Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini menjelaskan analisis tentang formulasi kebijakan kenaikan Harga Air Baku (HAB) Pajak Air Tanah di Kota Depok. Pengenaan pajak air bawah tanah disebabkan oleh pemakaian air tanah dalam jumlah besar di Kota Depok dapat menimbulkan eksternalitas negatif pada lingkungan seperti penurunan permukaan air tanah, terbentuknya cekungan-cekungan air tanah kritis dibeberapa wilayah, serta akan menimbulkan kelangkaan air pada waktu mendatang. Maka pajak air bawah tanah diharapkan dapat mengurangi pemakaian air tanah yang berlebihan. Jenis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode pengumpulan data kualitatif dan analisis deskriptif serta menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka dan wawancara mendalam. Hasil analisis penelitian menunjukan bahwa proses formulasi kebijakan HAB ini diatur dalam Peraturan Walikota dibedakan menjadi empat tahapan. Tahap identifikasi masalah, tahap penyusunan agenda, tahap formulasi kebijakan, hingga pada tahap mendesain kebijakan. Kebijakan kenaikan harga air baku sebagai salah satu cara untuk mendukung fungsi regulern pajak air bawah tanah dimana tujuan dari kebijakan kenaikan harga air baku selain untuk meningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) namun untuk mendukung fungsi regulern seperti mendorong orang pribadi atau badan untuk mengurangi penggunaan air bawah tanah dan merubah kebiasaan untuk beralih dengan menggunakan atau mengkonsumsi air PDAM untuk mencegah dampak eksternalitas negatif serta untuk melindungi konservasi air tanah. ......This thesis explains the analysis of the policy formulation of the Price of Basic Water (HAB) Groundwater Tax in Depok City. The imposition of underground water tax caused by the use of large amounts of groundwater in the city of Depok can cause negative externalities in the environment such as a decrease in groundwater level, the formation of critical groundwater basins in some areas, and will cause water scarcity in the future. So the underground water tax is expected to reduce the excessive use of groundwater. This type of research was conducted using a post-positivist approach with qualitative data collection methods and descriptive analysis as well as using literature study data collection techniques and in-depth interviews. The results of the research analysis show that the HAB policy formulation process is regulated in the Mayor Regulation divided into four stages. The problem identification stage, the agenda-setting stage, the policy formulation stage, to the policy design stage. The policy of increasing the price of raw water as one way to support the regulern function of underground water taxation where the purpose of the policy to increase the price of raw water is to increase the Regional Original Revenue (PAD) but to support the regulern function such as encouraging individuals or entities to reduce the use of lower water land and changing habits to switch by using or consuming PDAM water to prevent negative externalities and to protect groundwater conservation.

Abstrak :
Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan kawasan industri, adalah pembangun yang tidak sesuai dengan peraturan lingkungan yang ada, terutama Koefisien Dasar Bangunn KDB . Hal ini disebabkan semakin terbatasnya lahan industri, dan upaya memaksimalkan luas bangunan. Penelitian dilakukan dengan metode survei di Kawasan Industri Cibitung, untuk menilai kepatuhan terhadap peraturan lingkungan hidup, dan upaya pengelolaan bersama masyarakat industri untuk memenuhi peraturan bangunan. Kepatuhan dilihat dari kesesuaian rasio KDB terhadap ketentuan bangunan dalam peraturan kawasan industri; maksimal 60 dari luas yang tanah dimiliki, dan Ruang Terbuka Hijau RTH dapat dipertahankan minimal 10. Penelitian ini menemukan bahwa KDB pada populasi 24,55 tenant mencapai 84,77 , dan sisa RTH pada populasi 21,56 tenant hanya 2,49 . Pembangunan dan ekspansi yang berlebihan, menyebabkan terus berkurangnya RTH sebagai daerah penyerapan air hujan, mengakibatkan limpasan air hujan langsung masuk ke sistem drainase lingkungan, dan menyebabkan banjir di kawasan. Diperlukan penegakkan peraturan, pegawasan pembangunan, dan upaya bersama masyarakat industri dalam konservasi air tanah, untuk dapat mewujudkan terciptanya pengelolaan sustainable eco-industrial park yang baik. ......Problem faced in the management of industrial estate, is the development of industrial building which are not in accordance with the existing environmental regulations, especially the building coverage ratio BCR . This is due to the limited available of industrial land, and the tenant 39 s desire to maximize building area. This research with survey methodology conducted at Cibitung Industrial Town, to assess the compliance of industrial building in complying with environmental regulations, and efforts by estate management together with industrial communities to meet building regulations. The compliance is seen from the conformity of the tenant rsquo s BCR to the building provisions contained in the regulation within the industrial estate which is maximum 60 from land owned. And whether the rest of green open space GOS area can still be maintained at a minimum 10. This study found tenant rsquo s BCR at 24.55 population was 84.77 , and the rest of GOS at 21.56 population was only 2.49 , excessive development and expansion led to a continued reduction in GOS as a rainwater absorption area. It resulting the rainfall runoff directly into the environmental drainage system, and causing flooding in the industrial town. It need an environment regulation enforcement, intensive supervision in building development and joint efforts programs for groundwater conservation to meet the better sustainable eco industrial park estate management.