Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pendahuluan
Suatu penulisan tentang politik-ekonomi suatu masyarakat sudah selayaknya merumuskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan politik dan apa yang dimaksud dengan ekonomi. Di antaranya terdapat rumusan yang melukiskan politik dan ekonomi secara terpisah, namun tulisan ini melihat politik dan ekonomi sebagai dua gejala yang tidak dapat dipisahkan dalam hubungan antar manusia baik sebagai individu maupun sebagai kelompok.

Perumusan masalah yang ingin diketahui dari penelitian ini adalah faktor-faktor apakah yang mempengaruhi menurunnya kekuasaan dan kewibawaan kerajaan Kutai sejak kerajaan ini mulai berkenalan dengan pemerintahan Hindia Belanda. Penulisan ini menggunaka pendekatan metode deskriptif analistis kualitatif yaitu dengan menganalisa data-data yang ada dan menuliskan secara deskriptif. Penggunaan metode kualitatif melalui tahapan hermaneutika yaitu memahami dan menginterpretasi dokumen-dokumen yang ada.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini tentang distribusi bahasa di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan bidang kajian dialektologi. Penelitian dialektologi di Indonesia sebagaian besar masih terfokus di Pulau Jawa. Berdasarkan data, penelitian dialektologi di Pulau Kalimantan hanya sebesar 3,57 dari keseluruhan penelitian dialektologi yang pernah dilakukan. Sebagai salah satu daerah yang termasuk wilayah Kalimantan, Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan daerah yang kaya akan bahasa. Kabupaten Kutai Kartanegara bukan hanya dihuni oleh suku Melayu sebagai suku asli, tetapi juga suku pendatang dari luar daerah, seperti suku Dayak, suku Jawa, suku Banjar, dan suku Bugis. Suku-suku ini hidup menyebar di setiap kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pelacakan bahasa di setiap kecamatan untuk mengetahui distribusi bahasa yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelitian ini menggunakan dua metode, yaitu metode pupuan lapangan dengan dengan mendatangi informan secara langsung ke titik pengamatan, sedangkan metode gabungan digunakan untuk mengitung persentase dialektometri, berkas isoglos, dan interpretasi data dalam bentuk uraian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa di Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat empat bahasa, yaitu bahasa Kutai, bahasa Bugis, bahasa Jawa, dan bahasa Dayak Kenyah.

---

ABSTRACT
This research about distribution of language in Kutai Kartanegara district with Dialectology approach. Most of dialectology research in Indonesia is still focused in Java Island. Based on data, dialectology research in Kalimantan island only about 3,57 of dialectology research that had been done. As one of the region in Kalimantan, Kutai Kartanegara District is a region rich with many language. This district is inhabited by, not only Malay Tribe as the original tribe, but also other tribe such as Dayak, Javanese, Banjar, and Bugis. These tribes live spread out of all sub district in Kutai Kartanegara District. Because of that, to understand the distribution of language in this district, it is required to track the language in every sub district in Kutai Kartanegara District. This research use two methods. The first method is The Pupuan Lapangan Method where we come directly to the interviewees in the observation point. The second method is The Compilation Method, which we use to count the dialectometry percentage, isogloss bundle, and to interpret the data into description. This research conclude that there are four languages in the Kutai Kartanegara District, that is Kutai, Bugis, Javanese, and Dayak Kenyah.

Abstrak :
Meningkatnya kebutuhan akan tanah dengan lahan yang terbatas serta nilai ekonomis tanah yang tinggi menimbulkan permasalahan dan persengketaan diantara kalangan sehingga dibutuhkan suatu kepastian hukum di bidang pertanahan. Dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengatur bahwa untuk menjamin kepastian hukum bagi tiap masyarakat maka diadakan kegiatan pendaftaran tanah yang menghasilkan sertipikat sebagai alat bukti yang kuat. Dalam penyelesaian sengketa tanah di Indonesia diperlukan aparat penegak hukum yang memiliki pemahaman mengenai pertanahan serta hukum yang digunakan, salah satunya yaitu Hukum Adat yang menjadi dasar dari Hukum Tanah Nasional, agar dapat menciptakan suatu kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak yang berkepentingan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang. Permasalahan timbul berkaitan dengan pembuktian dalam hal pemegang sertipikat hak atas tanah yang beritikad baik diharuskan mengganti rugi atas tanah yang digugat oleh pihak lain yang tidak memiliki alak hak atas tanah tersebut. Hal ini yang akan dibahas oleh Penulis dalam tesis ini dengan melakukan pendekatan atas penyelesaian sengketa lahan Cemara Rindang di Balikpapan Timur. Dalam Kasus sengketa Cemara Rindang di Balikpapan, ahli waris mengklaim bahwa tanah sengketa merupakan pemberian dari Sultan Kutai Kertanegara pada tahun 1917. Gugatan diajukan kepada Pemerintah Kota Balikpapan dan masyarakat penghuni ruko Kompleks Cemara Rindang. Dalam sengketa tersebut dimenangkan oleh ahli waris, Pemerintah Kota Balikpapan dan Penghuni Ruko dihukum untuk mengembalikan tanah dalam keadaan kosong atau membayar ganti rugi. ...... The growing demand for land with limited area and high economic value of the land raises issues and controversies among many people, so that it takes a legal certainty in the land sector. In Article 19 paragraph (1) of Act Number 5 of 1960 on Basic Agrarian Regulation arrange that to ensure legal certainty for individuals then Government should organize a land registration activities that generate certificates as a strong evidence. In the settlement of land disputes in Indonesia, law enforcement officers who have an understanding of the land and the laws that are used is required, one of which is the common law, as the basis of National Agrarian Law, in order to create legal certainty and protection for any concerned parties, as mandated in the Law. Issues arising in relation with the evidentiary, in the case of the holders of land rights certificates with good faith required to indemnify the land being sued by another party who does not have the land title. It is to be covered by the author in this thesis by approaching the settlement of land disputes of Cemara Rindang in East Balikpapan. In case of Cemara Rindang dispute in East Balikpapan, the heirs claim that the disputed land was a gift from the Sultan of Kutai Kertanegara in 1917. The lawsuit filed to the Government of Balikpapan and Cemara Rindang Complex shophouse residents.This dispute was actually won by the heirs, and as a result, Balikpapan City Government and the shophouse residents was sentenced to restore the land in an empty condition or to pay compensation.