Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Shafer dan Simmons (2008), dengan pengembangan dari penelitian Torgler (2006), McGee (2006), dan Richmond (2001). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh dari sifat persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial, sifat machiavellian, isu etika penggelapan pajak, religius, serta pertimbangan etis terhadap penghindaran pajak oleh konsultan pajak, dan pengaruh sifat machiavellian terhadap pentingnya etika dan tanggung jawab sosial. Penelitian ini dilakukan dengan metode Structural Equation Modeling, mengambil sampel sebanyak 137 orang, dengan unit analisis konsultan pajak di Jakarta Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isu etika penggelapan pajak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak oleh konsultan pajak. Sedangkan sifat machiavellian, religius, pentingnya etika dan tanggung jawab sosial, dan pertimbangan etis tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak oleh konsultan pajak, dan sifat machiavellian tidak memiliki pengaruh terhadap pentingnya etika dan tanggung jawab sosial.

---

This research is a replication from Shafer and Simmons (2008), research with development variables from research Torgler (2006), McGee (2006), and Richmond (2001). The purpose of this research is to examine the effect of ethics and social responsibilities, Machiavellian behavior, issue of tax evasion, religious, and the ethics consideration of tax avoidance by tax consultants, and the effect of Machiavellian behavior toward the important of ethics and social responsibilities. This research used SEM method, and takes 137 person for the sample, with tax consultant in South Jakarta as unit analysis. This result indicated that the issued of tax evasion has significant affected to the tax avoidance by tax consultant. Meanwhile Machiavellian behavior, religious, ethics and social responsibilities and consideration of ethics haven?t affected to the tax avoidance by tax consultant and Machiavellian behavior haven?t affected to the social responsibility and important of ethics."

"Skripsi ini membahas polemik persyaratan sertifikasi konsultan pajak untuk menjadi konsultan pajak terdaftar di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan yang melatarbelakangi persyaratan sertifikasi konsultan pajak dan kebijakan yang ideal terkait persyaratan untuk menjadi konsultan pajak terdaftar di Indonesia dengan mengacu pada praktik di negara lain. Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa alasan yang melatarbelakangi persyaratan sertifikasi konsultan pajak untuk menjadi konsultan pajak terdaftar di Indonesia adalah untuk membuat standar bagi konsultan pajak terdaftar dengan membuat jalur sertifikasi berupa jalur pendidikan, jalur Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak dan jalur penyetaraan. Masing-masing jalur sertifikasi tersebut juga memiliki alasan yang melatarbelakanginya. Selain itu, penelitian ini menjelaskan kebijakan yang ideal terkait persyaratan untuk menjadi konsultan pajak di Indonesia dengan mengacu pada praktik di Austria, Belanda dan Jepang.

---

This thesis discusses the polemic of the requirements for tax consultant certification to become a registered tax consultant in Indonesia. This study aims to find out the reasons behind the requirements for tax consultant certification and the ideal policy regarding the requirements to become a registered tax consultant in Indonesia with reference to practices in other countries. This is a research with a qualitative approach. The results of this study explain that the reasons behind the requirements for tax consultant certification to become a registered tax consultant in Indonesia are to set standards for registered tax consultants by making certification pathways in the form of education, Tax Consultant Certification Examination pathways and equalization pathways. Each of these certification pathways also has reasons behind it. In addition, this study describes the ideal policy regarding the requirements to become a tax consultant in Indonesia with reference to practices in Austria, Netherlands, and Japan."

"Idealnya, biaya-biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak badan atau perusahaan, dalam rangka pemenuhan kewajiban pajak tidak memberatkan dan tidak menghambat wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban pajaknya. Dalam meningkatkan kepatuhan pajak, biaya kepatuhan pajak harus ditekan serendah mungkin, karena berpotensi menjadikan wajib pajak tidak patuh. Biaya kepatuhan pajak timbul sebagai akibat kompleksitasnya peraturan dan prosedur pajak dan sistem pemungutan pajak.Peran konsultan pajak dalam perusahaan akan mempengaruhi costs of compliance (biaya kepatuhan) khususnya direct money costs (biaya/pengeluaran langsung), di mana diharapkan tidak membebani cost of taxation (biaya/beban pajak), tetapi dapat membantu wajib pajak dalam meringankan kewajiban pajaknya dan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak (tax compliance).Tujuan dari penelitian adalah untuk mengevaluasi struktur biaya kepatuhan di PT. X sebelum dan sesudah menggunakan konsultan pajak serta menjelaskan perbedaaan sebelum dan sesudah menggunakan konsultan pajak dalam struktur biaya di PT X. Penelitian ini difokuskan pada pengamatan besarnya struktur dan elemen compliance costs di PT. X yang mempengaruhi dan menjadi beban perusahaan serta perbedaan struktur biaya - biaya pada periode sebelum dan sesudah penggunaan konsultan pajak.Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan dari hasil penelitian diperoleh bahwa struktur biaya - biaya kepatuhan PT. X sebelum menggunakan konsultan pajak, terlihat masih belum efisien dan belum efektif, dimana komponen fiscal costs (direct money costs) masih menunjukan beban biaya yang cukup besar, serta potensi kehilangan produktifitas yang cukup besar pada komponen time cost (biaya waktu) dan psychological cost (biaya psikologis). Sementara itu struktur biaya - biaya kepatuhan PT. X setelah penggunaan konsultan pajak terlihat lebih efektif dan efisien.Saran yang dapat diberikan secara umum kepada wajib pajak badan pada umumnya adalah mempertimbangkan penggunaan konsultan pajak dan khususnya kepada PT. X, agar tetap meneruskan pembenahan administrasi perpajakan, seperti yang telah didahului oleh konsultan pajak dalam upaya meminimalkan future costs.

---

Ideally, the costs incurred by the taxpayer or a corporate entity, in order to fulfill tax obligations are not onerous and do not hinder the fulfillment of the taxpayer in making his tax liability. In improving tax compliance, tax compliance costs should be reduced as low as possible, because of the potential to make non-compliant taxpayers. Tax compliance costs incurred as a result of the complexity of regulations and tax procedures and tax collection system.The role of tax consultants in the firm will affect the costs of compliance, especially direct costs money, where is not expected to burden the cost of Taxation, but can help relieve the taxpayers in their tax liability and increase the level of tax compliance.The purpose of this study was to evaluate the compliance cost structure in PT. X before and after the use of tax consultants and explain the difference before and after applying the tax consultants in the cost structure on PT. X. This study focused on observations of the structure and elements of compliance costs at PT. X that affect the company and become a burden as well as different cost structures - the cost in the period before and after the use of tax consultants.The research method used was qualitative and the results were obtained that the structure of the costs of compliance PT. X before using tax consultant, apparently still not efficient and not effective, whereby the components of fiscal costs and still show a significant cost burden, and the potential loss of productivity, substantial cost and time on psychological component cost. Meanwhile, the cost structure - the cost of compliance PT. X after the use of tax consultants looks more effective and efficient.General advice can be given in general to the taxpayer is to consider the use of tax consultants and especially to PT. X, in order to continue to improve tax administration, as had been preceded by a tax consultant in an effort to minimize future costs."

"Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, memiliki peranan yang sangat signifikan dalam penerimaan negara. Sehingga penting bagi negara untuk dapat mengumpulkan pajak secara optimal dari wajib pajak namun juga legal karena telah dinyatakan dalam undangundang dimana mengatur pula tentang hak dan kewajiban wajib pajak. Dalam pengumpulannya diperlukan suatu sistem, dan sistem perpajakan yang dianut di Indonesia saat ini adalah self-assessment system, yang pada kenyataannya tidak mudah dijalankan oleh wajib pajak. Kehadiran konsultan pajak mendampingi wajib pajak mengimpelementasikan sistem tersebut pada akhirnya diperlukan dan dirasakan manfaatnya bukan hanya bagi wajib pajak, namun juga oleh negara. Tetapi sampai dengan saat ini pengaturan bagi profesi konsultan pajak sendiri masih belum diatur dalam undang-undang, yang dalam kenyataannya posisi konsultan pajak adalah sebagai pihak yang independen, dimana konsultan pajak berperan dalam mewujudkan keadilan bagi wajib pajak dalam membayar pajak akibat ketidaktahuannya, serta mendukung upaya pemerintah dalam pengumpulan pajak.

---

Taxes as a source of state revenue in the Budget of the State, has a very significant role in state revenue. So important for the country to be able to optimally collect taxes from taxpayers but also legal because it has been stated in the law which also governs the rights and obligations of taxpayers. In its collection need a system, and the tax system applied in Indonesia today is a selfassessment system, which in reality is not easily carried by the taxpayer. The presence of tax consultants to accompanying taxpayer to implement its systems is ultimately necessary and perceived benefits not only for taxpayers, but also by the state. But until now the setting for the profession of tax consultant still has not set in legislation, which is in fact the position of tax consultant is as an independent party, where tax consultants play a role in bringing about justice for the taxpayer to pay taxes due to ignorance, as well as supporting efforts governments in tax collection."

"Penelitian ini menganalisis peran internal dari Asosiasi Konsultan Pajak dalam meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas Konsultan Pajak, juga peran ekternal Asosiasi Konsultan Pajak dalam menjadi Aktor Perantara bagi wajib pajak dan Direktorat Jenderal Pajak. Penelitian ini menggunakan metode post positivist dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian ditemukan bahwa masing – masing Asosiasi Konsultan Pajak telah memenuhi dimensi dalam meningkatkan profesionalisme Konsultan Pajak. Dalam peninjauan lanjutan untuk menentukan pihak mana yang lebih berperan pada dimensi Profesionalisme ditemukan bahwa IKPI adalah pihak yang paling berperan dalam meningkatkan profesionalisme Konsultan Pajak. Di bawahnya ada P3KPI dan diikuti oleh AKP2I dan Perkoppi. Perihal dimensi peningkatan akuntabilitas Konsultan Pajak semua asosiasi telah memenuhi setiap dimensi dan keempatnya sejajar dalam tingkatan berperan. Kemudian dalam peran eksternal Asosiasi Konsultan Pajak ditemukan masing – masing Asosiasi Konsultan Pajak telah memenuhi semua dimensi untuk menjadi Aktor Perantara. Dalam peninjauan lanjutan untuk menentukan siapa yang paling berperan ditemukan bahwa IKPI adalah paling berperan dalam menjadi Aktor Perantara. Di bawahnya ada AKP2I kemudian Perkoppi dan P3KPI. Rekomendasi penelitian untuk memaksimalkan peran peningkatan profesionalisme dan akuntabilitas Konsultan Pajak ialah dengan pengadaan Pengembangan Profesionalisme Berkelanjutan (PPL) bersama dan penyatuan Kode Etik Konsultan Pajak untuk setiap asosiasi. Dalam hal memaksimalkan peran Aktor Perantara diperlukan kegiatan sosialisasi/edukasi perpajakan bersama yang diadakan oleh keempat Asosiasi Konsultan Pajak.

---

This study analyses the internal role of the Tax Consultant Association in increasing the professionalism and accountability of Tax Consultants, as well as its external role being an Intermediary Actor for taxpayers and the Directorate General of Taxes. This research uses post positivist method with descriptive analysis. The results of the study found that each Tax Consultant Association has fulfilled the dimensions of increasing the professionalism of Tax Consultants. In a follow-up review to determine which party has a more role in the dimension of Professionalism, it was found that IKPI is the party that has the most role in increasing the professionalism of the Tax Consultant. Below that is P3KPI, followed by AKP2I and Perkoppi. Regarding the dimensions of increasing the accountability of Tax Consultants, all associations have fulfilled each dimension and all four are equal in the level of playing a role. Then in the external role of the Tax Consultant Association, it was found that each Tax Consultant Association had fulfilled all the dimensions to become an Intermediary Actor. In a follow-up review to determine who played the most role, it was found that IKPI was the most instrumental in becoming an Intermediary Actor. Below that is AKP2I, then Perkoppi and P3KPI. Research recommendations to maximize the role of increasing professionalism and accountability of Tax Consultants are the joint procurement of Continuous Professionalism Development (PPL) and the unification of the Tax Consultant Code of Ethics for each association. In terms of maximizing the role of the Intermediary Actor, a joint tax socialization/education activity is needed which is held by the four Tax Consultant Associations.

"

"Dengan semakin banyaknya perusahaan di Indonesia yang memenuhi kriteria pemeriksaan pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 Pasal 4, mengharuskan perusahaan yang memenuhi kondisi tertentu untuk menjalani proses pemeriksaan pajak. Penelitian ini mengevaluasi jasa konsultan pajak dalam memberikan jasa konsultasi kepada perusahaan selama proses pemeriksaan pajak di Indonesia dan apakah hasil pemeriksaan pajak pada akhirnya menguntungkan perusahaan, dimana manfaat diukur dengan pengurangan jumlah kewajiban pembayaran pajak Perusahaan. Perusahaan pada penelitian ini adalah dua perusahaan yang bergerak pada bidang farmasi dan otomotif dan telah dilakukan pemeriksaan pajak rutin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan wawancara konsultan pajak dan manajer pajak internal perusahaan dan analisis dokumentasi. Penelitian ini pada akhirnya menyimpulkan bahwa dengan menggunakan jasa konsultan pajak selama proses pemeriksaan pajak mengakibatkan adanya penurunan kewajiban perpajakan perusahaan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan saat tidak menggunakan jasa konsultan pajak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi sektor perpajakan di Indonesia khususnya konsultan pajak dan perusahaan dalam menjalani proses pemeriksaan pajak

---

With the increasing number of companies in Indonesia that meet the criteria for tax audits in accordance with the Regulation of the Minister of Finance Number 17/PMK.03/2013 Article 4, which requires companies to be audited related to their tax practices. This study evaluates the services of tax consultants in providing consulting services to companies during the tax audit process in Indonesia and whether the results of the tax audit ultimately benefit the company, in which case the benefit is measured by the reduction in the amount of the company's tax payment obligations. The companies used as evaluation objects in this study are two companies in the pharmaceutical and automotive industries that have been involved in routine tax audits. The method used in this research is a case study by interviewing tax consultants and companies’ internal tax managers and documentation analysis. This study concludes that using the services of tax consultants during the tax audit process has resulted in a higher decrease in a company’s tax obligation compared to when the company did not use tax consultant services. This research is expected to provide benefits for the taxation sector in Indonesia, especially tax consultants and companies dealing with the tax audit process"

"Wajib Pajak dengan self assessment system membutuhkan pendampingan Konsultan Pajak untuk memberikan jasa perpajakan dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Regulasi profesi Konsultan Pajak hanya diatur setingkat Peraturan Menteri. Padahal seharusnya Konsultan Pajak diatur di tingkat peraturan perundang-undangan. Tesis ini ditulis dengan tujuan menganalisis pengaturan profesi Konsultan Pajak agar mempunyai kepastian hukum dan menganalisis implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 63/PUU-XV/2017 terhadap Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan terkait profesi Konsultan Pajak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan historis (historical approach). Pentingnya kehadiran Konsultan Pajak dalam dunia perpajakan harus diatur dalam peraturan perundang undangan setingkat undang-undang untuk memberikan landasan dan kepastian hukum. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 63/PUU-XV/2017 memberi kesempatan bagi profesi lain termasuk advokat untuk dapat menjadi kuasa Pajak yang sebelumnya hanya berlaku bagi konsultan pajak dan Karyawan Wajib Pajak. Perlu melakukan perubahan aturan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Keuangan terkait profesi Konsultan Pajak sebagai Kuasa Wajib Pajak agar tidak ada pembatasan subyek sebagai kuasa perpajakan yang bukan Konsultan Pajak dan segera menyusun dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Konsultan Pajak.

---

Taxpayers with a self-assessment system need assistance from a Tax Consultant to provide tax services in order to exercise their rights and fulfil their tax obligations in accordance with tax laws and regulation. A Tax Consultant Regulations only arranged in Ministry regulation level. Even though, the Tax Consultant should be regulated at the level of legislation. This thesis was written with the aim of analyzing the professional arrangement of Tax Consultants in order to have legal certainty and analyze implication the decision of constitutional court No. 63/PUU-XV/2017 of the Law concerning General Provisions and Procedures for Taxation and Regulation of the Minister of Finance related to the profession of Consultants. This research is legal research or doctrinal legal research. By secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials with statute approach, case approach, and historical approach. The present of Tax Consultant is very important in the world of taxation and must be regulated in legislation at the level of the law to provide a legal basis and certainty. Implications decision of Constitutional Court No. 63 / PUU-XV / 2017 gives an opportunity for other professions including advocates to become tax authorities who previously only applied to tax consultants and taxpayer employees. It is necessary to amend the rules and regulations of the Minister of Finance related to the profession of Tax Consultants as Taxpayers' Authorities so that there are no subject restrictions as tax authorities who are not Tax Consultants and immediately compile and approve the Draft Law on Tax Consultants."