Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai advokasi yang dilakukan Perempuan Hebat Cianjur (PHC) dalam kebijakan pencegahan kawin kontrak di Kabupaten Cianjur Jawa Barat. terdapat dua permasalahan dalam penelitian ini, pertama, Mengapa perlindungan terhadap perempuan korban kawin kontrak dalam kebijakan tentang pencegahan kawin kontrak di Kabupaten Cianjur sangat lemah. Kedua, Bagaimana advokasi yang dilakukan oleh kelompok perempuan dalam kebijakan pencegahan kawin kontrak di Kabupaten Cianjur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian ini menggunakan teori advokasi Ritu R. Sharma untuk menjawab dan menganalisa permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap perempuan korban kawin kontrak disebabkan oleh ketidak berhasilan advokasi kebijakan yang dilakukan oleh tokoh perempuan dalam Perbup No.38 Tahun 2021 tentang Pencegahan Kawin Kontrak di Kabupaten Cianjur, sehingga tidak ada sanksi tegas untuk pelaku kawin kontrak. Implikasi teoritis penggunaan teori advokasi kebijakan relevan untuk melihat latar belakang terbitnya Perbup No.38 Tahun 2021 tentang Pencegahan Kawin Kontrak di Kabupaten Cianjur. Advokasi yang dilakukan oleh aktor kelompok perempuan untuk mempengaruhi Pemerintah Daerah Cianjur sebagai policy maker agar membuat kebijakan yang sesuai dengan kepentingan para aktor dalam hal ini merujuk kepada kepentingan masyarakat yaitu dalam melindungi perempuan dari dampak buruk kawin kontrak yang terjadi di Kabupaten Cianjur. ......This study discusses advocacy carried out by Perempuan Hebat Cianjur (PHC) in the prevention of contract marriage policy in Cianjur Regency, West Java. There are two problems in this study, first, why the protection of women victims of contract marriage in the policy on the prevention of contract marriage in Cianjur Regency is very weak. Second, how is the advocacy carried out by women's groups in the prevention of contract marriage policy in Cianjur Regency. This research uses qualitative research methods, namely research that intends to understand phenomena about what is experienced by research subjects such as behavior, perception, motivation, action and others holistically and by means of description in the form of words and language, in a special natural context and by utilizing various natural methods. This study uses the advocacy theory of Ritu R. Sharma to answer and analyze the problems. The results showed that the weak protection of women victims of contract marriage was caused by the unsuccess of policy advocacy carried out by female figures in Perbup No. 38 of 2021 concerning the Prevention of Contract Marriage in Cianjur Regency, so there were no firm sanctions for contract marriage perpetrators. The theoretical implications of using policy advocacy theory are relevant to see the background to the issuance of Perbup No. 38 of 2021 concerning the Prevention of Contract Marriage in Cianjur Regency. Advocacy carried out by actors to influence the Cianjur Regional Government as a policy maker to make policies that are in accordance with the interests of the actors in this case refers to the interests of the community, namely in protecting women from the adverse effects of contract marriage that occur in Cianjur Regency.

Abstrak :
Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan dengan dasar suatu kontrak. Penandatanganan dan pengendalian kontrak tersebut dilakukan oleh pihak yang mewakili Pemerintah. Pemerintah tetap memiliki kedudukan dalam kontrak pasca kontrak tersebut ditandatangani. Pejabat Pembuat Komitmen atau pejabat yang mengendalikan kontrak tidak dapat melakasanakan kewajibannya akibat terjerat perkara pidana tidak membuat kontrak berakhir, serta mengharuskan adanya pihak yang bertanggung jawab atas pengendalian kontrak. Dalam kontrak pengadaan 36 unit single bus antara PT X dan Badan Publik Y, PPK dalam pengadaan tersebut tersangkut perkara korupsi. Hal tersebut mengakibatkan PT X membutuhkan perlindungan hukum mengenai penyelesaian kontraknya. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan data sekunder. Penelitian ini memiliki hasil bahwa Badan Publik Y merupakan pihak dalam kontrak pengadaan barang dan jasa yang harus bertanggung jawab dalam pengendalian kontrak pasca PPK terjerat perkara pidana dengan menunjuk pejabat atau PPK yang baru. ......The procurement of goods and services is conducted on the basis of a contract. The signing and control of the contract is carried out by a party representing the Government. The government retains a position as a party in the contract after the contract is signed. Pejabat Pembuat Komitmen has no longer has authority on implementation of the contract as a result of a criminal case. It does not terminate the contract, and requires a party to be liable for controlling the contract. In the contract for the procurement of 36 single buses between PT X and Public Agency Y, PPK and all elements in the procurement were involved in corruption cases. This resulted in PT X requiring legal protection regarding the completion of its contract. This research was conducted using a normative juridical research method. Data collection is done with secondary data. The result of this research is the Public Agency Y is a party to the contract for the procurement of goods and services that must be responsible for controlling the contract with a designation of new PPK after the former PPK is caught in a criminal case.