Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas bagaimana peran FFM (Fact Finding Mission) UNHRC dalam upaya menerapkan Responsibility to Protect. Badan investigasi tersebut dibentuk oleh PBB melalui Dewan Hak Asasi Manusia untuk melihat fakta – fakta yang terjadi terkait dengan krisis kemanusiaan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang telah berlangsung lama terhadap etnis Rohingya di negara bagian Rakhine. Upaya Dewan Hak Asasi Manusia merupakan upaya pencegahan langsung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan masalah yang digunakan adalah Live-Case Study, yaitu pendekatan studi kasus pada peristiwa hukum yang masing berlangsung atau belum selesai atau belum berakhir. Hasil dari penelitian adalah adanya bentuk pelanggaran hukum dalam lingkup hukum intenasional yang dilakukan pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya, sehingga perlu diambil tindakan untuk mengadili pelanggaran hukum yang terjadi dan perlu dilakukan investigasi lebih lanjut oleh badan investigasi yang dibentuk PBB dengan metode yang tepat untuk memperbaiki krisis kemanusiaan yang terjadi terhadap etnis Rohingya.

---

This Research explains the role of the UNHRC’s FFM (Fact Finding Mission) in the effort to implement the Responsibility to Protect.The investigative body was formed by the United Nations through the Human Rights Council to look at the facts related to the long running humanitarian crisis and human rights against the Rohingya ethnicities in Rakhine State.This research uses a normative legal research method with approach used is Live-Case Study, which is a case study approach to legal events that ae ongoing or have not been completed or have not ended. Theresult of the research is that there are forms of legal violations within the scope of international law committed by the Myanmar government against the Rohingya ethnicity, so that action needs to be taken to prosecute the violations of the law that have occurred and further investigations need to be carried out by an investigative agency established by the United Nations with the right method to solve the humanitarian crisis and human rights against the Rohingya ethinicity."

"Kudeta Militer yang terjadi di Myanmar yang dimulai sejak bulan Februari 2021, menjadi perhatian berbagai negara internasional termasuk organisasi regional Asia tenggara yaitu ASEAN (The Association of Southeast Asian Nations). Kudeta militer ini terjadi karena tidak terimanya pihak militer atas kemenangan NLD (National League for Democracy) pada pemilu yang diadakan pada bulan November 2020. Adanya kudeta militer membuat masyarakat Myanmar tidak terima dan menginginkan kembalinya demokrasi. Masyarakat Myanmar melakukan aksi protes yang mana pihak militer melawannya dengan tindakan koersif hingga terjadi berbagai pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) seperti penculikan, penembakan dan sebagainya. Pelanggaran HAM yang terjadi ini menimmbulkan banyak korban jiwa dan keadaan Myanmar yang semakin tidak kondusif sehingga menjadi sebuah krisis kemanusiaan yang semakin mengkhawatirkan. Oleh karena itu, ASEAN sebagai organisasi regional merasa prihatin dan mengambil peran untuk membantu Myanmar mencari solusi untuk mengatasi kudeta militer dan mengembalikan Myanmar ke arah demokrasi. Dalam menganalisis peran ASEAN, penulis menggunakan konsep flexible engangement atau constructive intervention dan responsibility to protect. Penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan data yang diperoleh dari buku, jurnal, skripsi, artikel, berita, perjanjian atau piagam internasional dan situs – situs online. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kelembagaan untuk melihat peran lembaga regional yaitu ASEAN dalam membantu Myanmar mengatasi konflik HAM pasca kudeta militer. ASEAN menjalankan perannya dengan mengutamakan keharmonisan melalui cara damai untuk menyelesaikan permasalahan kemanusiaan yang terjadi di Myanmar. Hal tersebut diimplementasikan dengan melakukan berbagai pertemuan formal dan informal hingga menghasilkan lima poin konsensus sebagai rekomendasi kepada Myanmar.

---

The military coup that took place in Myanmar, which began in February 2021, has attracted the attention of various international countries, including the Southeast Asian regional organization, namely ASEAN (The Association of Southeast Asian Nations). This military coup occurred because the military did not accept the victory of the NLD (National League for Democracy) in the elections held in November 2020. The military coup made the people of Myanmar not accept and want the return of democracy. The people of Myanmar staged a protest which the military fought with coercive measures that resulted in various human rights violations such as kidnappings, shootings and so on. The human rights violations that have occurred have caused many casualties and Myanmar's increasingly unfavorable situation has become an increasingly worrying humanitarian crisis. Therefore, ASEAN as a regional organization is concerned and takes a role to help Myanmar find a solution to overcome the military coup and return Myanmar to democracy. In analyzing the role of ASEAN, the author uses the concept of flexible engagement or constructive intervention and responsibility to protect. In this study, the authors used qualitative methods using data obtained from books, journals, theses, articles, news, international treaties or charters and online sites. The approach used in this research is institutional to see the role of regional institutions, namely ASEAN in helping Myanmar overcome human rights conflicts after the military coup. ASEAN carries out its role by prioritizing harmony through peaceful means to resolve humanitarian problems that occur in Myanmar. This was implemented by holding various formal and informal meetings to produce five consensus points as recommendations to Myanmar."

"Isu pengungsi Rohingya di Aceh kerap menjadi perbincangan publik di media sosial Indonesia, sering kali disertai dengan narasi negatif yang menganggap keberadaan mereka merugikan masyarakat lokal. Persepsi ini turut membentuk stigma dan labelisasi terhadap para pengungsi yang berdampak pada cara isu ini dipahami dan direspons. Perlunya pemahaman mengenai akar permasalahan, dinamika migrasi paksa, serta bagaimana isu Rohingya dikonstruksikan dalam wacana global. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk menganalisis struktur pengetahuan dan tren tematik dalam studi mengenai krisis etnis Rohingya, yang merupakan isu kemanusiaan transnasional akibat kekerasan sistematis dan migrasi paksa. Melalui tinjauan pustaka terhadap 42 literatur akademik dari database Scopus, serta didukung oleh analisis bibliometrik menggunakan perangkat lunak VOSviewer, penelitian ini mengidentifikasi empat tema utama: akar historis krisis Rohingya, bentuk marjinalisasi dan pelanggaran HAM yang mereka alami, dinamika persebaran pengungsi Rohingya, serta respons komunitas internasional terhadap isu tersebut. Kajian ini juga menyoroti struktur pengetahuan yang melibatkan konstruksi identitas politik, kebijakan penyangkalan kewarganegaraan, serta kelemahan sistem perlindungan internasional. Temuan menunjukkan bahwa krisis pengungsi dan kemanusiaan yang dialami etnis Rohingya berakar pada identitas berlapis yang tidak diakui secara sah baik di tingkat nasional maupun internasional sehingga memperparah represi yang mereka alami. Sementara itu, komunitas internasional belum mampu memberikan solusi yang komprehensif terhadap krisis ini. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika migrasi paksa, hak asasi manusia, dan keamanan manusia dalam studi Hubungan Internasional.

---

The issue of Rohingya refugees in Aceh has frequently sparked public debate on Indonesian social media, often accompanied by negative narratives portraying their presence as a burden to local communities. These perceptions have contributed to the stigmatization and labeling of the refugees, shaping how the issue is understood and responded to at both national and international levels. This underscores the need for a more comprehensive understanding of the root causes, forced migration dynamics, and and the ways in which the Rohingya issue is constructed in global discourse. Accordingly, this study aims to analyze the knowledge structures and thematic trends in the academic literature on the Rohingya crisis, a transnational humanitarian issue arising from systematic violence and forced migration. Drawing on a systematic review of 42 academic publications from the Scopus database, supported by bibliometric analysis using VOSviewer software, this study identifies four key themes: the historical roots of the Rohingya crisis in Myanmar, the marginalization and human rights violations faced by the Rohingya, the displacement and distribution of Rohingya, and the international response to these violations. The review also highlights key knowledge structures, including the role of identity politics, state policies denying citizenship, and the weaknesses of international protection mechanisms. Findings indicate that the refugee and humanitarian crisis faced by the Rohingya stems from multilayered identities that remain unrecognized both nationally and internationally, exacerbating their repression. Meanwhile, the international community has yet to provide a comprehensive solution to this crisis. Thus, this study contributes to a deeper understanding of forced migration, human rights, and human security within the field of International Relations."