Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDisertasi ini menguraikan tentang proses kontrak sewa tanah dan semua ketentuan yang mengaturnya di wilayah Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta selama periode 1818-1912. Fokus penelitian ini adalah terjadinya kontrak sewa atas tanah-tanah apanage dan tanah-tanah lain di kerajaan-kerajaan Jawa oleh pengusaha asing dalam berbagai bentuk hak sewa. Pendekatan struktural dan teori tentang hukum adat digunakan untuk menjelaskan terjadinya proses perubahan yang berlangsung di wilayah Projo Kejawen, terutama dengan adanya pergeseran di bidang hukum.Kajian ini menemukan bahwa proses persewaan tanah mengakibatkan terdesaknya penggunaan hukum adat oleh hukum positif Barat, terutama dengan adanya penerapan prinsip Konkordansi. Prinsip ini bertujuan untuk memberlakukan hukum yang berlaku di Belanda bagi tanah koloninya, termasuk di wilayah raja-raja Jawa (Vorstenlanden). Seiring dengan perubahan itu, sejumlah peraturan kontrak sewa tanah dibuat oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda bagi persewaan tanah di Projo Kejawen. Sebagai akibat proses tersebut, muncul berbagai bentuk hak atas tanah yang tidak pernah dikenal dalam hukum adat Jawa. Kondisi yang diciptakan dalam struktur kepemilikan tanah oleh perubahan ini menjadi dasar yang kuat untuk memotivasi pemerintah kolonial melakukan reorganisasi agraria di Vorstenlanden.

---

ABSTRACT

This dissertation describes the process of landlease contract and all provisions that regulate it in the Kesunanan of Surakarta and the Sultanate of Yogyakarta the period 1818-1912. The focus of this study was the occurrence of a lease of apanage lands and other lands in the Javanese royal realm by foreign businessmen in various forms of lease rights. Structural approach and a theory of adat law is used to describe the process of change that taken place in the Projo Kejawen, especially with the shift in the legal aspect.

This study finds that the process of the landlease resulted in the replacing of customary law by the Western positive law, especially with the implementation of Concordance principle. This principle aims to enforce the laws of the Netherlands for the land colonies, including in the area of the kings of Java (Vorstenlanden). Along with those changes, a number of landlease regulations were made by the Dutch East Indies colonial government for leasing land in the Projo Kejawen. As a result of the process, other forms of land rights which never recognized in the adat law of Java were applied. Conditions that created in the structure of land ownership by this change was a strong basis to motivate the colonial government to make a program of agrarian reorganization in Vorstenlanden."

"ABSTRAKPokok Permasalahan Skripsi Pembangunan ekonomi negara kita yang begitu pesat dalam dua dekade terakhir menimbulkan banyak segi yang perlu dilakukan penataan dan pengaturan agar jangan menimbulkan hal yang tidak kita ingini. Salah satu hal yang sangat menonjol adalah bertambahnya jumlah perkantoran baik dengan meluasnya suatu perusahaan ataupun didirikannya suatu perusahaan baru. Tentu saja hal ini memerlukan pengaturan karena problema kependudukan di Jakarta juga sangat mendesak, sehingga dikhawatirkan akan terjadi kesemerawut- an apabila pemukiman penduduk bercampur menjadi satu dengan perkantoran. untuk mencegah kesemerawutan lalu lintas maupun pemukiman ini diperlukan pengaturan bagi peruntukkan gedung perkantoran. Dalam hal ini gedung perkantoran merupakan suatu bisnis baru yang mernerlukan investasi yang bukan sedikit. Dari segi hukum perdata, maka masalah perjanjian sewa menyewa ruang perkantoran merupakan salah satu bidang hukum perjanjian yang mempunyai sifat terbuka. Dalam praktek para pihak menetapkan hak dan kewajiban masing-masing dalam naskah penjanjian tertulis yang dibuat dalam bentuk akte di bawah tangan. Karena banyaknya perusahaan yang menjalin kerja sama dengan pihak asing ataupun merupakan agen atau anak perusahaan multi nasional, maka naskah perjanjian banyak yang dibuat dalam bahasa Inggris. Penelaahan perjanjian sewa menyewa ruangan perkantoran akan meliputi obyek perjanjian itu sendiri, karena eksistensinya sebagal benda yang dipersewakan, lalu mengenai subyeknya dan juga mengenai hak dan kewajiban masing masing pihak. Selain itu juga perlu diperhatikan masalah penyele saian perselisihan dan aspek yang mungkin timbul karena adanya perbedaan stelsel hukum antara pihak yang mengadakan perjanjian. Hal ini memungkinkan pembahasan masalah Hukum Perdata Internasional dalam skripsi ini. Metode Riset. Sebagaimana yang diharuskan dalam melakukan penuli san ilmiah, terdapat dua hal yang dilakukan penulis Untuk memperoleh data untuk keperluan skripsi ini yaitu 1. Studi literatur, dengan mengumpulkan, mempelajari serta mengambil intisari dari semua literatur yang berkaitan dengan topik skripsi ini. 2. Pengumpulan data lapangan, dengan melakukan penelitian langsung pada obyek, mengadakan pengamatan fisik maupun dokumentasi yang diperlukan serta mewawancarai manusia yang terlibat langsung dengan masalah perjanjian sewa menyewa ruangan perkantoran di Gedung Ratu Plaza. Hal-Hal Yang Ditemukan. Dalam kenyataan penulis tidak menemukan suatu pengaturan yang secara khusus menyangkut langsung masalah perjanjian sewa menyewa ruangan perkantoran, sehingga penulis hanya dapat mengklasifikasikan ruangan perkantoran ini sebagai suatu benda, padahal sudah saatnya kita melakukan penyempurnaan peraturan yang sudah sangat kita butuhkan saat ini. Dalam hal penetapan standard penulis juga tidak menemukan suatu ketentuanpun yang mengatur mengenai persyaratan yang harus dipenuhi untuk suatu ruangan perkanto ran Kesimpulan. Dalam penulisan skripsi ini penulis berkesimpulan bahwa dalam masalah perjanjian sewa menyewa ruangan perkantoran ini diperlukan adanya usaha-usaha untuk menyempurnakan ketentuan yang telah ada serta perlu pula ditetapkan suatu standard ruangan perkantoran yang memenuhi syarat."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi isu pasca implementasi PSAK 73 pada perusahaan di Indonesia sejak tahun 2020, melalui sudut pandang auditor di KAP XYZ, serta memberikan solusi terhadap isu yang masih muncul sampai tahun 2022, yang merupakan tahun ketiga implementasi. Penerapan PSAK 73 yang dimulai sejak tahun 2020 membuat banyak perusahaan di Indonesia harus melakukan adaptasi terhadap kontrak sewa dan perhitungan terkait dengan sewa yang mereka miliki. Perubahan yang signifikan dari PSAK 30 ke PSAK 73 menimbulkan banyak kebingungan dan kesalahan dalam penerapan pada perusahaan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan pada salah satu KAP sepuluh besar di Indonesia, yang mana banyak klien dari KAP tersebut memiliki kewajiban untuk menerapkan PSAK 73. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah wawancara. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, dengan pendekatan induktif. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat banyak isu yang terjadi pada tahun pertama implementasi PSAK 73 pada klien KAP XYZ, yaitu hampir semua klien masih melakukan kesalahan perhitungan, dan banyak klien yang juga masih melakukan amandemen kontrak untuk menghindari penerapan PSAK 73. Akan tetapi, kesalahan tersebut dapat dikoreksi berdasarkan temuan dan masukan dari KAP XYZ.

---

This study aims to identify post-implementation issues of PSAK 73 in companies in Indonesia from 2020, through the perspective of a public accounting firm, KAP XYZ, and provide solutions to issues that still arise until 2022, which is the third year of PSAK 73 implementation. The implementation of PSAK 73, which began in 2020, has forced many companies in Indonesia to adapt their lease contracts and calculations related to their leases. The significant change from PSAK 30 to PSAK 73 caused a lot of confusion and errors in its application to companies in Indonesia. This research was conducted at one of the top ten public accounting firms in Indonesia, where most clients of the public accounting firm have an obligation to apply PSAK 73. The research instruments used in this study include in-depth  interviews. The data analysis used in this research is descriptive analysis, with an inductive approach. The results of this study are that there are many issues that occur in the first year of implementing PSAK 73 for KAP XYZ clients, that is, almost all clients still make calculation mistakes, and many clients still make contract amendments to avoid applying PSAK 73. However, these mistakes can be corrected based on findings and input from KAP XYZ. "

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan akuntasi atas modifikasi kontrak sewa pesawat pasca Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), menganalisis insentif manajemen dan peranan auditor dalam pemilihan kebijakan akuntansi dari perspektif Teori Akuntansi Positif (PAT) dan Teori Keagenan. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan PT IB sebagai objek penelitian. Sumber data penelitian mencakup data primer melalui wawancara dan reviu kontrak, serta data sekunder berupa laporan keuangan, PSAK 71, PSAK 73, dan publikasi IFRIC. Studi kasus ini menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi atas pengampunan sebagian liabilitas sewa jatuh tempo berdasarkan ketentuan modifikasi sewa PSAK 73 sudah tepat. Pengampunan tidak dapat diakui sebagai keuntungan menurut PSAK 71 karena pengampunan tidak bersifat sukarela dan merupakan hasil putusan pengadilan yang bersifat memaksa dan wajib dipatuhi semua pihak. Tidak terdapat perbedaan perlakuan akuntansi atas modifikasi kontrak sewa go-forward yang diturunkan tarif sewa tetapnya, baik yang diperpanjang maupun tidak diperpanjang. Kebijakan akuntansi oleh PT IB atas pembayaran sewa dengan mekanisme power-by-hour (PBH) selama periode grace period adalah tidak tepat karena tidak memenuhi defenisi pembayaran sewa tetap secara substansi sesuai dengan ketentuan PSAK 73. Berdasarkan observasi selama proses penentuan perlakuan akuntansi atas modifikasi kontrak sewa, dapat disimpulkan bahwa terdapat insentif manajemen untuk memilih perlakuan akuntansi untuk menjaga kinerja laba rugi tahun berjalan sesuai hipotesis bonus. Auditor telah melakukan fungsinya untuk memverifikasi perlakuan akuntansi atas modifikasi kontrak sewa sehingga informasi yang disajikan oleh Manajemen dalam laporan keuangan auditan sudah wajar dan sesuai sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

---

This research aims to analyze the accounting treatment of aircraft lease contracts modifications post Suspension of Payment (PKPU) and analyze management’s incentive and the role of auditor during accounting policy selection from the perspective of Positive Accounting Theory (PAT) and Agency Theory. This research uses a case study approach with PT IB as the research object. Sources of research data include primary data through interviews and review of contract, as well as secondary data such as financial statements, PSAK 71, PSAK 73, and IFRIC publications. This case study shows that accounting treatment for the partial forgiveness of overdue lease liabilities based on lease modification provision under PSAK 73 is appropriate. The partially forgiven overdue lease liabilities cannot be recognized as gain under PSAK 71 since it is not a voluntary forgivess, instead a result of court ruling, making it legally binding and obligatory for all parties involved. There is no difference in accounting policy for go-forward lease with reduction of fixed lease payment, both for extended and not extended contracts. Accounting treatment made by PT IB for for lease payment under PBH mechanism is inappropriate since it does not meet the defenition of in-substance fixed payment based on PSAK 73 provision. Based on observation during the accounting policy selection for lease contract modification, it is concluded that there management has incentive to select certain accounting treatment that improve the current year profit which is in line with the bonus hypotesis. Auditors have carried out their function to verify the accounting treatement for lease contract modification so the financial informations prepared by the management in the audited financial statement have been fair and in accordance with the applicable accounting standards."

"Pertumbuhan penduduk di Indonesia yang dinamis setiap tahunnya menuntut pemerintah untuk melakukan penambahan di bidang pengadaan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum, di dalam pemenuhannya pemerintah memerlukan dana yang tidak hanya dapat di tanggung oleh APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau pun APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pemerintah melakukan insiatif terbaru dalam menjalankan pemenuhan pembangunan nasional yaitu dengan menjalin kerja sama dengan pihak swasta dengan bentuk kerjasama yang sering dilakukan pemerintahyaitu dengan sistem Build Operate and Transfer BOT. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perlakuan perpajakan terhadap kerjasama sewa beli pembangkit listrik antara PT XYZ dengan PT PLN Persero. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data studi literatur dan studi lapangan berupa wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan transaksi kerjasama dikondisi factual yang terjadi terdapat perbedaan-perbedaan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan baik publik maupun pajak dan tidak sesuai dengan konsep yang ada. Akibatnya terjadi sengketa pajak atas kerjasama ini. Sengketa ini muncul karena ada perbedaan pendapat mengenai nature transaksinya apakah masuk ke dalam sewa menyewa atau masuk ke dalam penjualan.

---

Every year the growth of population in Indonesia push the government to make improvements in the field of procurement of public facilities and infrastructure,which fulfillment of the government requires funds that can not only be provided by the State Budget of Revenue and Expenditure APBN or the Budget of Regional Revenue and Expenditure APBD. The Government has initiated to fulfill the national development by cooperating with the private sector in the form of cooperation which is Build Operate and Transfer BOT system.

The purpose of this study is to analyze the tax treatment on the purchase of power plants between PT XYZ and PT PLN Persero. This study used a qualitative approach with the aim of descriptive research and data collection techniques of literature study and field study in the form of in depth interviews.

The result of the research shows that the factual transaction in factual condition happened there are differences in the implementation of a policy both public and tax and not in accordance with the existing concept. As a result there is a tax dispute over this cooperation. This dispute occurs because of differences of opinion regarding the nature of the transaction whether entering into a lease or into the sale."