Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Angka Kematian Ibu AKI merupakan indikator utama kesehatan ibu. Pada tahun 2015, angka kematian ibu mengalami penurunan menjadi sebesar 305 per 100.000 kelahiran hidup, namun angka ini masih belum memenuhi target MDGs. Apabila dibandingkan secara global, AKI di Indonesia masih berada di atas AKI Global. Tiga penyebab terbesar kematian ibu di Indonesia disebabkan oleh perdarahan, hipertensi, daninfeksi. Perdarahan dan komplikasi kehamilan pada masa kehamilan bisa terjadi padaawal kehamilan dan akhir kehamilan. Perdarahan dan komplikasi kehamilan pada masaawal kehamilan dapat disebabkan oleh aborsi dan kehamilan ektopik. Berdasarkan beberapa penelitian, salah satu faktor risiko kehamilan ektopik yaitu merokok. Prevalensi perokok wanita di Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan terutama pada tahun2010 prevalensi perokok wanita adalah sebesar 4 dan menduduki urutan ke 17 di dunia. Tujuan penelitian ini adalah diketahuinya besaran masalah kehamilan ektopik di Indonesia, mengetahui sebaran variabel kehamilan ektopik dan merokok berdasarkan provinsi, dan diketahuinya hubungan antara merokok dengan terjadinya kehamilan ektopik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan desain penelitian cross sectional. Variabel dependen pada penelitian ini adalah kejadian kehamilan ektopik dan variabel independen utamanya adalah merokok, sedangkan variabel kovariat terdiri dari status pendidikan, metode penggunaan kontrasepsi, jumlah paritas ibu, riwayat menderita Penyakit Menular Seksual PMS, status urban dan perokok pasif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia SDKI tahun 2012. Kriteria responden pada penelitian ini adalah responden wanita yang diwawancarai dengan kuisioner wanita SDKI 2012. Jumlah responden yang dianalisis adalah sebesar 32.269 wanita yang eligibel. Analisis yang dilakukan terdiri dari analisis univariat, bivariat dan multivariat. Penelitian ini menunjukan prevalensi kehamilan ektopik di Indonesia adalah sebesar 0,56 dan prevalensi merokok sebesar 3,31. Analisis bivariat menunjukan responden yang merokok memiliki risiko 2,64 kali untuk mengalami kehamilan ektopik dibandingkan dengan yang tidak merokok. Setelah dikontrol dengan variabel pendidikan, metode penggunaan kontrasepsi, riwayat menderita penyakit menular seksual PMS, danstatus urban, responden yang merokok memiliki risiko 3,28 kali untuk mengalami kehamilan ektopik. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa merokok memiliki hubungan denganrisiko terjadinya kehamilan ektopik. ...... Maternal mortality rate is a primary indicator for maternal health. In 2015,maternal mortality rate has decreased to 305 for 100.000 live birth, nevertheless this ratedoes not meet with the MDGs target. Indonesia rsquo s maternal mortality rate is still abovefrom global rate. In Indonesia, there are Three cases that caused maternal death, bleeding,hypertension, and infection. Bleeding can be occurred in early pregnancy or in the end ofpregnancy. Bleeding in early pregnancy can be caused by abortion and ectopic pregnancy. Some research showed that one of the risk factor of ectopic pregnancy was smoking.Prevalence of female smoker in Indonesia is 4 in 2010 and increasing in every year.Indonesia has 17th in rank of prevalence female smoker in the world. This study aim to know about prevalence ectopic pregnancy in Indonesia that canshowing the problem about ectopic pregnancy, to know the distribution of ectopicpregnancy and female smoker by province in Indonesia, and to know about theassociation between smoking and ectopic pregnancy. This study is cross sectional study with ectopic pregnancy as a dependent variableand smoking as main independent variable. Covariate variables for this study are education, contraception method, parity, history of sexually transmitted diseases, urbanstatus and passive smoker. This study use Indonesia Demographic And Health Survey IDHS 2012. Responden's criteria was women that to be interviewed with women questionnaire IDHS2012. Thera are 32.269 woman who is elgible to include in this study. This study does three step analysis, univariate, bivariate, and multivariate analysis. The result shows that prevalence of ectopic pregnancy in Indonesia is 0,56 and prevalence of women smoking in Indonesia is 3,31. From bivariate analysis shows that female smoker had 2,64 fold to experience ectopic pregnancy compared with nonsmoker female. After controlled by education, contraception method, history of sexually transmitted diseases, and responden's residence, female smoker has 3,28 fold toexperience ectopic pregnancy comparing with non smoker female. This study has showed that smoking has a relationship with ectopic pregnancy.

Abstrak :
History of cities in Indonesia

Abstrak :
PLTS atap merupakan salah satu teknologi energi terbarukan yang semakin meningkat perkembangan dan penggunaannya di dunia dalam mendukung transisi energi dengan tujuan meninggalkan penggunaan energi fosil dan beralih ke energi terbarukan untuk mewujudkan nihil emisi karbon. Transisi ini memiliki dampak yang salah satunya adalah pada bisnis kelistrikan di perusahaan utilitas listrik. Penelitian ini menggunakan pemodelan sistem dinamis untuk menggambarkan hubungan antara variabel yang menjelaskan pengaruh penetrasi PLTS atap rumah tangga pada pendapatan perusahaan utilitas listrik yang disesuaikan dengan pasar kelistrikan di Indonesia. Pemodelan yang dibangun mengadopsi dari model difusi Bass, dengan obyek penelitian pelanggan rumah tangga PLN dengan daya >2200VA. Obyek perusahaan utilitas listrik adalah PLN, pembangkit listrik PLN dan IPP. Area penelitian adalah Jawa Bali dengan periode waktu tahun 2022-2050. Hasil dari penelitian ini adalah penetrasi PLTS atap rumah tangga berpengaruh negatif yang mengakibatkan penurunan keuangan dari perusahaan utilitas listrik. Faktor-faktor yang penting yang berpengaruh terhadap penetrasi PLTS atap adalah batas kapasitas jaringan, insentif dan tingkat adopsi. Kondisi keuangan perusahaan utilitas listrik Indonesia masih ditopang oleh besarnya pelanggan listrik dengan daya <2200VA (non-prosumer) yang sebagian disubsidi oleh pemerintah, sehingga penetrasi PLTS atap tidak membuat jatuh keuangan perusahaan utilitas. Faktor-faktor batas kapasitas jaringan listrik dan besarnya insentif berdampak yang rendah, tidak berdampak pada perubahan BPP, penurunan keuntungan bersih PLN pada kisaran Rp 1,01 triliun - Rp 3,49 triliun, tahun terdampak dari 2033-2035 dan waktu pulih 3 - 8 tahun. Besaran insentif 65% adalah faktor berdampak paling rendah dibanding yang lain. Sedangkan untuk faktor-faktor tingkat adopsi dari PLTS atap (menurut model bass-diffussion, innovation factor dan imitation factor), berdampak besar dengan terjadinya kenaikan BPP, penurunan keuntungan bersih PLN antara Rp 11,99 triliun - Rp 17,49 triliun, dan waktu pulih yaitu 12 - 16 tahun. Sedangkan penurunan konsumsi listrik non-prosumer sebesar <2% akan menyebabkan ketidakstabilan kondisi bisnis kelistrikan di Indonesia, karena terjadi kenaikan BPP dan penurunan keuntungan PLN sebesar >Rp 14,24 triliun. Untuk konsumsi listrik non-prosumer sebesar 2%, pemerintah masih mempunyai dana dengan mengalokasikan penghematan subsidi listrik sebesar Rp 4.409,96 triliun untuk menutupi kerugian dari perusahaan utilitas listrik Rp 3.278,71 triliun, serta memiliki selisih sebesar Rp 1.131,25 triliun untuk pengembangan energi terbarukan. Pemerintah Indonesia perlu memperhatikan besarnya penetrasi PLTS atap rumah tangga agar dapat diimbangi dengan kemampuan perusahaan utilitas listrik untuk melakukan transformasi bisnis sehingga program transisi energi berjalan dengan lancar, yang dapat digunakan melalui mekanisme instrumen kebijakan dengan mengatur tingkat insentif dan batas kapasitas jaringan. Selain itu, pemerintah perlu mendorong perusahaan utilitas listrik terutama PLN untuk mengembangkan bisnis model baru yang menyesuaikan kondisi transisi energi ke depan. ......Rooftop Photovoltaic (PV) is one of the renewable energy technologies that is increasing in development and use in the world in supporting the energy transition with the aim of leaving the use of fossil energy to use clean renewable energy (zero carbon emission). This transition has an impact, one of which is on the electricity business in the utility power company. This study applies dynamic system modeling to describe the relationship between variables that explain the impact of household rooftop PV penetration on utility power companies revenue in Indonesia. The model is based on the Bass diffusion model, and the study's object is PLN household customers with a power >2200VA. For utility power companies, the objects are PLN, PLN power plants, and IPPs. Meanwhile, the study will focus on Java and Bali from 2022 to 2050. This study gives the result that the penetration of a household rooftop PV has a negative effect which impacted to the decline in the financial condition of the utility power company. Important factors that influence the penetration of a household rooftop PV are grid capacity threshold, incentives, and adoption rates. The financial condition of Indonesian utility power companies is still supported by the large number of electricity customers with a power <2200VA (non-prosumer) which is also partially subsidized by the government, so that the penetration of a household rooftop PV does not make the utility power company's finances fall. The factors such as a grid capacity threshold and the amount of incentives have a low impact, have no impact on changes in BPP, a decrease in PLN's net profit in the range of Rp. 1.01 trillion - Rp. 3.49 trillion, the year of impact is from 2033-2035 and recovery time is 3 - 8 years. The 65% incentive is the lowest impact factor compared to the others. Meanwhile, the adoption rate factors of a household rooftop PV (according to bass-diffussion model, innovation factor and imitation factor), have a large impact with the increase in BPP, a decrease in PLN's net profit between Rp. 11.99 trillion - Rp. 17.49 trillion, and recovery time is 12 - 16 years. Furthermore, a <2% decline in non-prosumer electricity consumption may induce instability in Indonesia's electrical business, due to an increase in BPP and a loss of >Rp 14.24 trillion in PLN profit. For a 2% non-prosumer electricity consumption, the government can still have sufficient funds by allocating Rp. 4,409.96 trillion in electricity subsidy savings to cover losses from utility power companies of Rp. 3,278.71 trillion, leaving a Rp. 1,131.25 trillion differences for renewable energy development. The Indonesian government must balance the high penetration of household rooftop PV with the ability of utility power companies to transform their businesses so that the energy transition program can proceed smoothly, which can be used through policy mechanisms by setting incentive levels and grid capacity threshold. Moreover, the government needs to encourage utility power companies, especially PLN, to develop new business models that adapt to future energy transition conditions.

Abstrak :
ABSTRAK
Menggunakan Survei Sosial Ekonomi Nasional Indonesia (SUSENAS) tahun 2014, studi ini mencoba untuk melihat kemiskinan perkotaan dari sisi pekerjaan, apakah status pekerjaan dan sektor pekerjaan tertentu berarti bagi rumah tangga untuk berada dalam kemiskinan. Ordered logit digunakan untuk memeriksa bagaimana hubungan antara pekerjaan dengan status kemiskinan rumah tangga untuk menjadi miskin dan rentan miskin. Studi ini menemukan bahwa bekerja sebagai pekerja bebas dan pekerja berusaha sendiri dapat meningkatkan probabilitas untuk menjadi miskin dan rentan miskin. Lebih lanjut, berfokus pada sektor, studi ini menemukan bahwa sektor pertanian, konstruksi, dan manufaktur merupakan sektor yang berhubungan dengan kemiskinan rumah tangga di perkotaan. Studi ini menyarankan bahwa para pengambil kebijakan perlu mempertimbangkan status dan sektor pekerjaan rentan tersebut ketika memformulasikan kebijakan pemberantasan kemiskinan di Indonesia.

---

ABSTRACT
Using Indonesia?s National Socio-Economic Survey (SUSENAS) year 2014, this study attempts to observe urban poverty from employment perspective, whether certain employment status and employment sectors matter for household to be in poverty. Ordered logit is used to examine how the relationship between employment and the household to be poor and near poor. This study found that working as casual worker and self-employed worker could increase the likelihood of being poor and vulnerable to poverty. Moreover, focusing on the sector, this study found that agriculture, construction, and manufacturing sectors are associated for urban household in Indonesia to end up in poverty. This study suggests that policy makers should consider those vulnerable employment status and sectors when formulating poverty reduction strategy in Indonesia.

Abstrak :
Waria merupakan salah satu kelompok berisiko tinggi untuk terinfeksi hiv. Berdasarkan STBP 2007 dan 2011, prevalensi hiv pada waria belum menunjukkan penurunan yang signifikan 24,33 dan 21,85. Penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan status hiv pada waria di 5 kota di Indonesia Jakarta, Bandung, Semarang, Malang dan Surabaya menggunakan data Survei Terpadu Biologis dan Perilaku STBP Tahun 2015. Penelitian ini menggunakan total sampel dari penelitian STBP 2015 dan menggunakandesain studi cross sectional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prevalensi hiv pada waria di 5 kota di Indonesia adalah 24,8. Diketahui sebanyak 52.9 responden berumur 21 - 35 tahun, 62.1 berpendidikan rendah, 95.9 berstatus belum kawin/pernah kawin, 41 merupakan pekerja seks, 35,7 berpengetahuan rendah, 35.1 memiliki riwayat IMS, 37.2 memulai berhubungan seks < 16 tahun, 50.5 telah terlibat kerja seks ge; 96 bulan, 42.9 tidak konsisten menggunakan kondom, 39.3 mengonsumsi alkohol, 7.4 mengonsumsi napza, dan 39 melakukan kunjungan klinik IMS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan p = 0,01 dan OR = 0,60; 95 CI: 0,43 - 0,82 , riwayat IMS p = 0,03 dan OR = 1,41; 95 CI: 1,05; 1,89 ,lama terlibat kerja seks p = 0,04 dan OR = 1,43 95 CI: 1,03 - 1,99, konsumsi alkohol p = 0,01 dan OR = 0,67; 95 CI: 0,49 - 0,91, dan konsumsi napza p = 0,04 dan OR = 1,64; 95 CI: 0,99; 2,71 berhubungan dengan status hiv pada waria.Oleh karena itu, disarankan untuk melakukan kampanye terapi IMS dan melakukan inovasi mobile health care yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada populasi waria. ...... Transgender is one of the high risk populationfor hiv infection. According to Integrated Biological and Behavioural Survey IBBS 2007 and 2011, the prevalence of hiv on transgender has not demonstrated a significant reduction 24.33 and 21.85. This study discusses the determinants of hiv on transgender in 5 cities in Indonesia Jakarta, Bandung, Semarang, Malang and Surabaya using data Integrated Biological and Behavioural Survey IBBS in 2015. This study used the all of sample from the IBBS 2015 and used cross sectional study. The results showed that the prevalence of hivon transgender in 5 cities in Indonesia is 24.8. It is known that 52.9 of respondents are 21 35 years old, 35,7 are low educated, 95.9 are single, 41 are sex workers, 65.1 having low knowledge, 35.1 having a history of STI, 37.2 starts sex before 16 years, 50.5 had worked as sex work ge 96 months, 42.9 inconsistently using condoms, 39.3 consuming alcohol, 7.4 taking drugs, and 39 had come STI clinic before. The results of this study indicated that knowledge p 0.01 and OR 0,60 95 CI 0,43 ndash 0,82, history of STI p 0,03 and OR 1,41 95 CI 1,05 ndash 1,89, had worked as sex worker more than 96 months p 0.04 and OR 1,43 95 CI 1,03 ndash 1,99, alcohol consumption p 0.01 and OR 0,67 95 CI 0,49 ndash 0,9 , drug comsumption p 0.04 and OR 1,64 95 CI 0,99 ndash 2,71 are significantly associated to hiv infection. Therefore, it is recommended to conduct STI therapy campaigns and mobile health care innovation to reach transgender population.

Abstrak :
Aglomerasi, konsentrasi spasial industri di suatu lokasi, dipercaya dapat meningkatkan produktivitas karena eksternalitas positif yang timbul darinya seperti limpahan informasi dan pengetahuan (knowledge spillover), input sharing, dan labor pooling. Penelitian ini mengkaji pengaruh aglomerasi industri manufaktur besar dan sedang (IBS) terhadap produktivitas tenaga kerja. Efek aglomerasi diukur menggunakan output dan kepadatan tenaga kerja. Dengan menggunakan data panel dari 44 kota dan kabupaten di seluruh wilayah metropolitan di Indonesia dari 2009-2004, penelitian ini menunjukkan bahwa aglomerasi bersifat sebagai pedang bermata dua. Dalam hal share output, aglomerasi secara positif berkontribusi terhadap produktivitas tenaga kerja. Di sisi lain, dalam hal kepadatan tenaga kerja, aglomerasi menghasilkan dampak negatif pada produktivitas. Temuan-temuan ini mengindikasikan bahwa pemerintah harus memperluas klaster industri di daerah-daerah dengan tingkat populasi penduduk yang rendah, terutama di luar pulau Jawa, dengan menyediakan infrastruktur dasar seperti listrik, pelabuhan, dan jalan, sehingga pembangunan ini menciptakan kondisi ekonomi yang menguntungkan untuk investasi dan pengembangan industri daerah tersebut. ......Agglomeration, the spatial concentration of industries in certain location, has been argued to improve productivity since it could provide positive externalities such as knowledge spillover, input sharing, and labor pooling. This paper examines the effect of large and medium manufacturing industry (LMI) agglomeration on labor productivity. Measuring the output and labor density as agglomeration effect by using 2009-2014 municipal panel data from 44 cities and regions across the metropolitan areas of Indonesia, this study shows that agglomeration is a double-edged sword. In terms of output share, agglomeration positively contributes to labor productivity. On the other hand, in terms of labor density, agglomeration results in a negative impact on productivity. These findings suggest the government should expand industrial clusters in less densely populated areas, especially outside the island of Java, by providing basic infrastructures such as electricity, ports, and roads, so that this development creates favorable economic conditions for investment and industrial development in such areas.