"Upaya memahami realitas kekuasaan telah melahirkan beragam konsep yang
cukup memperkaya khasanah teori poiitik. Teori dan analisis politik pun berkembang
bersamaan dengan perubahan pola dan realitas kekuasaan. Sebagian besar analisis
lebih banyak memahami fenomena kekuasaan pada level permukaan dari struktur
kekuasaan. Padahal pemapanan dan perubahan kekuasaan tidak terbatas pada upaya
kontroi mekanisme teknis-struktural, tetapi tak kalah hebatnya pengendaiian terhadap
wacana sosial dan kultural yang mewujud dalam konstruksi bahasa yang ditanamkan
secara ideologis.
Berangkat dan pemahaman di atas, Studi ini berusaha menjelaskan proses
pengokohan hegemoni kekuasaan melalui konstruksi dan pengendalian wacana poiitik
pada masa Orde Baru dengan memilih rentang waktu menjelang SU MPR 1998 hingga
munculnya Era Reformasi 1998. Karena itu, Studi ini berupaya menjelaskan 'bagaimana
proses konstruksi bahasa politik dalam memperkokoh hegemoni kekuasaan?
Sedangkan manfaat penelilian : secara teoritis, penelitian ini, diharapkan mampu
memperkaya keberagaman wawasan tentang kajian poliiik dari perspektif analisis
wacana kritis (critical discourse analysis), dan secara praktis dapat memberikan
konstribusi terhadap usaha memahami mekanisme penguasa dalam memperkokoh
hegemoninya.
Analisis kajian ini lebih banyak menekankan perspektif interpretatif dalam
paradigma kritik. Perspektif yang cukup memberi nuansa kritis adalah analisis wawna
kritis yang dikembangkan Nomian Fairclough. Perspektif ini berusaha menemukan
makna dari suatu teks dan berusaha menjelaskan proses produksi wacana dalam konteks sosial. Interpretasi dan makna teks dan, Iebih luas, wacana menghendaki
kehadiran hermeneutik yang dielaborasi oleh Gadamer dan Heidegger, sebagai sebuah
metode penafsiran. Sinergi dua perspektiftersebut bisa mampu mengungkapkan makna
dari permainan wacana yang implisit. Sehingga maksud-maksud terselubung pun
terdeteksi. Bahasa sebagai unit analisa dilihat dari kaca mata genealogis, Foucault. Dari
sini, bahasa tidak dilihat sekedar sebagai perkara gramatik, tetapi Iebih merupakan
ajang perlarungan kekuasaan. Ruang (space) tempat konflik berbagai kepentingan
polilik, kekuasaan, dan hegemoni tergelar.
Pada talaran yang Iebih konseptual, studi ini menemukan wujudnya pada
pemikiran Antonio Gramsci Dalam memandang kekuasaan, Gramsci Iebih
mengedepankan penekanan kultural-ideologis yang sekaligus, konsep ini, menandai
perpisahannya dengan konsep Manda yang economic determinant Gramsci
mengembangkan istilah hegemoni yang berarli konstruksi ideologi oleh pihak yang
dominan untuk mencapai konsensus dari pihak yang dikuasai melalui penggunaan
kepemimpinan moral, intelekual dan politik yang menjelmakan diri dalam bentuk
monopoli teks dan tafsirnya. Proses ke arah pencapaian dan restrukturisasi hegemoni
ditempuh dengan 'teknologisasi wacana'. Proses ini merupakan bagian dari stiategi
dominasi sosial kelompok yang dominan untuk memantapkan eksistensinya secara
hegemonik lewat kontrol praktek wacana (discursive practice).
Di masa kekuasaan rezim Orde Baru berlangsung, proses-proses seperti
dijelaskan itu telah memgroleh peneguhan selama Iebih kurang 32 tahun. Wacana
politik berhasil dikontrol dalam koridor negara Pancasila dengan mempropagandakan
kata ?pembangunan" dan ?stabilitasi". Di atas dan dengan kedua kata inilah berlangsung
pengoperasian ideologi yang menyamar dalam kemasan-kemasan wacana polilik.
Setiap bahasa politik yang mewujud dalam pemyataan-pernyataan elite di tingkat
negara selalu mencerminkan bias pro hegemoni negara. Argumen ?untuk kepentingan
bersama' tidak Iebih dari sebuah kalimat yang sarat muatan ideologi. Tujuannya untuk
merangkul keterlibatan banyak orang agar kekuasaan letap legitimate. Cara itu
merupakan penggiringan kesadaran sehingga masyarakat, secara perlahan-lahan
terhegemoni, dan kekuasaan tetap Iestari dalam genggaman tangan penguasa. Kecuali
ketika rakyat terbangun dari ketidaksadaran dan mulai menggugat berbagai hal, maka
bangunan kekuasaan mengalami keruntuhan. Tamatlah Orde Baru."
