Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi ini dimaksudkan untuk menemukan faktor-faktor pcnyebab dan akibat dari kekeliruan sikap terhadap pengelolaan sumberdaya air sekaligus memperkenalkan program korporatisasi pengelolaan sumber daya air pada lingkungan instansi pemerintah, yaitu pendekatan baru di bidang pengelolaan sumber daya air berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi dan keuangan secara professional dengan memperhatikan kemampuan masyarakat di sekitarnya. Sebagai upaya awal dalam rangka mengatasi keterbatasan anggaran dana pemerintah. Selama bertahun-tahun pengelolaan sumber daya air yang diselenggarakan oleh instansi tersebut sepenuhnya memperoleh biaya dari pemerintah, baik yang berasal dana rupiah murni maupun pinjaman luar negeri. Melalui Undang-Undang No. 22 tahun |999 mengenai Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 mengenai Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah, kewenangan pengelolaan sumber daya air termasuk penggalian dana untuk keperluan tersebut sepenuhnya diserahkan pada daerah. Penyerahan wewenang tersebut memerlukan Waktu dan persiapan dalam banyak hal, terutama persiapan mengenai sumber daya manusia di daerah, yang secara kualitatif` relatif masih rendah.Studi ini merupakan studi kasus pada Balai PSDA Ciujung -Ciliman,yaitu Salah satu Unit Pelaksana Teknis Daerah di bidang pengelolaan sumber daya air yang mendapat bantuan pinjaman dana dari Bank Dunia. Bantuan pinjaman tersebut sudah berlangsung bertahun-tahun lamanya, sehingga menimbulkan sikap kurang bahkan tidak mampu untuk menggali dana dari sumber lain, kecuali dari sumber pinjaman tersebut. Ketergantungan ini merupakan kekeliruan sikap terhadap pengelolaan sumber daya air,yang tidak sesuai dengan amanah dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945, yang menyatakan, bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Pernguasaan air sebagai salah satu sumber daya alam menganduug makna sebagai suatu kewenangan nsgara untuk mengelola. yaitu mengatur, membina dan mengendalikan pemanfaatannya. Kewenangan tersebut harus berada dalam kerangka upaya menciptakan kesejahteraan semua lapisan masyarakat atas dasar prinsip keadilan. Ini berarti, bahwa pengelolaan Sumber daya air harus didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi dan keuangau secara profesional dengan memperhatikan kemampuan masyarakat disekitarnya. Pengelolaan demikian dimaksudkan sebagai upaya menggali potensi dan dana dari masyarakat, swasta dan dunia usaha. Upaya tersebut pada dasarnya merupakan upaya pebelajaran dalam rangka memperdayakan organisasi dan masyarakat di sekilarnya. Data primer dikumpulkan dengan menggunakan instrumen berupn kuisioner yang dibagikan kepada semua pegawai Balai PSDA melalui skala-skala sikap terhadap korporatisasi pengelolaan sumber daya air.Studi ini menemukan hasil~hasil sebagai berikut;(l). Sikap terhadap pengelolaan sumber daya air, terutama pada pegawai tingkat pelaksana. yang umumnya berpendidikan relatif rendah menyatakan, bahwa pengelolaan sumber daya air adalah hanya merupaikan tugas pemerintah. (2 ) Sikap terhadap penyediaan dana untuk pengelolaan sumbcr daya dipandang sebagai tanggung jawab pemerintah. (3) Kekeliruan sikap terhadap pengelolaan sumber daya air. kemungkinan besar disebabkan oleh faktor pendidikan dan pelatihan yang kurang merata pada semua tingkatan pegawai dan kebiasaan mereka selama bertahun-tahun selalu tergantung pada angggaran pemerintah. lni terbukti. bahwa umumnya pegawai pada lapisan bawah menyatakan, bahwa penyediaan dana untuk pengelolaan sumber daya air merupakan merupakan tanggung jawab pemerintah.(4)Kecuali pada level pimpinan Balai PSDA, ternyata konsep mengenai korporatisasi pengelolaan sumber daya air, belum banyak dikenal.Saran-saran yang, dapat diajukan adalah ; (1) Perubahan sikap mengcnai pengelolaan sumber daya air perlu dilakukan lebih merata pada semua tingkatan pegawai, antara lain melalui pelatihan. (2) Korporatisasi pengelolaan snmber daya air sebagai salah satu alternatif pendekalan baru dibidang pengelolaan sumber daya air berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi dan keuangan secara professional dengan memperhatikan kemampuan masyarakat di sekitarnya, perlu disosialisasikan kepada semua jajaran pegawai Balai PSDA melalui berbagai bentuk dan metoda pelatihan.(3).Pelatihan mengenai korporatisasi pengelolaan sumber daya air, perlu didukung oleh perubahan dan atau penyesuaian organisasi Balai PSDA yang dapat mengakomodasi kewenangan untuk mengatur upaya-upaya menghimpun dana dari pemakai air dan sumber daya air. (4) Program pelatihan tersebut harus dikaitkau dengan sistem pengembangan pegawai termasuk sistem penilaian untuk kerja dan imbal jasa yang adil."

"This dissertation is a report of the result of a research on Restructuring State-Owned Enterprises (SOEs/ BUMN): An Option between Privatization or Corporatization? The aim of this research is to answer the following academic question: Could article 33 of the 1945. Constitution as the legal foundation of the national economic system absorb aspirations of the dynamics of economic globalization? Particularly in this case, could this be achieved by the restructuring process? Is it necessary to change the 1945 constitution in order to meet the demands of globalization? What are the problems relating to article 33 of the 1945. Constitution regarding such a change? Could the liberal economic system be applied in the national economic system based on the Pancasila, the State ideology (The Five Principles)? Which restructuring model would be in accordance with the state constitution? Are there guidelines for this restructuring?This research is based on literature on secondary data such as Pancasila, the 1945 Constitution, State regulations, textbooks, journals, encyclopedias and other written materials. Fieldwork was also conducted to gather some primary data. The fieldwork consisted of interviews and observations. This research is descriptive, historical and comparative. Here, Pancasila is used as a method and a way of life. Also, Pancasila and the 1945 Constitution are the foundations of thought. Among the theories implemented in this research are "the judicial philisophy" (rechtsidee) and the legal system theory. The legal system theory consists of substance, structure and legal culture.The result of this research proved that article 33 of the 1945 Constitution could in principle afford to absorb the dynamics of economic globalization, although there are some weaknesses which need to be improved. There are two options about the 1945 Constitution regarding the dynamics and the spirit of economic globalization: first, it is not necessary to change the Constitution especially Article 33, and second, it is necessary to amend it, especially article 33. According to article 37 of the constitution, an amandment is possible. However, this would involve a great number of obstacles and risks from the constitutional, polotical, psychological and juridical technical aspects. Regarding the constitutional aspect: the 1945 Constitutions is considered to be the integrating factor of the nation and is an integral part of the August 17, 1945 Declaration of Independence, therefore it cannot be changed. The main problem of Article 33 lies in its interpretation. What is needed is the character and attitude of government employees with responsibility and integrity. Such characteristics particularly must be possessed by the management of State-Owned Enterprises. What is needed is legal control by the people, in this case, The Peoples Representative Council (DPR) and the People Consultative Assembly (MPR). Therefore, the recruitment system for members of DPR and MPR should be changed. A legal culture which acknowledges the supremacy of law is a basic factor for good governance and for the realization of justice in the management of the national economic system. A liberal economic system could be applied in Indonesia based on Pancasila and the Constitution. As the model for restructuring State-Owned Enterprises, both privatization and corporatization could be implemented in Indonesia, since they are not contrary to Pancasila and the 1945 Constitution. Therefore, to face economic glabalization, it is necessary to develop national economic regulation which would interpret the principles and the purpose of article 33 of the 1945 Constitution, without altering or amending it. In order to develop good governance we need to develop criteria to select members of DPR and MPR. The same applies to the system of recruitment of The Board of Directors and the management SOEs. There must ce clear guidelines in order for the restructuring of the SOEs to be transparent and to meet the demands of the people for social justice. What is also of the greatest importance is capable leaders with idealism and vision, integrity and dedication."