Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bertepatan pada bulan Juli tahun 2022 Pemerintah Indonesia mengeluarkan regulasi terbarunya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif. Regulasi tersebut adalah lanjutan dari Undang-undang Nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Peraturan tersebut memuat tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rangka bantuan pembiayaan bagi para masyarakat yang menekuni bidang ekonomi kreatif, khususnya dalam platform youtube. Pembiayaan ini ditujukan bagi para lembaga keuangan yang bersifat bank ataupun non-bank. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan ciri-ciri value sebuah konten agar dapat dijadikan jaminan utang menurut undang-undang yang berlaku dan untuk menganalisis konten youtube sebagai objek jaminan utang menurut hukum Islam. Metode penelitian dalam tulisan ini menggunakan jenis normatif yuridis dengan pendekatan penelitian konseptual, teknik pengumpulan datanya menggunakan tiga jenis yaitu primer, sekunder dan tersier, dengan analisis data menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa konten youtube yang dapat dijadikan objek jaminan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang ekonomi kreatif adalah: Konten youtube tersembut masuk kedalam 17 (tujuh belas) sub-sektor ekonomi kreatif, konten yang diunggah merupakan karya yang orisinil, konten memiliki nilai jual yang ekonomis dan konten tersebut telah terdaftar dalam pangkalan data Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan sudah memperoleh sertifikat kepemilikan. Dengan sudah memiliki tanda kepemilikan dan bukti yang sah secara hukum serta memenuhi persyaratan di atas maka konten youtube yang berupa sertifikat tersebut, sudah dapat dijadikan sebagai bentuk objek jaminan utang kepada lembaga keuangan bank ataupun non-bank. Penelitian ini juga menemukan bahwasannya dalam penjaminan objek utang yang dalam hal ini adalah konten youtube, dalam akad Islam disebut dengan rahn tasjily. Dengan menggunakan akad Rahn Tasjily dalam Islam, sesuai dengan pemahaman jaminan fidusia. Kesimpulan dari penelitian ini ditemukan bahwa ada empat unsur untuk dapat menjadikan sebuah konten youtube sebagai objek jaminan, yaitu: konten termasuk kedalam tujuh belas sub-sektor ekonomi kreatif, konten yang diunggah kedalam youtube adalah karya asli, konten memiliki nilai ekonomis, dan konten sudah terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Sedangkan untuk kesimpulan dari tujuan kedua adalah marhun (objek jaminan) yang digunakan dalam perjanjian haruslah memiliki nilai ekonomis, marhun juga harus masuk kedalam salah satu jenis harta benda. Sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan bahwa hak cipta termasuk ke dalam salah satu wujud harta, maka konten youtube dapat dijadikan salah satu objek jaminan pembiayaan. Karena konten youtube memenuhi kualifikasi dari syarat-syarat marhun.

---

Right in Coinciding in July 2022 the Government of Indonesia issued its newest regulation in Government Regulation Number 24 of 2022 concerning the Creative Economy. This regulation is a continuation of Law Number 24 of 2019 concerning the Creative Economy. The regulation contains conditions that must be met in the framework of financial assistance for people who are engaged in the creative economy sector, especially on the YouTube platform. This financing is intended for financial institutions that are banks or non-banks. The purpose of this research is to determine the value characteristics of content so that it can be used as collateral for debt according to applicable law and to analyze YouTube content as an object of debt guarantee according to Islamic law. The research method in this paper uses a juridical normative type with a conceptual research approach, the data collection technique uses three types namely primary, secondary, and tertiary, with data analysis using descriptive qualitative methods. The results of the study show that YouTube content that can be used as collateral according to Government Regulation Number 24 of 2022 concerning the creative economy is: YouTube content is included in 17 (seventeen) creative economy sub-sectors, uploaded content is original work, content has value selling economically and the content has been registered in the database of the Directorate General of Intellectual Property and has obtained a certificate of ownership. By already having ownership marks and legal evidence and meeting the requirements above, YouTube content in the form of a certificate can be used as a form of debt guarantee object to bank or non-bank financial institutions. This research also found that in guaranteeing the object of debt which in this case is YouTube content, in an Islamic contract it is called rahn tasjily. By using the Rahn Tasjily contract in Islam, it is by the understanding of fiduciary guarantees. The conclusion of this study found that there are four elements to be able to make YouTube content an object of guarantee, namely: content belonging to the seventeen creative economy sub-sectors, content uploaded to YouTube is original work, content has economic value, and content has been registered. at the Directorate General of Intellectual Property. As for the conclusion of the second objective, the marhun (collateral object) used in the agreement must have economic value, marhun must also be included in one type of property. By the fatwa of the Indonesian Ulama Council which states that copyright is included as a form of property, YouTube content can be used as an object of financing guarantees. Because YouTube content meets the qualifications of marhun requirements."

"

Penelitian ini membahas tentang ekonomi atensi yang terletak pada interaksi antaravatar dalam platform streaming video daring. Belum ada penelitian-penelitian yang mengaitkan ekonomi atensi dengan ruang digital yang diperantarai avatar, sehingga gagasan tersebut diangkat sebagai kebaruan dalam tesis ini. Penelitian ini menggunakan multimetode integratif untuk mengeksplorasi jenis-jenis interaksi antaravatar dalam platform serta strategi konten yang digunakan dalam kanal pemerintah untuk mendapatkan atensi khalayak. Metode analisis konten kuantitatif diterapkan pada 150 video dengan jumlah ditonton terbesar, lalu metode analisis konten kualitatif pada lima video dengan jumlah ditonton paling besar dan wawancara pada dua pembuat konten, kesemuanya berasal dari sepuluh besar kanal YouTube pemerintah populer. Penelitian menunjukkan interaksi antaravatar terjadi karena ada pertukaran antara atensi khalayak dan konten milik pembuat konten dalam platform serta kedua belah pihak memberikan akses ke atensi dan konten. Lalu, interaksi dalam platform streaming video daring menghasilkan konten yang dapat diamati. Penelitian ini mengajukan transaksi sosial sebagai bentuk konversi atensi bagi kanal pemerintah yang setara dengan monetisasi bagi kanal swasta. Kemudian, memilih strategi konten tertentu tidak menjamin sebuah konten bisa memperoleh jumlah ditonton yang besar. Alih-alih, strategi konten diperlakukan sebagai cara membuat momentum untuk memperbesar peluang agar mendapatkan lebih banyak khalayak yang menonton sebuah konten.

---

This research discusses about attention economy which takes place in the interaction between avatars in the online video streaming platform. This is proposed as the novelty, considering there have not been any publications that relate attention economy with the digital space that makes use of avatar as user representation. This research utilized multimethod in an integrative way to explore various types of inter-avatar interaction in the platform and content strategies performed in the platform’s government channels. Quantitative method was applied to 150 videos with biggest number of views, then qualitative method on five videos with the most views and two content creators, all within the boundaries of top-10 most popular government YouTube channels. Result showed that inter-avatar interaction occurs when there is an exchange between audience’s attention and content creator’s content and both parties give access to each other’s properties. Interactions also create contents observable by users as front-end of the platform. This research proposes social transaction as a form of attention conversion for government channels, which acts like monetization to private content creators. Then, utilizing a certain content strategy will not guarantee increase in view number. Instead, it helps increasing the momentum to gain more views.

"

"Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2022 sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif menyediakan fasilitas pembiayaan berbasis kekayaan intelektual yang memanfaatkan produk kekayaan intelektual sebagai jaminan utang guna mendapatkan kredit dari lembaga keuangan. Salah satu produk kekayaan intelektual yang sangat berkembang saat ini adalah konten video yang diunggah pada platform Youtube. Konten Youtube termasuk sebagai karya sinematografi yang dilindungi oleh hak cipta sejak konten Youtube tersebut dibuat. Hak cipta sendiri merupakan kebendaan dalam yang diatur secara sui generis dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud. Pengaturan secara sui generis memang akan membedakan hak cipta dengan kebendaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi sebagai suatu kebendaan hak cipta pun memberikan hak-hak kebendaan salah satunya hak untuk dijaminkan. Akan tetapi, pada praktiknya kekayaan intelektual secara umum hanya terbatas menjadi objek jaminan pelengkap dikarenakan keraguan lembaga pemberi pinjaman dalam perihal valuasi nilai objek kekayaan intelektual yang berkorelasi dengan apakah objek jaminan utang berupa kekayaan intelektual setelah dilakukan eksekusi dapat mengembalikan pinjaman yang telah diberikan oleh lembaga keuangan. Oleh karena itu, penulis akan meneliti bagaimana tata cara eksekusi dan valuasi konten Youtube sebagai karya hak cipta dijadikan objek jaminan utang. Penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitiatif dengan bentuk penelitian yuridis-normatif akan menjelaskan bagaimana pengaturan saat ini mengenai eksekusi dan valuasi konten Youtube sebagai kekayaan intelektual untuk dijadikan objek jaminan utang serta penerapan praktiknya yang ideal di lapangan dimana masih diperlukan beberapa peraturan pelaksanaannya untuk melengkapi praktik pembiayaan berbasis kekayaan intelektual dalam PP No. 24 Tahun 2022.

---

Government Regulation (PP) No. 24 of 2022 as implementing regulations for Law no. 24 of 2019 concerning the Creative Economy provides intellectual property-based financing facilities that utilize intellectual property products as collateral for debt to obtain credit from financial institutions. One of the highly developed intellectual property products today is video content uploaded on the Youtube platform. Youtube content is included as a cinematographic work that is protected by copyright since the Youtube content was created. Copyright itself is an property rights that is regulated as a sui generis in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright as an intangible movable object. Regulations in a sui generis manner will indeed distinguish copyright from property rights stipulated in the Indonesian’s Civil Code, but as an object, copyright also provides property rights, one of which is the right to be guaranteed. However, in practice intellectual property is generally limited to being a complementary object of collateral due to doubts by the lending institution regarding the valuation of the value of the intellectual property object which correlates with whether the object of debt guarantee in the form of intellectual property after execution can repay the loan that has been granted by the financial institution. Therefore, the author will examine how the procedures for executing and valuing Youtube content as copyrighted works are used as collateral for debt. Research conducted by the author with descriptive research through a qualitative approach in the form of juridical-normative research will explain how the current arrangements regarding the execution and valuation of Youtube content as intellectual property to be used as objects of debt guarantees and the application of ideal practices in the field which several implementing regulations are still needed to complement the practice of intellectual property-based financing in PP no. 24 of 2022."

"Dengan diterbitkannya PP No. 24 Tahun 2022, konten YouTube sebagai perwujudan hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 UU No. 28 Tahun 2014 dinyatakan oleh Menteri Hukum dan HAM RI dapat menjadi objek jaminan fidusia. Hal tersebut sejalan pula dengan Pasal 16 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2014. Namun, pengaturan khusus yang mengatur mengenai konten YouTube sebagai objek jaminan fidusia belum ada sehingga saat ini yang menjadi pedoman utama dalam penerapan pembebanan jaminan fidusia adalah UU No. 42 Tahun 1999. Dalam hal ini, UU No. 42 Tahun 1999 masih belum mampu untuk mengakomodasi hak cipta, khususnya konten YouTube sebagai jaminan fidusia. Bahkan, lembaga perbankan juga masih ragu untuk membebani konten YouTube dalam jaminan fidusia karena kendala valuasi dan eksekusi atas hal tersebut. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk menganalisa keabsahan konten YouTube sebagai objek jaminan fidusia, mekanisme pembebanan dan eksekusi dengan melihat pada UU No. 42 Tahun 1999 dan peraturan terkait lainnya. Nantinya hasil dari penelitian ini adalah menyarankan pemerintah, lembaga perbankan dan nonbank, serta instansi terkait lainnya untuk membentuk suatu wadah bagi para penilai menghitung valuasi konten YouTube yang dijaminkan dengan jaminan fidusia dan membuat regulasi khusus terkait pembebanan maupun eksekusi konten YouTube sebagai objek jaminan fidusia agar memberikan kepastian hukum

---

With the issuance of PP No. 24 of 2022, YouTube content as an embodiment of copyright, as referred to in Article 40 of Law No. 28 of 2014, as stated by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, can be an object of fiduciary guarantees. This is also in line with Article 16 Paragraph 3 of Law No. 28 of 2014. However, special arrangements governing YouTube content as objects of fiduciary do not yet exist, so currently the main guideline for implementing the imposition of fiduciary is Law No. 42 of 1999. In this case, Law No. 42 of 1999 is still unable to accommodate copyright, especially YouTube content, as a fiduciary security. In addition, banking institutions are still reluctant to encumber YouTube content with fiduciary due to valuation and execution constraints on this matter. Therefore, this research will use normative juridical research methods to analyze the validity of YouTube content as objects of fiduciary, imposition, and execution mechanisms by looking at Law No. 42 of 1999 and other related regulations. Later, the findings of this study will suggest that the government, banking and non-bank institutions, as well as other related agencies, create a platform for appraisers to calculate the valuation of YouTube content guaranteed by fiduciary, and that special regulations be enacted regarding the imposition and execution of YouTube content as objects of fiduciary to provide legal certainty. "