendah (85-90%) dan hanya pada sebagian tahun diantara tahun 2004, 2005 dan 2006. Tujuan kedua adalah untuk meprediksi faktor-falctor yang mempengaxuhi efcktivitas penerapan SAI-(IP. Empat variahel utama atau variabel laten digunakan dalarn penelitian ini, yaitu: tiga variabel bebas yang terdiri atas: Pcdoman LAKIP (L), Komitrnen Pemerintah Daerah (K), dan Dukungan Pemexintah Pusat (D), serta satu variabel tidak bebas, yaitu: Efektivitas Penerapan SAKIP (P). Setiap variabei laten diamati melalui indikator-indikator atau variabel-variabel pengukuran yang terdiri alas 20 item yang diidentifikasi dan diuji sebagai faktor-faktor efcktivilas penerapan SAKIP. Penelitian ini mcnggunakan data primer dari persepsi responden yang dihasilkan dari pengumpulan data menggunakan kuisioner dengan metode angket. Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotuesis adalah PLS (Partial Least Square) yang merupakan salah satu metode dalam Structural Equation Modeling (SEM). Kesimpulan yang dihasilkan adalah: Pedoman LAKLP, Komitmen Pemedntah Daerah, dan Dukungan Pemerintah Pusat secara signifikan berpengaruh terhadap Efektivitas Penerapan SAKJP. Melalui analisis model struktural dengan program Smart PLS faktor-faktor lebih detil dapat dipilih untuk keperluan pembuatan kebiiakan dan pengambilan keputusan untuk memperbaiki penerapan SAKIP selanjutnya,;This thesis assessed effectiveness of Government Performance Accountability System (Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerimah - SAKIP) in Kabupaten Tasikmalaya. ......The first objective is to investigate the effect of SAKIP - as a strategic management tool and accountability report - on the local govemment performance of Kabupatcn Tasikmalaya represented by education, health, agriculture, and public works sectors. The effect of SAKIP implementation within period of 2003-2006 since LAKIP guideline issuance in 2003 is tested using paired sample test using time series data of effectiveness of Renstra?s goal achievement reported in the LAKIP of 2003, 2004, 2005 and 2006. The result shows that SAKIP is significantly affecting Renstra?s goal achievement of the whole sectors, and is also significantly affecting Renstra?s goal achievement by sector in different weight of effect. By sector, SAKIP is significantly increasing education performance within the period of 2003-2006 at significance level of >=90%, and is also significantly increasing the other sectors? performance but at lower significance level (85-90%) and only at partial year amongst 2004, 2005 and 2006. The second objective is to predict the affecting factors of effectiveness of SAKIP. Four types of main or latent variables involved in this research are: three independent or exogenous variables consisting of: L (LAKIP Guideline - Pedoman LAKIP), K (Local Government Commitment - Komitmen Pemerinfah Daerah), and D (Central Government Support - Dukungan Pemerintah Pusat); and one dependent or endogenous variable namely P (Effectiveness of SAKIP - Efékrivitas Penerapan SAKIP). Each latent variable is observed by measurement indicators/variables consisting of 20 items which are identified and tested as factors of effectiveness of SAKIP. This research used primary data of respondents perception resulted ti-om data collection using questionnaire with envelope method. Analytical method used for testing hypothesis is Smart PLS (Partial Least Square) one of Sfruclural Equation Modeling (SEM) methods. Conclusions resulted from this research is: LAKIP Guideline, Local Government Commitment, and Central Government Support are significantly affecting the effectiveness of SAKIP. Through Smart PLS analysis, detailed factors affecting effectiveness of SAKIP can be selected for purpose of policy and decision making for improvement of SAKIP implementation in the future.

Abstrak :
Skripsi ini menganalisis peran Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan cara memaparkan peran Inspektorat Jenderal dalam akuntabilitas kinerja, peran Itjen dalam Evaluasi atas penyusunan LAKIP dan manfaat evaluasi LAKIP tersebut. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa peran Inspektorat Jenderal belum berperan secara efektif dalam akuntabilitas kinerja di Kemdikbud seperti yang dinyatakan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, itjen berperan untuk mempengaruhi nilai atas penyusunan LAKIP Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan ternyata hasil evaluasi SAKIP dimanfaatkan oleh Ditjen Dikdas dan itu dilihat dari penyusunan LAKIP Ditjen Dikdas pada periode dua tahun berikutnya. ......The focus of this study about The role of General Inspectorate in Ministry of Education and Culture and its activity for evaluating Government performance accountability by explaining its role and its role when evaluating the performance's report of General Directorate of Pendidikan Dasar. The result of this study that General Inspectorate does not work effectively as stated on Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 about Government Internal Control, Its role in evaluating Government Accountability Performance?s Report General Directorate of Pendidikan Dasar has been quite effective and Evaluation of 2009 Government Performance Report' of General Directorate of Pendidikan Dasar' result has been used for its better Government Performance Report in 2011.