Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dalam perkembangan pengendalian perubahan iklim di dunia muncul mekanisme fleksibel yang diatur dalam Protokol Kyoto. Dalam perkembangannya terbentuk mekanisme mitigasi baru yaitu JCM sebagai mekanisme mitigasi yang diajukan Jepang kepada UNFCCC di bawah framework for various approaches. JCM sendiri merupakan mekanisme carbon offsetting yang dimana Jepang memberikan bantuan kepada negara berkembang untuk mengurangi karbon dengan timbal balik pemberian kredit karbon kepada Jepang. Dalam tulisan ini Penulis mencoba menelusuri bagaimana JCM itu diletakkan dalam pengaturan perubahan iklim global dan melihat bagaimana JCM diatur dan diimplementasikan dalam mitigasi perubahan iklim di Indonesia. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif, dan menggunakan bahan- bahan kepustakaan serta data yang disediakan oleh instansi terkait. Temuan yang disampaikan dalam penelitian ini adalah aspek-aspek dari mitigasi perubahan iklim yang harus diperhatikan Indonesia jika ingin meningkatkan lagi kebermanfaatan dari mekanisme JCM atau ingin mengimplementasiken mekanisme mitigasi dengan bentuk carbon ofsetting lainnya. ......In the development of climate change mitigation in the world, flexible mechanisms are created under the Kyoto Protocol. In its development, a new mitigation mechanism was formed, namely JCM as a mitigation mechanism proposed by Japan to the UNFCCC under the framework for various approaches. JCM itself is a carbon offsetting mechanism in which Japan provides assistance to developing countries to reduce carbon in exchange for giving carbon credits to Japan. In this paper, the author tries to explore how the JCM is put into global climate change regulation and see how JCM is regulated and implemented in climate change mitigation in Indonesia. The research method in writing this thesis is juridical-normative research with a qualitative approach, and uses library materials and data made available by the relevant agencies. The findings presented in this study are aspects of climate change mitigation that Indonesia must pay attention to if it wants to increase the usefulness of the JCM mechanism or to implement mitigation mechanisms with other forms of carbon offsetting.

Abstrak :
Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat perekonomian Indonesia memiliki jumlah perjalanan yang tinggi yang didominasi oleh moda kendaraan pribadi. Disisi lain, tingginya perjalanan tersebut merupakan bagian dari sektor dengan kontribusi terbesar pada tingginya emisi karbon yang dihasilkan pula pada DKI Jakarta. Dalam sekian banyak rencana terkait penyelesaian masalah tersebut, terdapat rencana elektrifikasi armada bus Transjakarta untuk mengurangi emisi yang dihasilkan oleh layanan transportasi Transjakarta. Namun, rencana tersebut membutuhkan biaya investasi yang besar, sementara kondisi keuangan Transjakarta saat ini menunjukkan ketergantungan pada pembiayaan eksternal dalam kegiatan investasi karena besarnya peran subsidi dalam membiayai kegiatan operasionalnya. Dari situasi tersebut, mekanisme kredit karbon dapat menjadi solusi dalam memperoleh alternatif pembiayaan berdasarkan jumlah emisi karbon yang berhasil diturunkan dibandingkan dengan kondisi baseline. Simulasi dengan pendekatan sistem dinamis diperlukan untuk mendapatkan pengetahuan tentang variabel eksogen dan perkiraan kontribusi subsidi kredit karbon sebagai bagian dari kebutuhan investasi. Tiga jenis skenario disimulasikan bersama dengan dua alternatif kebijakan, yaitu penggunaan mekanisme kredit itu sendiri dan desain target rasio Battery Electric Bus berdasarkan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi GRK DKI Jakarta. Setelah simulasi, kontribusi subsidi kredit karbon sebagai bagian dari kebutuhan investasi tambahan berkisar antara 2,75% hingga 4,51% berdasarkan skenario relatif ‘terbaik’ dan ‘terburuk’ dalam studi ini. ......DKI Jakarta as the epicentrum of the Indonesian economy has a high number of trips which are dominated by private vehicles. On the other hand, the magnitude of the trips is a part of the most contributing sector to the carbon emissions produced in DKI Jakarta. Of the many plans to solve these problems, there is a plan to electrify the Transjakarta bus fleet to reduce emissions generated by Transjakarta transportation services. Meanwhile, the plan requires a large investment cost, while the current Transjakarta’s financial condition indicates a dependency on external financing in investment activities due to the large role of subsidy in financing its current operational activities. From that situation, the carbon credit mechanism may fit to be a solution in obtaining alternative financing based on the amount of carbon emissions that have been successfully reduced compared to the baseline condition. Simulation with a dynamic systems approach is needed to gain knowledge about exogenous variables and the possible contribution of carbon credit subsidies as part of investment needs. Three types of scenarios are simulated together with two alternative policies, namely the use of the credit mechanism itself and the design of the BEB ratio target based on the DKI Jakarta RAD. After simulation, the contribution of carbon credit subsidies as part of additional investment needs ranges from 2.75% to 4.51% based on the relative 'best' and 'worst' scenarios in this study.