Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Peran pasar modal sebagai salah satu motor penggerak perekonomian dapat tidak berjalan dengan baik bila tidak didukung tingginya antusiasme investor pasar modal sebagai pengguna jasa / konsumen dari bursa efek indonesia. Mengingat pentingnya peran investor, oleh karena itu investor pasar modal perlu mendapatkan perlindungan yang layak pada saat bertransaksi di Bursa Efek Indonesia. Investor dalam bertransaksi di Bursa Efek Indonesia memerlukan peran dari perusahaan sekuritas sebagai perantara pedagang efek di Bursa Efek Indonesia. Adanya sistem pelaporan efek yang hanya berasal dari perusahaan efek mengakibatkan adanya celah yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan efek untuk menggelapkan dana dan/atau efek milik investor sebagai nasabahnya. Terjadinya penggelapan dana investor pasar modal dapat menurunkan minat masyrakat untuk berinvestasi di pasar modal. Oleh karena itu diperlukan dukungan sistem yang baik agar masyarakat merasa aman berinvestasi di pasar modal. Pada tahun 2009 PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai salah satu otoritas di Bursa Efek Indonesia telah menerapkan Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSes). Sistem ini memungkinkan nasabah dapat memantau secara langsung pergerakan portofolio efeknya secara langsung, dan bersumber dari pihak PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai otoritas bursa. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-yuridis, yang memaparkan permasalahan pelaksanaan sistem AKSes dan perlindungan investor di Indonesia dan manfaat bagi investor di bursa efek indonesia. Berdasarkan sifatnya penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan memaparkan sifat, keadaan, atau gejala dari obyek penelitian. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: pertama, sistem Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSes) ini memberikan informasi kepada investor terkait laporan, posisi, maupun mutasi atas kepemilikan efek milik investor menjadi bersifat terbuka satu arah dan bersumber dari pihak yang terpercaya, sehingga dapat mencegah terjadinya penggelapan efek dan/atau dana investor oleh perusahaan efek. Kedua, penerapan sistem AKSes penting untuk diterapkan karena bermanfaat dalam memberikan perlindungan bagi investor dengan cara meningkatkan kepercayaan, keamanan, dan memberikan kemudahan dalam berinvestasi di Bursa Efek Indonesia

---

ABSTRACT
The role of capital market as one of economic motor could not work properly if it is not supported by the highly-enthusiasm investors of capital market as the consumer of Indonesian Stock Exchange. Because of the important role of the investors, they need to be well-protected when doing transaction at the Indonesian Stock Exchange. Investors need a mediator from securities company to protect their security in doing transaction at Indonesian Stock Exchange. With the reports system which only one way from stock company (as the seller) causes a space that can be used to embezzle the investors? (consumers) funds and/or stocks. The embezzling funds of capital market investors can cause the decreasing people?s interest to invest in capital market. Therefore, it requires a good supporting system in order to secure people in doing transaction at capital market. In 2009, PT. Indonesian Central Securities Depository as one of the authority in Indonesian Stock Exchange has applied securities ownership (AKSes). This system makes a possibility that the consumers can watch their stock?s movements directly and comes from PT. Indonesian Central Securities Depository as the stock exchange authority. This study is a normative-juridical study that explains the issues of implementation AKSes system and investors? protection in Indonesia and its use for the investors in Indonesian Stock Exchange. Based on the type of study, this is a descriptive study which describes the characteristics, conditions, or symptoms of the object of study. This study resulted, firstly securities ownership (AKSes) system gives information to investors related to the reports, position, or mutation of the stocks ownership from investor to public (one way) and based on trusted party in order to avoid embezzling the investors? funds and/or stocks by the stock company. Secondly, AKSes system is important to be applied because it is useful in giving protection for investors by increasing trust, security, and giving ease in investing at Indonesian Stock Exchange

Abstrak :
Bank kustodian yang menjadi perantara investor asing yang berinvestasi di pasar modal Indonesia berperan dalam pendokumentasian dan administrasi penerapan P3B. Ketentuan mengenai penerapan P3B diatur dalam PER-10/PJ/2017. Namun dalam praktiknya, masih banyak kendala yang dihadapi dalam mematuhi ketentuan PER-10/PJ/2017. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah peran bank kustodian yang berkaitan dengan PER-10/PJ/2017 adalah contractual role atau clearing custody role. Adapun tahap-tahap pemenuhan dokumentasi perpajakan P3B, yakni Relief at Source, Quick Refund, dan Tax Reclaim. Sementara itu, masih terdapat kendala yang dialami bank kustodian terkait PER-10/PJ/2017. Oleh karena itu, perlu ditelaah kembali ketentuan yang ada pada PER-10/PJ/2017, jangan sampai ketentuan administratif menghalangi kesempatan wajib pajak yang secara substantif bisa mendapatkan manfaat P3B. Selain itu, sosialisasi atau penjelasan mengenai ketentuan penerapan P3B sebaiknya rutin dilakukan seperlunya, agar tidak ada lagi misinterpretasi terutama dalam industri bank kustodian yang mengurus dokumentasi perpajakan para investor asing. ......Custodian banks that mediate foreign investors to invest in Indonesia rsquo s capital market have a role in documentation and administration of the tax treaty application. Provisions on the tax treaty application is regulated in PER 10 PJ 2017. However, there are still many obstacles encountered in complying PER 10 PJ 2017. This research uses descriptive qualitative method with qualitative data analysis technique. The result of this research shows that the role of custodian bank related to PER 10 PJ 2017 is contractual role or clearing custody role. The stages of fulfillment of tax treaty documentation are Relief at Source, Quick Refund, and Tax Reclaim. Meanwhile, there are still obstacles faced by custodian banks related to PER 10 PJ 2017. Therefore, it is necessary to review the existing provisions in PER 10 PJ 2017, so that administrative provision is not disrupting the opportunity of taxpayers who can substantively get tax treaty benefit. Moreover, the socialization or explanation of tax treaty implementation requirements should be routinely carried out, so that there will be no misinterpretation, especially in the custodian bank industry which take care of the tax documentation of foreign investors.

Abstrak :
ABSTRAK Penelitian ini menganalisis tentang kemungkinan berdirinya bank wakaf. Bank sebagai nazhir dalam peraturan perundang-undangan tidak dimungkinkan, bank dalam pengelolaan wakaf hanya sebagai partner nazhir, yaitu sebagai pihak yang dititipi wakaf uang (kustodian). Ada dua hal yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana potensi penghambat dan pendukung kemungkinan berdirinya bank wakaf dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesi? dan (2) Bagaimana peran Badan Wakaf Indonesia, pemerintah, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam pendirian bank wakaf? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini menemukan bahwa bank syariah tidak dapat bertindak sebagai nazhir. Karena tidak sesuai dengan tujuan bank sebagai lembaga komersial dengan nazhir sebagai lembaga sosial nirlaba, sebagaimana diatur dalam PP No. 42 tahun 2006 ayat (3) huruf ?c?. Di samping itu bank syariah sebagai badan usaha dalam bentuk Perseoroan Terbatas mengharuskan bergerak untuk tujuan mencari keuntungan. Di samping itu PP No. 42 tahun 2006 juga membatasi peran bank syariah hanya sebatas kustodian. Bank wakaf sebagai bank yang berdiri dan mengelola wakaf uang dalam proses pendiriannya dapat dilakukan melalui alternatif yaitu: pendirian bank baru, akuisisi, konversi atau window wakaf pada perbankan syariah. Dalam pendirian bank wakaf nazhir wakaf uang dapat bertindak sebagai pemegang saham bank wakaf, sebagai kelanjutan dari pemberian amanah dari wakif. Untuk pendirian tersebut diperlukan dukungan dari Badan Wakaf Indonesia dalam hal melakukan konsolidasi antar nazhir wakaf uang. Selain itu diperlukan peran Kementrian Agama dalam hal perubahan perundang-undangan, Bank Indonesia aspek likuiditas dan pasar serta Otoritas Jasa Keuangan untuk persiapan peraturan terkait bank wakaf. Untuk itu diperlukan amandemen terhadap UU Wakaf dan peraturan pelaksananya dan undang-undang khusus untuk pendirian bank wakaf.

---

ABSTRACT This study analyzed the possibility of the establishment of waqf bank. Bank as Nazhir in the legal system is not possible, as the bank in the management of waqf is just as Nazhir partner, namely as the party entrusted cash waqf (custodian). There are two things being questioned in this study, they are: (1) How are the potential inhibitors and potential supporters in the possibility of the establishment of waqf banks in the legislation system in Indonesia? and (2) How is the role of Indonesian Waqf Board, the ministry of religion, Bank Indonesia and the Financial Services Authority in the establishment of waqf bank? This research uses normative juridical method with approach to legislation and conceptual approaches. The study found that Islamic banks cannot act as Nazhir, because of their different purposes: bank as commercial institutions, and Nazhir as non-profit social institutions. It is stipulated in Government Regulation No. 42 2006 paragraph (3) letter "c". In addition, Islamic banks, as a business entity in the form of a Limited Liability Company, required to operate for the purpose of seeking profit. In addition, Government Regulation No. 42 2006 also restricts the role of Islamic banks merely as the custodian. Waqf bank as the banks standing and managing cash waqf can be established through a number of alternatives, namely: the establishment of a new bank, acquisition, conversion or waqf window in Islamic banking. In the bank establishment of waqf bank, cash waqf Nazhir can act as a shareholder of the waqf bank, as a continuation of the provision of the wakif mandate. For this establishment, the supports from the Indonesian Waqf Board is needed in terms of consolidating among waqf money Nazhir. Besides, the role of the Ministry of Religious Affairs is needed in terms of changes in legislation, Bank Indonesia role in liquidity and market aspects, as well as the Financial Services Authority role for preparation of regulations related to waqf bank. Therefore, the amendment to the Waqf Act and its implementing regulations and special laws for the establishment of waqf bank is required.

Abstrak :
ABSTRAK
Pasar modal sebagai sarana untuk menghimpun dana bagi pembiayaan perusahaan dalam mengembangkan usaha dengan menjual efek di Bursa. Penjualan efek berupa saham di pasar modal yang selama ini dilakukan dengan saham berbentuk fisik yaitu berupa warkat, untuk saat ini dan akan datang sudah tidak dapat lagi menjamin kelancaran dan meningkatkan nilai perdagangan setiap hari, karena adanya keterbatasan ruang, tempat dan waktu sehingga menghambat kelancaran dalam bertransaksi. Kemajuan tekonologi informasi telah membawa dampak positif bagi perkembangan Pasar Modal Indonesia, Perdagangan di lantai bursa telah dilakukan dengan sistem komputerisasi, yang menghemat biaya, waktu, dan perdagangan menjadi likuid serta nilai transaksi menjadi tinggi. Komputerisasi tersebut membawa perubahan dalam bentuk perdagangan saham dengan fisik menjadi hilang diganti dengan saham tanpa warkat, yang berarti pemilik saham tidak perlu lagi memegang saham tapi cukup berupa laporan Rekening Efek, Lembaga yang bertugas untuk menyimpan saham investor tersebut berdasarkan Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal telah diperkenalkan satu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) selaku Self Regulatory Organizations (SRO), yang dilaksanakan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang bertindak sebagai Kustodian Sentral yang menyimpan efek dalam rekening elektronik untuk kepentingan investor.

Abstrak :
Praktik investasi melalui Penggalangan Dana Dalam Bentuk Ekuitas Berbasis Teknologi Informasi PDETI di Indonesia belum didukung oleh peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan OJK. Ketiadaan aturan hukum yang mengatur secara khusus dapat menimbulkan risiko untuk investor. Dalam kondisi ketiadaan peraturan, keabsahan dari investasi melalui PDETI harus ditinjau dari peraturan-peraturan yang relevan, khususnya terkait keabsahan dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak untuk melakukan PDETI yaitu Perjanjian Kustodian dan Investasi PKI yang melibatkan beberapa aspek hukum dan dibuat oleh Perusahaan X. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan para pihak dalam PKI dan kekuatan hukumnya berdasarkan hukum Indonesia, serta potensi risiko dan perlindungan hukum bagi investor. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap hukum positif tertulis, termasuk meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan tujuan untuk menemukan fakta-fakta dari praktik yang dilakukan oleh para pihak terkait secara umum dan perjanjian kustodian dan investasi yang dibuat penyelenggara PDETI secara khusus. Hasil analisis terhadap hubungan hukum antara para pihak menunjukan adanya potensi pelanggaran yaitu larangan praktik pinjam nama berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal yang mengakibatkan PKI menjadi batal demi hukum. Oleh karena itu diperlukan tindakan pro-aktif dari OJK untuk melindungi investor yang berinvestasi melalui PDETI dengan segera mengeluarkan peraturan terkait bisnis PDETI. ......The practice of investment through Equity Crowdfunding ECF in Indonesia has not been supported by regulations from the Financial Services Authority of Indonesia OJK . The absence of specific regulations may cause risks for investors. In the absence of any regulations, the legality of this investment should be seen from regulations relevant to this transaction, specifically regarding the enforceability of the agreement made by the parties to conduct ECF, which is called Custodian and Investment Agreement CIA which involves several legal aspects and created by Company. This paper intends to seek the legal standing of the parties in CIA and its enforceability under Indonesian law, as well as the potential risk and legal protection for investors. This paper uses a juridical normative method which uses written applicable laws and literature, with the aim to get fact finding from the practices made by the related parties in general and specifically from the CIA. The result of the analysis of the legal relationship amongst the parties shows that there are potential breaches such as the prohibition of nominee arrangement under Investment Law resulting in the CIA to be null and void. Hence, a proactive action by OJK is required to protect investors investing through ECF business by issuing the necessary regulation.

Abstrak :
ABSTRAK
Meresponi semangat pembangunan infrastruktur yang diiringi kebutuhan dana yang signifikan pada era kepresidenan Joko Widodo dan Jusuf Kalla periode 2014-2019, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan aturan terkait produk Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif DINFRA . Sebuah wadah investasi kolektif berbasis pasar modal untuk pendanaan infrastruktur. Meski hadir dalam bentuk kontraktual, DINFRA dimungkinkan untuk memiliki kekayaan tersendiri yang terpisah dari organ-organnya selayaknya badan hukum. Hal ini menunjukan DINFRA sebagai suatu bentuk kontraktual dengan keunikan tersendiri yang layak untuk dikaji lebih lanjut dari segi hubungan hukum dan kedudukan para pihak didalamnya. Hingga saat ini, DINFRA belum terdapat pelaksanaannya. Sedangkan produk serupa telah diterapkan di India dan Brazil. Ditengah kebaruan ini, menjadi momentum yang pas untuk dilaksanakan tinjauan menyeluruh terkait mekanisme investasi, serta mencari masukan dalam aspek pengaturan dari India dan Brazil. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif melalui penelusuran peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menunjukan bahwa bentuk hukum DINFRA adalah perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, dimana kedudukan investor adalah sebagai pihak ketiga yang kepentingannya dijalankan oleh manajer investasi dan bank kustodian. Hubungan hukum ini menyerupai lembaga trust pada sistem hukum Anglo-Saxon, dimana terdapat penerima manfaat yang kepentingannya dijalankan oleh pihak lainnya. Dalam pelaksanaan investasi masih terdapat aturan yang perlu diperjelas dan disinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lain. Kemudian, ketika dibandingkan dengan India dan Brazil, DINFRA nampak masih dapat dikembangkan dari segi pengaturan, khususnya dalam hal perlindungan investor.

---

ABSTRACT
In response to the needs of significant funding for infrastructure development in Joko Widodo and Jusuf Kalla presidency era in 2014 2019, the Financial Services Authority issued a regulation related to the Infrastructure Investment Fund in the Form of Collective Investment Contract DINFRA . A capital market based collective investment platform designated for infrastructure funding. Although contractual in nature, DINFRA shares similar character to legal entities, i.e. the ability to own property which is being separated to its organ. This shows DINFRA possesses distinct natures from other contract which requires further analysis with regards to its legal relationship and position of the parties involved. At present, DINFRA has not been implemented in Indonesia. Meanawhile, in India and Brazil comparable products have been executed with commendable success. Amidst of this novelty, it is the right time to conduct comprehensive review on its rsquo investment mechanisms, as well as to draw insights from India and Brazil regarding the regulatory aspects. The research method to be used in this writing is normative juridical, by tracing to legislations. This study shows that DINFRA 39 s legal form is an agreement for the interests of third parties, where the position of the investor is as a third party whose interests are run by the investment manager and custodian bank. This legal relationship resembles a trust institution as acknowledged in the Anglo Saxon legal system, where there are beneficiaries whose interests are exercised by trustee. On the investment mechanism, there are still regulations that need to be clarified and synchronized with other laws and regulations. Upon comparison to India and Brazil, it was found that DINFRA still require improvement on its regulatory aspect, especially on the investor protection.