Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Pada dasarnya persediaan atau inventory dimaksudkan untuk menghindari kemacetan operasi baik produksi ataupun penjualan, Pentingnya persedjaan bila ditinjau dan Segi operasional. merupakan hal yang mutlak bagi hampir semua jenis industri terutama dalam operasi yang mementingkan kontinunitas.

Operasi perminyakan di Indonesia dilaksanakan dengan menggunakan bentuk Kontrak Production Sharing (KPS) yang sesuai dengan Undang?undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Pertamina) Pasal 12 yaitu mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka pencarian, pengeboran dan produksi minyak dan gas bumi.

Manajemen persediaan untuk KPS Pertamina ini tidak dapat lepas dari karakteristik barang untuk keperluan operasional yaitu :

- Barang-barang untuk operasi pengeboran (drilling).

- Barang-barang untuk operasi produksi.

Barang-barang untuk keperluan operasi produksi umumnya berupa suku cadang mesin-mesin serta barang-barang penunjang kelancaran operasi seperti bahan kimia. Barang?barang ini tidak secara langsung mempunyai korelasi dengan output (crude oil) tapi dapat mempengaruhi jalannya operasi.

Pola penyediaan barang dapat dianggap ?independent demand? sehingga dapat dianalisa dan dapat dilaksanakan dengan menggunakan model-model persediaan yang ada.

Model model untuk Dynamic-Certain merupakan model dasar untuk pengelolaan persediaan yang dibuat berdasarkan keadaan untuk mengatasi masalah-masalah :

- Kapan kita harus membuat atau membelj suatu barang ?

- Berapa banyak yang harus kita beli atau dlbuat ?

liga model dasar yang dapat digunakan adalah : - Economic lot size model

- Fixed time replenishment model

- Optional replenishment model

Model?model serta formula pengelolaan persediaan yang digunakan oleh beberapa KPS Pertamina hampir semua KPS Pertamina tidak menggunakan model EOQ (Economic Lot Size) karena berbagai alasan Paling tidak ada tiga alasan mengapa model EOQ tidak digunakan oleh kebanyakan KPS Pertamina yaitu alasan teoritis, finansil dan operasionil.

Penerapan model Fixed Time Replenishment? merupakan alternatif optimal untuk KPS-KPS Pertamina. Dengan periode pemeriksaan satu bulan sekali. model ini mempunyai keuntungan yang sarna dengan model optional replenishment yaìtu tidak diperlukan parameter biaya-biaya.

Untuk dapat mendukung terlaksananya manajemen persediaan yang effektif diperlukan perangkat lunak yang mempunyai karakteristik :

1. Mampu melayani seketika keperluan barang untuk operasi produksi pada tingkat pelayanan yang ditetapkan oleh manejemen.

2 Mampu menekan biaya Operasional pengelolaan persediaan dengan cara menekan biaya-biaya :

- pembelian barang untuk persediaan.

- Biaya pergudangan baik untuk barang-barang aktif maupun barang?barang yang tak hergerak (slow moving & dead stock).

3. Mampu memberikan informasi yang akurat baik pada tingkat operasjional maupun tingkat manajemen mengenai keadaan barang yang ada dalam persediaan.

Alternatif pilihan model & formula dipengaruhi oleh kondisi operasional perusahaan dan kebijaksanaan yang digariskan oleh perusahaan mengenai manajemen persediaan.

Aspek finansil operasi perminyakan rnenyebabkan manajemen KPS melihat biaya pembelian barang-barang persediaan sebagai bagian dan biaya operasional yang akan segera dimintakan kembali (cost?recovery), karena itu diusahakan agar biaya tersebut tidak mempengaruhi biaya produksi minyak (per barrel) dengan cara biaya tersebut harus dibebankan secara merata.

Dalam proses pemllihan formula dan model untuk KPS Pertamina (khususnya ARII) perhatian lebib diarahkan kepada pemenuhan persyaratan-persyaratan diatas, yaitu dengan menghindari biaya pembelian yang fluktuatif. memperbaiki tingkat pelayanan (service level), memperpendek lead time serta menekan biaya?biaya operasional.

Abstrak :
Tesis ini membahas pengaturan tenaga kerja nasional dan pengelolaannya. Industri Minyak dan Gas Bumi (migas) yang mempunyai karakteristik khusus, yaitu padat modal, beresiko tinggi dan membutuhkan keahlian dari sumber daya manusia nya da1am mengelola cadangan migas, maka terdapat keterbatasan jumlah tenaga kerja nasional dalam sektor ini. Untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia aJam pengelolaan cadangan migas, Pemerintah menuangkan pengutamaan penggunaan tenaga kerja nasional dalam kontrak Bagi Hasil antara KPS dengan BPMIGAS. Pengutaan tenaga kerja nasional tersebut dituangkan dalam klausula pelatiban dan penempatan tenaga kerja nasional dalam KPS. Berdasarkan Kontrak Bagi Flasil tersebut, KPS wajib untuk melakukan pengembangan terhadap kompetensi tenaga kerja nasional untuk meningkatkan keahlian pekerja dalam pelaksanaan eksplorasi dan produksi migas dan. peraturan-peraturan ketenagakerjaan yang berlaku dalam industri migas khususnya, dan peraturan ketenagakerjaan yang oerlaku pada umumnya. Oleh karena itu perlu dikaji lebih lanjut mengenai kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan dan pengemhangan tena kerja nasional, oaik untuk pekerja kontrak, pekerja tetap dan pekerja kontrak pihak ketiga (butsource ), da1am suatu KPS. ......The focus of this study is for regulating and developing of national workers who worked in Production Sharing Contract Company in oil and gas sector. The Oil and Gas sector have special characteristic such as the large amount of capital needed, high risk and require a complicated technology to explore and exploited the oil and gas. The deficiency of national workers had raise in this sector. To prevent the deficiency amount of national workers get bigger, The Government of Indonesia raise the regulation"Un to the Production Sharing Contract Company to hire national workers as a priori , and develop the national workers competency. The Production Sharing Contract Company shall obey the government policy of worker and oil and gas, subject to the Production Sharing Contract had been signed by the Government of Indonesia and Production Sharing Contract Company.

Abstrak :
Penelitian dalam tesis ini bertujuan untuk melihat gambaran yang lebih konkret tentang konsep penghasilan menurut perpajakan atas selisih penetapan harga berdasarkan Indonesian Crude Price (ICP) dengan harga realisasi, menganalisis selisih penetapan harga tersebut dilihat dari prinsip netralitas dan revenue adequacy serta kendala-kendala yang ada atas implementasinya sebagai objek pajak. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Kemudian untuk pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara mendalam dengan key informan yang terkait dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa dilihat dari konsep penghasilan menurut perpajakan, atas selisih lebih penetapan harga berdasarkan ICP dengan harga realisasi merupakan tambahan kemampuan yang secara ekonomi diterima Kontraktor Production Sharing (KPS), sehingga dapat dikenakan pajak. Harga realisasi ini dapat juga merupakan harga penjualan berdasarkan harga pasar yang berlaku, apabila terdapat indikasi penjualan kepada perusahaan afiliasinya. Selanjutnya sesuai dengan prinsip netralitas, selisih lebih penetapan harga minyak mentah ini merupakan penghasilan yang berasal dari active income. Tarif pajak yang digunakan adalah tarif yang sesuai dengan ketentuan perpajakan pada saat Production Sharing Contract ditandatangani dan tarif yang diatur dalam tax treaty untuk kepentingan menghitung pajak atas branch profit tax. Pajak dari penghasilan berupa selisih lebih penetapan harga minyak mentah berdasarkan ICP dengan harga realisasi dapat menjadi potensi penerimaan bagi negara dalam rangka membiayai kebutuhan pembangunan (revenue adequacy). Terdapat kendala atas implementasinya apabila atas selisih tersebut dijadikan objek pajak, yaitu kendala yuridis dan kendala administratif. Untuk mendapatkan potensi penerimaan pajak dari penghasilan berupa selisih lebih penetapan harga berdasarkan ICP dengan harga realisasi, maka pengenaan pajaknya harus dilakukan secara terpisah dengan pengenaan pajak dalam skema bagi hasil. Kendala yuridis dapat dihilangkan dengan menerbitkan peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan perpajakan atas KPS, sehingga mempunyai kepastian dan dasar hukum yang kuat. Kendala administratif dapat dihilangkan dengan cara mengembalikan wewenang pemeriksaan pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan mewajibkan KPS melaporkan transaksi penjualan minyak mentah kepada DJP, sehingga dapat diketahui harga realisasi dari minyak mentah yang sebenarnya.

---

The objectives of the research in this thesis are to give a more concrete picture on the concept of incomes based on taxation from the difference between the price determination based on Indonesian Crude Price (ICP) with the realization price as well as to analyze the difference in such price determination as seen from the neutrality principle and revenue adequacy, as well as the existing obstacles in its implementation as a tax object. The approach used in this research is a qualitative approach to give a comprehensive and intensive picture on the phenomenon being researched. As regards approach, the descriptive approach has also been used by using data compilation in the form of library research and field research which is done through intensive interviews with key informants who are related to the research being conducted. The results of analysis indicate that if seen from the concept of incomes according to taxation, the difference in price determination between the ICP and the realization price constitutes an additional capacity which is both economically accepted by Production Sharing Contractors (PSC) and taxable. This realization price may also constitute a sales price based on prevailing market prices if indications exist of sales being made to a contractor?s affiliated companies. Further, in accordance with the neutrality principle, the difference in price determination of this crude oil constitutes income which is derived from active income. The tax tariff used is a tariff which both accords with the taxation provisions applicable at the time a PSC is signed and is regulated in a tax treaty for the interests of tax calculations on the profit tax branch. The tax on income in the form of difference in price determination of crude oil based on the ICP with the realization price may constitute potential income to the state in financing the needs of its development. (revenue adequacy). Should the above difference be made into a tax object, then obstacles on its implementation may arise, namely judicial and administrative obstacles. In order to receive tax income potential from income in the form of difference in price determination between the ICP and price realization, its tax imposition must be made separately from tax imposition in the scheme of profit sharing. In addition, the above judicial and administrative obstacles may be omitted by the issuance of implementing regulations relating to the taxation of PSC which lead to strong legal certainty and grounds. Administrative obstacles may be omitted by returning the tax inspection authority to the Directorate General of Taxation and by obliging PSC to report on their crude oil sale transactions to the Directorate General of Taxation, so that the realization price of the actual crude oil may be known.