Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
BAPEK merupakan lembaga banding administratif yang kehadirannya diharapkan sebagai sarana perlindungan hukum bagi PNS dan sebagai sarana pengawasan administratif terhadap perilaku Pejabat TUN. Dalam peiaksanaan fungsinya diduga belum efektif. Penelitian ini diawali dengan studi, kepustakaan dan dilanjutkan dengan penelitian empirik melalul pengamatan partisipatif dun wawancara terstruktur terhadap sejumlah key informan. Pengukuran efektivitas BAPEK dilakukan melalui empat Cara yakni. (1) menghitung output yang dihasilkan, (2) menghitung jangka waktu pengiriman berkas keberatan hingga adanya keputusan BAPEK, (3) ratio antara jenis keputusan yang dipertimbangkan dan (4) ratio antara keputusan BAPEK yang diajukan gugatan ke Pejabat TUN dengan yang tidak diajukan gugatan. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh beberapa kesimpulan yang menunjukkan bahwa fungsi BAPEK sebagai lembaga banding administratif kurang efektif, oleh karena derajat pencapaian sasaran kuantitatif yaitu keputusan BAPEK per tahun masih dibawah 50 % dari 4umlah keberatan yang ada, hanya 38,46 % keberatan PNS yang memenuhi batas waktu penyampaian keberatan oleh Termohon, sehingga dapat dengan segera disidangkan untuk pengambilan keputusan BAPEK. Sedangkan dalam pelaksanaan pengawasan administratif sebanyak 17,95 % dapat meluruskan dan memperbaiki keputusan Pejabat yang berwenang. Sampai dengan akhir tahun 1998, gugatan Pemohon ke PT.TUN masih sedikit yakni sebanyak 65 gugatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas fungsi BAPEK adalah : (1), kurangnya komitmen pada tugas, (2) kurangnya kemampuan dan integritas, (3) prosedur pemeriksaan dan keberatan ke BAPEK belum dilaksanakan dengan baik dan (4) kurangnya koordinasi. Adapun strategi untuk meningkatkan kinerja BAPEK dilakukan dengan menetapkan visi, mengembangkan personal mastery, dan mendukung pemberdayaan pegawai (empowerment). Beranjak dari kesimpulan diatas, dikemukakan beberapa saran yakni : (1) perlunya ditantukan standar untuk melaksanakan fungsi BAPEK dalam bentuk Pola Upaya Banding Administratif, (2) dalam upaya optimalisasi fungsi BAPEK perlunya peningkatan kemampuan SAM aparatur, dan (3) perlunya peningkatan peranan BAPEK menjadi peradilan kepegawaian yang berwenang menangani segala jenis sengketa kepegawaian.

Abstrak :
Pembangunan dibidang industri dengan segala teknologinya yang serba canggih, disamping memberikan beberapa kemudahan, juga dapat menimbulkan resiko bahaya kesehatan dan keselamatan terhadap pekerja. Untuk mengantisipasi keadaaa ini dalam upaya memberikan perlindungan terhadap pekerja, maka Departemen Tenaga Kerja melalui Balai Hiperkes dan Keselamatan kerja mengadakan monitoring secara rutin mengenai kondisi lingkungan kerja, kesehatan, ergonomi dan keselamatan Kerja. Sedangkan Pengawasanya dilaksanakan oleh Bidang Pengawasan di Kanwil dan Kandep-kandep. Untuk itu studi ini ingin mengetahui bagaimana gambaran pelaksanaan sistem informasi Hiperkes dan Keselamatan dari Balai Hiperkes dan Bidang Pengawasan di Kanwil Depnaker Propinsi Sumatera selatan, mengetahni efektifitas laporan sehubungan dengan penggunaannya dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program, bagaimana ketepatan dan kedalaman laporan yang tersedia, serta masalah-masalah apa saja yang timbul dalam kegiatan pencatatan dan pelaporan tersebut. Penelitian ini merupakan suatu studi evaluasi terhadap input, proses dan output, dengan pendekatan secara kualitatif dan bersifat observasi menggunakan data Primer dan Sekunder. Data Primer didapat dari wawancara secara mendalam terhadap 10 orang Nara Sumber dengan menggumakan lembar pertanyaan secara terbuka dan Tape Recorder. Setelah ditulis dikonfirmasikan lagi ke Nara Sumber tersebut. Data Sekunder diambil dari arsip-arsip laporan yang ada. Untuk melihat efektifitas dari laporan dilalaukan dengan menghitung rasio antara informasi yang tersedia dan digunakan terhadap informasi yang dibutuhkan secara ideal dalam perencanaan, pelaksanaan dan perencanaan program. Bila rasio ini lebih dari 50 % maka laporan dapat dikatakan efektif. Hasil penelitian mewujudkcan bahwa dalam pelaksanaan program Higiene industri, kesehatan dan keselamatan kerja dilakukan oleh Tenaga teknis di Balai Hiperkes, yang menghasilkan laporan rekomendasi. Pemeriksaan kesehatan pekerja dilakukan oleh dokter perusahaan, dan pemeriksaan terhadap perusahaan pengguna dan penyimpan pestisida dilakukan oleh pegawai pengawas pada seksi Kesehatan tenaga kerja dan lingkungan kerja, serta pengujian objek K3 oleh pegawai pergawas spesialis pada seksi keselamatan kerja dan analisa kecelakaan oleh pengawas seksi Jamsostek Semua Laporan ini tersedia pada masing-masing seksi. Sedangkan pengawasan norma K3 dilakukan oleh semua pegawai pengawas. Informasi mengenai higiene industri dan keselamatan kerja belum cukup tersedia di Balai Hiperkes yaitu dengan rasio 45,16 % dan 37,43 %, sedangkan untuk program Kesehatan kerja informasi yang tersedia cukup (63,33 %) dari yang dibutuhkan. Informasi ini belum digunakan secara efektif dalam perencanaan dan pelaksanaan program dengan rasio masing-masing secara berurutan untuk perencanaan program 13,33 %, 41,94 % pelaksanaan program higiene industri, 46,67 % pelaksanaan program kesehatan kerja dan 37,03 % untuk pelaksanaan program Keselamatan kerja. Informasi mengenai hygiene industri, kesehatan dan keselamatan kerja di Bidang pengawasan cukup tersedia, masing-masing sebesar 53,57 %, 63,33 % dam 59,3 %, tetapi informasi ini belum digunakan secara efektif dalam perencanaan pengawasan program hygiene industri dan kesehatan kerja (38,46 %) dan program Keselamatan Kerja (28,57 %). Selain itu informasi ini juga belum digunakan secara efektif dalam pelaksanaan pengawasan program Higiene industri, kesehatan dan keselamatan kerja dengan rasio masing-masing secara beurutan sebesar 22,58 %, 23,33 % dan 44,44 %. Laporan program Higiene industri yang cukup tersedia dan tepat, tetapi belum secara rinci dan mendalam memberikan informasi mengenai kondisi lingkumgan yang ada di perusahaan. Laporan Program Kesehatan kerja yang cukup tersedia dan tepat, tetapi belum secara rinci dan mendalam menggambarkan informasi mengenai kesehatan pekerja. Laporan program Keselamatan kerja yang di Bidang pengawasan cukup tersedia dan tepat. Laporan ini masih tersebar pada beberapa seksi. Sedangkan di Balai Hiperkes informasi ini belum cukup dan kmatag tepat, serta belum secara rinci dan mendalam memberikan informasi mengenai program Keselamatan kerja di perusahaan. Dari penelitian ini diharapkan adanya alternatif perbaikan sistem informasi Hygiene industri, kesehatan dan keselamatan kerja yang sudah ada.

---

The development in industrial aspect and sophisticated technology, not only provide conveniences but also poses a health and accident risk toward the workers. In order to anticipate this condition as an effort to provide protection to workers, the department of Labor through the Hyperkes and occupational Safety center monitor routinely the work environment condition, health, ergonomics and occupational safety. While the supervision identification done by the Supervision Division in the Regional Office and Departement Office. Therefore, this study is intended to understand the implementation of the Hyperkes and Safety information system of the Hyperkes center and the Supervision Division in the Regional of Office of Labor Department of South Sumatera, to know the report effectiveness regarding its usage in programming planning. Implementation and supervision, and how the available report appropriateness and adequacy, and the problems which in the recording activities and the report. The research is an evaluation study of the input, process and output, with a qualitative approach and observation of primary and secondary data. The primary data is obtained from in-depth interview of 10 subject of informant with open question sheet and tape recorder. After it was put down, and reconfirmed to the informant. The secondary data was obtained from files of reports available. While in order to see affectivity of the report, it is done by calculating the ratio between the available information and used toward the information needed ideally in planning, implementation and palming program. If the ratio exceeds 50 %, the report categorized as effective. The research results indicate that in the implementation of the industry Hygiene program, occupational health and safety done by technical staffs in handling and controlling of the K3 in the companies with made the recommendation report. The workers health examination was done by company doctors, and the examination toward the company that use and storage pesticides was done by supervision staff in the workers health and work safety section and accident analysis by the supervision section of the 3amsostek. All the reports are available in each section. While the norm I(3 supervision is done by all supervisors. The information regarding the industry Hygiene and occupational safety is not sufficiently available in the Hyperkes Center with the ratio of 45,16 % and 37,03 %, while the occupational health program the available information is sufficient with 63,33 % ratio of the requirement. The information have not been used effectively in planning and implementation of the program with the ratio for planning 23,33 %, 41,94 % for the industry Hygiene program, 46,67 % for the occupational health program and 37,03 % for the occupational safety program implementation. The information regarding the industry hygiene, occupational health and safety available in the supervision division is sufficient wick 53,57 %, 63,33 % and 59,3 %, however this information have not been used electively in planning, supervision of the industry hygiene program, occupational health and safety which is 38,46 % and 28,57 % of the information needed. The information also have not been used effectively in the supervision implementation of the industry hygiene, occupational health and safety program with the ratio of 22,58 %, 23,33 % and 44,44 % respectively. The available industry hygiene program reports is sufficient and appropriate, however its not detailed and adequate enough to provide information regarding the existing work environment and occupation health in the company. The occupational health program report is sufficient and appropriate, however it is not detail and adequate to provide information occupation health. The occupational safety program report available in the supervision division is sufficient and appropriate. This report are still scattered in several sections. While in the Hyperkes Center the available information is not sufficient, appropriate and adequate. The occupational safety program report has not been used effectively. It is hoped that from this research. There will be an alternative improvement of the existing industry hygiene, occupational health and safety information system.

Abstrak :
Tingginya jumlah Angkatan kerja merupakan salah satu modal dalam pembangunan sebuah negara. Pertumbuhan jumlah angkatan kerja harus seimbang dengan pertumbuhan kesempatan kerja. Pertumbuhan angkatan kerja yang lebih cepat dari pertumbuhan kesempatan kerja akan berdampak pada rendahnya tingkat penyerapan tenaga kerja yang kemudian akan berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran. Salah satu kota di Provinsi Jawa Barat yang menghadapi masalah terkait penyerapan tenaga kerja adalah Kota Depok. Skripsi ini membahas upaya Kota Depok dalam meningkatkan penyerapan tenaga melalui Bursa kerja yaitu dengan memaksimalkan fungsi Bidang Pelatihan Produktivitas dan Bina Lembaga Pelatihan Kerja, dan Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori mengenai konsep ketenagakerjaan konsep pasarkerja dan penyerapan tenaga  kerja, konsep bursa kerja, serta Konsep analisis SWOT. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif yang mendeskripsikan upaya Dinas Tenaga Kerja Kota Depok dalm meningkatakan penyerapan tenaga kerja. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa upaya  Disnaker Kota Depok dalam meningkatkan jumlah penyerapan tenaga kerja melaui bursa kerja masih dihadapkan pada banyak permasalahan. Masalah tersebut dapat dilihat dari tidak adanya BLK sebagai pusat pelatihan tenaga kerja; minimnya partisipasi perusahaan dalam wajib lapor; belum terciptanya integrasi data ketenagakerjaan; serta kondisi pandemi Covid-19 yang menghambat berjalannya program-program penyerapan tenaga kerja Disnaker Kota Depok. ...... The high number of labor force is one of the assets in the development of a country. The growth in the number of the workforce must be balanced with the growth in employment opportunities. The growth of the workforce that is faster than the growth of job opportunities will have an impact on the low rate of employment which in turn will have an impact on increasing the number of unemployed. One city in West Java Province that faces problems related to employment is Depok City. This thesis discusses the efforts of the City of Depok in increasing the absorption of labor through the job fair, namely by maximizing the functions of the Productivity Training and Work Training Institutions Fields, and the Field of Job Placement and Expansion. The theory used in this research is the theory of the concept of employment, the concept of the labor market and the absorption of labor, the concept of the job market, and the concept of the SWOT analysis. This research is a qualitative research with a descriptive design that describes the efforts of the  Department of Labor in Depok City in increasing employment. The results of this study indicate that the efforts of the  Department of Labor in Depok City in increasing the number of employment through the job market are still faced with many problems. This problem can be seen from the absence of BLK as a workforce training center; the lack of company participation in compulsory reporting; the absence of integration of manpower data; as well as the condition of the Covid-19 pandemic which hindered the running of Depok Citys Manpower employment programs.