"
ABSTRAKKeputusan untuk menikah adalah keputusan yang kompleks, khususnya
bagi perempuan. Seringkah posisi perempuan dalam pernikahan ditempatkan pada
kedudukan yang lemah dan pasif menerima tuntutan budaya yang menjunjung
tinggi nilai partiarkhi/pria. Masih banyak perempuan memandang pernikahan
sebagai suatu kewajiban sosial, bukan sebagai kehendak bebas tiap individu
(Widati, 2002; 24). Indonesia menggunakan konsep negara sebagai satu keluarga,
perempuan dilihat sebagai istri yang keberadaannya tergantung suami, keluarga,
dan negara (Suhastami, 2002). Perempuan dalam memandang diri dan berperilaku
tidak pemah lepas dari konteks sosialnya, tradisi dan adat istiadat setempat
(Rosaldo dalam Suhastami, 2002).
Beberapa waktu lalu marak terdengar berita tentang kontroversi poligini.
Istri pertama maupun kedua mengalami pengingkaran komitmen perkawinan,juga
tekanan psikologis, kekurangan ekonomi, dan kekerasan fisik. Istri kedua dan
seterusnya lebih banyak yang diabaikan. Sebagian besar suami kembali pada istri
pertama, karena masyarakat biasanya lebih mengakui istri pertama sebagai istri
yang sah secara hukum negara (Nurohmah, 2003). Proses pernikahan dengan istri
muda pada umumnya dilakukan dibawah tangan (sirri) sehingga mereka tidak bisa
melakukan tuntutan hukum, dan tidak bisa mendapatkan hak waris suaminya
(Farida, 2002; 40).
Meskipun banyak terjadi ketidakadilan dalam kasus poligini, namun pada
kenyataannya, masih banyak perempuan yang bersedia menikah poligini atau
menikah dengan laki-laki beristri. Dimungkinkan perempuan yang tidak mampu
menolak poligini karena menganggap aturan poligini sebagai sisi kehidupan yang
dibenarkan dalam tradisi (Islam), perempuan tidak punya alasan dan pengetahuan
untuk menolak dan memikirkannya (Lacan 1993 dalam Amiruddin, 2003).
Pengambilan keputusan adalah suatu kesadaran dan proses manusiawi
yang melibatkan individu itu sendiri maupun fenomena sosial yang berlandaskan
fakta dan premis nilai yang mencakup suatu pilihan dari aktivitas perilaku dari
beberapa alternatif dengan intensi untuk keluar dari masalah (Shull et.al dalam
Noordenhaken, 1995). Penelitian ini menggunakan tahapan proses pengambilan
keputusan konseptual menurut Noordenhaken (1995), yang terdiri dari tiga tahap
utama, yaitu awareness, analysis dan action.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pengambilan
keputusan untuk menikah dengan laki-laki beristri?, dan sebagai permasalahan penunjang juga ingin diketahui kondisi atau kebutuhan apa yang melatarbelakangi
mereka, serta bagaimana pengaruh norma masyarakat terhadap pernikahan bagi
perempuan khususnya pernikahan poligini?
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran proses mental
dalam pengambilan keputusan menikah dengan laki-laki beristri. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan
studi kasus untuk memahami dan menjelaskan proses individu mengolah
informasi berupa pengalaman hidup subyek dan penyebab fenomena yang dialami
subyek.
Subyek dalam penelitian ini beijumlah 4 orang perempuan yang pernah
menjadi istri muda, pendidikan terakhir SMU dan usia pernikahan poligininya
maksimal 10 tahun. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik
wawancara dengan pedoman umum yang mengacu pada tujuan penelitian. Selain
itu digunakan observasi sebagai metode penunjang. Analisis dilakukan mengacu
pada langkah-langkah analisis yang dikemukakan oleh Olford (1992) yang
kemudian dikelompokkan menjadi analisis antar kasus.
Hasil penelitian ini menemukan bahwa pada proses pengambilan
keputusan untuk menikah dengan laki-laki beristri, terdapat satu subtahap dari
analysis yang tidak dilewati, yaitu subtahap generating option. Subyek dalam
kasus ini pada umumnya tidak punya alternatif laki-laki selain pacarnya dengan
status beristri. Selain itu penelitian ini juga menemukan bahwa mulai tahap
control, subyek ternyata berada pada tahap ciwareness untuk keputusan baru,
untuk bercerai atau melanjutkan pernikahannya. Kondisi dan kebutuhan yang
melatarbelakangi para subyek pada umumnya adalah kondisi yang memaksa,
seperti hamil diluar nikah, ekonomi yang sulit dan berstatus janda yang masih
dinilai negatif oleh masyarakat sekitarnya. Penelitian ini juga membuktikan
bahwa norma bahwa perempuan akan dinilai lebih terhormat dengan status
menikah, temyata benar masih dipegang teguh oleh banyak kaum perempuan
sendiri. Sehingga banyak dari kaum perempuan yang menganggap bahwa
menikah adalah solusi dari permasalahan hidup yang selama ini menghimpitnya.
Saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan penelitian ini adalah
untuk diadakan penelitian lanjutan mengenai tahapan pengambilan keputusan
pada kasus-kasus pernikahan selain poligini untuk menguji konsistensi tahapan
prosesnya. Sementara untuk kasus poligini sendiri sebaiknya pada penelitian
selanjutnya diadakan penelitian perbandingan antara poligini dari sudut pandang
Islam dan poligami dari sudut pandang perempuan yang berasal dari kalangan
umum, seperti subyek dalam kasus ini. Juga disarankan pada perempuan
Indonesia untuk meraih pendidikan setinggi-tingginya atau menggali pengetahuan
seluas-luasnya agar dapat lebih cermat dan bijaksana dalam mengambil
keputusan."
