Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini memuat kajian tentang perkembangan tata kota Bengkulu, kota di Pantai Barat Sumatera yang pernah dipimpin oleh dua pemerintahan kolonial yang berbeda, Inggris dan Belanda. Tujuannya untuk melihat perkembangan penataan Kota Bengkulu sepanjang abad ke-18 s/d ke-20 dan mengidentifikasi faktor-faktor apa saya yang mempengaruhinya. Analisis yang digunakan adalah analisis kontekstual yang melihat hubungan tiap bangunan dan juga lingkungan alam sekitarnya. Data yang digunakan adalah bangunan-bangunan dari abad ke-18 s/d ke-20 yang berjumlah 36 bangunan. Hasil penelitian mengindikasikan terdapat perubahan lokasi pusat kota pada masa pemerintahan Inggris dan pada masa pemerintahan Belanda. Selain itu terdapat pula perubahan fungsi kota, dimana Bengkulu yang ketika dibangun Inggris berfungsi sebagai kota pusat perdagangan, sedangkan pada masa Belanda Kota Bengkulu berfungsi sebagai kota administrasi. Selain itu, terdapat pula tiga faktor yang mempengaruhi perkembangan Kota Bengkulu masa kolonial, yaitu pertambahan jumlah penduduk, penguasaan terhadap lingkungan, dan perkembangan kebijakan ekonomi dan politik.

---

ABSTRACTBengkulu is a city in west coast of Sumatera that was governed by two different colonial goverments, i.e. The British and The Dutch. The purpose of this thesis is to understand the development of urban planning in Bengkulu City and to interpret the supporting factor of the city development. Contextual and natural environment analysist are applied in this research. Furthermore, 36 colonial buildings in Bengkulu City are used as the source of data. The research resulting an indication that there is a change of city center in colonial era. In The British colonial era, the center of Bengkulu city was around the port and Fort Marlborough, while under The Dutch government, city center was moved around the plaza. Moreover, there is also an indication of change in city function. Under The period of British government, Bengkulu City was concentrated as a trading city, while under The period of Dutch colonal rule, Bengkulu was functioned as an administrative city. Furthermore, there are three supporting factors of the growth of Bengkulu City, which are increase of population, human ability to control the environment, and the development of economic and political policy. "

"Peningkatan PAD pada masa desentralisasi merupakan kewajiban bagi setiap daerah dengan harapan PAD yang diterima ini dapat memberikan kontribusi yang cukup dalam pembiayaan pengeluaran daerah. Peningkatan PAD dapat dilakukan melalui pengefektifan pemungutan sumber penerimaan dari pajak daerah.Pemerintah Daerah Kota Bengkulu telah melakukan pemungutan atas pajak sarang burung walet jauh sebelum keluarnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memuat bahwa daerah dalam hal ini Kabupaten/Kota dapat melakukan punggutan atas pajak sarang burung walet. Pajak sarang burung walet yang mulai dilakukan pemungutannya sejak tahun 2003 oleh pemerintah Kota Bengkulu, memperlihatkan trend peningkatan penerimaan yang cukup baik. Sebagai jenis pajak baru, pajak sarang burung walet ini diharapkan dapat meningkatkan PAD daerah, oleh karena itulah evaluasi terhadap penerimaan pajak sarang burung walet ini dilakukan.Evaluasi pajak sarang burung walet ini dilakukan melalui penilaian berdasarkan kriteria pemungutan pajak daerah yaitu kecukupan, elastisitas, efisiensi pemungutan dari sisi biaya dan dari sisi ekonomi, keadilan, kemudahan administrasi dan dukungan politik dan kecocokan sebagai pajak daerah. Selain itu dilakukan pula perhitungan potensi penerimaan pajak sarang burung walet di Kota Bengkulu. Berdasarkan hasil perhitungan potensi yang didapatkan, penerimaan pajak sarang burung walet ini masih mempunyai peluang yang sangat besar untuk ditingkatkan sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih tinggi pada PAD.Dari hasil penelitian, direkomendasikan beberapa kebijakan yang mungkin dapat diterapkan oleh DPPKA Kota Bengkulu dalam usaha peningkatan penerimaan pajak sarang burung walet.

---

In decentralization, local government need to increase their revenue to finance the government expenditure.To increased local revenue, Kota Bengkulu has tried to collect from many taxes that allow by the center government . One of that taxes is swiftlet bird?s nest tax.This tax has been collect since 2003 based on region regulation number 01 in 2002, long time before the government release regulation about swiftlet bird?s nest tax at number 28 in 2009 about local revenue The swiftlet bird?s nest tax that collected by Kota Bengkulu show a fairly good trend in revenue. As a kind of new taxes, swiftlet bird?s nest tax is expected to increase local revenue, without follow by negative effect that why the evaluation is need to evaluated swiftlet bird?s nest tax based on good criteria in collecting tax.Tax evaluation of swiftlet bird?s nest is done throught an assessment based on criteria of adequancy of local tax collection, collection efficiency in terms of costs and from economic standpoint, fairness, easy of administration, political support and suitability as local tax. Biside that, this research also counting the potential tax revenue and effective tariff swiftlet bird?s nest. Nevertheless, tax revenue swiftlet bird?s nest still can increase and it can provide a higher contribution to the government local revenue."

"Kebijakan pengendalian demam berdarah dengue (DBD) yang telah berjalan sejak tahun 1992 tidak membuat Indonesia bebas DBD bahkan wilayah endemis DBD semakin meluas. Hingga tahun 2012 Kota Bengkulu merupakan penyumbang DBD yang besar di Provinsi Bengkulu. Dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian DBD, Kota Bengkulu berpedoman langsung pada kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Dalam pelaksanaannya, beberapa kegiatan tidak dilakukan oleh Kota Bengkulu. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pengendalian DBD mulai tingkat pusat hingga Kota Bengkulu. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan arah evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pengendalian DBD di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu dan Kementerian Kesehatan. Metode analisa yang digunakan adalah content analysis dengan melakukan proses triangulasi. Hasil analisa yang didapat menunjukkan bahwa Kementerian Kesehatan sudah melakukan pengendalian DBD sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. Provinsi Bengkulu juga sudah melaksanakan hanya saja tidak ada peran pemerintah provinsi melalui APBD terutama tahun 2013 dan 2014. Pelaksanaan kebijakan pengendalian DBD di Kota Bengkulu tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan disebabkan penyampaian informasi mengenai kebijakan yang kurang baik, kurangnya dukungan sumber daya manusia dan anggaran serta sarana dan prasarana.

---

Dengue haemorrhagic fever (DHF) control policy that has been going on since the year 1992 did not make Indonesia free dengue haemorrhagic fever and even the endemic area of dengue haemorrhagic fever more widespread. Up to 2012 Bengkulu City was a major contributor dengue haemorrhagic fever in Bengkulu Province. In implementation of DHF control policy, Bengkulu City tries to policy that was nominated by the Ministry of Health. In its implementation, some activities are not done by Bengkulu City.

This research aims to evaluate implementation of the policy DHF control ranging from the center to Bengkulu City. This research is qualitative research with the direction evaluation on implementation of the DHF policy control in Bengkulu City, Bengkulu Province. Analysis method is content analysis with triangulation process.

The results obtained show that's Health Ministry has already been controlling DHF in accordance with the policy. Bengkulu Province has also been carrying out but is there is not the role of government province from the district budget mainly in 2013 and 2014. Implementation of the DHF policy control in Bengkulu City does not run in line with what is expected because the transfer of information about that policy was not so well, a lack of human resources support, the budget, facilities and infrastructure."

"ABSTRAKSengketa di bidang pertanahan yang salah satunya sengketa perdata yang berhubungan dengan tanah merupakan sengketa antara individu dengan individu atau dapat juga dapat antara individu dengan Pemerintah. Tesis ini membahas mengenai status tanah yang menjadi objek sengketa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2323 K/Pdt/2016 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyelesaian sengketa dan penerapan prinsip keadilan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2323 K/Pdt/2016 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 22/PDT/2015/PT BGL juncto Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 32/Pdt.G/2014/PN Bkl. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif dengan desain eksplanatoris. Hasil penelitian menyarankan bahwa majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara-perkara gugatan keperdataan sengketa pertanahan dan perbuatan melawan hukum pada kasus ini antara Pemerintah Kota Bengkulu dan ahli waris seharusnya bisa lebih cermat dan adil lagi dalam memutus kasus ini guna menghindari putusan-putusan yang pertimbangan dan putusannya berkontradiksi satu sama lain. Pemerintah Kota Bengkulu agar dapat menerapkan prinsip-prinsip good governance dengan baik. Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan khususnya mengelola dan menginvetarisasi ases-aset daerah sesuai prinsip otonomi daerah haruslah mengikuti peraturan perundang-undangan khususnya dalam menetapkan tanah sebagai asset daerah harus lebih cermat.

---

ABSTRACTLand dispute in which one civil disputes related to land is a dispute between individuals and individuals or may also be between individuals and the Government. This thesis explains the status of land which become the object of dispute in Verdict of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 2323 K Pdt 2016 based on the prevailing laws and regulations dispute resolution and application of the principle of justice in the Verdict of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 2323 K Pdt 2016 juncto Bengkulu High Court Verdict Number 22 PDT 2015 PT BGL juncto District Court Verdict Bengkulu No. 32 Pdt.G 2014 PN Bkl. The research method used in this thesis is normative juridical with explanatory design. The results suggest that the panel of judges who examines and decides cases of civil disputes and land disputes in this case between the Municipal Government of Bengkulu and the heirs should be more careful and fair in deciding the case in order to avoid judgmental decisions and the verdict contradicts each other. The City Government of Bengkulu in order to apply the principles of good governance well. In carrying out government duties and in particular managing and invigorating regional assets according to the principle of regional autonomy should follow the legislation especially in determining the land as a regional asset must be more careful."

"Salah satu wilayah di Indonesia yang berada di zona gempabumi yaitu Kota Bengkulu. Kota Bengkulu diperkirakan memiliki tingkat kerawanan gempabumi yang cukup tinggi sehingga sering mengalami gempabumi dari intensitas kecil hingga besar. Untuk meminimalkan dampak bencana, desain bangunan harus sesuai dengan kondisi tanah yang dinamis dan lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mempertimbangkan kecepatan gelombang geser rata-rata hingga kedalaman 30 m (Vs30) di Kota Bengkulu menggunakan metode inversi HVSR. Data mikrotremor pada 15 titik dianalisis menggunakan metode HVSR. Hasil analisis HVSR kemudian dilakukan dengan inversi dengan prinsip pemodelan ke belakang untuk mendapatkan Vs30 dari setiap titik pengukuran. Hasil penelitian menunjukkan nilai Vs30 sebesar 212-437 m/s. Daerah dengan jenis tanah yang dihasilkan dari nilai Vs30 hasil inversi HVSR diketahui klasifikasi jenis tanah C mendominasi Kota Bengkulu sedangkan klasifikasi jenis tanah D tersebar di utara, selatan, dan tenggara Kota Bengkulu.

---

One of the areas in Indonesia that is in the earthquake zone is Bengkulu City. Bengkulu City is estimated to have a high level of earthquake vulnerability so that it often experiences earthquakes of small to large intensities. In order to minimize the impact of disasters, the building design must suit dynamic and local soil conditions. This study aims to consider the average shear wave velocity to a depth of 30 m (Vs30) in Bengkulu City using HVSR inversion. Microtremor data at 15 points were analyzed using the HVSR method. The results of the HVSR analysis were then carried out by inversion with inverse modeling principles to obtain Vs30 from each measurement point. The results showed 212-437 m/s. Areas with soil types resulting from the Vs30 value of the HVSR inversion results show that soil type classification C dominates Bengkulu City, while soil type classification D is spread in the north, south and southeast of Bengkulu City."