Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Berkembangnya kehidupan demokrasi di Indonesia telah disusul dengan tuntutan demokratisasi dalam berbagai bidang termasuk dalam penataan ruang. Menguatnya tuntutan masyarakat agar diikutsertakan dalam perencanaan tara ruang kota merupakan salah satu indikasi perubahan tersebut. Sebelumnya, kebijakan nasional yang mengadopsi PSM dalam perencanaan sudah banyak. Fakta lapangan, penyelenggaraan PSM dalam perencanaan tata ruang masih terus dipertanyakan banyak pihak. lni berani pendekatan PSM belum terinstitusionalisasi dalam arti belum diterima, belum dinilai tinggi, dan belum dipaluhi. Rencana tata ruang kota merupakan kebijakan publik (public poiicy). Pemasalahan kebijakan akan terjadi apabila kebutuhan-kcbutuhan (needs), nilai-nilai (valtrex), dan potensi/peluang untuk perbaikan belum tercalisasi padahal seharusnya dapat didorong melalui public action. Munculnya tunlulan masyaral-:al berperan serla dalam perncanaan lata ruang kota mengindikasikan adanya kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi, nilai-nilai terdistorsi, dan peluang perbaikan yang tidak termanfaatkan. Kesenjangan yang ada antara kebijakan pnblik dengan harapan masyarakat merupakan persoalan kebijakan (policy probiem). Berdasarkan permasalahan dikemukakan diatas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah persoalan kebijakan (policy problem) PSM dalam perencanaan tata ruang kota di kota Jakarta? 2) Bagaimana model PSM yang diinginkan stakeholders dapat ditransformasikan dalam proses pelembagaan perencanaan tata ruang kota Jakarta? 3) Bagaimana institusionalisasi PSM tersebut di dalam perencanaan tata ruang kota Jakarta? Penelitian ini berlolak dari asumsi, proses perencanaan tata ruang kota merupakan proses pembuatan kebijakan publik. Berdasar asumsi ini, proses perencanaan tata ruang pada dasarnya mengikuti kerangka proses pembuatan kebijakan publik (public policy making). Untuk mengkaji persoalan kebijakan mengenai PSM, dilakukan analisis secara policy content terhadap tatanan peraturan nasional serta tatanan peraturan dan kebijakan yang terkait langsung dengan PSM dalam perencanaan di DKI Jakarta. Ada beberapa teori yang digunakan sebagai alat analisis. Pertama, A ladder of citizen participation dari Arnstein. Kedua, lnstitusionalisasi yang diangkat dari teori institution building dari The Inter-University Research Programme for Instituion Building. Ketiga teori tentang instrumen kebijakan dari Howlett & Ramesh. Eksplorasi terhadap model PSM yang diinginkan stakeholders, didekati dari teori tentang lingkup PSM oleh Ronald McGill dan Margareth, teori tentang obyek PSM dari Fagence, teori tentang isu-isu panting dalam penyelenggaraan PSM dari Margareth. Untuk mengetahui pola interaksi antar kelompok stakeholders, didekati dengan paradigma jaringan kolaboratif PSM yang dikemukakan Innes & Booher, serta teori social capital khususnya pola interaksi antar institusi yang dikemukakan Ismail Serageldin & Christian Grootaert. Sedangkan untuk mengetahui institusionalisasi PSM dalam perencanaan tata ruang Kota Jakarta, didekati dari teori institution building dikemukakan diatas. Penelitian ini dirancang sebagai penelitian deskriptif-eksploratif. Disebut deskriptif karena merupakan penelitian klarifikasi PSM sebagai fenomena sosial. Sebagai penelitian eksploratif penelitian ini berupaya mencari jawaban-jawaban mengenai How dan Why perihal PSM. Data kuantitatif diperoleh dari pengolahan terhadap jawaban responden atas kuesioner, dan data kualitatif diperoleh dari wavtancara mendalam dengan para informan, hasii telaahan terhadap tatanan peraluran, kebijakan, dan dokumen terkait lainnya, Serta observasi lapangan. Responden dipilih dari stakeholders kelompok government, pi-ivote sector, dan civil society secara purposive yang diwakili institusi, asosiasi, organisasi, dan kelompok yang berpartisipasi dalam penataan ruang. Temuan penelitian menyingkapkan bahwa tatanan peraturan nasional membatasi PSM hanya pada tingkatan informing, consultation, dan plocotion (tangga ke 3, 4, dan 5), dan sedikit pada taraf kemitraan ("partnership?). PSM yang lelah diterapkan oleh Pemda DKI Jakarta mencapai tingkatan kemitraan (partnership) melalui perwakilan institusi dari Perguruan Tinggi, Asosiasi Profesi, Asosiasi Pelaku Bisnis, institusi-institusi pemerintah pusat dan daerah, dan LSM sehingga PSM bersifat institusional. Sedangkan PSM yang diharapkan stakeholders mencapai tingkatan delegated power dan citizen control (tangga ke 7 dan 8 Arstein). Namun khususnya kelompok civil society, memilih tetap dilakukan bersama-sama dengan pemerintah dan private sector secara terbuka. Sebagian besar stakeholders menyatakan tingkat pelibatan PSM selama ini tidak cukup, padahal dinilai sangat panting. Nilai-nilai keadilan, dan pernerataan sosial-ekonomi dinilai belum terealisasi. Stakeholder menyatakan bahwa tujuan utama PSM adalah untuk memastikan aspek keadilan dan pemerataan sosial ekonomi diakomodasikan dalam rencana tata ruang kota. Penelitian ini menyimpulkan tidal( efektifnya pelaksanaan PSM dalam perencanaan, bersumber dari tidak adanya pcngaturan PSM pada sebagian besar unsur/sub-unsur institusionalisasi, baik pada tatanan peraturan nasional maupun daerah. Kebijakan strategis (UU Penataan Ruang) yang telah mengadopsi pendekatan PSM, temyata juga tidak ditindaklanjuti dengan penetapan instrumen-instrumen kebijakan yang memadai agar kebijakan strategis tersebut efektif sehingga untuk menyelenggarakan PSM pedomannya tidak memadai. Model PSM dalam perencanaan tata ruang kota yang diinginkan stakeholders, memiliki pola benjenjang/bertahap. Bukan seperti PSM paradigma tradisional lagi, tetapi tidak pula seperti paradigma jaringan kolaboratif yang dikemukakan Innes and Booher. Untuk tahap awal, stakeholders menghendald forum-forum informal, dimana kelompok civil society harus dipisah dengan kelompok bisnis (private sector). Selain itu, stakeholders menginginkan adanya Komisi Perencanaan, bertugas mengembangkan pendekatan, menyusun strategi, mengagendakan, dan membahas hasil akhir dari proses PSM dalam perencanaan tata ruang kota. Penelitian ini menunjukkan bahwa institusionalisasi PSM masih rnenghadapi masalah besar. Sebanyak 21 dari 27 unsur/sub-unsur institusionalisasi kondisinya masih "tidak memadai? sebagai persyaratan berlangsungnya proses institusionalisasi PSM dalam perencanaan tata ruang kota. Dinas Tata Kota DK1 Jakarta sebagai institusi perencanaan, tidak disiapkan untuk menyelenggarakan PSM dengan partisipasi yang lebih luas dari civil society, private sector dan government sebagai implementasi pendekatan PSM yang sudah diadopsi UU Pcnataan Ruang . Hal ini terkait dengan tidak memadainya instrumen kebijakan dari UU tersebut.

---

ABSTRACT
The evolvement of democratic life in Indonesia has been followed by the need of democratization in all sectors including in spatial planning. lnvigorating contention from community demanding to be involved in the urban planning process is one ofthe indications of such evolvement. Prior to that, the national policy adopting Public Participation (hereinafter ?PP?) in planning had reached numerous numbers. ln contrary, the empiric Facts show that the implementation of PP in urban planning process remains questioned frequently by many parties. This implies that the approach of PP has not been institutionalized, in a way that it has not been well-accepted, not highly praised, and has been neglected. Urban planning is a public policy. Policy problems will occur if needs, values, and opportunities for improvement have not been executed, whereas they could be encouraged through public action. The existence of public contention to be involved in urban planning indicates that there arc unfullilled needs, distorted values, and unutilized opportunities for invoking improvement. Gap occurred between settled public policies with public?s expectations constitutes as a policy problem. According to problems elaborated above, this research questions: l) ?What are policy problems of implementating PP in urban planning process in Jakarta?? 2) ?How could the PP model desired by stakeholders be transformed in institutionalization process of urban planning of .lakarta'?? 3) ?How has the institutionalization of PP in the urban planning of Jakarta been institutionalized?? This research is based on the assumption that the process of urban planning is a process of public policy making. Evolving from such assumption, the process of urban planning basically follows the frame of public policy making process. In reviewing policy problem of PP in urban planning, analysis through policy content is conducted towards the set of national regulations and provincial regulations directly attached with PP in the planning of Jakarta. There are several theories utilized as tools of analysis in this research. The first theory is ?A ladder of Citizen Participation" from Amstein. The second theory is the institutionalization which arises from the theory of institution building from ?The Inter-University Research Programme for Institution Building?. The third theory is concerning the policy instrument by Howlett & Ramesh. Exploration of the PP model intended by the stakeholders is observed by the approach using several theories; the theory on the coverage of PP by Ronald McGill and by Margareth, the theory on the object of PP by Fagence, and also the theory conceming major issues in the implementation of PP also by Margareth. In identifying the interaction pattern among the stakeholders, a theory on the paradigm of colaborative network of PP by Innes & Booher, and also a theory on social capitol specifically on the interaction pattem among institutions by Ismail Serageldin & Christian Grootaert, are applied. In the other hand, in identifying the institutionalization of PP in the Jakarta urban planning, the aforementioned institution building theory is applied. This research is built as descriptive-explorative research. It is descriptive because it is a research on the clarification of PP as a social phenomenon. It is an explorative research because it aims to find solutions on ?how? and ?why? regarding PP. Quantitative data is obtained through the analysis of respondents? answers to questionnaires, and qualitative data is obtained through profound interviews with informants, critical review on the set of regulations, law, related documents and field observation. Respondents are chosen from groups of stakeholders, government, private sector, and civil society in purposive order represented by institutions, associations, organizations, and groups of participants on spatial planning. Research finding reveals that the set of national regulation enacts limitation to PP only to the degree of informing, consultation, and placation (the 3rd, 4th, and 5th ladder), and a little to the degree of partnership. PP implemented by the provincial government of Jakarta has reached the degree of partnership through institution representatives from universities, professional associations, business associations, central and regional govemmental institutions, and non-governmental organizations that makes PP institutional. However, PP aspired by stakeholders reaches the degree of delegated power and citizen control (the 7th and 8th Amstein?s ladders). Though, groups of civil society in particular, prefer to participate together with government and private sector transparently. Most of stakeholders narrated that the involvement degree of PP up to the present is not suflicient, whereas its value considered being very substantial. Values of justice and redistribution of social-economics are argued to be not realized yet. Stakeholders affirm that the main objective of PP is to ensure that the aspects of justice and social-economics equality are being accommodated in urban planning process. This research concludes that the ineffectivencss of the implementation of PP in planning is rooted from the absence of the regulation of PP in most of institutionalization elements in both national and regional/provincial set of regulations and policies. The strategic policy (The Spatial Planning Act No.24/1992) adopting PP implementation is infact not equipped with sufficient policy instruments in order to make the strategic policy becomes effective. Thus, the directive of PP implementation is also insufficient. Model of PP in urban planning process intended by the stakeholders has a grading pattern. It is not similar to the traditional paradigm of PP or either to the collaborative network paradigm stated by limes & Booher. In the first grade of the model, stakeholders yearn for informal forums, in which civil society groups must be separated from private sector groups. Moreover, stakeholders request for a Commission of Planning. This commission has the obligation to develop model of approach, set strategies, arrange agenda and discuss the linal results of PP process in urban planning. This research illustrates that the institutionalization of PP still faces problems. 21 out of 2? elements/sub-elements of institutionalization still struggle with the condition of ?insufficiency? as a requirement to implement PP institutionalization process in the urban planning. City Planning Agency of Jakarta?s Government, as a planning institution, is not prepared to perform PP implementation with a wider range of participation from the civil society, private sector, and the govemment, as an implementation of PP approach that had been adopted by The Spatial Plaruiing Act No.24/1992. This is in accordance to the fact of the insufficient policy instrument in the derivative of such act.

Abstrak :
ABSTRAK
Kawi adalah sebuah kampung perkotaan yang terletak di Kelurahan Guntur Kecamatan setia Budi Jakarta Selatan. Melalui metode sejarah lisan skripsi ini mencoba melacak kembali sejarah kampung tersebut dan mulai berdirinya hingga penggusurannya di akhir 1980-an.

Melalui proses kedatangan para imigran yang dimulai sejak awal tahun 1950-an, kampung itu kemudian menjadi pemukiman padat penghuni dengan karakter kehidupan sosialnya yang khas.

Solidaritas sosial yang terbangun di antara sesama penduduk menciptakan komunitas baru. Lembaga-lembaga sosial pun tumbuh dan ikatan terhadap wilayah menebal. Akan tetapi ekologi sosial kampung yang memungkinkan munculnya konflikkonflik tidak membuat kohesifitas masyarakat didominasi keseragaman dan harmoni. Bahkan konflik-konflik kecil yang semula dapat diredam menyebabkan ketidakmerataan sikap para warga dalam menghadapi penggusuran.

Penggusuran menjadi fenomena yang menunjukkan dominasi pemerintah kota melalui tangan swasta-sebagai struktur yang lebih kuat dan lebih besar pada masa ketika pembangunan dijadikan semangat jaman dengan berbagai isu stabilitas dan integrasi.

---

Abstrak :
Ruang kota adalah ruang yang tersusun dari batas-batas antarbangunan dan segala elemen yang mengisi diantaranya, serta kegiatan yang terjadi di dalamnya. Pada sebuah Kota di negara berkembang yang selalu berubah keadaanya tiap tahun, tentu keadaan ruang kotanya juga berubah. Selain pembangunan gedung, perkembangan dalam transportasi juga merupakan salah satu faktor besar yang mempengaruhi perubahan ruang kota. Sejak abad ke-20 isu sustainability merupakan masalah yang sering menjadi perhatian masyarakat untuk mendukung keberlanjutan generasi kita di masa depan. Konsep sustainability ini mulai diterapkan di berbagai aspek dalam kehidupan, termasuk transportasi. Berbeda dengan sistem transportasi lain, transportasi berkelanjutan tidak hanya diwujudkan untuk memecahkan masalah mobilisasi saja namun juga untuk menjaga keberlangsungan lingkungan, ekonomi, dan sosial sebuah kota agar tidak memberikan dampak buruk kedepannya. Rangkaian dari transportasi dan fasilitas pendukungnya ini akan menimbulkan pola pergerakan dan aktivitas baru dalam kota, yang tentunya dapat berpengaruh pada ruang sebuah kota. Begitu juga yang terjadi di Jakarta. Dengan maraknya isu kemacetan dan polusi udara di Jakarta, sejak masa pemerintahan Sutiyoso telah dilakukan percobaan untuk menerapkan transportasi berkelanjutan, salah satunya dengan menggunakan desain transportasi PTM (Pola Trasnsportasi Makro) yang terdiri dari Busway, MRT, dan LRT, serta penataan jalur pejalan kaki di sekitarnya yang membentuk sebuah sistem sustainable movement di Jakarta. Karya tulis ilmiah ini akan membahas bagaimana sustainable movement berada di dalam ruang kota, khususnya di Jakarta.

---

Urban space is a space that consists of many boundaries between buildings, the elements that occupy it, and the activity that happens in it. The urban space condition of a city always changes as times goes by, especially in a developing country. Beside a building construction that happens in a city, the transportation development in a city is also a big factor that affects the condition of an urban space. Since the 20th century, the issue of sustainability has become the focus of discussion around the world to maintain the continuation of our future generation. Since then, the concept of sustainability has been applied in many aspects in the world, such as transportation. The sustainable transportation not only solves the mobilization problem, but can also help us maintain th state of our environment, economic, and social condition for our future generation. So it needs different facilities than a normal transportation. The sequence between these facilities and their sustainable transportations can create a different, more sustainable movement and activities pattern in a city. This different in transportation, facilities, and the activities happens in there is the cause of urban space change in a city. This thing also happens in Jakarta. Because of the issue of traffic jam and air pollution, since the government of Sutiyoso there are many attempt to apply the concept of sustainability in Jakartas transportation, such as the application of PTM (Pola Transportasi Makro) transportation design that consist of Busway, MRT, LRT, and pedestrian approach that creates a sustainable movement in Jakarta. This scientific paper will discuss the sustainable movement and how it exist in urban space, especially in Jakarta.

Abstrak :
ABSTRACT
Taman kota selalu muncul dalam setiap perkembangan wilayah di Jakarta pada masa kolonial Belanda. Keberadaan taman kota dapat ditemukan mulai dari wilayah Kotatua (Batavia Lama), wilayah Weltevreden, wilayah Nieuw Gondangdia dan Nieuw Menteng. Namun keberadaan taman kota ini terancam oleh pembangunan modern. Taman Fatahillah, Lapangan Banteng, Lapangan Merdeka, Taman Suropati, dan Taman Situ Lembang merupakan taman kota masa kolonial Belanda yang masih bertahan hingga saat ini. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dilakukan beberapa perubahan pada taman-taman tersebut. Perubahan ini ternyata banyak mempengaruhi komponen asli dari taman kota. Oleh karena itu, dilakukan penelitian untuk mengetahui komponen asli dari taman kota yang perlu dipertahankan dan dilestariakan keberadaannya. Komponen-komponen tersebut perlu diketahui karena memiliki kaitan dengan nilai penting masing-masing taman kota. Penelitian dilakukan dengan membandingkan kondisi taman kota pada masa kolonial Belanda dan yang ada saat ini, melalui foto dan peta lama. Setelah diketahui perubahan yang terjadi, maka ditentukan upaya pelestarian yang dapat diterapkan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, upaya yang dapat diterapkan pada taman-taman kota tersebut yaitu, menetapkan taman kota sebagai cagar budaya, serta melakukan pelindungan dan revitalisasi.

---

ABSTRACT
Urban park always appears in every development area in Jakarta during the Dutch colonial period. The existence of a urban park can be found starting from the Kotatua (Old Batavia), the Weltevreden, the Nieuw Gondangdia and the Nieuw Menteng. But now, the existence of this urban park is threatened by modern development. Taman Fatahillah, Lapangan Banteng, Lapangan Merdeka, Taman Suropati, and Taman Situ Lembang are the urban parks of the Dutch colonial period that still survive to this day. To meet the needs of the society, some modification has been made to the urban parks. The modification of urban parks made much affect to the original components. Therefore, research was conducted to find out the original components that needed to be maintained and preserved. These components need to be known because they are related to the importance of each urban park. The research was carried out by comparing the condition of the urban parks in the Dutch colonial period and those that exist today, through old photos and maps. After the changes that have occurred are determined, the efforts are applied by referring to the applicable laws and regulations. Based on this research, the efforts that can be applied is to establish the urban parks as a cultural heritage, also doing protection and revitalization activities.

Abstrak :
Da1am skripsi ini, sesuai dengan pokok aasalah yang diruauskan dalam bab pendahuluan, saya telah mencoiripsikan tingkah laku serta aturan-aturan perujaran dibagaimana tingkah laku serta aturan-aturan perujaran aebut dipengkruhi oleh hubungan yang bersifat patron-klien gada antara para calo bemo yang berasal dart tiga kacori identitas di ba

Abstrak :
Terdapatnya wiiayah urban (terbangun) dan rural (belum terbangun) dalam wilayah kota (city) merupakan gejala yang nampak pada kota-kota kolonial di Indonesia. Intensitas aktivitas ekonomi (commercial) akan tinggi pada wilayah-wilayah urban dengan harga tanah tinggi dan akan semakin berkurang intensitasnya ke arah wilayah pinggiran kota. Pertambahan penduduk dan pembangunan yang pesat di DKI Jakarta akan mempengaruhi wilayah di pinggiran kota yang masih belum terbangun. Pengaruh pembangunan dan pertumbuhan penduduk yang pesat di kota Jakarta terhadap wilayah pinggiran kota, terlihat dari semakin banyaknya pemukiman-pemukilnan baru di wilayah tersebut. Lingkup permasalahan: 1) Dimanakah wilayah-wilayah yang bersifat rural, suburban, dan urban di Kecamatan Jatinegara dan Perwakilan Kecamatan Duren Sawit ? 2) Bagaimanakah karakteristik aktivitas ekonomi di Kecamatan Jatinegara dan Perwakilan Kecamatan Duren Sawit tersebut? 3) Adakah hubungan antara karakteristik aktivitas ekonomi dengan wilayah-wilayah yang bersifat rural, suburban, dan urban serta harga tanah?

Abstrak :
Sebagai ibukota negara, Jakarta merupakan kota dengan penduduk yang memiliki beragam latar belakang. Sebagai kota modern, kota Jakarta memiliki sebuah tempat yang merupakan cerminan dari masyarakatnya, terbentuk melalui internet menjadi dunia digital kota Jakarta. Sebagai digital natives, generasi Z kota Jakarta merupakan kelompok masyarakat yang paling familier dengan ruang virtual kota Jakarta. Generasi Z kota Jakarta memiliki peran penting dalam proses terbentuknya fenomena budaya populer. Makalah ini akan membahas mengenai peran generasi Z dalam ruang virtual kota Jakarta sebagai kunci dari terbentuknya budaya populer, dengan menggunakan konsep antropologi digital dari Horst dan Miller mengenai materialitas. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data makalah adalah studi literatur dengan mengkaji data-data berupa buku dan artikel. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa beberapa fenomena budaya populer kota Jakarta merupakan sebuah fenomena yang mendapatkan atensi masyarakat luas berkat bantuan generasi Z kota Jakarta. ......As the national capital, Jakarta is a city with people from various backgrounds. As a modern city, the city of Jakarta has a place that is a reflection of its people, formed through the internet to become the digital world of the city of Jakarta. As digital natives, Generation Z of Jakarta is a group of people who are most familier with the virtual space of Jakarta. Generation Z of Jakarta has an important role in the formation of popular culture phenomena. This paper will discuss the role of generation Z in the virtual space of the city of Jakarta as the key to the formation of popular culture, using Horst and Miller's digital anthropological concept of materiality. The method used in collecting paper data is a literature study by examining data in the form of books and articles. Based on the results of the research, it can be concluded that several popular cultural phenomena in the city of Jakarta are phenomena that have received the attention of the wider community thanks to the help of generation Z in the city of Jakarta.

Abstrak :
Grocery X’s, merupakan proyek yang berlokasi pada Kawasan pengembangan masterplan Pasar Baru yang memiliki program utama sebagai penyedia bahan baku makanan, yang perannya dalam pengembangan Kawasan pasar baru ini sebagai penunjang kebutuhan masyarkat dalam hal pangan. Adapun yang beberapa hal yang melatarbelakangi pengembangan kawasan pasar baru ini yaitu nilai sejarahnya, dan juga terdapat berbagai macam budaya dan etnis yang keduanya perlu untuk dilestarikan. Selain itu, permasalahan-permasalahan terkait kurangnya ketersediaan ruang terbuka hijau dan optimalisasi penggunaan lahan terbangun juga menjadi fokus dalam pengembangan kawasan ini. Sehingga, dengan begitu, dilakukan perancangan bangunan yang tepat guna sesuai dengan tujuan pengembangan kawasan, sehingga dapat meningkatkan kembali minat masyarakat dalam melakukan kegiatan jual-beli pada kawasan ini yang sudah menjadi identitas kawasan pasar baru. Melihat kepada hal yang melatarbelakangi pengembangan Pasar baru ini yaitu kurangnya lahan terbuka hijau, dan optimalisasi lahan, maka grocery X’s ini menyedeikan program tambahan yaitu urban farming berupa ‘greenhouse’ guna mendukung secara aktif tujuan dari pengembangan kawasan pasa baru. ......Grocery X's, is a project located in the “Pasar Baru” master plan development area which has a main program as a provider of food materials, whose role in the development of this “Pasar Baru” area is to support the community's needs in terms of food. There are several things behind the development of “Pasar Baru”, namely its historical value, and also there are various kinds of cultures and ethnicities, both of which need to be preserved. In addition, problems related to the lack of availability of green open space and optimization of the use of built-up land are also a focus in the development of this area. Thus, by doing so, appropriate building design is carried out in accordance with the objectives of regional development, so as to increase public interest in commercials activities in this area which has become the identity of the “Pasar Baru” area. Looking at the reasons behind the development of the area, lack of green open space, and land optimization, The Grocery X's provides an additional program, namely urban farming in the form of a 'greenhouse' to actively support the goals of developing the “Pasar Baru’ area.