Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor dalam industri kreatif yang mempengaruhi jumlah tenaga kerja dalm sektor industri kreatif itu sendiri di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data panel berupa 64 observasi yang terdiri dari 16 subsektor industri kreatif dalam 4 tahun 2010-2013 . Hasil uji statistik dengan metode Fixed Effect Model menunjukkan bahwa jumlah perusahaan dan jumlah ekspor industri kreatif memiliki pengaruh positif dan mempengaruhi jumlah tenaga kerjanya secara signifikan.Komponen lainnya, yaitu jumlah konsumsi rumah tangga, tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah tenaga kerja dalam sektor industri kreatif di Indonesia.

---

The objective of this study is to analyze the factors in creative industries affecting the total quantity of labors in the creative industries itself in Indonesia. Data used in this study is a panel data that consists of 64 observations with 16 creative industries subsectors within 4 years 2010 2013 . Statistical results using the Fixed Effect Model method shows that company quantity and export quantity affecting the labors positively and statistically significant. The other components, household consumption, have no significant effect on the quantity of labors in the creative industries of Indonesia."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengidentifikasi karakteristik perilaku konsumsi rumah tangga di Indonesia secara komprehensif dengan menggunakan data The Indonesia Family Life Survey IFLS gelombang 1, 3, d, dan 5. Estimasi menggunakan model linear Engel curve menunjukkan bahwa tingkat pendidikan ibu rumah tangga secara signifikan mempengaruhi konsumsi beras, kemudian juga sayur dan pangan sumber protein masih merupakan makanan pelengkap nasi bagi banyak penduduk Indonesia. Untuk meningkatkan kebijakan diversifikasi pangan di Indonesia, kebijakan yang berbeda untuk penduduk desa dan kota dapat diterapkan. Untuk penduduk desa, peningkatan produktifitas pertanian dapt berdampak pada konsumsi beras yang lebih rendah. Sedangkan untuk penduduk perkotaan, kebijakan dapat difokuskan pada promosi gaya hidup yang lebih sehat. Kemudian, untuk dapat menghasilkan kebijakan yang lebih baik, pengumpulan data tentang karakterisik sosial ekonomi masyarakat yang lebih baik sangat diperlukan, terutama untuk harga komoditas yang dikonsumsi di tingkt rumah tangga.

---

ABSTRACTThis study analyzes and identifies comprehensive Indonesian household consumption characteristics using the Indonesia Family Life Survey IFLS data waves 1, 3, 4, and 5. The estimation using linear Engel curve model shows that housewives rsquo education level significantly affects rice consumption, and also proteins and vegetables are still considered as the side dish for many Indonesians as these goods are shown to be complementary food for rice. To improve food diversification policy in Indonesia, differentiating between rural and urban areas can be applied. In the rural area, increasing agricultural productivity may result in less consumption of rice. On the other hand, for urban dwellers, policies should be focused on promotion of healthier lifestyle that includes more balanced and varied diet. Next, better data collection of social economic characteristic is needed to create better consumption policy, especially price of commodities consumed in household level"

"ABSTRACTMillennials, defined in this study as those born between 1982 and 2004, are often depicted as generation who has distinct preferences, but how are they any different in term of consumption pattern To address that question, this study attempts to compare Millennials consumption to identical age group from previous generation. Utilizing data from Susenas 2000 and Susenas 2015, this study analyzes 7 consumption categories using Seemingly Unrelated Regression. Through descriptive analysis, this study finds that Millennials households indeed have different consumption pattern. Moreover, regression results indicate that while both generations have the largest share on education expenditure, Millennial has larger share 17.6 than previous generation 10.2. The most striking difference between them is goods and services consumption expenditure, as Millennial has much larger share 11.4, approximately 19 times more than previous generation 0.6.

---

ABSTRAKMilenial, pada studi ini didefinisikan sebagai mereka yang lahir antara 1982 dan 2004, sering digambarkan sebagai generasi yang memiliki preferensi yang berbeda, akan tetapi bagaimana mereka berbeda dalam hal pola konsumsi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, studi ini berusaha untuk membandingkan konsumsi Milenial dengan kelompok umur identik dari generasi sebelumnya. Dengan menggunakan data dari Susenas 2000 dan Susenas 2015, studi ini menganalisis 7 kategori konsumsi menggunakan Seemingly Unrelated Regression. Melalui analisis deskriptif, studi ini menemukan bahwa rumah tangga Milenial memang memiliki pola konsumsi yang berbeda. Selain itu, hasil regresi mengindikasikan bahwa walaupun kedua generasi memiliki porsi terbesar pada pengeluaran pendidikan, Milenial memiliki porsi lebih besar 17,6 dibanding generasi sebelumnya 10,2. Perbedaan yang paling mencolok di antara mereka adalah konsumsi pengeluaran barang dan jasa, Milenial memiliki porsi yang jauh lebih besar 11,4, sekitar 19 kalinya generasi sebelumnya 0,6."

"ABSTRAKTesis ini mengestimasi pengaruh penerapan kebijakan komoditas tidak dikenai PPN tax exemption pada barang kebutuhan pokok terhadap konsumsi rumah tangga di Indonesia. Pengukuran konsumsi menggunakan data Susenas Panel BPS tahun 2009 dan 2010. Tahun tersebut merupakan periode tepat sebelum dan sesudah berlakunya kebijakan dimaksud yang termasuk dalam UU Nomor 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Kebijakan tax exemption secara umum berpengaruh signifikan meningkatkan konsumsi rumah tangga pada komoditas yang diteliti. Namun, kebijakan tax exemption pada komoditas daging, sayur dan telur tidak berpengaruh bagi rumah tangga miskin melainkan lebih memberi manfaat pada kelompok rumah tangga menengah ke atas. Sehingga, adanya kebijakan tax exemption tahun 2009 cenderung memperlebar ketimpangan konsumsi.

---

ABSTRACT This study estimates the impact of VAT exemption on staple foods to household consumption in Indonesia using Susenas Panel data 2009 and 2010. Those periods are the period before and after the implementation of VAT exemption based on VAT and STLG Law No. 42 2009. Generally, the VAT exemption has significant impact on the increasing of household consumption of meats, eggs, vegetables and fruits. However, for the poor household the VAT exemption on commodities such as meats, eggs and vegetables does not have impact. Whereas it gives more benefits to the middle and upper class households. Thus, the VAT exemption tends to widen the gap of consumption between poor and middle upper class household. "

"Penelitian ini mengestimasi rasio ambang batas CBDC ritel (rCBDC) Indonesia untuk tahap awal implementasinya dengan menggunakan rasio nilai transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) terhadap uang beredar M1 sebagai proksi dari rCBDC. Penulis menggunakan regresi kuadratik ordinary least squares (OLS) sebagai metode penelitian dan optimisasi untuk menemukan rasio ambang batas. Dengan mempertimbangkan stabilitas sektor keuangan, ditemukan bahwa rasio threshold ada pada kisaran 0,26 - 0,28% dari uang beredar M1. Di samping itu, dengan mempertimbangkan konsumsi rumah tangga, rasio threshold sebesar 0,40%.

---

This study estimated the threshold ratio of Indonesian rCBDC in the early stage of its implementation and used the ratio of the transaction value of the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) against the M1 (money supply) as a proxy for rCBDC. The author used ordinary least squares (OLS) quadratic regression as a research method and an optimization to find the threshold ratio. Considering the financial sector stability, it is found that the threshold ratio is in the range of 0.26 - 0.28% of the M1 money supply. In addition, by considering household consumption, the threshold ratio is 0.40%."

"Tesis ini menganalisis efek kebijakan fiskal terhadap produk domestik bruto, pendapatan disposabel, dan konsumsi rumah tangga di Indonesia dengan menggunakan pendekatan Vector Autoregression (VAR). Impulse response digunakan untuk melacak respon dari variabel kebijakan fiskal, yaitu penerimaan perpajakan dan belanja negara di dalam sistem VAR karena adanya guncangan (shock) atau perubahan di dalam residualnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa shock positif penerimaan pajak mempengaruhi produk domestik bruto (PDB) secara negatif dan shock positif belanja negara mempengaruhi PDB secara positif Lebih lanjut, shock positif penerimaan pajak mempengaruhi pendapatan disposable dan konsumsi rumah tangga secara negatif dan shock positif belanja negara mempengaruhi pendapatan disposable dan konsumsi rumah tangga secara positif Semua hasil konsisten dengan model Keynesian.

---

This thesis presents an analysis of the effect of fiscal policy in Indonesia based on a VAR approach. Fiscal policy shocks are identified as a stnictural residuals related to unexpected government expenditure and tax revenue. Impulse responses are then used to stimulate the dynamic response of key macroeconomics variables these shocks. The analysis show a negative response of GDP to tax shocks and a positive to expenditures shocks. Moreover disposible income and private consumption react negatively to taxation and positevely to a government expenditures. All together the result are consistent with Keynesian models."

"Dengan adanya penetapan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), maka disposable income dari rumah tangga tertentu akan meningkat. Peningkatan disposable income akan menaikkan konsumsi rumah tangga. Kenaika tersebut belum diketahui apakah akan meningkatkan konsumsi merit goods atau justru non-merit goods. Dengan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2018, dan metodologi Seemingly Unrelated Regression (SUR), diperoleh informais bahwa peningkatan disposable income menurunkan presentase belanja bahan makanan, dan meningkatkan presentase belanja barang/jasa lainnya. Sedangkan belanja non-merit good cenderung memiliki persentase yang tetap. Namun dampak positif lebih banyak dibandingkan dampak negatif sehingga Pemerintah tidak perlu mengkawathirkan dampak negatif dari kenaikan PTKP

---

With the determination of Non-Taxable Income (NTI), the disposable income of certain households will increase. An increase in disposable income will increase household consumption. It is not yet known whether the increase will increase the consumption of merit goods or non-merit goods. Using data from the 2018 National Socioeconomic Survey (Susenas), and the Seemingly Unrelated Regression (SUR) methodology, information is obtained that an increase in disposable income reduces the percentage of spending on food, and increases the percentage of spending on other goods/services. Meanwhile, non-merit good spending tends to have a fixed proportion. However, the positive impacts outweigh the negative impacts, so the Government does not need to worry about the negative impacts of the increase in NTI."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan pengeluaran konsumsi rumah tangga dan kinerja penerimaan PPN pada tingkat provinsi di Indonesia selama tahun 2011-2019. Konsumsi rumah tangga terbagi menjadi pengeluaran pangan dan non-pangan. Indikator kinerja PPN ditunjukkan dengan VAT C-efficiency ratio yang dihitung dari penerimaan PPN tiap provinsi dibagi dengan tarif PPN dikali PDRB Konsumsi. Hasil regresi dengan menggunakan model estimasi panel data fixed-effect menunjukkan adanya hubungan positif dan signifikan antara konsumsi rumah tangga dan kinerja penerimaan PPN pada suatu provinsi. Artinya, kenaikan konsumsi rumah tangga secara agregat, baik konsumsi pangan dan non-pangan akan menaikkan VAT C-efficiency ratio. Hasil penelitian juga menunjukkan kenaikan indeks harga konsumen yang tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan akan melemahkan kinerja PPN. Lebih lanjut, kenaikan share sektor tersier sebagai arah transformasi struktural akan melemahkan kinerja penerimaan PPN. Hal ini dimungkinkan karena sektor tersier masih didominasi sektor jasa yang tidak dikenakan PPN serta sektor perdagangan yang didalamnya terdapat informalitas tinggi.

---

This study examines the relationship between household consumption expenditures and the performance of VAT revenue at the provincial level in Indonesia during 2011-2019. Household consumption is divided into food and non-food contests. The PPN performance indicator is shown by the PPN C-efficiency ratio which is calculated from the VAT revenue for each province divided by the VAT rate multiplied by the Consumption GRDP. The results of the regression using the fixed-effect panel data estimation model show a positive and significant relationship between household consumption and the VAT revenue in the province. This means that increasing aggregate household consumption, both food and non-food consumption, will increase the VAT-C efficiency ratio. The results also show that an increase in the consumer price index that that is not followed by an increase in income will decrease VAT performance. Furthermore, the increase in the share of the tertiary sector as a direction of structural transformation will weaken the performance of VAT receipts. This is possible because the tertiary sector is still dominated by the service sector which is not subject to VAT and the trade sector in which there is a high level of informality."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan struktur pengeluaran konsumsi rumah tangga akibat penggunaan internet dan hubungan yang dibentuk oleh jasa telekomunikasi dengan barang dan jasa lainnya yang dikonsumsi oleh rumah tangga menggunakan data Susenas tahun 2013, 2016 dan 2019. Struktur pengeluaran rumah tangga dianalisis menggunakan model AIDS dan estimasi SUR. Hasil estimasi menunjukkan jasa telekomunikasi merupakan barang mewah yang elastis terhadap perubahan pendapatan. Nilai absolut dari elastisitas harga sendiri untuk jasa telekomunikasi semakin meningkat selama periode analisis. Elastisitas harga silang menunjukkan jasa telekomunikasi membentuk hubungan komplementer dengan semua kelompok komoditas kecuali sayur-sayuran. Secara umum, kenaikan harga jasa telekomunikasi yang selama ini terjadi telah menurunkan hampir semua permintaan terhadap kebutuhan pokok rumah tangga seperti bahan makanan dan jasa kesehatan. Dengan demikian, jasa telekomunikasi sebagai barang mewah bertolak belakang dengan sifatnya sebagai kebutuhan primer. Tugas Pemerintah untuk memastikan penyediaan akses TIK bisa dijangkau oleh rumah tangga tanpa mendistorsi pengeluaran untuk kebutuhan pokoknya.

---

This paper investigates the changes in the structure of the household expenditure due to internet usage and the relationship of telecommunication service with other goods and services consumed by household using 2013, 2016 and 2019 Susenas data. The household expenditure structure is analyzed using the AIDS model and SUR estimation. The estimation results suggest that telecommunication service is a luxury item an income elastic. The absolute value of the own-price elasticity is price inelastic and increasing over the whole analysis period. The cross-price elasticity suggests the relationship between telecommunication service with all other goods and services is a complementary except for vegetables. In general, the increase in the telecommunication expenditure has reduced almost all demand for basic household needs such as food and health services. Thus, telecommunication service as a luxury item is contrary to its nature as a primary need. This is the Government’s task to ensure that the provision of ICT access can be reached by household without distorting spending on basic needs."