Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sejak putusan pailit dibacakan, debitur pailit kehilangan kewenangan atas harta kekayaan. Selanjutnya diangkat kurator yang bertugas untuk mengamankan harta pailit. Dalam hal debitur melakukan perbuatan yang dapat merugikan harta pailit, UUK-PKPU telah memfasilitasi mekanisme hukum salah satunya berupa gugatan lain-lain. Sebagaimana putusan Nomor 8/Pdt.sus-Gugatan lain-lain/2023/PN-Niaga Sby Jo. Nomor 17/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN-NiagaSby, kurator mengajukan gugatan terhadap tindakan seorang debitur yang menyetujui peningkatan modal pada suatu perusahaan dikarenakan tidak dilakukan bersama persetujuan pengurus sebagaimana diatur dalam Pasal 240 ayat (1) UUK-PKPU. Adapun tindakan debitor pailit dianggap merugikan kreditur dalam pailit karena tindakannya mengakibatkan adanya dilusi saham. Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai: 1.) Apakah dilusi saham terhadap kepemilikan saham debitur pailit termasuk sebagai kerugian harta pailit sehingga menjadi objek gugatan lain-lain dalam kepailitan? 2.) Apakah tindakan persetujuan peningkatan modal perusahaan yang dilakukan pada saat debitur pailit berada pada masa PKPU sementara dibenarkan menurut UUK-PKPU?. Dalam tulisan ini akan dilakukan studi kasus terhadap Putusan Nomor 8/Pdt.sus-Gugatan lain-lain/2022/PN-Niaga Sby Jo. Nomor 17/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN-NiagaSby. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative dengan tipe penelitian non-doktrinal. Kesimpulan dari penelitian penulis adalah: Dilusi saham yang terjadi pada suatu perusahaan dimana debitor pailit adalah pemegang sahamnya, tidak memiliki implikasi terhadap saham sebagai bagian dari harta debitor pailit. Oleh karena itu, objek gugatan lain-lain yang mendalilkan dilusi saham sebagian peristiwa yang merugikan harta pailit seharusnya ditolak oleh pengadilan. Tindakan peningkatan modal dimana debitor PKPU adalah pemegang saham dalam suatu perusahaan tidak mengakibatkan kerugian bagi harta pailit, sehingga tindakan peningkatan modal yang dilakukan pada saat debitor pailit berada pada masa PKPU sementara dapat dibenarkan. ......Since the bankruptcy decision is read, the debtor loses authority over their assets. Furthermore, a receiver is appointed with the duty to secure the bankruptcy assets. If the debtor commits actions that could harm the bankruptcy assets, UUK-PKPU has facilitated legal mechanisms, one of which is in the form of other lawsuits. As in decision Number 8/Pdt.sus-Gugatan lain-lain /2023/PN-Niaga Sby Jo. Number 17/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN-NiagaSby, the receiver filed a lawsuit against the actions of a debtor who approved an increase in capital in a company because it was not carried out with the approval of the administrator as regulated in Article 240 paragraph (1) UUK-PKPU. The debtors’ actions are considered detrimental to the creditors because they result in share dilution. In this article, the author will discuss: 1.) Is share dilution of a bankrupt debtor's share ownership included as a loss to bankruptcy assets so that it becomes the object of other lawsuits in bankruptcy? 2.) Is the act of approving an increase in company capital carried out when the debtor is in bankruptcy during the temporary PKPU period justified according to UUK-PKPU? In this thesis, a case study will be carried out regarding Decision Number 8/Pdt.sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN-Niaga Sby Jo. Number 17/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN-NiagaSby. This research uses a normative juridical approach with a non-doctrinal research type. The conclusion of the author's research is: Share dilution that occurs in a company where the bankrupt debtor is the shareholder, has no implications to the shares as a part of the debtor's assets. Therefore, the object of miscellaneous lawsuits which argue that share dilution is an event that is detrimental to the bankruptcy assets should be rejected by the court. Actions to increase capital where the PKPU debtor is a shareholder in a company do not result in losses to the bankruptcy assets, so a capital increase action carried out during the debtor in the temporary PKPU period can be justified.

Abstrak :
buku ini mengajarkan bagaimana mengajarkan bahasa Arab yang baik dan benar untuk diri sendiri dan orang lain.

Abstrak :
Tesis ini menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Lain-Lain Penerimaan Daerah terhadap Upaya Pajak Daerah dan Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Beberapa penelitian sebelumnya menemukan tidak adanya peningkatan kemandirian daerah, daerah masih memiliki ketergantungan yang tinggi kepada Pemerintah Pusat. Pajak daerah memberikan kontribusi yang dominan terhadap PAD. Hasil penelitian menunjukkan DAU berpengaruh posistif yang signifikan terhadap Upaya Pajak Daerah, sedangkan penerimaan selain DAU dan pajak daerah berpengaruh negatif yang signifikan, Daerah masih memiliki ketergantungan terhadap transfer Pemerintah Pusat (DAU). Pajak dan Retribusi Daerah memberikan kontribusi yang tinggi terhadap PAD.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai mekanisme pengambilan keputusan mata acara rapat ‘dan lain-lain’. Landasan hukum mekanisme pengambilan keputusan mata acara rapat ‘dan lain-lain’ diatur dalam Pasal 75 ayat (3) jo ayat (4) UU Perseroan Terbatas. Tujuan dari penambahan mata acara rapat adalah membahas usulan lain (baru) yang tidak ada dalam mata acara yang tertera dalam panggilan rapat dengan syarat seluruh pemegang saham atau kuasanya hadir dalam rapat dan menyetujui keputusan perihal mata acara ‘dan lain-lain’ dengan suara bulat. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai mekanisme pengambilan keputusan mata acara rapat ‘dan lain-lain’ yang dilakukan dalam RUPS Tahunan PT ISU tanpa kehadiran salah satu pemegang sahamnya dan akibat hukum terhadap akta autentik dan tanggung jawab Notaris dalam membuat akta autentik RUPS Tahunan PT ISU. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data sekunder melalui studi dokumen. Adapun tipologi penelitian ini adalah eksplanatoris dan data diolah dengan metode kualitatif agar menghasilkan analisis yang tajam. Pengambilan keputusan mata acara rapat ‘dan lain-lain’ dalam RUPS Tahunan PT ISU tidak dihadiri oleh Penggugat sebagai pemegang saham yang mengakibatkan keputusan menjadi tidak sah dan akta autentik batal demi hukum. Notaris YCW dapat dijatuhi sanksi teguran tertulis oleh Majelis Pengawas Notaris karena bertindak tidak cermat, professional, dan proporsional dalam membuat akta autentik. Para pihak dan Notaris harus membaca ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan cermat apabila ingin melakukan pengambilan keputusan ‘dan lain-lain’. Notaris harus memeriksa daftar hadir pemegang saham dan notulen rapat dengan cermat agar akta autentik tidak batal demi hukum. Notaris YCW dapat dikenakan sanksi tertulis oleh Majelis Pengawas Notaris. ......This thesis aimed to review decision-making process of the other matters of the meeting agenda. The legal basis of the process of decision-making of meeting agenda the other matters is regulated on Article 74 paragraph (3) jo paragraph (4) of Limited Liability Company Law. The purpose of meeting agenda the other matters is to discuss other (new) proposals that are not existed in the register of agenda in the requirements on the condition that all shareholders or proxies are present at the meeting and all of them approve decisions regarding additional agenda unanimously. The problems raised in this thesis are regarding the decision-making of meeting agenda the other matters on general meeting of shareholders of PT ISU and the legal consequences of the validity of the authentic deed and the responsibility of the Notary. To answer these problems using normative juridical research method. Data collection is done to obtain secondary data through document study. The data was processed by qualitative methods in order to produce a sharp analysis. The process of decision-making of meeting agenda the other matters must be attended or represented by all shareholders and the decision must be approved unanimously. Making an authentic deed must meet the formal requirements and material requirements as well as the provisions of the applicable laws and regulations. The process of decision-making of meeting agenda the other matters that does not meet the requirements results in the decision being invalid and the authentic deed null and void. YCW can be warn by Notary Supervisory Board because he did carelessly, unprofessional, and unproportional. The parties and the Notary must read the Limited Liability Law carefully if they want to make meeting agenda the other matters. The notary must examine the list of presence of the general meeting of shareholders and the minutes of the meeting carefully so that the deed is not null and void.