Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKBangsa Indonesia adalah bangsa dengan beraneka ragam suku bangsa dengan berbagaimacam adat-istiadatnya, dan tidak hanya suku bangsa Pribumi saja, namun banyak pula kaumpendatang dari luar (non pribumi) yang kemudian menetap di Indonesia. Salah satu kaumpendatang yang jumlahnya cukup besar adalah golongan Cina, yang kemudian menjadi Warganegara Indonesia Keturunan Cina. Masyarakat golongan Cina ini hidup bersama-sama denganmasyarakat pribumi. Adanya perbedaan latar belakang budaya menyebabkan timbulnya masalahdalam penyesuaian satu sama lain. Golongan Pribumi, dimana leluhurnya merupakanmasyarakat agraris, lebih bersifat feodal dan idealis, mereka memiliki rasa gotong-royong dankebersamaan serta rasa toleransi yang tinggi dan juga memiliki sifat yang kurang ulet dankurang pandai berdagang. Sedangkan golongan Non pribumi (Cina) adalah orang yang ulet dantekun, lebih suka menyatu dengan golongannya dan menganggap dirinya superior dibandmgorang di luar golongannya. Perbedaan inilah yang kemudian menimbulkan konflik-konflikdiantara kedua golongan. Kesenjangan sosial mulai tampak, dimana golongan Non pribumilebih menguasai bidang perekonomian negara dibandingkan golongan pribumi. Konflik-konflikyang timbul ini kemudian juga mengarah pada adanya prasangka yang negatif dimana akanmenjadi penghambat untuk proses pembauran. Beberapa cara untuk dapat mengurangi konflikkonfliktersebut adalah diadakannya kontak dan kerjasama antara kedua golongan. Pandanganatau penilaian individu terhadap kontak dan kerjasama dapat mempengaruhi kecenderungantingkah laku individu tersebut. Sikap individu terhadap kontak-kkerjasama dapat dipengaruhiadanya latar belakang budaya yang berbeda atau adanya prasangka. Berdasarkan latar belakangini maka permasalahan yang akan diteliti adalah: Bagaimanakah prasangka dan sikap terhadapkontak-kerjasama antara golongan pribumi dan golongan non pribumi yang memiliki latarbelakang budaya berbeda.Prasangka adalah sikap dari seseorang atau sekolompok orang tentang kelompok lainyang berupa peniiaian yang bersifat negatif (Watson, 1984). Beberapa cara untuk dapat mengurangikonflik atau prasangka adalah dengan mengadakan kontak dan kerjasama antara keduagolongan (Myers, 1991). Kontak sosial oleh Suwarsih Warnaen (1979) didefinisikan sebagaikontak sosial antar kelompok etnik yang bisa melalui pertemuan langsung, melalui berita danbisa juga melalui kehadiran di tempat. Sedangkan Kerjasama menurut Worchel (1988) adalahsuatu bentuk kerjasama dimana kelompok akan memberikan perhatian yang lebih pada penyelesaianmasalah daripada terhadap konflik yang ada. Baron (1994) mengatakan dalam kondisikerjasama, kelompok mempunyai tujuan yang sama dan memiliki harapan dapat membagi basilsecara adil. Kontak yang terjadi antara dua kelompok akan menjadi lebih menguntungkanapabila diantara mereka juga terjadi kerjasama untuk mencapai suatu tujuan (Myers, 1991).Sikap terhadap kontak-kerjasama adalah bagaimana peniiaian individu terhadap kontak dankerjasama dengan golongan lain. Menurut Feldman (1985), obyek sikap tidak hanya ditujukanpada benda atau kelompok, tetapi juga tingkah laku.Subyek dari penelitian ini adalah siswa SMU golongan Pribumi dan golongan Cina.Dimana yang diperoleh dari SMU yang memiliki siswa mayoritas golongan Pribumi danminoritas golongan Cina serta dari SMU yang memiliki siswa mayoritas golongan Cina danminoritas golongan Pribumi. Golongan pribumi ini diwakilik oleh 4 suku bangsa terbesar diIndonesia yaitu suku bangsa Jawa, Sunda, Batak dan Minang.Jenis dari penelitian ini adalah penelitian Deskriptif, dimana peneliti ingin melihatbagaimana gambaran individu tentang obyek/gejala tertentu. Dalam penelitian ini menggunakandua kuesioner untuk mengumpulkan data yaitu yaitu Skala jarak sosial dari Bogardus untukmengukur Prasangka dan Skala Sikap terhadap Kontak-Kerjasama. Untuk menghindari anggapan-anggapan tertentu, maka penamaan golongan pribumi dan golongan non pribumi padakuesioner ditiadakan dan diganti dengan suku bangsa Jawa, Batak, Sunda dan Minang sebagaigolongan pribumi dan Cina sebagai golongan non pribumi. Perhitungan analisis dari data yangdiperoleh menggunakan Koefisen Konkordansi Kendal untuk mengukur keseragaman prasangkadan analisis kualitatif untuk mengukur prasangka serta perhitungan mean dan .t-test untukmengukur sikap terhadap Kontak dan kerjasama.Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian ini adalah pada siswa pribumi secarakeseluruhan memiliki prasangka tinggi dan lebih menolak golongan Cina. Begitupula jikadalam kondisi mayoritas dan minoritas. Siswa pribumi secara keseluruhan juga memiliki sikapterhadap kontak-kerjasama yang negatif dengan golongan Cina, namun jika dalam kondisimayoritas-minoritas, siswa minoritas pribumi memiliki sikap yang lebih positif pada golonganCina dibandingkan siswa mayoritas pribumi. Sedangkan subyek siswa golongan Cina secarakeseiuruhan memiliki prasangka tinggi dan lebih menolak suku bangsa Batak dan suku bangsaMinang, begitupula jika dalam kondisi mayoritas-minoritas. Siswa Cina secara keseiuruhanmemiliki sikap terhadap kontak-kerjasama dengan suku bangsa Jawa yang negatif, namun jikadalam kondisi mayoritas-minoritas, terdapat perbedaan yang sigiiifikan pada sikap terhadapkontak-kerjasama dengan suku bangsa Minang, dimana siswa minoritas Cina lebih bersikapnegatif dibandingkan siswa mayoritas Cina.Dari hasil yang tampaknya tidak menguntungkan bagi usaha integrasi bangsa, makadiperlukan upaya untuk memperbaiki kondisi tersebut seperti meningkatkan kualitas dan kuantitaskontak, memberikan kesempatan pada kedua golongan untuk melakukan kegiatan-kegiatanyang bersifat kerjasama, serta keterbukaan pada bidang pendidikan dan bidang pekerjaan dimasyarakat untuk semua golongan."

"Penelitian ini menganalisis piutang pasien rawat jalan dalam hal nominal, lama pembayaran dan lama pelunasan, menggunakan metode deskriptif analitik. Subyek penelitian adalah seluruh dokumen kontrak kerjasama dan 3.587 nota transaksi yang terdapat pada kartu piutang tahun 2010. Hasil penelitian, bahwa nominal piutang rawat jalan tahun 2010 sebesar Rp11.012.911.833 dengan saldo piutang yang belum tertagih hingga akhir Desember 2010 sebesar 7,3%. Rata-rata lama pembayaran 55 hari , dan lama pelunasan 76 hari. Uji statistik membuktikan adanya hubungan antara: jenis instansi dengan nominal piutang, kepemilikan modal dengan lama pembayaran, jenis instansi dengan lama pelunasan, serta ada hubungan antara kepemilikan modal dan jenis usaha terhadap lama pelunasan. Sebagai saran, diperlukan evaluasi kebijakan kredit, evaluasi kinerja instansi perusahaan penjamin, perbaikan manajemen piutang serta melanjutkan penelitian analisis faktor eksternal dan internal terkait keterlambatan pelunasan piutang di RSIJ Cempaka Putih.

---

This study analyzes the outpatients accounts receivables in nominal terms, the length of payments and the length of repayment using the analytical descriptive method. The subjects are all contract documents and the 3.587 memorandum containing card transaction receivables in 2010.

The results, outpatient account receivables for 2010 are Rp11.012.911.833 with the balance of account receivable that have not collectible until the end of December 2010 by 7.3%. The average length of payment is 55 days, and the length of repayment is 76 days. The statistical test proves the relationship between: the types of institutions with a nominal accounts, the ownership of capital with the length of payment,the type of institution with the length of repayment, and there is also a relationship between the ownership of capital and the type of business to the length of repayment.

It is suggested that credit policy evaluation, corporate guarantee agencies' performance evaluation, improve account receivable management, and continuing research of the internal and external factors related to the management of account receivable in RSIJ CempakaPutih are needed."

"Penghasilan musisi internasional yang mengadakan konser di Indonesia merupakan potensi penerimaan pajak bagi Pemerintah seiring dengan maraknya aktivitas industri pertunjukkan. Untuk itu diperlukan adanya administrasi pajak yang baik serta penegakan hukum oleh pemerintah. Dalam melakukan analisis, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif, berdimensi lintas waktu, dan penelitian terapan. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, dengan survey yang didukung dengan wawancara mendalam dan observasi.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa masalah di dalam pemenuhan kewajiban administrasi pajak atas penghasilan musisi internasional yang mengadakan konser di Indonesia. Variasi model kontrak kerjasama antara pemberi kerja dengan manajemen musisi menyebabkan timbulnya kerancuan dalam hal penentuan subjek pemotong pajak. Dalam perhitungan objek pajak PPh Pasal 26, Penulis juga menemukan unsur penambah penghasilan yang terdapat di kontrak kerjasama yang seharusnya dimasukkan dalam perhitungan.

---

International musicians income that received from their concerts in Indonesia is potential tax income for the government. Good tax administration and tax law enforcement were needed by the government in the realizations. In order to make analysis of it, author was using a qualitative approach with descriptive studies, and cross sectional research. Technique of data collecting used were library research and field research, while the research was conducted through survey and supported with in depth interview and observation.The result of this research shows that there are several problems in the compliance of tax administration held by the employer of international musicians. Variant of performance contracts model resulted in uncertainty in the deciding who?s the tax withholder that obliged to withhold Article 26 Indonesian Income Tax Regulation of international musicians? income. Author also found that in calculating the tax object of Article 26 Indonesian Income Tax Regulation additional income clauses that listed in Performance Contract are excluded, which it was supposed to be added."

"Penghasilan musisi internasional yang mengadakan konser di Indonesia merupakan potensi penerimaan pajak bagi Pemerintah seiring dengan maraknya aktivitas industri pertunjukkan. Untuk itu diperlukan adanya administrasi pajak yang baik serta penegakan hukum oleh pemerintah. Dalam melakukan analisis, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif, berdimensi lintas waktu, dan penelitian terapan. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, dengan survey yang didukung dengan wawancara mendalam dan observasi.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa masalah di dalam pemenuhan kewajiban administrasi pajak atas penghasilan musisi internasional yang mengadakan konser di Indonesia. Variasi model kontrak kerjasama antara pemberi kerja dengan manajemen musisi menyebabkan timbulnya kerancuan dalam hal penentuan subjek pemotong pajak. Dalam perhitungan objek pajak PPh Pasal 26, Penulis juga menemukan unsur penambah penghasilan yang terdapat di kontrak kerjasama yang seharusnya dimasukkan dalam perhitungan.

---

International musicians? income that received from their concerts in Indonesia is potential tax income for the government. Good tax administration and tax law enforcement were needed by the government in the realizations. In order to make analysis of it, author was using a qualitative approach with descriptive studies, and cross sectional research. Technique of data collecting used were library research and field research, while the research was conducted through survey and supported with in depth interview and observation.The result of this research shows that there are several problems in the compliance of tax administration held by the employer of international musicians. Variant of performance contracts model resulted in uncertainty in the deciding who?s the tax withholder that obliged to withhold Article 26 Indonesian Income Tax Regulation of international musicians? income. Author also found that in calculating the tax object of Article 26 Indonesian Income Tax Regulation additional income clauses that listed in Performance Contract are excluded, which it was supposed to be added."