Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Menurut Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1984, pola pembinaan dan pengembangan koperasi secara implisit menganut dua pola yaitu pola KUD dan Non KUD; di satu pihak pembinaan KUD diarahkan untuk menjadi suatu lembaga ekonomi yang otonom, efektif dan efisien, dimiliki dan diatur oleh warga desa sendiri serta dijadikan sebagai alat Pemerintah dalam melaksanakan program-program Pembangunan Nasional. Ini menunjukkan bahwa adanya keinginan Pemerintah agar sektor koperasi diharapkan dapat secara seimbang dengan sektor-sektor lain memberikan peranan dalam Perekonomian Nasional sebagai konsekuensi dari salah satu pelaku ekonomi di Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Untuk tujuan itu tentunya, efisiensi usaha koperasi merupakan titik sentral yang perlu dijadikan ukuran agar koperasi dapat tumbuh dan berkembang serta dapat bersaing secara sehat dengan sektor-sektor lain. Pada prinsipnya efisiensi usaha koperasi merupakan suatu kemampuan koperasi dengan seluruh kekayaan yang bekerja di dalamnya untuk menghasilkan Sisa Hasil Usaha. Sisa Hasil Usaha yang besar saja belumlah merupakan ukuran bahwa koperasi itu telah dapat bekerja dengan efisien. Efisiensi baru dapat diketahui dengan membandingkan Sisa Hasil Usaha yang diperoleh itu dengan kekayaan atau modal yang digunakan untuk menghasilkan Sisa Hasil Usaha tersebut atau menghitung rentabilitas ekonomisnya. Berdasarkan hasil perhitungan trend dan penggunaan rata-rata hitung terhadap 24 KUD sebagai sample yang terdiri dari 12 KUD Mandiri dan 12 KUD Non Mandiri yang penulis teliti, pada periode tahun 1987 - 1991, baik secara keseluruhan maupun per kelompok masing-masing 12 KUD Non Mandiri dan 12 KUD Non Mandiri ternyata pertumbuhan Rentabilitas Ekonomisnya tidak efisien. Berbagai informasi yang berkaitan dengan masalah rentabilitas ekonomi baik yang berasal dari aspek finansial maupun non finansial digali dalam studi ini untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu faktor-faktor manakah yang menyebabkan menurunnya tingkat rentabilitas ekonomis di tiga kelompok penelitian KUD di Lampung Selatan ini; faktor apakah yang menyebabkan KUD Mandiri lebih efisien dibandingkan KUD Non Mandiri. Untuk menjawab persoalan di atas telah dilakukan survey dengan menggunakan daftar pertanyaan penelitian kepada 24 KUD yang terpilih menjadi sampel yang tersebar di daerah tingkat II Lampung Selatan dan lembaga-lembaga pemerintah yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini. Hasil studi ini dapat diringkas sebagai berikut: Rendahnya rentabilitas ekonomis KUD-KUD Lampung Selatan baik secara keseluruhan maupun per kelompok yaitu KUD Mandiri dan KUD Non Mandiri ternyata disebabkan tingkat pertumbuhan SHU lebih kecil dibandingkan pertumbuhan Total Aktiva, dan karena lebih tingginya tingkat perputaran aktiva KUD Mandiri dibandingkan KUD Non Mandiri yang menyebabkan KUD Mandiri lebih efisien.

Abstrak :
Susu merupakan komoditi yangsangat penting artinya, baik bagi produsen maupun bagi konsumen. Perkembangan produksi dan harga susu menunjukkan komoditi yang penting, hal mana ditandai dengan peningkatan jumlah produksi disertai dengan fluktuasi harga yang semakin berarti. Peningkatan produksi susu, tidak dapat dilepaskan dengan perkembangan Koperasi Primer/KUD Unit Sapi Perah & Susu, peternak dan usaha-usaha dari pemerintah untuk memajukan hal itu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor Kekuasaan Paksaan dan Kekuasaan Non Paksaan dalam hubungannya dengan konflik, kerja sama dan keberhasilan (penjualan) susu dalam jalur pemasaran dari peternak ke KUD.

Abstrak :
Tujuan penelitian ini untuk menelaah permasalahan yang terjadi dalam pemasaran ubi kayu di Lampung dan mencari alternatif pemecahan masalah.untuk mengatasi permasalahan ubi kayu dalam jangka panjang sangat penting dipertimbangkan menarik partisipasi petani melalui wadah keorganisasiaan ekonomi desa KUD.

Abstrak :
ABSTRAK
Idealnya, tujuan akhir dari negara Indonesia adalah terciptanya suatu masyarakat yang makmur, dengan kesejahteraan umum yang adil dan merata. Penegasan ini adalah merupakan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 yang pada prinsipnya menyatakan bahwa negara bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Guna mewujudkan tujuan tersebut, maka perlu dilakukan usaha-usaha pembangunan pada berbagai bidang, terutama pembangunan dibidang ekonomi, yang berlandaskan pada pasal 33 UUD 1945 antara lain ;

Perekonomian disusun sebagai usaha bersama, berdasarkan azas kekeluargaan. Cabang-cabang yang panting bagi negara dan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pasal 33 UUD 1945 ini adalah merupakan dasar demokrasi dalam usaha-usaha pembangunan ekonomi, guna mewujudkan tujuan dan cita-cita negara sebagaimana yang dikemukakan diatas.

Dalam gerak langkahnya untuk menjalankan pembangunan tersebut diperlukan berbagai lembaga dan badan usaha sebagai pelaku ekonomi, Salah satu bentuk Lembaga (badan usaha) tersebut yang sesuai dengan semangat dan jiwa pasal 33 UUD 1945 adalah koperasi, hal ini disebabkan karena koperasi merupakan suatu badan usaha yang mempunyai karakteristik yang selaras dengan pasal 33 tersebut, baik konsep, struktur, tujuan maupun pengelolaannya, dengan demikian pada prinsipnya koperasi ini berbeda dengan bentuk-bentuk badan usaha lainnya (BUMN, Badan usaha swasta).

Diantara ciri khas tersebut yang menonjol adalah orientasi (tujuan) dari koperasi, koperasi berorientasi kepada anggota dan masyarakat umum, dengan kata lain koperasi berusaha untuk tujuan mengembangkan dan meningkatkan kesejahtraan anggota dan masyarakat umum, hal ini secara prinsip berbeda dengan badan usaha lainnya, yang lebih berorientasi kepada kepentingan pemilik / perseorangan dan keuntungan.

Ciri khas lainnya adalah pada kekuasaan dan wewenang, kekuasaan tertinggi pada koperasi terletak pada rapat anggota, hal ini merupakan pencerminan dari bentuk demokrasi dalam badan usaha ini. Dalam wadah rapat anggota tersebut setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama, yaitu didasarkan kepada hak perseorangan anggota, dan tidak didasarkan kepada besarnya modal yang disetorkan.

Abstrak :
Untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia FISIP-UI, penulis melakukan penelitian dengan judul tersebut diatas dengan tujuan untuk mengetahui mengapa KUD Sungai Pua kurang berhasil dalam mengembangkan industri konveksi rakyat di Nagari Sungai Pua Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam dan faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dan hambatannya, serta untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang diperlukan dalam meningkatkan upaya KUD Sungai Pua dalam mengembangkan industri konveksi rakyat di Nagari Sungai Pua. Koperasi Unit Desa Sungai Pua ini telah berdiri sejak tahun 1973 di Nagari Sungai Pua ini, namun dalam perkembangannya selama ini KUD Sungai Pua ternyata belum mampu untuk dapat lebih meningkatkan dan mengembangkan usaha konveksi yang dibuat oleh para anggota KUD Sungai Pua itu sendiri. Terdapat beberapa hal yang didugaldiasumsikan sebagai penghambat dari KUD Sungai Pua dalam pengembangan industri konveksi, yaitu : masih serba terbatasnya sumber daya yang dimiliki dari KUD Sungai Pua yang meliputi masih rendahnya profesionalisme untuk mengembangkan kreatifitas, masih rendahnya tingkat pendidikan pengurus baik formal maupun non formal, keterbatasan modal dalam usaha pengembangan dan pembinaan serta terbatasnya sarana dan prasarana administrasi dan teknis dan juga masih kurangnya bantuan dari pemerintah dan pihak lain dalam pembinaan, kerjasama maupun pengembangan dalam bantuan dana tambahan dana baik itu kepada koperasi sendiri maupun yang langsung kepada pengusaha konveksi. Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut, dalam studi ini dilakukan kajian dengan konsep bahwasanya agar koperasi dapat mengembangkan suatu industri kecil maka upaya yang dilakukan hendaknya adalah dengan penanaman jiwa wirausaha, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pola kemitraan yang saling menguntungkan, perluasan jaringan informasi dan komunikasi serta peningkatan kualitas produk. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berdasarkan analisis pads data primer dan salt-under juga melalui pengkajian literatur, observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan para informan. Pemilihan informan dilakukan secara purposive, dengan lingkup informan mencakup 1 (satu) orang pengurus koperasi yaitu ketua KUD Sungai Pua, 3 (tiga) orang anggota koperasi yang sekaligus sebagai pengusaha konveksi dan 1 (satu) orang tokoh masyarakat yang juga sebagai Wali Nagari di Nagari Sungai Pua. Dengan dernikian dari keseluruhan studi ini, didapat suatu data deskriptif yang menjelaskan tentang penyebab masih kurang berkembangnya industri konveksi yang ada di Nagari Sungai Pua melalui KUD Sungai Pua. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa penyebab dari kurang berkembangnya industri konveksi yang ada di Nagari Sungai Pua disebabkan karena KUD Sungai Pua masih belum ada melakukan upaya- upaya yang optimal untuk kemajuan dan berkembangnya industri konveksi rakyat tersebut sebab yang selama ini upaya yang dilakukan KUD Sungai Pua dalam membantu mengembangkan industri konveksi itu hanya dengan memberikan simpan pinjam, pelatihan membuat pola dan menjahit serta membawa basil produksi konveksi pada waktu ada pameran raja. Untuk mengatasi berbagai masalah agar industri konveksi rakyat di Nagari Sungai Pua dapat berkembang, maka KUD Sungai Pua hendaknya dapat melakukan upaya-upaya sebagai berikut : 1. Melakukan pembinaan dalam menanamkan prinsip-prisip wirausaha kepada pengusaha konveksi agar dapat memiliki falsafah wirausaha (berfikir kreatif dan berwawasan kompetitif}, sikap wirausaha (penghargaan kualitas dan pemanfaatan peluang usaha), kiat wirausaha (strategi bisnis, pendekatan relasi dan kepercayaan yang berkelanjutan). 2. Mengadakan pendidikan dan pelatihan untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia para pengusaha konveksi yaitu dengan menambah pelatihan pada manajemen usaha, keuangan dan permodalan serta pemasaran. 3. Melakukan upaya pola kemitraan yang saling menguntungkan dengan membantu mendapatkan pola kerjasama modal usaha antara intern anggota, dengan lembaga lain maupun dengan pemerintah serta juga ikut mempromosikan, mempublikasikan ataupun mensosialisasikan dari hasil produksi konveksi yang ada di Nagari Sungai Pua tersebut. 4. Membuat suatu upaya agar dapat memperluas jaringan informasi dan komunikasi usaha, sehingga para pengusaha konveksi menjadi mempunyai jangkauan informasi dan komunikasi yangluas dalarn mengembangkan hasil usaha konveksinya. 5. Mengupayakan dapat membuat penentuan pads kualitas produk layanan atau barang, seperti dalam penentuan standarisasi produk balk itu kualitas, kuantitas maupun kemasannya dan juga dalam menentukan ketepatan penyediaan produk mulai dari promosi, distribusi ataupun purna layan.