Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas Kebijakan Luar Negeri Australia terhadap Indonesia: Kebijakan Kontra Terorisme Pasca Serangan Bom Bali 1 pada kurun waktu 2002-2008. Penelitian ini berupa penelitian kuantitatif dengan metode studi literature. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Australia terhadap Indonesia dipengaruhi oleh determinan internal berupa pemerintahan yang berkuasa (partai), opini publik, dan media massa. Selain itu, dipengaruhi pula oleh determinan eksternal berupa hubungan Australia dengan Amerika Serikat dan situasi global yang mendorong penguatan isu HAM. Kesemua variabel determinan tadi mempengaruhi pemerintah Australia dalam memutuskan kebijakan luar negeri yang mengacu pada pendekatan yang bersifat soft approach.

---

Abstract
This research discusses Australia‟s foreign policy toward Indonesia: Counter terrorism policy after the first Bali bomb attack during the period 2002-2008. The purpose of this research is to find and understand why Australia decided to use soft approach counter-terrorism due to Indonesia. The result of this research showed that Australia‟s foreign policy toward Indonesia affected by the internal determinants of the ruling party, public opinion, and mass media. It is also affected by external determinants of relations between Australian and the United States; global situation that encourages the strengthening of human rights issue. All these variables affect the government in deciding foreign policy which will be refers to the soft approach.

Abstrak :
Tulisan ini menjelaskan mengapa suatu negara memilih untuk membangun kerja sama atau menutup diri dengan negara lain di tingkat bilateral. Terdapat berbagai faktor yang melatarbelakangi pilihan tersebut meskipun hubungan keduanya sedang memburuk. Analisis dalam tesis ini menggunakan teori Dilema Kemanan (Prisoners’ Dilemma) untuk menjelaskan perbedaan sikap India terhadap Sri Lanka dan Pakistan dalam membangun kerja sama keamanan untuk membendung ancaman terorisme. Hasil dari penelitian yang menggunakan metode kualitatif ini menunjukkan bahwa keuntungan dan konsepsi positif yang dimiliki Sri Lanka menumbuhkan rasa percaya (trust) yang cukup bagi India untuk membangun kerja sama. Meskipun terdapat sejarah keamanan yang buruk, namun India tetap mempertimbangkan keuntungan kerja sama yang lebih besar.  Akan tetapi, pilihan membelot diambil oleh India terhadap Pakistan karena adanya faktor sejarah serta keuntungan masa depan yang tidak akan diperoleh oleh India. Oleh karena itu, kerja sama kontra teror berhasil dibangun secara stabil antara India-Sri Lanka namun tidak dengan India dan Pakistan. ...... This article explains why a country chooses to build cooperation or close itself with other countries at the bilateral level. Various factors are behind this choice even though the relationship between the two is deteriorating. The analysis in this thesis uses the Prisoners' Dilemma theory to explain the differences in India's attitudes towards Sri Lanka and Pakistan in building security cooperation to stem the threat of terrorism. The results of this research using qualitative methods show that the advantages and positive conceptions of Sri Lanka foster sufficient trust for India to build cooperation. Despite a poor security history, India still considers the benefits of greater cooperation. However, India chose to defect to Pakistan because of historical factors and future benefits that India would not obtain. Therefore, counter-terror cooperation has been successfully established stably between India and Sri Lanka but not between India and Pakistan.

Abstrak :
Sejak Bom Bali 1 yang terjadi pada Oktober 2002, Indonesia mengalami kenaikan angka serangan terorisme. Namun, serangan-serangan yang terjadi tidak memiliki kualitas seperti Bom Bali 1, yang tercermin dari rendahnya angka korban jiwa per tahun setelah 2002. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berusaha mengetahui bagaimana letalitas serangan terorisme di Indonesia sejak Bom Bali 1 serta faktor apa yang mempengaruhinya. Berangkat dari pendekatan situasional terhadap terorisme, penelitian ini memeriksa pengaruh kapasitas kontra-teror negara (anggaran ketertiban dan keamanan, operasi penangkapan, dan kekuatan regulasi) terhadap kapabilitas kelompok (bentuk kelompok dan persenjataan kelompok) yang berdampak pada letalitas serangan (korban serangan teror) menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil pengolahan data secara kuantitatif menunjukkan bahwa memang letalitas serangan terorisme di Indonesia cenderung rendah sejak Bom Bali 1. Meskipun memiliki kontribusi yang tidak tinggi, secara empiris didapati bahwa anggaran ketertiban dan keamanan berpengaruh secara negatif terhadap bentuk kelompok. Selanjutnya, kendati sifatnya sangat lemah, terdapat bukti bahwa bentuk dan persenjataan kelompok berpengaruh positif terhadap letalitas serangan teror. Melalui penelitian ini diharapkan kajian serupa menggunakan variabel yang berbeda dapat dilakukan di masa mendatang untuk melengkapi atau memperbaiki hasil penelitian ini. ......Since the 2002 Bali Bombing 1, Indonesia has faced an increasing number of terrorist attacks, but with relatively low casualities number. This study seeks to determine the lethality of terrorism attacks in Indonesia since the Bali Bombing 1 and what factors contributed to it. Drawing from situational approach to terrorism, this research use quantitative approach to examine the contribution of state counter-terrorism capacity (national budget for security and order function, police apprehension numbers, and governance) to terror group capability (group structure and weapons) which affect the lethality of attack (numbers of casualities). This research find that lethality of terror attacks in Indonesia showing a downward trend after Bali Bombing 1. The budget for security and order showing a negative contribution to the capability of terrorist groups. Meanwhile the terror group’s structure and weapons play a small but significant positive contribution to the lethality of terror attacks. Future research can use the results of this study to conduct similar themed research using different variables to complement or improve the results of this study.

Abstrak :
ABSTRAK
Di era War on Terror, terdapat metafora penyeimbangan: antara keamanan dan HAM. Jika diperhatikan, penyeimbangan yang terjadi sebenarnya adalah antara keamanan mayoritas dan hak-hak minoritas. Salah satu contoh minoritas yang dikorbankan HAM-nya demi keamanan adalah minoritas Muslim di Inggris. Prevent Duty, adalah bagian dari kebijakan kontra-terorisme Inggris yang berfokus pada pencegahan dan pendeteksian calon-calon teroris. Dalam kebijakan ini, Muslim Inggris lebih banyak menjadi sasaran pengawasan dan pelaporan, dan menjadi korban dari diskriminasi tidak langsung. Fokus ini berdampak signifikan, karena hal sederhana yang Muslim kenakan atau lakukan bisa dianggap sebagai tanda-tanda kerentanan akan menjadi teroris. Diskriminasi ini memperparah kondisi Muslim Inggris sebagai minoritas yang mengalami subordinasi dan kesenjangan sosial-ekonomi. Menggunakan metode representasi historis dan konsep orientalisme, penelitian ini menyimpulkan bahwa representasi Muslim sebagai yang rentan sekaligus ekstremis, memungkinkan diskursus perlindungan yang justru diskriminatif terhadap Muslim dalam Prevent Duty.

---

ABSTRACT
In the era of War on Terror, a rebalancing metaphor between security and human rights persist. Deeper into the metaphor, however, the rebalancing that happens in reality is between the security of majority and the rights of minority. One example of such minority is the British Muslims. As one of the UK counter terrorism strategy, Prevent Duty focuses on the eradication of future terrorists. In practice, British Muslims experience indirect discrimination, since the Duty focuses in the reporting of Muslims. The impact is significant, since every simple thing a Muslim does or say can be reported as a sign of radicalization. The discrimination alienates further the already suffering Muslims, with the inequality they face in economy and social aspects. Using the method of historical representation and orientalism, this research concludes that the vulnerable and extremist representations of Muslim enable the discriminatory lsquo safeguarding rsquo discourse in Prevent Duty.

Abstrak :
Terorisme yang kian terjadi di Prancis menuntut pemerintah Prancis untuk mengatasinya. Pengambilan kebijakan L’Étatd’urgence atau status Negara Darurat merupakan salah satu cara yang diambil oleh Pemerintah Prancis. Kebijakan ini terus diperbaharui sesuai dengan motif dan kondisi saat terjadi serangan terorisme. Artikel ini bertujuan untuk menemukan adanya perubahan terkait pemberlakuan L’État d’urgencedalam upaya melawan terorisme di Prancis terutama pascaserangan Paris 2015 yang dibatasi hingga 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah politik yang mencakup keputusan dan kebijakan serta metodologi naratif untuk melihat aspek sebab-akibat yang terjadi. Penelitian ini memperlihatkan bahwa kebijakan L’État d’urgence yang diambil oleh Pemerintah Prancis mengalami perubahan guna menyelamatkan kedaulatan rakyat sesuai dengan salah satu tugas pemerintah yang ditegaskan dalam konstitusi Prancis. ......Terrorism that is increasingly happening in France demandsthe French government to overcome it. Taking the L'Étatd'urgence policy or State of Emergency status is one of theways taken by the French Government. This policy iscontinuously updated according to the motives and conditionswhen a terrorist attack occurs. This article aims to find anychanges regarding the implementation of L'État d'urgence in efforts to fight terrorism in France, especially after the 2015 Paris Attacks which are limited to 2020. This study uses a political history approach that includes decisions and policiesas well as a narrative methodology to look at causal aspectsthat happened. This research shows that the L'État d'urgencepolicy taken by the French Government has changed in order to save the people's sovereignty in accordance with one of thegovernment's tasks as defined in the French constitution.

Abstrak :
Tesis ini membahas strategi yang digunakan Turki dalam menanggulangi ancaman foreign terrorist fighters (FTF) tahun 2014 hingga 2016. Turki adalah negara asal, negara transit, dan negara tujuan potensial bagi FTF yang pergi ke Suriah dan Irak. Kondisi ini membuat Turki menghadapi ancaman berkali lipat dibanding negara lain. Akan tetapi, Turki tidak berupaya menanggulangi ancaman FTF hingga di tahun 2014. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan dua jenis teori penggentaran (deterrence) untuk menganalisa kebijakan dan tindakan pemerintah Turki yang sesuai dengan Resolusi DK PBB 2178 (2014). Strategi Turki dipengaruhi oleh persepsi ancaman Turki terhadap FTF. Sebelum tahun 2014, FTF tidak dipersepsikan sebagai sebuah ancaman. Di tahun 2014, FTF mulai dipersepsikan sebagai ancaman yang harus ditanggulangi. Dari hasil analisis, dapat diketahui bahwa strategi deterrence by denial yang digunakan Turki untuk menanggulangi ancaman FTF lebih berhasil dibandingkan strategi deterrence by punishment. ...... This thesis examines Turkey’s strategy in countering foreign terrorist fighters (FTF) threats from 2014 until 2016. Turkey is the state of origin, state of transit, and state of potential destination for FTF who go to Syria and Iraq. Because of this, Turkey constantly poses multiple threats compared to other countries. Nevertheless, the government of Turkey did not overcome the threats until in 2014. This thesis is a descriptive-analysis research with qualitative approach. Using two types of deterrence theory, the author analyze Turkish government's policies and measures which fit UNSC Resolution 2178 (2014). Turkey’s strategy higly related with its perception of threats against FTF. Before 2014, FTF was not considered as a threats to Turkey. Meanwhile, in 2014 Turkey start to perceived FTF as a threats to it’s national security. The analysis shows that in coutering FTF threats, Turkey’s strategy deterrence by denial is considered more successful than deterrence by punishment.

Abstrak :
Unmanned Aerial Vehicle (UAV) merupakan pesawat tanpa awak yang bersenjata, yang juga adalah sebagai salah satu teknologi mutakhir yang dikembangkan Amerika Serikat. UAV memiliki begitu banyak kelebihan dibandingkan dengan jenis senjata lain, UAV digunakan di berbagai negara di dunia sebagai bagian dari operasi kontra-terorisme Amerika Serikat. Namun, pada kenyataannya, penggunaan UAV di Pakistan pada tahun 2004 hingga 2012 tidak berhasil mengurangi serangan teroris di negara tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa ketidakberhasilan penggunaan UAV tersebut terjadi menggunakan metode congruence. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakberhasilan tersebut terjadi karena (1) Amerika Serikat tidak benar-benar memahami karakteristik kelompok teroris di Pakistan, (2) adanya kesalahan dalam proses pembuatan keputusan dilihat dari intelligence cycle, dan (3) tidak adanya dukungan dari masyarakat lokal Pakistan. ...... Unmanned Aerial Vehicle (UAV) is an armed unmanned plane, which is also one of the most advanced technologies developed by the United States. UAV is more superior compared with other kinds of weapon. Currently, it is used in many parts of the world as a part of the United States’ counter-terrorism measure. However, the use of UAV in Pakistan since 2004 to 2012 does not successfully reduce the number of terrorist attack that happens on that country. This research aims to figure out the reasons behind this failure through the use of congruence in retrospective. The results show that the failure of UAV relies upon 3 factors: (1) US did not really understand the characteristic of targeted terrorist organizations, (2) there is a mistake in the decision making based on the intelligence cycle, and (3) the nonexistent of local society’s support.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai strategi yang dijalankan oleh Amerika Serikat dalam kampanye globalnya untuk memerangi terorisme sejak serangan 911 yang difokuskan pelaksanaanya di Pakistan dan Indonesia. Kerja sama yang terjalin dalam pemberantasan yang terjalin oleh Amerika Serikat kepada Pakistan dan Indonesia tetap diwarnai tindakan sepihak Amerika Serikat untuk melakukan serangan atau agresi militer ke dalam wilayah Pakistan, sedangkan Indonesia yang relatif lemah angkatan bersenjatanya Amerika Serikat tetap mengedepankan kerjasama penuh kepercayaan. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan pengambil keputusan dalam pelaksanaan agresi militer di Pakistan dan kerjasama di Indonesia akan dikupas termasuk faktor-faktor dari sisi Amerika Serikat sendiri. Analisis dalam tesis ini menggunakan dasar pemikiran konsep strategi yang terdiri dari berbagai faktor dan antara faktor-faktor tersebut saling mempengaruhi. Kajian dalam penelitian ini menemukan sejumlah kondisi-kondisi yang menyebabkan Amerika Serikat harus bertindak keras secara militer terhadap Pakistan dan menekankan kerjasama pada kondisi Indonesia. ...... The thesis discusses the strategy pursued by the United States of America in its global campaign to fight against terrorism since the September Eleven (9/11) attacks. The focus of the thesis is the fights conducted in Pakistan and Indonesia. In holding such cooperation with Pakistan, the United States directly often attacks its targets in the jurisdiction of the country. Meanwhile, the superpower country always promotes a trustful cooperation in conducting such cooperation in Indonesia which has relatively weak armed forces. The thesis will discuss several factors that must be considered by the United States of America?s decision makers in conducting a military aggression in Pakistan and a trustful cooperation in Indonesia. The thesis employs the rationales of the concept of strategy which consist of a variety of factors and such factors affect each other. The results of the research reveal several conditions forcing the United States of America take harsh actions in Pakistan and, on the other side, emphasize a trustful cooperation in Indonesia.