Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Masalah merger dan akuisisi di Indonesia dewasa ini terlihat semakin menghangat dan banyak mendapat sorotan, terutama berkenaan dengan kasus akuisisi diantara perusahaan dalam sebuah kelompok usaha yang sama (akuisisi internal). Akuisisi internal yang menjadi sorotan adalah akuisisi di perusahaan publik.

Sorotan mengenai akuisisi di perusahaan publik ini terjadi karena kurang dipenuhinya unsur keterbukaan dan transaksi terjadi pada harga yang kurang menguntungkan pemodal minoritas. Pada akuisisi internal yang mengandung benturan kepentingan harga saham dianggap terlampau tinggi dan berlebihan. karena hasil pembelian saham masuk kembali ke kantung pemegang saham pendiri.

Selama tahun 1994 hingga Agustus 1996 telah terjadi akuisisi dengan nilai total Rp 6.321.550.501.000,-, hingga akhir 1996 diperkirakan masih akan terjadi akuisisi dengan nilai Rp. 1.931.293.785.800,-. Sebagian besar dari transaksi tersebut merupakan akuisisi internal.

Akuisisi sebenamya harus dipandang sebagai komponen penting dalam strategi jangka panjang perusahaan dalam memperoleh dan mempertahankan keunggulan kompetitif, sehingga dijalankan berdasarkan pertimbangan bisnis yang sehat. Untuk menghindari adanya dampak negatif yang dapat merugikan publik, maka unsur kewajaran dan keterbukaan dalam akuisisi yang memiliki benturan kepentingan harus dijaga tetap dijaga. Unsur kewajaran yang harus diperhatikan adalah kewajaran dalam penentuan harga maupun kewajaran dalam prosedur akuisisi yang dilakukan.

Salah satu akuisis internal yang terjadi di tahun 1994 adalah akuisisi antara PT. Gajah Surya Multi Finance (GSMF) dengan 6 perusahaan lain yang berada dalam kelompok usaha yang sama. Nilai akusisi yang terjadi adalah Rp. 120.120.000.000,- dengan seluruh dananya diperoleh dari emisi klain (right issue).

Karya akhir ini akan mengupas persoalan akusisi internal di GSMF tersebut dengan menitikberatkan pada perhitungan nilai harga saham perushaan target. DAri perhitungan kembali yang dilakukan terhadap harga saham 2 perusahaan target (PT. Asuransi Dayin Mitra dan PT. Asuransi Jiwa Binadaya Nusa Indah) ternyata transaksi tersebut sedikit lebih tinggi dari nilai rata-rata tertimbang berdasarkan metode penilaian yang digunakan.

Berdasarkan penghitungan kembali harga per saham PT. Asuransi Dayin Mitra adalah Rp 1.984,- sedangkat nilai pembelian realisasi Rp 2.200. Untuk PT. Asuransi Jiwa Binadaya Nusa Indah perhitungan kembali harga per saham adalah Rp. 1.193.211 namun nilai pembelian realisasinya Rp 1.350.000.

Dalam hal kewajaran proses akusisi yang dilakukan ternyata peruhaan dalam melakukan pemilihan perusahaan tidak melakukan tahap seleksi terlebih dahulu. Akibatannya tidak diketahui apakah pengakusisian terhadap perusahaan-perusahaan tersebut merupakan tindakan yang paling optimal jika dibandingkan dengan mengakusisi perushaaan lain.

Abstrak :
Dalam keadaan perekonomian global yang penuh daya saing seperti sekarang ini, diperlukan struktur perbankan yang sehat dan kuat agar bank lokal dapat bersaing dengan bank-bank asing. Penguatan struktur tersebut salah satunya dapat dicapai melalui konsolidasi perbankan. Sebagai stimulus agar bank-bank lokal terdorong untuk melakukan merger atau konsolidasi dengan inisiatif dari bank itu sendiri, tanpa permintaan dari pihak otoritas, Otoritas Jasa Keuangan memberikan kemudahan-kemudahan berupa insentif bagi bank yang melakukan merger. Dalam penelitian ini akan dibahas lebih lanjut mengenai ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur tentang merger dan bentuk-bentuk insentif dalam rangka konsolidasi perbankan, diserati studi kasus merger Bank Woori Indonesia dan Bank Saudara. Adapun pada merger tersebut insentif dalam rangka konsolidasi perbankan tidak digunakan oleh pihak bank, sebab keadaan bank telah sehat dan prima. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan. Sumber penelitian meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Untuk pengumpulan data digunakan studi dokumen yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

---

In this current global economic situation where competitiveness is very high, a strong as well as a healthy banking structure are required so that local banks can compete with foreign banks. One of the way to strengthen the bank structure can be achieved through the banking consolidation. As a stimulus in order to encourgae local banks to take a merger or consolidation action by their own initiative, without being asked by the authority, the Financial Services Authority (FSA) provided several incentives. This thesis will discuss further about the regulation governing merger and the regulation governing incentives on banking consolidation, along with a study case on the merger between Bank Woori Indonesia and Bank Saudara. In this merger, the incentives on banking consolidation were not used because the banks were already in a healthy and prime state. The type of this research is a normative juridical research with library research approach. Research sources include primary legal materials, secondary, and tertiary. For the data collection, this research uses the study document method which later anlyzed using qualitative methods.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang praktek dari penerapan strategi pada pengumuman Merjer dan Akuisisi dengan objek Industri keuangan di Indonesia pada tahun 2008-2013. Perusahaan pembeli ("pembeli" atau "yang melakukan penawaran" atau "objek perusahaan") di artikan disini sebagai perusahaan terdaftar pada BEI (yang merupakan perusahaan yang berasal dari Indonesia maupun luar negeri) yang terlibat dengan transaksi merjer dan akuisisi dengan perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di Indonesia selama periode tahun 2008-2013. Tujuan dari tesis ini adalah untuk mengidentifikasi strategi apakah yang diterapkan oleh para perusahaan pembeli tersebut dalam melakukan pengumuman merjer dan akuisisi dan apakah strategi tersebut berperan dalam perubahan harga saham perusahaan tersebut. Adapun hasil dari penelitian ini adalah: (1) Adanya hubungan antara quantitative-future oriented disclosure strategy dengan kenaikan harga saham; (2) tidak ada hubungan antara kenaikan harga saham yang lebih tinggi dengan mengimplementasikan future-oriented disclosure strategy dibandingkan dengan retrospective disclosure strategy; (3) Credibility disclosure strategy suatu perusahaan tidak memiliki efek yang jelas dalam kenaikan harga saham perusahaan; (4) tidak ada hubungan antara kenaikan dividen yang dibagikan dengan kenaikan harga saham (5) stock repurchase disclosure strategy dapat berperan dalam kenaikan harga saham. ...... This thesis discussed the practice of Mergers and Acquisitions ("M&A") announcements strategy particularly in the financial services industry in Indonesia, with the case study of Bank BRI and Bank Niaga. The acquirers ("the acquirers" or "the bidders" or the "object companies") are defined here as publicly listed companies (Indonesian company or overseas company) who are involved in M&A transaction with Indonesian financial services company during the period of 2008-2013. The aim of the study is to identify what are the strategies acquirers implement towards the announcement of their M&A deals and does the strategy have the effect on their share price movement. This study has found that(1) there is a relationship between quantitative-future oriented disclosure strategy with the increase in share price; (2) implementing a future-oriented disclosure strategy rather than retrospective disclosure strategy not always result in higher increase in share price; (3) there is not enough evidence to conclude that credibility disclosure strategy has effect on the increase of share price of the acquirer; (4) implementing an increase in dividend payment not always result in increase of an acquirer's share price (5) stock repurchase disclosure strategy might have an effect on increase in acquirer's share price.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai kewajiban notifikasi merger yang dilakukan oleh pelaku usaha asing berbentuk Holding Company dalam hal transaksi merger, konsolidasi maupun akuisisi ldquo;Merger rdquo; dilakukan di luar wilayah yurisdiksi Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ldquo;UU Persaingan Usaha rdquo; menganut prinsip teritorial sebagai dasar penyusunannya dengan mengacu ke definisi pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU Persaingan Usaha. Kedudukan pelaku usaha asing berbentuk Holding Company tidak diatur secara jelas dalam UU Persaingan Usaha yang ada saat ini. Sehingga pelaku usaha asing yang melakukan transaksi Merger di luar wilayah yurisdiksi Indonesia tidak diwajibkan melakukan notifikasi. Untuk itu guna menciptakan kondisi persaingan usaha yang sehat dan wajar sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu khususnya badan usaha hasil Merger, maka diperlukan suatu legitimasi dari penerapan prinsip Single Economic Entity ke dalam peraturan perundang-undangan agar terdapat kepastian hukum bagi pelaku usaha asing berbentuk holding company untuk melaporkan setiap transaksi Merger yang dilakukannya. ......This study focuses on the obligation of merger notification by foreign holding company in the event of merger, consolidation or acquisition ldquo Merger rdquo is conducted outside the jurisdiction of Indonesia. Law of the Republic Indonesia Number 5 year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business ldquo Competition Law rdquo embraces territorial principle as the basis for its legislation by referring to the definition of business actor as stipulated in article 1 number 5 of Competition Law. The status of foreign business actor in the form of Holding Company is not clearly stated in Indonesian Competition Law. So that, foreign business actors which conducted Merger transactions outside the jurisdiction of Indonesia are not required to make notifications to the competition authority in Indonesia namely KPPU. Therefore, in order to create fair and reasonable business competition condition and not to cause a concentration of economic power to certain business actors, especially business entities resulting from Merger, it is necessary to legitimize the application of Single Economic Entity principle into legislation so that there are legal certainty for foreign business actors in the form of a holding company to report any Merger transactions conducted by them.

Abstrak :
Skripsi mi bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai praktek pembuatan laporan konsolidasi perusahaan anak luar negeri dari suatu badan usaha Indonesia dan melakukan analisa terhadap metode penjabaran yang digunakan. Metodologi penelitian adalah studi literatur dan studi lapangan (studi kasus) di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero). Hasil studi literatur menunjukkan bahwa metode penjabaran laporan keuangan yang paling banyak digunakan di dunia adalah metode current rate dan metode temporal. Metode current rate lebih tepat dipakai untuk menjabarkan laporan keuangan perusahaan anak yang berdiri sendiri (otonom). Selisih kurs dari penjabaran yang timbul akan disajikan dikelompok modal sebagai unsur penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan Sedangkan metode temporal akan dibebankan untuk perusahaan anak yang sifat operasinya menyatu (terintegrasi) dengan perusahaan induknya. Selisih kurs dan penjabaran yang menggunakan metode temporal akan dibebankan langsung pada perhitungan rugi laba periode yang bersangkutan. Prinsip Akuntansi Indonesia baru mengatur masalah konsolidasi perusahaan anak luar negeri khusus untuk perusahaan yang bergerak di sektor perbankan. Hal ini tertuang di dalam Standar Khusus Akuntansi Perbankan Indonesia (SKAPI). Dilihat dari substansinya, SKAPI menggunakan metode current rate. Hasil studi lapangan menunjukkan bahwa SKAPI secara umum telah diterapkan di PT Bank Rakyat Indonesia. Mengingat semakin banyaknya perusahaan Indonesia yang memiliki anak perusahaan di negara lain, penulis menyarankan, exposure draft Pernyataan No. 8 mengenai Laporan Keuangan Konsolidasi perlu secepatnya disahkan. Sdangkan untuk metode penjabaran laporan keuangannya, penulis berpendapat bahwa Komite PAl perlu segera menyusun standar akuntansi yang khusus mengatur penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing. Standar tersebut sebaiknya membedakan penlakuan akuntansi untuk perusahaan anak yang operasinya bersif at otonom dan perusahaan anak yang operasinya tenintegrasi dengan perusahaan induk.

Abstrak :
Tidur merupakan kebutuhan dasar manusia dan berperan sangat penting dalam perkembangan anak salah satunya memfasilitasi konversi memori yang tidak stabil menjadi memori yang stabil. Hingga saat ini, jumlah anak yang memiliki total jam tidur kurang dari normal masih banyak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola tidur pada anak usia lima sampai tujuh tahun dan hubungannya dengan konsolidasi memori. Desain yang digunakan adalah observasional-analitik dengan analisis data sekunder menggunakan metode cross-sectional. Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 110 anak yang berasal dari Posyandu Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur. Metode analisis yang digunakan adalah uji Chi -square, dengan uji alternatif Fisher. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prevalensi anak dengan total jam tidur, efisiensi tidur, onset latensi, dan total waktu di tempat tidur yang termasuk kurang dari normal, secara berturut-turut, sebagai berikut 90%, 55,4%, 94,5%, dan 84,5%. Berdasarkan uji Fisher diperoleh hasil tidak ada hubungan bermakna antara total jam tidur dan onset latensi dengan konsolidasi memori. Demikian juga berdasarkan uji Chi-square ditemukan tidak ada hubungan bermakna antara efisiensi tidur dan total waktu di tempat tidur dengan konsolidasi memori. Sebagai kesimpulan, tidak terdapat hubungan antara total jam tidur, efisiensi tidur, onset latensi, dan total waktu jam tidur dengan konsolidasi memori. ......Sleep is one of the basic needs in human being and has an important role in children development, it is facilitating memory conversion from unstabilized memory to stabilized memory. Nowadays, there are still many children who have total sleep time below normal. The aim of this research is to know the sleep pattern of children age five to seven years old, and its association with memory consolidation. The design of this research is observational-analitic, using secondary data which and cross-sectional method. The amount of sample which collected is 110 children from Posyandu Kelurahan Kampung Melayu, East Jakarta. Statistical analysis is performed using Chi-square and Fisher as an alternative. The result is, the prevalence of children with total sleep time, sleep efficiency, onset latency, and time in bed below below normal: 90%, 55,4%, 94,5%, and 84,5%, respectively. Fisher test result shows that there is no significant association between total sleep time and onset latency with memory consolidation. Chi-square test shows that there is no significant association between sleep efficiency and total time in bed with memory consolidation. In conclusion, there is no association between total sleep time, sleep efficiency, onset latency, and time in bed with memory consolidation.

Abstrak :
On September 2013, The Government of Indonesia (represented by The Ministry of State-Owned Enterprise) as the Controlling Shareholder of 4 (four) Indonesian State-Owned Banks, which are; PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, and PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk had formed a Holding Function named KKB-BUMN (State-Owned Banks Policy Committee) to comply with Bank Indonesia Regulation No. 14/24/PBI/2012 concerning The Single Presence Policy in Indonesian Banks (The 2012 Single Presence Policy), nonetheless, in 2014, the Financial Services Authority and The Government suddenly had a change of plan and direction to Consolidate the 4 (four) State-Owned Banks under their control instead. Based on the aforementioned occurrence, this research is going to analyse the on-going discussion of State-Owned Banks Consolidation option proposed by The Financial Services Authority (OJK) and The Ministry of State-Owned Enterprise based on the perspective of The 2012 Single Presence Policy. Firstly, this research will compare and contrast the substantial legal aspects of the option of Consolidation and Holding Function in its applicability to Indonesian State-Owned Banks by evaluating the result of legal status and legal procedure required by each option, the legal implications and consequences generated by the option of Consolidation as opposed to Holding Function, the scale of synergy produced by the option of Consolidation as opposed to Holding Function, as well as the provision of incentives provided for the option of Consolidation. In addition to that, this research will also analyse and evaluate the applicability of Single Presence Policy towards the Government of Indonesia throughout the course of Indonesian Banking history, from firstly enacted 2006 SPP, The 2012 SPP, as well as the treatment given to State-Owned Banks in The Bank Mandiri Merger Case back in 1999. This research will draw a conclusion on how the option of Consolidation weigh with the option of Holding Function as ownership structure adjustments offered by The 2012 Single Presence Policy by listing down the benefits and disadvantages generated by each option along with several findings on the applicability of The Single Presence Policy to Indonesian State-Owned Banks throughout the course of history in Indonesia?s Banking Industry; by doing so, this research aims to obtain insights on how the Single Presence Policy affect the Government of Indonesia as the Controlling Shareholders of more than one Indonesian State-Owned Banks, to obtain a profound legal study regarding the ownership structure adjustments of Consolidation as opposed to Holding Function, and to raise legal awareness on how complying with the Single Presence Policy through both Consolidation and Holding Function may set aside other rights and obligations determined by law.

---

Pada bulan September 2013, Pemerintah Indonesia (yang diwakili oleh Kementrian Badan Usaha Milik Negara) sebagai Pemegang Saham Pengendali dari 4 (empat) Bank BUMN Indonesia yakni; PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, telah membentuk Fungsi Holding bernama KKBBUMN (Komite Kebijakan Bank BUMN) untuk menaati Peraturan Bank Indonesia No. 14/24/PBI/2012 mengenai Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia, namun demikian, di tahun 2014, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementrian Badan Usaha Milik Negara sebaliknya kemudian menginisiasikan pergantian rencana dan arah untuk mengkonsolidasikan keempat Bank BUMN Indonesia tersebut. Berdasarkan kejadian diatas, penelitian ini akan menganalisa rencana Konsolidasi Bank-Bank BUMN Indonesia yang diajukan oleh OJK dan Kementerian BUMN yang melalui perspektif Kepemilikan Tunggal Perbankan Indonesia tahun 2012. Pertama-tama, penelitian ini akan membandingkan aspek-aspek hukum substansiil dari pilihan Konsolidasi dan Fungsi Holding dalam penerapannya terhadap Bank-Bank BUMN Indonesia dengan mengevaluasi hasil kedudukan hukum dan prosedur hukum yang dipersyaratkan dalam masing-masing pilihan, implikasi dan konsekuensi hukum yang dihasilkan, skala sinergi yang ditimbulkan, serta insentif yang disediakan untuk masing-masing pilihan. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisa dan mengevaluasi penerapan Kepemilikan Tunggal terhadap Pemerintah Indonesia sepanjang jalannya sejarah perbankan Indonesia, dimulai dari pertama kali berlakunya Kepemilikan Tunggal pada tahun 2006, Kepemilikan Tunggal tahun 2012, dan juga perlakuan yang diberikan kepada Bank-Bank BUMN dalam Merger Bank Mandiri di tahun 1999 yang silam. Penelitian ini akan menarik kesimpulan mengenai bagaimana pilihan Konsolidasi ditimbang dengan pilihan Fungsi Holding dengan mengidentifikasikan keuntungan dan kerugian yang dihasilkan oleh masing-masih pilihan berikut dengan penemuan-penemuan mengenai penerapan Kepemilikan Tunggal Perbankan Indonesia terhadap Bank-Bank BUMN Indonesia seiring berjalannya sejarah perbankan Indonesia; dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh wawasan mengenai dampak Kepemilikan Tunggal terhadap Pemerintah Indonesia sebagai Pemegang Saham Pengendali lebih dari satu Bank BUMN Indonesia, mendalami studi hukum mengenai penyesuaian pemenuhan ketentuan kepemilikan tunggal Konsolidasi melalui perbandingannya terhadap Fungsi Holding, serta meningkatkan kesadaran hukum mengenai bagaimana pemenuhan Kepemilikan Tunggal melalui pilihan Konsolidasi dan Fungsi Holding dapat mengesampingkan hak dan kewajiban lain yang telah ditentukan oleh hukum.

Abstrak :
Banking liberalization process has begun since ratification of General Agreement on trade in services (GATS). Possibly access for foreign investor into Indonesia Banking open through such ways as : ...

Abstrak :
Tesis ini bertujuan untuk menjelaskan betapa pentingnya peranan Konsolidasi Tanah Perkotaan di Indonesia sebagai reforma agraria dalam pengadaan tanah bagi kepentingan umum, bagaimana proses peralihan hak menjadi tanah Negara untuk selanjutnya dikembalikan kepada pemegang/pemilik hak atas tanah yang berhak, dan praktek peralihan Tanah Negara Obyek Konsolidasi Tanah dalam hal sertipikat baru belum diterbitkan, dan kepastian hukumnya dengan menggunakan Hukum Perikatan. Metode penelitiannya menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan data sekunder berupa bahan-bahan kepustakaan dan juga melakukan wawancara secara tertulis untuk mengetahui praktek pelaksanaan peralihan hak yang belum diatur dalam Undang-Undang.

---

This Thesis aims to explain and evaluate the importance of the Urban Land Consolidation in Indonesia in the procurement of land for public use, the process whereby rights over land is transferred to the state and henceforth returned to the entitled land-holder orowner, the transition process of the state land as the Object of The Land Consolidation with regards to unissued certificates and, the legal certainty thereof based on contracts law. The research method employed will be qualitative using academic literature and by conducting written interviews in order to understand transfer practices that have not been governed by positive laws.