Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Saat ini kondisi lalu lintas perkotaan di Surabaya menderita kronis dan kemacetan yang parah, pembanguanan jaringan jalan tol khususnya di daerah timur Kota Surabaya sangat dibutuhkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari Skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) yang paling optimum pada jalan tol Bandara Juanda-Tanjung Perak. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini bersifat analisis deskriptif kualitatif berdasarkan data yang diperoleh. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi atau studi kepustakaan yang bersumber dari catatan, jurnal, buku, laporan dan lain sebagainya guna mendukung dan memperkuat penelitian ini. Hasil penelitian ini didapatkan skema kerjasama pemerintah swasta yang optimum adalah BOT dengan dukungan pemerintah dalam hal pembiayaan untuk pengadaan tanah. ......Currently urban traffic conditions in Surabaya suffering chronic and a severe jams, pembanguanan toll road network especially in the eastern city of Surabaya is necessary. The purpose of this study was to search for Public Private partnership scheme (PPP) is the most optimum at toll road Juanda Airport- Tanjung Perak. Methods to be used in this study is the analysis descriptive of qualitative based on the data obtained. The data was collected by the method of documentation or the literature study are sourced from the records, journals, books, reports and others to support and strengthen this study. Results of this study found Public Private partnership scheme the is optimum BOT with government support in terms of financing for land acquisition.

Abstrak :
Mangrove memiliki peranan penting bagi ekosistem pesisir, salah satunya penyumbang stok karbon (blue carbon). Isu pemanasan global dapat di kurangi dengan fungsi mangrove dalam penyimpanan karbon dan Kota Surabaya memiliki mangrove yang cukup luas di wilayah pesisir nya. Tetapi ancaman degradasi lahan mangrove di Kota Surabaya diakibatkan oleh aktivitas pembangunan, hal tersebut berkaitan dengan penurunan fungsi mangrove sebagai penyimpan karbon. Tujuan penelitian ini untuk memetakan tutupan lahan dan persebaran stok karbon serta perubahannnya pada tahun 2015 – 2022 di Pesisir Timur Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan citra Sentinel 2 tahun 2015 & 2022. Dalam mengestimasi persebaran dan nilai stok karbon mangrove, analisa dilakukan dengan pendekatan indeks vegetasi yang melalui uji statistik untuk mendapatkan model persebaran. Penghitungan biomassa mangrove lapangan dilakukan dengan cara Non-Destruktif dan menggunakan persamaan alometrik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IPVI sebagai indeks vegetasi yang lebih akurat dibanding TVI dan mRE-SR, dengan nilai korelasi R2 = 0,8072 dan nilai stok karbon mangrove rata rata mengalami pertambahan dari tahun 2015 – 2022 sebesar 50 – 100 kg/piksel. Pertambahan nilai stok karbon mangrove cenderung pada wilayah yang berubah tutupan lahan menjadi mangrove dan kerapatan yang semakin tinggi, sedangkan penurunan nilai stok karbon terjadi pada wilayah yang terjadi degradasi lahan mangrove dan terserang hama. ......Mangroves have an important role for coastal ecosystems, one of which is a contributor to carbon stocks (blue carbon). The issue of global warming can be reduced by the function of mangroves in carbon storage and the City of Surabaya has quite extensive mangroves in its coastal areas. But the threat of degradation of mangrove land in the city of Surabaya is caused by development activities, this is related to the decline in the function of mangroves as a carbon store. The purpose of this research is to map land cover and the distribution of carbon stocks and their changes in 2015 – 2022 in the East Coast of Surabaya City. This study used Sentinel 2 imagery for 2015 & 2022. In estimating the distribution and value of mangrove carbon stocks, the analysis was carried out using the vegetation index approach through statistical tests to obtain a distribution model. Calculation of field mangrove biomass was carried out in a non-destructive manner and using allometric equations. The results showed that IPVI as a vegetation index is more accurate than TVI and mRE-SR, with a correlation value of R2 = 0.8072 and the average mangrove carbon stock value has increased from 2015 – 2022 by 50 – 100 kg/pixel. The increase in the value of mangrove carbon stocks tends to be in areas where land cover has changed to mangroves and the density is getting higher, while the decrease in the value of carbon stocks occurs in areas where mangrove land degradation has occurred and pest attacks.

Abstrak :
Permintaan listrik di Indonesia terus tumbuh 4,9% per tahun. Dalam menyukseskan Net-Zero Emission, bauran energi terbarukan di Indonesia ditingkatkan. Energi surya adalah salah satu energi baru dan terbarukan (EBT) yang jumlahnya berlimpah di Indonesia dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber penghasil listrik melalui pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Permasalahan utama saat ini adalah dibutuhkan lahan yang luas. Sudah terdapat beberapa solusi, salah satunya adalah implementasi PLTS atap. Salah satu lokasi menarik untuk pemasangan PLTS atap adalah di atas bangunan SPBU. Surabaya merupakan kota yang memiliki potensi besar untuk pemasangan PLTS atap pada SPBU karena memiliki global horizontal irradiation yang cukup tinggi dan jumlah SPBU cukup banyak, yaitu 120 unit SPBU. Penelitian ini membahas tentang analisis risiko investasi PLTS atap pada SPBU di Kota Surabaya, Indonesia. Hasil perhitungan tarif biaya listrik menghasilkan LCOE sekitar 5 cent/kWh untuk setiap SPBU. Hasil perhitungan ekonomi dengan NPV, IRR, PBP, dan PI menunjukkan hasil bahwa pemasangan PLTS atap pada kelima SPBU, yaitu bp, Shell, Pertamina COCO, Pertamina CODO, Pertamina DODO, layak untuk dilaksanakan. Hasil analisis risiko dengan Monte Carlo menunjukkan bahwa derajat keyakinan parameter NPV, IRR, PBP, dan PI lebih dari 50% untuk kelima SPBU sehingga pemasangan PLTS atap layak untuk dilaksanakan. Berdasarkan hasil analisis sensitivitas, penghematan energi listrik dan biaya panel surya yang termasuk dari CAPEX adalah komponen yang paling berpengaruh terhadap nilai IRR dan PBP sedangkan WACC dan penghematan energi listrik adalah komponen yang paling berpengaruh terhadap nilai NPV dan PI. ......Electricity demand in Indonesia continues to grow 4.9% per year. In order to achieve net-zero emissions, Indonesia is increasing its renewable energy mix. Solar energy is one of the most abundant new and renewable energies in Indonesia and can be used as a source of electricity through solar power plants (Solar PV Systems). The main problem is solar PV requires a large area of land. There are already several solutions, one of which is the implementation of a rooftop solar PV. One of the interesting locations for installing a rooftop solar PV is on top of a petrol/gas station building. Surabaya is a city that has great potential for installing rooftop solar PV at gas stations because it has quite high global horizontal irradiation and a large number of gas stations, namely 120 gas stations. This study discusses the risk analysis of rooftop solar PV investment at gas stations in the city of Surabaya, Indonesia. The results of the calculation of the electricity cost rate yield an LCOE of around 5 cents/kWh for each gas station. The results of economic calculations with NPV, IRR, PBP, and PI show that the installation of rooftop solar PV at the five gas stations, namely bp, Shell, Pertamina COCO, Pertamina CODO, Pertamina DODO, is feasible. The results of the risk analysis with Monte Carlo show that the degree of confidence for the NPV, IRR, PBP, and PI parameters is more than 50% for the five gas stations so that the installation of a rooftop PLTS is feasible. Based on the results of the sensitivity analysis, electricity savings and solar panel costs included in CAPEX are the components that have the most influence on the IRR and PBP values, while WACC and electricity savings are the components that have the most influence on the NPV and PI values.

Abstrak :
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia adalah suatu lembaga secara struktural dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia, BPN mempunyai tugas pokok administrasi membuat dan menghasilkan produk hukum yaitu Sertifikat Hak Atas Tanah, Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun dan Hak-hak lain yang berkaitan dengan Tanah. Dalam Suatu Kepemilikan Hak Atas dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun diperlukan suatu penghubung cara perolehannya yang berupa mengalihkan, melepaskan hak, atas dasar tersebut harus ada lembaga yang bernama Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang mempunyai tugas pokok membuat akta-akta berkaitan dengan Pertanahan, PPAT tersebut diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, PPAT mempunyai wilayah kerja mengikuti Wilayah Kerja Kabupaten/Kota Kantor Pertanahan. Hal ini diterapkan di seluruh wilayah Kerja Kabupaten/Kota Kantor Pertanahan di Indonesia. Tidak halnya di Kota Surabaya Pemekaran Pembagian Wilayah Kerja Kantor Pertanahan terbagi menjadi 2 Kantor Pertanahan yaitu Kantor Pertanahan Surabaya 1 dan Kantor Pertanahan Surabaya 2 hal ini menimbulkan keresahan bagi PPAT yang sudah terbiasa dengan tidak ada di ke 2 pembagian tersebut. Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) menggugat ke BPN karena Pemekaran ke 2 Kantor Pertanahan Kota Surabaya tidak mempunyai dasar hukum yang kuat baik pada PP 37 tahun 1998, PerKBPN 1 tahun 2006 serta peraturan pelaksanaan lainnya tidak ada pasal atau kalimat yang menyatakan pembagian wilayah kerja kantor Pertanahan terjadi dari adanya ?Pemekaran Kantor Pertanahan? sebagai Dampak dari pemekaran pembagian ke 2 wilayah kerja kantor pertanahan terhadap PPAT salah satunya adalah akte-akte yang telah dibuatnya sebagai dasar perbuatan hukum menajadi diragukan keabasahannya dan menjadi Preseden buruk kedepannya, atas hal tersebutlah kemudian IPPAT sebagai organisasi yang mewakili PPAT di Kota Surabaya menggugat atas kebijakan yang dikeluarkan BPN melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sampai saat ini putusan yang telah dikeluarkan oleh PTUN berupa ?Skorsing? tidak dihiraukan oleh pihak BPN namun atas dasar tersebutlah akan menjadi dasar tambahan untuk menggugat lebih lanjut. Bagaimana akibat Pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya II terhadap wilayah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Daerah Kerja PPAT adalah satu wilayah Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya, sedangkan Menurut Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 yaitu Daerah kerja PPAT adalah satu wilayah kerja Kantor Pertanahan. Bagaimana akibat Pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya II terhadap pelantikan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) baru ? Bagi Pajabat Pembuat Akta Tanah (P.P.A.T) lama yang memilih daerah kerja yang baru sesuai dengan pemecahan, tidak perlu mengangkat sumpah dan tidak memerlukan Surat Keputusan dari Kepala Kantor Pertanahan maupun Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur (Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Pasal 15 ayat (3). Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya II terhadap penyerahan protokol bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang telah berakhir jabatannya ? PPAT yang semula daerah kerjanya berada di wilayah Kerja Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 kemudian memilih wilayah kerja Kantor Pertanahan Kota Surabaya 2 atau sebaliknya, wajib menyerahkan protokol Pejabat Pembuat Akta Tanahnya Pejabat Pembuat Akta Tanah lain di wilayah kerja Kantor Pertanahan semula dengan membuat Berita Acara penyerahan protokol Pejabat Pembuat Akta Tanah di hadapan Kepala Kantor Pertanahan.

---

The National Land Agency of the Republic of Indonesia is an institution as a structural under and responsible to the President of the Republic of Indonesia, BPN has a fundamental duty of administration to create and produce a product that is legal on Land Rights Certificates, Certificates of Unit Ownership Flats and other rights relating to the Land . In An Ownership and Human Rights Unit Ownership Flats need a liaison to the acquisition in the form of transfer, dispose of rights, on the basis that there should be an institution called the Land Deed Makers Officials (PPAT) which has a fundamental duty to make the deeds relating to the Land , PPAT is appointed and dismissed by the Head of National Land Agency of the Republic of Indonesia, PPAT has followed the work area Work Area County / City Land Office. It is applicable throughout the Working Regency / City Land Office in Indonesia. Not the case in Surabaya City Redistricting Working Areas Land Office Division is divided into 2 of the Land Office of the Land Office Land Office Surabaya 1 and 2 this caused unrest for PPAT who are used to not exist in the second division. Land Deed Makers Officials Association (IPPAT) sued the BPN because splitting into two Surabaya City Land Office has no legal basis either in PP 37 1998, PerKBPN 1 of 2006 and other implementing regulations there is no article or a sentence that states the division of work areas Land office occurs from the "Expansion of the Land Office" as the effect of splitting the division into two working areas of the land office PPAT deed, one of which is the certificate that has been made as a basis for legal actions to be legality doubtful future and become a bad precedent, for it who called then IPPAT as an organization representing the PPAT in Surabaya City sued over BPN policy issued through the State Administrative Court (Administrative Court). Until now, this decision has been issued by the administrative court in the form of "suspension" was ignored by the parties but on the basis BPN will be an additional basis for further suing. How is a result of the Land Office Expansion of Surabaya I and II of the Land Office in Surabaya on the working area of the Land Deed Makers Officials (PPAT) Work area is one area PPAT Working Land Office District / Municipality, while according to Article 5 paragraph (1) of the Head of National Land Agency No. 1 of 2006 on Implementation of the National Land Agency Regulation No. 1 Year 2006 on Implementation of Government Regulation No. 37 year PPAT 1998 the work area is a working area of the Land Office. How is a result of the Land Office Expansion of Surabaya I and II of the Land Office in Surabaya on official inauguration of the Land Deed Makers (PPAT) new For official Author Deed Land (PPAT) long that choosing a new work area in accordance with the resolution, no need to take an oath and does not require the Decree of the Head of the Land Office and the National Land Agency Regional Office of East Java Province (Government Regulation No. 37 of 1998 Section 15 subsection (3). Surabaya Land Office I and II of the Land Office in Surabaya on the protocol for submission of the Land Deed Makers Officials (PPAT) which has ended his tenure? PPAT works area which was originally located in the city of Surabaya Working the Land Office and then choose a work area Land Office in Surabaya 2 or vice versa, must submit official protocol Builder Deed land is another Land Deed Makers Acting in the working area of the Land Office originally by making the submission Minutes of the Land Deed Makers The official protocol In the presence of the Head of the Land Office.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena kecurangan pemilu yang disebabkan adanya jaringan antara Hadi Margo Sambodo (penyelenggara pemilu) – Fandi Utomo (caleg) pada pemilihan legislatif 2019 di Kota Surabaya. Permasalahan kecurangan pemilu yang terjadi di Kota Surabaya disebabkan adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kota Surabaya diluar proses dan kewenangannya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan memadukan data primer dan data sekunder diperoleh melalui literatur, pemberitaan, dan dokumentasi yang menunjang penelitian ini. Pandangan Lehocq mengenai kecurangan pemilu dipilih sebagai upaya penulis untuk melihat konsep kecurangan pemilu melalui peranan informasinya. Didukung oleh pandangan Michel Callon melihat motif penyelenggara pemilu dalam melakukan kecurangan pemilu. Kemudian, bentuk kecurangan pemilu untuk melakukan manipulasi suara melalui penyimpangan prosedur. Adapun temuan penelitian ini menunjukan adanya jaringan yang terjalin antara Fandi Utomo (caleg) – Hadi Margo Sambodo (penyelenggara pemilu) membuat pengawas pemilu bersikap tidak netral. Hal itu dibuktikan dengan dikeluarkannya rekomendasi penghitungan suara ulang oleh Bawaslu Kota Surabaya di seluruh TPS Kota Surabaya. Tujuan dari diadakan penghitungan suara ulang bermaksud untuk memanipulasi suara dan mengubah hasil pemilu dengan melalui relasi yang dimiliki antara Hadi Margo Sambodo (penyelenggara pemilu) – Fandi Utomo (caleg). Disisi lain dengan adanya jaringan yang sudah terjalin lama semasa keduanya berada di organisasi yang sama, memberikan manfaat pada kedua belah pihak. Bagi Fandi Utomo mendapatkan kepentingan elektoralnya sedangkan bagi Hadi Margo Sambodo mendapatkan imbalan materi dari kandidat peserta pemilu. Namun dengan adanya keberpihakan yang dilakukan oleh Hadi Margo Sambodo berdampak pada berkurangnya kepercayaan publik kepada penyelenggara pemilu. Hal ini dibuktikan dengan adanya demontrasi yang dilakukan oleh gabungan masyarakat sipil di kantor Bawaslu Jawa Timur. Tujuan dari demontrasi tersebut agar pihak Bawaslu Jawa Timur melakukan pemberhentian kepada anggota Bawaslu Kota Surabaya yang terlibat praktik kecurangan pemilu. Hal ini sesuai dengan pandangan Pippa Norris yang menyatakan bahwa, segala bentuk kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dengan melanggar prinsip integritas pemilu akan berpengaruh pada kualitas pemilu. Oleh sebab itu, bagi penyelenggara pemilu perlu menjaga prinsip integritas yang dimilikinya agar dapat menjaga kualitas pemilu yang jujur dan adil.     ......This study aims to explain the phenomenon of election fraud caused by the network between Hadi Margo Sambodo (election organizer) - Fandi Utomo (candidate) in the 2019 legislative election in Surabaya City. The problem of election fraud that occurred in the city of Surabaya was due to the policies issued by the Surabaya City Election Supervisory Board outside the process and authority. This research is a qualitative research by combining primary data and secondary data obtained through literature, news, and documentation that support this research. Lehocq's view of election fraud was chosen as the author's attempt to see the concept of electoral fraud through the role of information. Supported by Michel Callon's view of the motives of election organizers in committing election fraud. Then, the form of election fraud is to manipulate votes through procedural irregularities. The findings of this study indicate that there is a network that exists between Fandi Utomo (candidate) - Hadi Margo Sambodo (election organizer) making election supervisors not neutral. This is evidenced by the issuance of a recommendation for a recount of votes by the Surabaya City Election Supervisory Board at all Surabaya City TPS. The purpose of holding a recount is to manipulate votes and change the election results through the relationship between Hadi Margo Sambodo (election organizer) and Fandi Utomo (candidate). On the other hand, the existence of a network that has existed for a long time while both are in the same organization, provides benefits to both parties. For Fandi Utomo, he gets his electoral interests, while for Hadi Margo Sambodo, he gets material rewards from candidates participating in the election. However, Hadi Margo Sambodo's partiality has resulted in reduced public trust in election organizers. This is evidenced by the demonstration carried out by a coalition of civil society at the East Java Bawaslu office. The purpose of the demonstration was for the East Java Bawaslu to dismiss members of the Surabaya City Bawaslu who were involved in electoral fraud. This is in accordance with Pippa Norris's view which states that all forms of fraud committed by election organizers by violating the principle of election integrity will affect the quality of the election. Therefore, election organizers need to maintain the principle of integrity they have in order to maintain the quality of honest and fair elections.