Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bidang ekonomi meliputi berbagai sektor, di antaranya adalah sektor koperasi. Yang paling penting dalam rangka pembinaan dan peningkatan koperasi adalah faktor modal. Modal koperasi dapat diperoleh dari modal sendiri yaitu berupa simpanan, penyisihan, cadangan dan dari modal luar berupa subsidi, bantuan cuma-cuma, hibah dan kredit. Kami menunjuk BUKOPIN sebagai kreditur karena bentuk badan usahanya adalah koperasi. Fasilitas kredit hanya dilahirkan BUKOPIN sebagai lembaga perbankan yang mendukung koperasi. Penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan."

"Bank X merupakan bank ex-LKBB yang sebelumnya hanya berhubungan dengan nasabah korporasi. Setelah merubah jenis usahanya menjadi bank sesuai dengan tuntutan UU Perbankan No: 7 tahun 1992 maka Bank X harus mengikuti semua Ketentuan Perbankan yang berlaku termasuk ketentuan mengenai jumah minimum kredit usaha kecil yang harus disalurkan oleh Bank X. Ketentuan mengenai kredit usaha kecil tersebut menimbulkan kesulitan Bank X dalam memenuhi minimum KUK yang dipersyaratkan. Sejak menjadi bank sampai dengan akhir Desember 1996 Bank X belum pernah mencapai ketentuan minimum yang berlaku. Pada posisi 31/12/96 persentase KUK terhadap kredit dalam rupiah baru mencapai 6,5%, dan jumlah tersebut lebih dari separonya merupakan pembelian SBPU dari bank lain. Dari analsa SWOT diketahui bahwa posisi Bank X terletak di kuadran dimana "Strength" dominan dibandingkan "Weakness" dan :Threats" dominan dibandíngkan "Opportunity". Dengan kondisi tersebut maka Bank X dapat melakukan penguatan di bagian internal untuk mengatasi ancaman yang ada dan meraih kesempatan yang tersedia. Hal tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas SDM dalam mengelola KUK, mengembangkan jaringan dengan membuka cabang, atau merger dengan bank yang sudah mempunyai jaringan yang luas, serta memanfaatkan teknologi yang cocok untuk retail. Pemilihan alternatif ini dapat dilakukan dengan konsekuensi timbulnya biaya besar dan dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Alternatif yang lain adalah dengan melaksanakan "Strategi Penyesuaian" dengan ketentuan yang ada, mengingat di kuadran tersebut menurut Grand Strategy Custers Bank X dapat melakukan joint venture atau aliansi strategis. Aliansi strategis dapat dilakukan dengan BPR atau multi finance, sebagai agen mereka dan menyalurkan KUK. Dalam menangkap ?Peluang? dengan tumbuh pesatnya penjualan sepeda motor yang banyak dibiayai oleh multi finance, maka Bank X dapat menawarkan sindikasi KUK untuk membiayai multi finance. Mengingat banyak bank yang belum dapat memenuhi minimum KUK nya maka kemungkinan besar banyak bank sebagai partisipan yang berminat."

"Menggambarkan dengan lebih jelas mengenai small business dan peran akuntan dalam pengembangannya. Dengan nuuan, khususnya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di Kepulauan seribu. Mempergunakan dua macam pendekatan pembahasan yakni secara teoritis dan praktis. Secara teoritis melalui studi kepustakaan, secara praktis melalui penelitian lapangan dan wawancara. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian adalah pertama, kurang memadalnya definisi small business yang ada saat ini. Kedua, kurangnya keahlian manajemen dalam pengelolaan small business. Ketiga, kurangnya pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang akuntansi sebagai kesimpulan lebih bijaksana untuk tidak terpaku hanya padu kebutuhan membuat definisi yang lebih mantap. Menggunakan definisi yang sudah ada untuk mengembangkan usaha kecil Itu sendiri. Peningkatan kemampuan manajerial pemilik usaha kecil akan menghasilkan keuntungan yang optimal. Penerapan sistem akuntansi yang baik akan menunjang keberhasilan usaha kecil. Peranan akuntan, minimal mahasiswa akuntansi akan membantu perkembangan usaha keeil. Saran yang diberikan, pemberian KUK dan fasilitas lainnya lebih diintensifkan bagi pengusaha keeil. Pemberian kursus yang berhubungan dengan sistem akuntansi dan manajemen pengelolaan us aha keell. Mengoptimalkan bantuan yang sudah disediakan pemerintah dengan sistem bapak angkat oleh BUMN. Penyuluhan / bantuan oleh instansi terkait seperti BRI, Depnaker, Depperin, kantor-kantor akuntan, TKPA, dan sebagainya. Diberlakukannya wajib KKN bagi mahasiswa FEUI, khususnya mahasiswa jurusan akuntansi."

"Kredit Usaha Kecil (Surat Edaran Direksi Bank Indonesia No.22/4/UKK tanggal 29 Januari 1990) adalahinstrumen pemerataan dibidang usaha yang mewajibkan bank untuk mengalokasikan sebesar 20% dari kredit yang diberikan untuk disalurkan kepada pengusaha kecil, sehingga usaha kecil diharapkan dapat meningkatkan peranannya dalam perekonomian nasional. Di sisi lain, pengusaha kecil dalam mengajukan permohonan pinjaman kepada bank kerapkali menghadapi kendala dalam penyediaan jaminan/agunan sebagai persyaratan yang digariskan undang-undang, dan alasan ini seringkali digunakan pihak bank untuk menolak permohonan kredit dari pengusaha kecil. Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan telah memberikan satu dasar hukum terhadap suatu pola kredit yang berorientasi pada kelayakan usaha yaitu degan melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon debitur, dan apabila dianggap layak maka kredit dapat diberikan dengan barang, hak tagih, dan proyek atau usaha itu sendiri sebagai jaminan/agunan. Dengan kredit yang berpola pada kelayakan usaha ini, maka setiap pengusaha kecil yang memiliki usaha yang layak akan mempunyai peluang yang sangat luas dan sama dalam memperoleh pinjaman dari bank. Bagi pihak bank sendiri pola kredit ini salah satu alternatif terbaik dalam menyalurkan kepada pengusaha kecil."

"ABSTRAKDisertasi ini secara khusus akan menelaah bagaimana peranan hukum dalam pengembangan usaha kecil melalui penyaluran dana oleh lembaga perbankan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang tentang Perbankan, oleh karena perangkat hukum merupakan prasyarat dan prakondisi yang akan mendukung pemberdayaan pengusaha golongan usaha kecil. Penelaahan tersebut mencakup dasar kewenangan pemerintah untuk menetapkan kebijaksanaan khusus bagi usaha kecil, peraturan perundang-undangan yang mengatur penyaluran Kredit Usaha Kecil termasuk jenis-jenis Kredit Usaha Kecil dan kendala yang ada dalam penyalurannya, lembaga jaminan dalam pemberian kredit untuk Usaha Kecil., bunga kredit bank konvensional atau imbalan/bagi hasil dalam pembiayaan bank syariah serta kebijaksanaan pengembangan Usaha Kecil di beberapa negara lain. Dengan kata lain ingin ditelaah bagaimana peranan hukum dalam pengembangan usaha kecil melalui penyaluran kredit perbankan.Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat analitis-eksploratif yang mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang berlaku di Indonesia maupun di negara lain. Di samping itu dilakukan penelitian bahan-bahan kepustakaan (bidang hukum dan bidang lainnya) meliputi kepustakaan bahan-bahan Indonesia dan bahan-bahan kepustakaan dari negara lain, antara lain dari Amerika Serikat, Jepang, dan Bangladesh."