Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah entitas. Tantangan perkembangan zaman yang sangat cepat mendorong berbagai entitas untuk melakukan berbagai pendekatan dalam pengembangan SDM secara cermat, mulai dari tahap awal berdirinya entitas sampai pada tahap entitas tersebut berkembang ataupun pailit. Melihat pentingnya peran SDM, berbagai penelitian akuntansi sebelumnya mengungkapkan adanya upaya pengukuran nilai SDM yang menjadikannya sebagai hal paling bernilai dalam entitas. Namun demikian, dikarenakan definisi SDM sebagai aset dalam akuntansi tidak diakui, maka nilai SDM dianggap nihil atau sama dengan tidak terhingga. Tulisan ini berusaha menjabarkan potensi pengukuran nilai moneter SDM baru pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran valuasi SDM baru secara umum pada entitas pemerintahan. Kajian ini menggunakan metode discounted cash flows dengan pendekatan reformula Lev and Schwartz Model dan present value annuity with growth. Kajian ini menyimpulkan bahwa pengukuran nilai SDM dapat dilakukan dan nilai pengukuran atas valuasi SDM dapat digunakan sebagai alat untuk memotret potensi awal performance kondisi suatu unit entitas dari hasil valuasi setiap individu dan sinergi yang ada. Dalam kajian ini disimpulkan bahwa pengukuran SDM dalam value unit moneter bisa dilakukan di sektor pemerintahan untuk pegawai baru dengan kompetensi tertentu, dan selanjutnya perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) entitas."

"Penelitian ini merupakan studi kasus yang bertujuan untuk menganalisis implementasi manajemen risiko pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Analisis dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap faktor kapabilitas dan faktor hasil implementasi manajemen risiko berdasarkan pendekatan Risk Management Assessment Framework yang diterbitkan oleh HM Treasury. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPPN di wilayah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan pemenuhan unsur-unsur pembentuk faktor kapabilitas dan faktor hasil secara memadai. Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan perlunya pengembangan terhadap peran strategis seksi teknis terhadap implementasi manajemen risiko, pengembangan terhadap strategi komunikasi risiko bersama stakeholders, serta pengembangan kapasitas SDM untuk mendukung keseluruhan proses manajemen risiko.

---

This research is a case study that aims to analyze the implementation of risk management in State Treasury Office at Region of DKI Jakarta Province. The analysis is conducted by evaluating the capability and result factors which criterias is adopted from Risk Management Assessment Framework model issued by HM Treasury.

The result shows that implementation of risk management in State Treasury Office at Region of DKI Jakarta Province has fulfill the factors of capability and result. However, the research also find several factors that must be improved in risk management implementation which are improvement in strategic role of technical division, the strategy of risk management communication and partnership, and also human resources competency. "

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Keterbukaan Informasi Publik pada Instansi Pemerintah pada website Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Tasikmalaya. Adapun yang melatarbelakangi penelitian ini adalah pentingnya melakukan keterbukaan informasi publik oleh instansi pemerintah yang sekarang ini sudah didukung dengan adanya perkembangan teknologi, lebih khususnya website. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengimplementasian keterbukaan informasi puublik oleh KPPN Tasikmalaya melalui website. Penelitian ini menjelaskan bagaimana beberapa pasal pada UU No. 14 Tahun 2008 atau Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik UU KIP tentang Keterbukaan Informasi Publik diimplementasikan oleh KPPN Tasikmalaya, yaitu aturan mengenai informasi yang wajib disampaikan oleh Badan Publik dan informasi yang disediakan secara berkala.

---

This research aims to acknowledge the Implementation of Public Information Disclosure on Government Agencies in State Treasury Service Office KPPN of Tasikmalaya rsquo s Website. There is also a background to this research is the importance of doing public information disclosure by government agencies which now is supported with the existence of technological development, more spesific in website. The question in this research is how to implement the disclosure of public information by KPPN Tasikmalaya through website.

This research explains how some articles in Act number 14 year 2008 or Act of Public Information Disclosure UU KIP about the disclosure of public information which implemented by KPPN Tasikmalaya, which is the rule regarding information that shall be informed by Public Agency and information which is provided on a regular basis."

"Penelitian ini membahas optimalisasi pelaporan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran oleh KPPN Jakarta II. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan soft system methodology. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh KPPN Jakarta II dalam pelaporan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dan merumuskan rekomendasi untuk mengatasi masalah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan beberapa permasalahan yaitu ketidakpatuhan satker, KPPN, dan Bank/Pos Persepsi, lemahnya koordinasi, tidak efektifnya sanksi, dan munculnya potensi kas menganggur. Rekomendasi penelitian ini adalah agar KPPN melakukan penilaian kinerja satker, meningkatkan kompetensi pegawai, membentuk tim rekonsiliasi internal, dan membuat sistem monitoring atas pencatatan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran.

---

This research discusses the optimization of cash balance report in Disbursing Treasurer by KPPN Jakarta II. This study is a qualitative research with soft system methodology approach. The objective of this study is to identify the problems faced by KPPN Jakarta II in reporting cash balance in Disbursing Treasurer and to formulate recommendations to solve the problems. This research shows some problems such as noncompliance from work units, treasury office, and Bank/Post Perception, lack of coordination, ineffective sanctions, and emergence of idle cash. Several recommendations resulted from this research are to conduct assessment for work unit performance, to enhance employee?s competence, to establish internal reconciliation team and monitoring system of cash balance in Disbursing Treasurer."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menyusun alokasi anggaran yang dibutuhkan dalammenghasilkan output layanan KPPN dengan menerapkan sistem Activity-BasedBudgeting yang berlandaskan pada model Time-Driven Activity-Based Costing,serta untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi dalam Rencana Kerja Anggaranyang akan dihasilkan dengan menerapkan sistem ini. Penelitian dilakukan denganstudi kasus pada KPPN Bandung I sebagai unit instansi vertikal DitjenPerbendaharaan di wilayah Provinsi Jawa Barat.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif denganmengumpulkan data-data primer dan sekunder melalui wawancara dan observasilangsung pada objek penelitian, serta diperoleh dari database sistem informasimaupun pertinggal dokumen yang ada di KPPN Bandung I. Data-data yangdiperoleh kemudian diolah dan dianalisis sesuai dengan studi literatur mengenaipenerapan Activity-Based Budgeting System, khususnya di instansi pemerintahyang menjalankan kegiatan pelayanan kepada publik.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan jumlahpegawai dalam menjalankan serangkaian aktivitas utama untuk menghasilkanoutput layanan sesuai dengan standar prosedur operasi yang telah ditetapkan danvolume output yang ditargetkan pada tahun 2014. Hal ini menyebabkan jumlahanggaran yang dibutuhkan pada tahun mendatang meningkat jumlahnya sebesar13,47% dari jumlah anggaran pada tahun 2013. Meskipun terdapat peningkatananggaran, namun Rencana Kerja Anggaran KPPN Bandung I tahun 2014 telahcukup efektif karena telah mencakup sebagian besar sasaran strategis yangditetapkan untuk KPPN dalam Peta Strategi dan Balanced Scorecard. Anggaranini juga akan lebih efisien, karena jumlah biaya yang dianggarkan benar-benardisesuaikan dengan kebutuhan kapasitas sumber daya dalam menjalankanaktivitas pelayanan kepada publik, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi KPPN.

---

ABSTRACTThe purpose of this study is to develop the required budget allocation ingenerating output of services of the State Treasury Office (STO) by implementingActivity-Based Budgeting System based on the model of Time-Driven Activity-Based Costing, as well as to determine the effectiveness and efficiency of theBudget Work Plan that will be generated by applying this system. The study wascarried out by conducting a case study on Bandung I STOs as a vertical institutionof Directorate General of Treasury in West Java region.The method used in this study is a qualitative method by collecting primary andsecondary data through interviews and direct observation on the research object,as well as retrieved from the information system?s database and documentsarchives at Bandung I STOs. The data obtained were then processed and analyzedin accordance with the study of literature on the implementation of Activity-BasedBudgeting System, especially in the government institutions running publicservice activities.The results of this study indicate that there is still a shortage of skilled employeesto run a series of major activities in generating output of services, in accordancewith the standard operating precedures defined and targeted output volume in2014. This shortage will cause the total budget needed in coming year increased innumber by 13,47% compared to the total budget in 2013. Although there is anincrease in budget, but the 2014 Budget Work Plan of Bandung I STOs have beenquite effective, because it has already included most of the strategic objectives setfor the STO in the Strategy Map and Balanced Scorecard. This budget will also bemore efficient, because the amount of budgeted costs completely customized tothe needs of resource capacity in carrying out activities of service to the public, inaccordance with the duties and functions of the State Treasury Office."