Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
This thesis discusses the NPL Resolution Preview at PT. Bank X. Where the provision of loans from Bank X, the debtor can not fulfill its obligation to repay their debts, because it resolved in a way which the author discussed the Voluntary Submission Assurance (AYDA). Repossessed assets are Fore closed Assets. Debt or must submit assurances to be made as a deed of settlement guarantees areas follows: 1.Akta Delivery Guarantee Agreement For Debt Settlement, 2.Akta Sale and Purchase Agreement, the Agreement Discharging 3.Akta Land and Building, Selling Power 4.Akta Power of Sale. This study uses a form of normative research is research that emphasizes the use of legal norms in writing, and supported by deed Bank X lending. From the results of the case study it can be concluded that the bank must apply the principle 5C: Character, Capacity, Capital, Collateral, Conditions of Economic, For the bank confidence in the ability and willingness to pay of debtor is very important to note.

Abstrak :
Dalam tesis ini Penulis mengangkat kasus permohonan fasilitas kredit PT.XYZ kepada Bank TUV yang bertujuan untuk mengetahui kelayakan pemberian kredit kepada PT.XYZ serta mengevaluasi kelayakan proses pengolahan kredit di Bank TUV. Dengan menerapkan proses pengolahan kredit yang baik, risiko gagal bayar debitur kepada bank dapat diminimalisasi. Hasil analisis menyimpulkan bahwa PT.XYZ layak diberikan kredit oleh Bank TUV dan menyimpulkan bahwa proses pengolahan kredit untuk PT.XYZ pada Bank TUV sudah berjalan sesuai dengan kebijakan dan ketentuan kredit yang berlaku di Bank TUV. ......In this thesis, Author raise the case of application for credit facilities from PT.XYZ to Bank TUV that is aimed to determine the creditworthiness of PT.XYZ and evaluate the loan processing worthiness at Bank TUV. By applying good credit management process, the debtor’s probability of default can be minimized. The analysis concludes that PT.XYZ can be granted loan and concludes that the loan processing of PT.XYZ proposal at Bank TUV has been done in accordance to the policies and regulations of Bank TUV.

Abstrak :
ABSTRAK
Scktor perbankan merupakan transmisi utama pelaksanaan kebijakan moneter. Melalui sektor perbankan. instrumen-instrumen moneter diarahkan untuk mempengaruhi besaran-bcsaran moneter. Kebijakan perbankan meliputi langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh bank sentral untuk mempengaruhi pcnawaran uang dalam perekonomian atau merubah tingkat bunga dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. Tingkat bunga yang tinggi akan mengurangi penawaran modal dan apabila tingkat bunga rendah akan lebih banyak penawaran modal dilakukan. Dengan dernikian aktivitas sektor ñil dapat tetap dikendalikan pcmenntah melalul kebijakan moneter yang dijalankan oleh Bank Indonesia.

Mengingat sedemikian pentingnya fungsi bank, maka adanya suatu industri perbankan yang sehat dan tangguh merupakan hal yang sangat vital. Tanpa dukungan dari industri perbankan yang sehat, sulit kiranya kebijakan moneter akan efektif dalam mendukung sasaran kebijakan ekonomi makro pada khususnya dan sasaran pembangunan nasional pada umumnya.

Pengelolaan kegiatan usaha perbankan harus senantiasa didasarkan pada prinsip-prinsip kehati hatian mengingat dana yang dlkelola bank adalah milik masyarakai Pengelolaan yang demikian kiranya dapat menjaga kepercayaan rnasyarakat terhadap bank, di samping langkah tersebut juga akan mengendalikan risiko. Hanya dalam keseimbangan antara kebebasan yang mendorong perkembangan dan kehati-haúan yang menjaga efisiensi dan kesehatan, upaya mewujudkan industri perbankan yang sehat, efisien dan tangguh akan terealisasi.

Beberapa pennasalahan di sektor perbankan sat ini masih dijumpai, antara lain adalah kredit bermasalah dan bank bermasalah, ekspansi kredit yang berlebihan dan kecenderungan meningkatnya kcsenjangan antara volume kredit perbankan dengan mobilisasi dari masyarakat. Permasalahan-permasalahan ini menuntut perhatian para pengelola dan pihak yang terkait untuk: bagaimana mengendalikan volume kredit perbaikan agar tetap dukimg tabungan masyarakat yang memadai, selain produktifnya penggunaan - penggunaan dana itu sendiri. Mengingat sektor perbankan masih mempunyai peran yang sangat dominan dalam sistem keuangan kita. Dalam kondisi seperti ini, terganggunya sektor perbankan akan dapat menjurus pada timbulnya krisis keuangan, yang akan merugikan perekononian secara keseluruhan.

Dalam kaitan dengan kredit bermasalah yang disirami bank-bank, Bank Indonesia telah mengambil langkah-Iangkah yang pada dasarnya dapat digolongksn dalam tiga kategori, pertama penyelesaian krcdit bermasalah yang ada, yaitu kewajban melaporkan kredit bermasalah tersebut dan tindakan yang diambil bank dalam menyelesaikan kredit bermasalah tersebut agar tingkat kesehatan bank membaik. Kedua, langkah-langkah mencegah timbulnya kredit bermasalah baru dengan kewajiban bank melakukan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kreditnya. Ketiga, langkah membina bank yang menghadapi kredit bermasalah melalui merger atau likuidasi.

Bank yang menghadapi problem kredit bermasalah bukan hanya kredit yang tidak tertagih tersebut yang diderita, tetapi juga sebagian aktiva tidak dapat diberikan sebagai kredit karena demikan untuk cadangan penyisihan penghapusan aktiva produktifiiya. Dengan tertanamnya sebagian aktíva produktif pada pencadangan penyisihan bank tidak leluasa untuk berekspsansi memberikan kredítnya kepada para nasabah. Oleh karena itu perolehan keuntungan bank juga turut dipengaruhi oleh kredit bermasalah yang dimiliki bank.

Komposísi portopolio kredit PT Bank X terdiri dari kredìt Lancar sebesar 30.81%, Kurang Lancar 11.21%, Diragukan 34.82% dan Macet 23.13% Dengan portopolio krcdit yang sebagian besarnya bermasalah, PT Bank X mencoba untuk bangkit dan bersaing dengan bank lain di dalam persaingan yang semakin tajam, baik dalam menghimpun dana maupun dalam menyalurkannya. dalam bentuk kredit. Langkah-langkah yang penting dan perlu diambil PT Bank X adalah menyelesaikan kredit bermasalahnya dan mencegah timbulnya kredit bermasalah baru.

Dalam mencegah timbulnya kredit bermasalah baru, aspek penting yang perlu dipertimbangkan oleh PT Bank X adalah risiko kredit, dimana semakin besar risiko kredit tersebut semakin besar pula kemungkìnan kredit menjadi bermasalah. Risiko kredit yang timbul dalam setiap pemberian Kredit dapat dikurangi dengan membagi risiko (risk shining) kepada bank lain dan melakukan analisis kelayakan berkredit nasabah dengan sebaik-baiknya. Pembagian risiko kredit kepada bank lain dan meningkatkan akurasi analisis kelayakan krcdit nasabahnya dapat ditempuh oleh PT Bank X dengan memberikan pinjaman kepada nasabahnya dalam bentuk pinjaman sindikasi.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulls dengan mewawancarai pihak yang menangani pembukuan PT Bank X, diperoleh keterangan bahwa pemenuhan ketentuan Bank Indonesia cukup baik. Pemenuhan Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 11.54%, pelampauan Batas Maksimum Pemberian Krcdit (BMPK) nasabahnya sebesar Rp.11.901.000.000 yang terbagi dalam 3 nasabah individu, dan Loan to Deposit Ratio (LOR) sebesar 109,27%, menunjukkan bahwa PT Bank X sebenarnya masih mampu untuk melakukan ekspansi kredit. Akan tetapi karena besarnya kredit bermasalah dalam pencadangan penyisihan penghapusan aktiva produktif yang harus dilakukan demikian besar, menyebabkan aktiva produktif yang tertanam dalam kredit macet dan yang digunakan dalarn pencadangan penyisihan penghapusan tersebut tidak dapat digunakan untuk berekspansi.

Sehubungan dengan hal diatas, kredit sindikasi juga dapat membantu PT Bank X dalam memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia sekaligus melakukan ekspansi kredit. Dengan membagi kedit kepada peserta sindikasi Iainnya ketentuan BMPK kepada nasabah tidak terlampaui. CAR dan LDR juga dapat terpenuhi karena Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) jika kredit diberikan dengan cara sindikasi akan menjadi lebih kecil, sehingga PT Bank X dengan aktiva produktif yang terbatas dapat terus memberikan pinjaman kepada nasabahnya tanpa melampaui ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia. Pembentukan penyisihan cadangan aktiva produktif

Abstrak :
Dalam penelitian tesis ini menganalisis kebijakan perbankan dalam penerapan restrukturisasi kredit bagi debitur yang terdampak pandemi Covid-19 dan upaya yang dilakukan UMKM akibat wabah Covid-19 di Kota Tangerang. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal guna memberikan penjelasan secara sistematis terkait aturan hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menujukkan bahwa kebijakan perbankan dalam penerapan restrukturisasi kredit bagi debitur yang terdampak pandemi Covid-19 adalah dengan memberikan penundaan pembayaran, pengurangan suku bunga, dan perpanjangan pinjaman. Meski membantu sejumlah debitur, kebijakan ini menemui hambatan dan profitabilitas bank dan risiko wanprestasi, sehingga Bank harus hati-hati dalam memberikan restrukturisasi terutama untuk UMKM. Dalam pemberiannya Bank harus mempertimbangkan kemampuan debitur membayar kembali kredit setelah pemulihan ekonomi. Adapun upaya yang dilakukan UMKM akibat wabah Covid-19 di Kota Tangerang yaitu UMKM harus beradaptasi dengan perubahan, beralih ke model online, dan memperkuat keberadaannya di platform digital. Pemerintah membantu UMKM dengan memberikan program restrukturisasi kredit untuk membantu mereka melewati dampak ekonomi pandemi. Program ini berhasil mempercepat pemulihan ekonomi, terutama di sektor UMKM di Kota Tangerang. ......In this thesis research, we analyze banking policies in implementing credit restructuring for debtor affected by the Covid-19 pandemic and the efforts made by MSMEs as a result of the Covid-19 outbreak in Tangerang City. The research method used is doctrinal research, in order to provide a systematic explanation related to the rule of law.. This research is analytical descriptive in nature using secondary data sourced from legal literatur material, then analyzed qualitatively. The research results showed that banking policy in implementing credit restructuring for debtors affected by the Covid-19 pandemic was to provide payment delays, interest rate reductions, and loan extensions. Although it helps a number of debtors, this policy encounters obstacles to bank profitability and default risk, so banks must be careful ini providing restructuring, especially for MSMEs. In granting it, the Bank must consider the debtor’s ability to repay credit after economi cecovery. The efforts made by MSMEs due to the Covid-19 outbreak in Tangerang City, MSMEs must adapt to changes, switch to online business models, and strengthen their presence on digital platforms. The government is helping MSMEs by providing credit restructuring programs to help them get through the economic impact of the pandemic. This program has succeeded in accelerating economic recovery, specifically in the MSME sector in Tangerang City.