Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan mengkaji kebijakan pemulihan aset hasil korupsi yang ditempatkan di luar negeri dengan pendekatan deskriptif-kualitatif dan menggunakan metode studi kasus. Berdasarkan identifikasi dan interpretasi data dengan kerangka kebijakan kriminal Hoefnagels (1969) dan konseptualisasi negara sebagai korban dalam perspektif viktimologi, merujuk pada konsep oleh Frieberg (1988) dan prisma kejahatan oleh Lenier dan Henry (2004). Konseptualisasi tersebut kemudian disebut dalam temuan penelitian ini sebagai negara sebagai korban tersamar kejahatan korupsi.Penelitian ini menemukan bahwa Indonesia perlu memperkuat kerjasama berupa mutual legal assistance (MLA) dan informasi transaksi keuangan dengan negara tujuan penggelapan aset untuk melacak, merampas dan membekukan aset koruptor. Pemerintah membutuhkan kerangka hukum baru berupa undang-undang perampasan aset yang didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia (SDM) penegak hukum yang memadai untuk mempermudah proses pemulihan aset hasil korupsi di luar negeri. Pemerintah juga perlu mereformasi wajah birokrasi dan penegakan hukum nasional yang transparan, humanis, profesional dan responsif terhadap isu korupsi. Kemauan politik Indonesia untuk secara timbal-balik memberikan bantuan kepada negara lain dalam proses asset recovery sangat dianjurkan. Pemerintah pun perlu mereformasi Pusat Pemulihan Aset (PPA) sebagai lembaga independen sembari memperkuat kapasitas SDM para anggota.

---

This study aims to examine the policy for the recovery of assets resulting from corruption placed abroad with a descriptive-qualitative approach and using a methods case study. Based on the identification and interpretation of data with a policy framework criminal Hoefnagels (1969), conceptualization of the state as victim, referring to Frieberg (1988) and crime prism by Lanier and Henry (2004). Current research propose the concept of the state as invisible victim of corruption as a result.

It was found that Indonesia needed to strengthen cooperation in the form of mutual legal assistance (MLA) and information on financial transactions with the country for which the assets were embezzled track, seize and freeze the assets of corruptors. The government needs a framework for new law in the form of an asset confiscation law that is supported by the availability of resources adequate human resources (HR) of law enforcers to facilitate the recovery process assets resulting from corruption abroad. The government also needs to reform the face of the bureaucracy and transparent, humanist, professional, and responsive to national law enforcement issues corruption. Indonesian political will to reciprocally provide assistance to other countries in the asset recovery process is highly recommended. The government also needs to reform the Asset Recovery Centre (PPA) as an independent institution while strengthening the human resource capacity of the members."

"Skripsi ini dilatarbelakangi oleh fenomena korupsi di Indonesia yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki status dan jabatan tinggi serta berasal dari berbagai latar belakang sosiologis dan psikologis. Teori yang dipakai dalam skripsi ini ialah teori white collar crime, karir kriminal, kecurangan individu, dan group cohesiveness. Metode yang digunakan ialah pendekatan penelitian kualitatif dengan studi dokumen, wawancara, dan penelusuran data sekunder sebagai teknik pengumpulan data. Sumber data diperoleh dari Korupsi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Indonesian Corruption Watch (ICW). Skripsi ini memaparkan profil koruptor Indonesia era KPK periode 2005-2013 yang dijabarkan melalui perspektif kriminologi mencakup identitas profesi, latar belakang sosiologis, dan latar belakang psikologis. Pada bagian pembahasan, skripsi ini membahas profil koruptor Indonesia serta adanya persilangan antara dimensi-dimensi yang terdapat dalam profil koruptor tersebut sebagai refleksi pemberantasan korupsi di Indonesia dalam satu dekade terakhir. Skripsi ini dilengkapi pula dengan pembahasan dari kacamata hukum, sosiologi, dan pengamat korupsi Indonesia. Skripsi ini berusaha mencari solusi efektif bagi pemberantasan korupsi di Indonesia di masa yang akan datang; mencakup rekomendasi akademis dan strategis yang dipaparkan pada bab akhir dari skripsi ini.

---

This thesis is based upon corruption phenomenon in Indonesia those were occupied by the people who have high status and position who come from various sociological and psychological background. The theory used in this thesis are white collar crime, criminal career, individual fraud, and group cohesiveness. The method used is qualitative method with documents study, interviews, and secondary data retrieval as data gathering technique. The data sources were obtained from Korupsi Pemberantasan Korupsi (KPK) and Indonesian Corruption Watch (ICW). This thesis shows Indonesian corruptor profile in KPK era within the year of 2005 - 2013 which is explained through criminological perspective encompasses professional identity, sociological background, and psychological background. In the discussion part, this thesis discusses Indonesian corruptor profile by means of crossing among the dimensions within the profile as a reflection from corruption eradication in Indonesia this one last decade. This thesis is also completed by the discussion from law, sociology, and Indonesian corruption observer perspective. This thesis tries to find the effective solution to corruption eradication in Indonesia for the coming years; comprises the academical and strategical recommendation those both are explained in the last chapter of this thesis."